Tag Archives: virus corona

AJI Mengingatkan Tanggung Jawab Perusahaan Media Soal Kasus Covid-19

Hingga penghujung tahun 2020, Virus SARS-Cov-2 atau Virus Corona tipe baru penyebab Covid-19 belum juga berhasil ditundukkan. Secara global, virus ini telah menjangkiti hampir 80 juta manusia dan menewaskan 1,7 juta jiwa. Di Indonesia, jumlah kasus Covid-19 hampir menyentuh angka 700.000 kasus dengan korban meninggal lebih dari 20.000 jiwa.

Pandemi ini tak boleh dianggap sepele, termasuk oleh perusahan media dan para pekerja media yang setiap hari masih melakukan peliputan. Di tengah situasi krisis seperti saat ini, media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang terpercaya dan melakukan literasi publik terkait pandemi.

Dalam melaksanakan tugasnya, para pekerja media sangat rentan tertular virus Corona. Pekerja media juga rawan menularkan virus tersebut ke orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga. Oleh karena itu, perusahaan media wajib memberikan perlindungan ekstra kepada para pekerjanya.

Berdasarkan hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama International Federation Journalists (IFJ) pada 27 Oktober-13 November 2020, dari total 792 pekerja media yang menjadi responden, sebanyak 63,2 persen mengaku tidak dibekali alat pelindung diri (APD) dari perusahaannya. Hanya 36,8 persen responden yang menyatakan dibekali APD.

Riset juga menemukan bahwa masih sedikit media yang memberikan fasilitas rapid test maupun swab test (PCR). Sebanyak 63,8 persen responden mengaku perusahaannya tidak menyediakan layanan tes Covid-19 dan hanya 23,9 persen yang mengatakan ada layanan tes Covid-19.

Namun, yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan penanganannya. Apabila di lingkungan media diketahui ada pekerja media yang positif Covid-19, maka perusahaan media wajib melakukan tindakan segera dan menyampaikan kepada otoritas kesehatan guna kepentingan penelusuran kontak (tracing).

Mengingat tingginya risiko bagi pekerja media dan pentingnya media mengawal upaya penanganan Covid-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyampaikan sikap:

1. Mendesak perusahaan media untuk terbuka dan transparan jika terdapat pekerjanya yang terindikasi positif Covid-19. Selama ini media selalu mendesak pemerintah terbuka dalam menangani pandemi. Sudah seharusnya juga menerapkan prinsip yang sama jika ada kasus Covid-19 yang dialami pekerjanya. Sikap itu antara lain bisa ditunjukkan dengan mengumumkan situsi terkini kepada seluruh pekerjanya dan memberitahu otoritas bidang kesehatan atau Satgas Penanganan Covid.

2. Mendesak perusahan media segera bertindak jika ada pekerjanya yang terindikasi positif Covid-19. Pekerja yang positif hendaknya segera diusahakan untuk mendapatkan perawatan. Bagi yang diketahui punya kontak erat, diminta melakukan isolasi mandiri. Tindakan segera ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja lainnya, keluarganya, narasumbernya, dan publik yang kemungkinan melakukan kontak dengan para pekerja media. Perusahaan media perlu ingat bahwa kesehatan adalah salah satu hak pekerja yang itu diatur dalam pasal 35 dan 86 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Perusahaan media wajib menyediakan alat Pelindung diri (APD) dan fasilitas tes Covid-19 (PCR atau antigen) bagi jurnalis maupun pekerja media yang masih turun ke lapangan melakukan peliputan.

4. Demi keselamatan jurnalis dan pekerja media, perusahaan media perlu memperhatikan keamanan dari acara-acara yang akan diliput jurnalis. Untuk saat ini, cukup bijak jika perusahaan media tidak menugaskan jurnalis ke acara yang dihadiri orang banyak dan tidak memungkinkan untuk jaga jarak minimal 1,5 meter.

5. Untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan perusahaan, perlu ada disinfeksi secara rutin dan sesuai standar kesehatan di lingkungan kerja masing-masing.

6. Perusahaan media perlu memiliki protokol kesehatan dan membuat panduan peliputan yang aman untuk menjaga keselamatan para jurnalis dan pekerja media. Protokol tersebut mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanganan jika jurnalis terinfeksi Covid-19. Selain memiliki protokol dan panduan peliputan, yang tak kalah penting adalah menerapkannya secara konsisten.

Jakarta, 25 Desember 2020

Ketua Umum AJI, Abdul Manan
Koordinator Bidang Ketenagakerjaan AJI, Wawan Abk

Corona Mengancam, Aktivitas Merokok Jalan Terus

Aktivitas merokok tak berhenti meski pandemi virus corona menyerang. Kurangnya kesadaran dan anggapan lumrah budaya merokok masyarakat salah satu penyebab orang masih merokok di Solo.

Joni (22) salah satu perokok aktif di Solo mengaku masih sering merokok meski sudah mengetahui dampak bahaya merokok bagi kesehatan. Dalam sehari dia bisa menghabiskan 1 sampai 2 bungkus rokok. “Sudah biasa merokok sejak dulu, susah mau berhentinya. Di saat pandemi ini saya jarang merokok ” ujarnya, Sabtu (20/6).

Giano (60) salah satu pemilik toko kelontong di daerah Jebres mengaku dalam sepekan tokonya bisa menjual sekitar 20-30 pak rokok. Masih tingginya penjualan rokok membuat Sugiono selalu menyetok puluhan pak rokok di tokonya.

“Hampir setiap hari ada satu dua orang yang beli rokok disini, kebanyakan yang beli itu anak-anak remaja” terangnya saat diemui di tokonya, Minggu (21/6).

Disinggung terkait Peraturan Daerah (Perda) No 9/2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Surakarta, Joni dan Sugiono mengaku belum sepenuhnya memahami perda tersebut. Meski perda tersebut sudah disahkan dan mulai diterapkan sejak Agustus 2019.

“Saya kurang tahu, tapi saya lihat masih banyak yang merokok ditemat umum. Mungkin masih banyak juga yang belum tau seperti saya” tambah Sgiono.

Nana Shilvia (21) salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sangat menyanyangkan sikap masyarakat yang menurutnya masa bodoh dengan bahaya rokok. Ia mengatakan bahaya merokok tidak hanya berdampak pada diri perokok sendiri. Namun juga bagi orang-orang yang menghirup asap rokok atau sering disebut perokok pasif.

“Sangat disanyangkan masih banyak perokok di Solo. Padahal sudah ada perda KTR itu. Sebenarnya pecandu rokok masih bisa diobati dengan mengalihkan kebiasaan merokok dengan hal-hal yang lebih positif, seperti olahraga. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini,” pungkasnya.

Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta menunjukkan masih banyaknya perokok di Kota Bengawan. Pada 2019, sekitar 43,3% keluarga masih belum bebas dari asap rokok. Fakta tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakara, Siti Wahyuningsih, dalam diskusi daring bertajuk Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (5/6/2020).

“Menurut saya resentase tersebut masih cukup tinggi, melihat bahwa Solo sudah menerapkan Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” ujar Siti Wahyuningsih. (Septian Refvinda)

43% Keluarga Solo Merokok, Anak Kian Rentan Terkena Covid-19

Diskusi daring bertema Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Masa Pandemi pada Jumat (5/6/2020) siang, mengungkap fakta-fakta rentannya anak dan keluarga di Surakarta terinfeksi Covid-19. Faktor utama di balik kerentanan itu adalah asap rokok.

Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian dari pelatihan Jurnalisme Data yang diadakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan AJI Solo. Ada dua pemantik dalam diskusi ini, yaitu Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surakarta, Siti Wahyuningsih dan Ketua Yayasan Kakak, Shoim Sahriyati. Peserta dari diskusi ini mahasiswa dan pelaku jurnalisme warga di sekitar Soloraya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Siti Wahyuningsih, mengawali materi diskusi dengan memaparkan data keluarga yang tidak merokok dari mulai tahun 2014-2019. Dia menunjukkan, persentase keluarga tidak merokok yang masih di bawah 60%.

Pada tahun 2014 jumlah keluarga tidak merokok adalah 55.20 persen. Kemudian berturut-turut dari tahun 2015-2019 adalah 54.03 persen, 54.45 persen, 55.10 persen dan 56.70 persen. Dari data dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga tidak merokok mengalami peningkatan. Namun, Siti Wahyuningsih menyayangkan masih adanya keluarga perokok di Kota Solo.

“Angka ini menjadi keprihatinan kita semua. Berarti masih ada 43.30 persen keluarga yang ada di Kota Surakarta ini merokok. Kalau ini merokok, kira-kira berapa anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut?” ungkap Siti Wahyuningsih saat memaparkan data.

Siti menambahkan bahwa pentingnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah untuk menekan jumlah perokok aktif dan melindungi perokok pasif.

Data masih banyaknya keluarga perokok tersebut didukung oleh Ketua Yayasan Kakak, Shoim Sahriyati. Dia memaparkan bahwa jumlah perokok anak di tahun 2019 ini adalah 9.10 persen. Hal ini jauh dari target yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang negara adalah 5.40 persen. Shoim mengatakan bahwa isu rokok adalah salah satu misi Yayasan Kakak dalam melindungi kesehatan anak.

“Sekarang program perlindungan anak di tingkat nasional diwujudkan dalam Kota Layak Anak. Harapannya hak-hak anak bisa direalisasikan. Salah satu indikator kota layak anak adalah adanya kawasan tanpa rokok. Solo merupakan Kota Layak Anak kategori utama bersama Surabaya dan Bali.” Terang Shoim dalam diskusi itu.

Lebih lanjut, Shoim menyayangkan masih banyaknya iklan dan penjual rokok yang ada di sekitar anak-anak. Padahal Solo termasuk kategori utama kota layak anak. Shoim memaparkan hasil temuan Yayasan Kakak saat melakukan observasi di Taman Cerdas yang ada di Kota Solo, yaitu banyaknya perokok, penjual rokok, masih tercium bau asap rokok dan ditemukan 9.830 putung rokok dalam waktu satu jam. Hal ini, menurut Shoim, menjadi ironi mengingat taman cerdas di Kota Solo adalah taman cerdas terbaik di Indonesia.

Rokok dan Covid-19

Dalam diskusi yang sama, Siti memaparkan benang merah antara rokok dengan pandemi Covid-19. Dipaparkannya, perokok lebih berisiko terkena Covid-19 2,25 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok. Selain itu, Siti mengatakan bahwa aktivitas merokok melibatkan kontak jari tangan dengan bibir secara insentif memungkinkan virus berpindah dari tangan ke mulut dengan lebih mudah.

“Merokok memperburuk kondisi dan hasil akhir pasien Covid-19. Karena Covid-19 menyerang paru-paru, karena kondisi paru-paru perokok tidak seelastis orang yang tidak merokok. Perokok juga diperkirakan memiliki resiko 14 kali lebih tinggi mengalami pneumonia akibat Covid-19 dibanding non perokok.” Ujar Siti.

Lebih lanjut, Siti mengatakan bahwa penyakit berat akibat merokok seperti penyakit jantung, hipertensi, penyakit paru kronis, kanker dan diabetes dapat meningkatan keparahan Covid-19. Bahkan, pasien Covid-19 yang merokok cenderung mengalami gejala yang lebih para dibanding pasien non perokok.

“Dari 34 kasus di Solo, empat di antaranya meninggal mempunyai penyakit komorbid (penyerta) dan merokok,” papar Siti dalam diskusi. Saat menutup presentasinya, Siti Wahyuningsih, mengatakan bahwa bernafas dengan udara bersih dan tanpa asap rokok adalah hak setiap manusia. (Ni’matul Faizah)

Perda KTR Surakarta, Mampukah Melindungi Publik dari Asap Rokok?

Peraturan Daerah No 9/2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih belum efektif diterapkan di Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta mengakui hal itu dan sanksi dalam perda tersebut baru akan diterapkan pada Agustus 2020, atau setahun setelah perda itu disahkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Siti Wahyuningsih, menyampaikan implementasi KTR di acara diskusi online bertema Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (5/6/2020). Menurutnya, penerapan KTR tahap pertama sudah dilakukan di UPT Puskesmas dan Kampung Bebas Asap Rokok se Kota Surakarta.

Sebelum Perda itu disahkan, Kota Surakarta baru memiliki Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Pemberlakukan perda ini merupakan upaya melindungi masyarakat khususnya yang tidak merokok dari asap rokok.

Siti mengungkapkan selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah keluarga tanpa asap rokok di Surakarta. Namun jumlah keluarga bebas rokok ini masih di bawah 60%.

Pada 2017 ada 54,45% keluarga yang tidak merokok dan 45,55% keluarga yang merokok. Pada 2018 ada 55,1% keluarga
yang tidak merokok dan 44,9% keluarga yang merokok. Sedangkapn pada 2019 ada 56,7% keluarga yang tidak merokok dan 43,3% keluarga yang merokok.

“Jadi sebenarnya Perda ini adalah perlindungan masyarakat, kalau masyarakat dilindungi tapi masyarakat tidak mau melindungi dirinya sendiri. Yang melindungi terus siapa ini? Nah ini harus kita tanamkan pada masyarakat. Saya yakin masyarakat akan berubah. Cuma waktunya ini yang perlu, dan mungkin perlu dipaksa juga dengan adanya Perda, agar menjadi sebuah kebiasaan,” kata Siti.

Dalam peraturan daerah juga menyebutkan siapa saja yang dilarang untuk membeli rokok. Salah satunya anak usia dibawah 18 tahun, ini sanagat diutamakan dalam setiap sosialisasi KTR. Agar kesehatan anak dalam pertumbuhannya bisa terkendali.

Kawasan yang dilarang untuk merokok daerah Surakarta di antaranya:
1. Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)
 Rumah Sakit
 Puskesmas
 Puskesmas pembantu
 Tempat prakterk dokter
 Tempat praktek bidan/perawat mandiri
 Klinik
 Apotek/Toko obat
 Laboratorium kesehatan
 Fasyankes tradisional
 Fasyankes lainnya
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
 Tempat penitipan anak
 Tempat pengasuhan anak
 Arena bermain anak-anak
 Arena kegiatan anak lainnya
4. Tempat ibadah
 Masjid, mushollah atau langgar
 Gereja dan kapel
 Pura
 Wihara
 Klenteng
5. Angkutan umum
 Bus
 Taksi
 Angkutan perkotaan
 Kereta Api
 Angkutan umum lainnya
6. Tempat kerja
 Tempat kerja pada instansi pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah
 Badan Usaha Milik Negara/Daerah
 Tempat Kerja Swasta
7. Tempat umum
 Hotel
 Restoran
 Rumah makan
 Termina
 Stasiun
 Pasar rakyat dan toko modern
 Pusat berbelanjaan
 Gedung Pertemuan
 Perpustakaan
 Bioskop
 Sarana dan prasarana olahraga
 Tempat pagelaran kesenian di ruang tertutup
8. Tempat lainnya
 Halte
 Taman rekreasi
 Sarana dan prasarana olahraga
Peraturan daerah (Perda) melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sehingga peran masyarakat sangat diperlukan seperti;
1. Masyarakat berperan serta untuk mewujudkan KTR di Lingkungan tempat tinggalnya masing-masing
2. Pemberian saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR.
3. Keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR
4. Pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak merokok di KTR.
5. Pemberitahuan kepada pimpinan dan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.
(Yuni Firdaus)

Pelajaran dari Riwayat Merokok Pasien Covid-19 di Solo

Empat dari pasien positif Covid-19 yang meninggal di Surakarta diketahui memiliki riwayat perokok atau penyakit penyerta (komorbid). Meskipun bukan menjadi satu-satunya penyebab, namun konsumsi rokok bisa menjadi faktor pemicu risiko penyakit bawaan seperti pneumonia, hipertensi, gangguan jantung, dan diabetes.

Penyakit-penyakit bawaan inilah yang dalam berbagai kasus memperparah kondisi pasien Covid-19. Terkait konsumsi rokok, Kepala Dinas Kesehatan Surakarta, Dr. Siti Wahyuningsih, M.Kes. MH, menyampaikan bahwa persentase cakupan keluarga yang tidak merokok sejak tahun 2016 hingga 2019 terus naik. Akan tetapi presentase tersebut hanya berhenti pada angka 56,7% saja, artinya masih ada 43,3% keluarga di Surakarta yang merokok.

Hal tersebut memunculkan keprihatinan dari Dinas Kesehatan. Dampak rokok diyakini membuat tubuh seseorang rentan penyakit, terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang belum bisa diketahui kapan berhenti.

“Memang sulit untuk bisa memberi pengertian kepada para perokok, padahal merokok menjadikan para penggunanya lebih rentan terjangkit virus Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Siti Wahyuningsih, dalam diskusi daring Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Tengah Pandemi Covid-19, Jumat (5/6).

Berdasarkan penelitian Center for Tobacco Research and Education Department of Medicine University of California, San Francisco, papan Siti, perokok memiliki risiko 2,25 kali lipat lebih besar terjangkit Covid-19. Hal tersebut pada umumnya disebabkan para perokok sudah bermasalah dengan paru-paru mereka.

“Bahkan salah satu gejala Covid-19 adalah pneumonia. Ditambah lagi dengan banyaknya kontak jari tangan dan bibir ketika mengisap rokok sehingga membuat virus lebih mudah masuk ke tubuh,” papar sosok yang akrab disapa Bu Ning itu.

Dalam diskusi tersebut, Siti juga menampik kabar yang beredar bahwa rokok mampu menghindarkan penggunanya dari bahaya penularan Covid-19. Hal tersebut ditegaskan Siti dalam pemaparannya.

“Merupakan berita yang tidak dapat dibenarkan jika ada yang bilang bahwa tubuh seorang perokok itu terhindar dari Covid-19. [alasannya] Sebab panas dari asapnya membunuh virus bahkan hingga mampu menyembuhkan, apalagi yang menyatakan bahwa rokok elektrik itu aman. Yang namanya rokok tetaplah berbahaya bagi kesehatan entah itu elektrik atau tidak,” tuturnya.

Di akhir sesi pada pertemuanyang dihadiri kurang lebih 25 audiens, Siti menyampaikan bahwa pihak Dinas Kesehatan merasa tertantang untuk melakukan pengecekan secara lebih intens terhadap riwayat merokok pada pasien Covid-19.

Saat ini tercatat masih ada puluhan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Namun Dinas Kesehatan belum memiliki data seberapa jauh pengaruh merokok terhadap pasien Covid-19. (Arindya Iryana Putri)