Tag Archives: AJI Solo

Pers Alternatif Diharapkan Kawal Kasus PT RUM

SOLO—Pers mahasiswa (persma) di Soloraya dituntut membuat aksi nyata terkait kasus PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo. Pemberitaan pers alternatif dinilai penting untuk mendorong pihak terkait segera menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan.

Seruan itu mengemuka dalam diskusi publik Media dan Isu Lingkungan Hidup yang digelar di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, Rabu (21/3) malam. Diskusi yang dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai elemen ini menghadirkan tiga narasumber yakni Ardan Fathun Niam (Aktivis Sukoharjo Melawan Racun/Samar), Afzal Nur Iman (Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi HMI Solo) dan Adib Muttaqin Asfar (Ketua AJI Solo).

Aktivis HMI Solo, Afzal, menyoroti peran media mainstream yang belum optimal dalam mengawal kasus PT RUM. Menurut Afzal, pers mestinya tidak setengah-setengah dalam membela kepentingan rakyat kaitannya dalam problem pencemaran lingkungan PT RUM. Yang terjadi selama ini, dia menilai sebagian pers konvensional cenderung main aman dan tidak berusaha menguliti kasus lebih mendalam. “Wartawan seakan tak peduli soal konflik. Yang penting mereka bekerja kemudian rampung,” ujarnya.

Dia menilai peran persma menjadi penting di saat pers umum sulit diharapkan karena terbentur beragam persoalan. Menurut Afzal, persma bisa menjadi media alternatif yang menyuarakan kegetiran warga akibat limbah dan bau busuk dari PT RUM. “Jangan takut turun dalam polemik,” kata dia.

Salah satu peserta diskusi yang juga pengelola kanalbaca.com, Bukhori, mempertanyakan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Solo yang tak segera bergerak melihat fenomena PT RUM. Padahal PPMI Solo dianggap berpotensi karena memiliki anggota sekitar 30 lembaga pers mahasiswa (LPM) di Soloraya. Di daerah lain, dia menyebut PPMI langsung bergerak dengan aktivis jika terjadi problem lingkungan hidup. “Kenapa di Solo justru belum ada gerakannya. Saat saya tanya aktivis, ada tidak anggota persma yang mendampingi, mereka bilang tidak ada,” kata Bukhori.
Ketua PPMI Solo, Rizki Hidayat, menampik PPMI berpangku tangan dalam kasus PT RUM. Dia mengatakan kasus PT RUM sudah dibahas dalam forum antarpemimpin umum Persma. PPMI kemudian berinisiatif membikin diskusi yang melibatkan AJI Solo. “Kemarin sempat ada opsi persma ikut turun ke jalan, tapi akhirnya disepakati pembuatan diskusi. Setelah ini juga kami lanjutkan dengan pemberitaan,” ujarnya.

Pihaknya mengakui kesulitan mendapat data dan kajian mendalam untuk disusun sebagai bahan pemberitaan komprehensif. Dia tak ingin PPMI hanya menjadi corong propaganda kelompok tertentu dalam kasus PT RUM. “Kami harus bisa membedakan antara menyuarakan kepentingan kelompok atau kepentingan kemanusiaan.”

Ketua AJI Solo, Adib Muttaqin Asfar, menjelaskan hampir semua media lokal sudah mengawal kasus PT RUM sejak Oktober 2017. Dia tak menampik setiap jurnalis punya sudut pandang sendiri dalam menulis kasus. “Yang jelas jurnalis harus berpihak pada kebenaran. Terkait keberpihakan, lagi-lagi kembali pada hati nurani,” katanya.

Aktivis Sukoharjo Melawan Racun, Ardan, mengatakan operasional PT RUM sudah bermasalah sejak awal. Dia menilai sosialisasi dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pabrik penghasil serat rayon itu tidak transparan. “Warga tahunya itu pabrik tekstil biasa, ternyata produksinya bikin limbah seperti ini. Baunya sudah seperti bau dari septic tank.” (Farida Trisnaningtyas/Chrisna Chanis Cara)

Dua Proposal Jurnalis AJI Solo Menangi Fellowship SVLK

AJI Solo – Dua proposal liputan jurnalis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo terpilih sebagai lima besar proposal liputan isu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Fellowship SVLK digelar oleh AJI Indonesia bekerjasama dengan World Wildlife Fund (WWF).

Dua proposal itu diajukan oleh Chrisna Chanis Chara (Solopos) dan Daryono (Timlo.net). Keduanya berhak mendapatkan biaya liputan sebesar Rp 2 juta.

Dalam proposalnya, Chrisna mengangkat minimnya eksportir di Solo yang memiliki SVLK dengan judul “Quovadis SVLK di Soloraya”. Sementara, Daryono mengangkat judul “Komitmen Pemberantasan Ilegal Logging Pengusaha Mebel Solo di Tengah Respon Negatif terhadap SVLK”.

“Pemberlakukan SVLK tahun depan kan simpang siur. Ada rencana pemerintah memberlakukan SVLK ini hanya di sektor hulu. Kira-kira kedepan bagaimana komitmen pemangku kepentingan dalam pemberantasan ilegal logging jika SVLK hanya dilakukan di sektor hulu,” ujar Daryono.

 

 

Empat Jurnalis AJI Solo Ikuti Workshop SVLK

AJI Solo – Empat anggota AJI Solo mengikuti workshop advokasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Yogyakarta, Selasa (13/10). Empat anggota AJI Solo itu yakni Chrisna Chanis Chara (Solopos), Abdul Jalil (Solopos), Farida Tristaningtyas (Solopos) dan Daryono (Timlo.net).

Materi workshop dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama tentang advokasi isu SVLK. Sedangkan di sesi kedua berbicara tentang pengupasan SVLK dari perspektif media.

Setelah workshop selesai, 15 peserta workshop diminta mengirim proposal liputan tentang SVLK. Lima pemenang akan mendapatkan beasiswa liputan sebesar Rp 2 juta.

Roadshow “Lobbying The Employment Relationship Agreement To The Media Owner”

Sebuah kegiatan yang merupakan kerjasama dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Solo, Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Solopos (SP Ikaso) yang mengulas tentang berbagai hal tentang seluk beluk perjanjian kerja bersama (PKB) diselenggarakan (Sabtu, 20/3)]  di Rumah Makan Buga-Bugi, Jalan Adi Sucipto 70, Solo.

Kegiatan yang berisi diskusi dan bedah buku Kami Berserikat, Kami Punya PKB membahas berbagai hal tentang permasalahan dan arti pentingnya PKB yang menjadi kontrak kerja bersama antara karyawan dengan perusahaan.

Diskusi itu diikuti oleh pengurus SP Ikaso, Manajer Sumber Daya Manusia Solopos Grup, anggota AJI Solo,  perwakilan AJI Indonesia Eddy Suprapto serta perwakilan dari Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) Area Jaringan Surakarta. Dari diskusi ini mengemuka pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.

Namun, di media massa adanya ragam media (cetak, elektronik) juga menentukan PKB yang akan disepakati. Ini dikarenakan setiap media mempunyai karekter yang khas.  Oleh karena itu, PKB untuk pekerja media massa  perlu dibuat serinci mungkin. Paling tidak adanya PKB dalam sebuah perusahaan media massa akan menjadi panduan dan perlindungan bagi karyawan media massa


AJI Solo