Category Archives: Siaran Pers

KODE ETIK Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

KODE ETIK Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

  1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
  2.  Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
  3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
  4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
  5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi yang penting yang perlu diketahui masyarakat.
  6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
  7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
  8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
  9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana dibawah umur.
  10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
  11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
  12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.
  13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
  14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.
    Catatan: Yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
  15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
  16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
  17. Jurnalis menghindari setiap campurtangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
  18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Jakarta, 12 Juli 1998

Aliansi Jurnalis Independen

 

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

AJI Solo: Upah Layak Jurnalis Soloraya 2012 Rp3,267 Juta

Upah Layak Minimum untuk Jurnalis
Hasil Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo
di Wilayah Soloraya Tahun 2012

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada akhir 2011 menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang berlaku tahun 2012. Pada 2011 upah minimum Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada akhir 2010 senilai Rp675.000. Upah minimum kabupaten/kota tahun 2012 di wilayah Soloraya adalah Kabupaten Boyolali Rp 836.000, Kota Solo Rp864.450, Kabupaten Sukoharjo Rp843.000, Kabupaten Sragen Rp810.000, Kabupaten Karanganyar Rp846.000, Kabupaten Wonogiri Rp775.000 dan Kabupaten Klaten Rp812.000.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo berpandangan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tidak layak jika diterapkan kepada para jurnalis. Ada kebutuhan khusus yang bersifat mutlak bagi kalangan jurnalis yang tak tercakup dalam upah minimum dengan indikator yang digunakan dalam penentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.
Berdasarkan survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, berdasarkan kebutuhan hidup layak minimum jurnalis di wilayah Soloraya, upah layak minimum untuk jurnalis di wilayah Soloraya adalah sebagai berikut:
Makanan dan minuman Rp1.360.000
Perumahan dan fasilitas Rp200.000
Sandang Rp760.000
Aneka kebutuhan lain Rp650.000
Tabungan 10% dari total upah Rp297.000
Total Rp3. 267.000

Survei dilakukan pada Maret-Pertengahan April 2012. Model survei dengan cara dua arah, yakni jurnalis di wilayah Soloraya yang menjadi sampel mengisi formulir kebutuhan hidup layak (minimum) mereka selama sebulan yang kemudian dicek silang dengan daftar harga riil di pasaran. Hasil upah layak jurnalis di wilayah Soloraya senilai Rp3.267.000 itu adalah upah layak untuk jurnalis yang baru memasuki masa kerja tahun pertama dan berstatus single.
Mengapa Harus Ada Upah Layak Minimum Jurnalis?
1. Banyak perusahaan media menggaji rendah (bahkan sewenang-wenang) jurnalisnya (survei AJI di 16 kota pada 2011: masih ada wartawan yang digaji di bawah Rp400.000 per bulan). Gaji rendah sering jadi alasan pembenar sebagian wartawan untuk menerima amplop, main proyek, atau jadi makelar kasus (korupsi dan kolusi). Akibatnya, citra wartawan terpuruk, independensi tergadaikan, fungsi kontrol pers pun tidak jalan. Gaji rendah akan mempersulit jurnalis dalam meningkatkan kompetensi dirinya –> profesionalisme jurnalis rendah.
2. Gaji rendah membuat etos kerja rendah: jurnalis tak memaksimalkan potensi dan kemampuannya dalam menghasilkan karya terbaik . Karya investigatif makin jarang, jurnalisme ludah makin marak, publik pun tak mendapatkan informasi yang bermutu.
3. Jurnalis bekerja mewakili kepentingan publik di wilayah kerja yang penuh godaan dan risiko. Gaji rendah akan memunculkan produk pers tak bermutu yang mengakibatkan media kehilangan kepercayaan publik dan akibat lanjutannya adalah perusahaan media bangkrut.
Bagaimana Upah Layak Minimum Dirumuskan?
1. Survei kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis yang masih single di wilayah Soloraya.
2. Survei harga kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis di wilayah Soloraya.
Komponen Upah Layak Minimum:
1. Makanan dan minuman

2. Perumahan dan fasilitas
3. Sandang
4. Kesehatan dan estetika
5. Aneka kebutuhan
Di Luar Upah Layak Minimum Hak Lain yang Bisa Didapatkan Jurnalis adalah:
1. Cuti: Cuti hari libur resmi, cuti tahunan, cuti besar, cuti haid, cuti hamil, cuti sakit, cuti di luar tanggungan.
2. Tunjangan: Tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, tunjangan keahlian, premi hadir, premi target produksi, tunjangan hari raya, bonus.
3. Kesehatan dan asuransi: Asuransi kesehatan, asuransi hari tua, perawatan kesehatan, biaya bersalin, pembelian kacamata, check up, asuransi kecelakaan
4. Kesejahteraan, fasilitas makan: Ekstra fooding, sumbangan pernikahan, sumbangan kematian, sumbangan kelahiran, sumbangan bencana alam, sumbangan pendidikan bagi anak pekerja, fasilitas pinjaman uang, koperasi, rekreasi dan hiburan, olahraga dan kesehatan, kesenian, penghargan masa kerja, balai pertemuan dan perpustakaan, fasilitas transportasi tempat penitipan anak.

Catatan: Semua tunjangan ini bersifat ideal, tapi umumnya baru bisa didapatkan jika serikat pekerja media mampu membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan pihak manajemen.

Bagaimana Jika Keuangan Perusahaan Belum Sehat?
1. Transparansi: manajemen harus terbuka kepada karyawan soal kondisi riil keuangan perusahaan .
2. Membangun solidaritas dan rasa keadilan secara internal (ciptakan struktur gaji yang fair, persempit gap gaji terendah dan tertinggi)
3. Negosiasikan/diskusikan segala keputusan penting perusahaan dengan karyawan (lewat serikat pekerja) agar muncul sense of belonging di antara sesama karyawan.
Siapa yang Harus Mendukung Kampanye Upah Layak Jurnalis
1. Setiap individu jurnalis.
2. Serikat pekerja masing media.
3. Asosiasi jurnalis seperti AJI.
4. Perusahaan media yang ingin punya jurnalis yang profesional .
5. Semua pihak yang selama ini jadi korban wartawan amplop.
6. Publik yang memimpikan kehadiran jurnalis profesional .

Danang-Aries Pimpin AJI Solo

Siaran Pers

KONFERLUB-Perserta Konferlub AJI Solo berfoto bersama dengan perwakilan dari AJI Indonesia Ulin N'iam.

SOLO—Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo menggelar Konferensi Luar Biasa (Konferlub) di Sekretariat AJI Kota Solo, Gang Wuni III, Karangasem, Laweyan, Solo, Minggu (8/5).
Dalam Konferlub tersebut terpilih Danang Nur Ihsan dan Aries Susanto, keduanya jurnalis di Solopos sebagai ketua dan sekretaris AJI Kota Solo periode 2011-2014. Keduanya ditetapkan secara aklamasi.
Konferlub diselenggarakan terkait stagnasi AJI Kota Solo selama kurang lebih setahun terakhir. Dalam Konferlub itu, laporan pertanggungjawaban pengurus hasil Konferensi AJI Kota Solo 2009 yang diketuai Ariyanto, jurnalis radio Solopos FM diterima dengan catatan.
Wakil AJI Indonesia yang menghadiri Konferlub AJI Solo, Ulin Ni’am Yusron, menyatakan Konferlub harus dimaknai sebagai upaya memperbaiki AJI Solo. Ulin menekankan AJI Indonesia kini menekankan pentingnya memperbanyak anggota AJI di seluruh daerah di Indonesia.
”Beberapa tahun lalu AJI mengutamakan militansi anggota. Dulu, anggota sedikit tapi militan adalah penting. Kini, AJI tak boleh berhenti pada militansi saja. AJI harus besar dan militan. Konsep ini yang akan dibahas dalam Kongres AJI Indonesia di Makassar pada November mendatang,” kata Ulin.
Terkait hal itu, Ulin meminta pengurus AJI Kota Solo hasil Konferlub segera membuat program kerja yang salah satunya berorientasi pada penambahan anggota. AJI Solo harus mampu diterima para jurnalis di kawasan Soloraya.
Sementara Danang menyatakan sebagai ketua baru AJI Solo akan segera merangkul seluruh elemen AJI Kota Solo untuk merumuskan strategi dan program kerja yang akan dilakukan AJI Kota Solo selama tiga tahun ke depan.
”AJI Solo harus diterima di semua kalangan di Soloraya. AJI Solo harus tetap berkomitmen pada peningkatan kapasitas jurnalis, peningkatakan kesejahteraan jurnalis dan kampanye anti suap. Itu akan kami terjemahkan dalam program kerja dan strategi yang terukur,” kata Danang.

AJI serukan upah layak untuk wartawan

Solo (Espos) Nasib mayoritas wartawan yang juga bagian dari pekerja atau buruh dinilai masih sangat memprihatinkan. Hal itu tampak nyata dari masih banyaknya perusahaan media yang menggaji wartawan di bawah kelayakan profesi wartawan.

Kenyataan inilah yang memicu banyaknya integritas dan independensi wartawan tergadaikan oleh sepucuk “amplop”.

Untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh Sabtu (1/5) ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo menyerukan kepada pemilik usaha media di Soloraya agar memberikan upah layak bagi jurnalis. ”Pemberian upah layak ini sama sekali berbeda dengan pengertian upah minimum kota (UMK),” tegas Ketua AJI Solo, Ariyanto, kepada Espos, Jumat (30/4).

Ariyanto menjelaskan, standar upah layak bagi seorang jurnalis sudah pernah dilakukan survei oleh AJI di sejumlah kota-kota besar di Nusantara. Hasilnya, kebutuhan hidup layak (KHL) seorang jurnalis dalam menjalankan profesinya itu ternyata jauh di atas rata-rata KHL yang ditentukan oleh dewan pengupahan. ”Hal ini sangat rasional, mengingat tanggung jawab dan beban seorang jurnalis berbeda dengan buruh pada umumnya,” jelasnya.

Sejumlah survei yang dilakukan AJI Jakarta tahun 2008 terkait KHL seorang jurnalis ternyata mencapai Rp 4,1 juta. KHL ini sangat jauh berbeda dengan KHL yang diluncurkan dewan pengupahan yang hanya Rp 972.604. Sama halnya dengan hasil survei KHL jurnalis di Yogyakarta yang secara geografis dan kultur berdekatan dengan Kota Solo. Di Kota Gudeg itu, KHL seorang jurnalis tahun 2008 adalah Rp 2,7 juta. Padahal, KHL dewan pengupahan bagi buruh secara umum saat itu hanya Rp 586.000.

”Oleh karena itulah, sejak tahun 2006 AJI terus menyerukan upah layak bagi seorang jurnalis,” sambung Koordintor Divisi Advokasi dan serikat Pekerja, Ichwan Prasetyo.

Mengacu pada Pasal 10 UU Pers, kata Ichwan, segenap perusahaan media wajib memberikan peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Bentuk kesejahteraan itu berupa kepemilikan saham, kenaikan gaji, bonus, serta asuransi yang layak. ”Singkat kata, menuntut kebebasan pers tanpa penyertaan kesejehteraan jurnalisnya, tak ubahnya mereduksi UU Pers itu sendiri. Dan di sinilah budaya wartawan amplop akan terus terjadi tanpa henti.” – Oleh : asa

Sumber: Solopos edisi Sabtu, 1 Mei 2010

Roadshow “Lobbying The Employment Relationship Agreement To The Media Owner”

Sebuah kegiatan yang merupakan kerjasama dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Solo, Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Solopos (SP Ikaso) yang mengulas tentang berbagai hal tentang seluk beluk perjanjian kerja bersama (PKB) diselenggarakan (Sabtu, 20/3)]  di Rumah Makan Buga-Bugi, Jalan Adi Sucipto 70, Solo.

Kegiatan yang berisi diskusi dan bedah buku Kami Berserikat, Kami Punya PKB membahas berbagai hal tentang permasalahan dan arti pentingnya PKB yang menjadi kontrak kerja bersama antara karyawan dengan perusahaan.

Diskusi itu diikuti oleh pengurus SP Ikaso, Manajer Sumber Daya Manusia Solopos Grup, anggota AJI Solo,  perwakilan AJI Indonesia Eddy Suprapto serta perwakilan dari Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) Area Jaringan Surakarta. Dari diskusi ini mengemuka pentingnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.

Namun, di media massa adanya ragam media (cetak, elektronik) juga menentukan PKB yang akan disepakati. Ini dikarenakan setiap media mempunyai karekter yang khas.  Oleh karena itu, PKB untuk pekerja media massa  perlu dibuat serinci mungkin. Paling tidak adanya PKB dalam sebuah perusahaan media massa akan menjadi panduan dan perlindungan bagi karyawan media massa


AJI Solo