Tag Archives: komite keselamatan jurnalis

Pernyataan Sikap atas Insiden Peliputan Aksi di Kartasura

Semoga kita selalu dilimpahi kesehatan dan keselamatan.

Aksi demonstrasi besar-besaran menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Bundaran Kartasura, Sukoharjo, yang diwarnai kericuhan, Kamis 8 Oktober 2020, berefek pada sejumlah jurnalis yang bertugas di lapangan. Beberapa jurnalis terkena gas air mata dan beberapa lainnya mengalami kerusakan kendaraan.

Dari data yang diterima Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surakarta, ada dua jurnalis yang terkena gas air mata yang digunakan untuk membubarkan massa. Keduanya adalah Burhan Aris Nugraha, fotografer Solopos, dan Ronald, kontributor Suara.com.

Awalnya, demo berjalan seperti biasa dari berbagai arah menuju Tugu Kartasura. Namun tiba-tiba hujan deras membuat para jurnalis berteduh di Pospam Polisi di lokasi itu. Berdasarkan keterangan yang dibagikan Indah Septyaning, jurnalis Solopos yang juga meliput kejadian itu, dan Ronald, kericuhan mulai terjadi menjelang magrib saat peserta aksi memasang banner bergambar legislator berkepala babi, namun banner itu ditarik aparat.

Kericuhan pun pecah. Massa melempar botol dan batu ke arah Kantor BRI Kartasura tempat berkumpulnya aparat. Para jurnalis yang hendak mengambil gambar mengamankan diri ke area kantor BRI. Aparat pun melepaskan gas air mata hingga beberapa jurnalis terkena, begitu juga massa dan polisi.

Bentrok kedua pecah pada pukul 18.15 WIB saat para jurnalis keluar mengambil gambar dan video. Saat berlarian menghindari kericuhan, Indah jatuh di sela-sela tangga besi hingga memar dan kulit terkelupas.

Sementara itu, informasi sementara, dua sepeda motor milik jurnalis lainnya juga rusak. Belum diketahui siapa pelakunya. Ketiga motor tersebut adalah milik Triawati jurnalis Joglosemarnews.com, dan Fajar kontributor Viva.co.id.

Merespons insiden tersebut, kami menyatakan:
1. Mengecam siapapun yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum/pribadi dan kendaraan masyarakat, khususnya milik para wartawan/awak media.
2. Meminta kepolisian untuk menangani aksi massa secara cermat, khususnya dalam penggunaan alat untuk membubarkan massa, seperti gas air mata, water canon, dan sebagainya, agar tidak berefek terhadap para jurnalis yang meliput di lapangan.
3. Meminta semua pihak menghormati tugas para jurnalis yang sedang meliput di lapangan dalam situasi apapun.
4. Meminta para pimpinan media massa untuk melengkapi para jurnalis yang diterjunkan untuk meliput aksi unjuk rasa dan medan berisiko lainnya dengan alat pengaman standar, seperti helm, kaca mata pelindung, dan masker gas.

Solo, 9 Oktober 2020

Komite Keselamatan Jurnalis Minta Hakim PN Kotabaru Tolak Perkara Diananta

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan telah menggelar sidang perdana jurnalis Diananta Putra Semedi pada Senin (8/6/2020). Sidang yang digelar secara online ini dipimpin Meir Elisabeth Batara Randa dengan anggotanya Masmur Kaban dan Yunus Tahan.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Muda Erlia Hendrasta mendakwa jika berita Diananta yang termuat di Banjarhits.id dan kumparan.com dengan judul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa juga menegaskan bahwa PN Kotabaru berwenang mengadili perkara ini meskipun tempat kejadian perkara ada di Banjarmasin atau sekitarnya. Sementara Diananta hanya bisa mendengarkan dakwaan di Polres Kotabaru secara online. Sidang kasus Diananta akan dilanjutkan kembali pada 15 Juni 2020 dengan agenda eksepsi dari penasehat hukum Diananta.

Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan kumparan.com/banjarhits.id berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pada pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta Putra Sumedi dan merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman. Sebelum ditayangkan, Diananta selaku wartawan yang menulis berita sudah berupaya melakuka konfirmasi dengan menghubungi Andi Rufi, Humas PT. Jhonlin Agro Raya (JAR), sayangnya tidak ada jawaban atau respon dari pihak JAR. Namun setelah berita ini terbit, Diananta malah dilaporkan ke Polisi.

Kasus ini adalah sengketa jurnalistik dan tidak dapat serta merta dibawa ke ranah pidana. Diananta Putra Sumedi adalah redaktur media online banjarhits.id yang bekerjasama dengan kumparan.com melalui program 1001 startup media. Melalui kerjasama tersebut, berita wartawan banjarhits.id turut dimuat di kanal berita kumparan.com/banjarhits.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits itu. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud. Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Atas perkembangan kasus ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyampaikan sikap:
1. Meminta majelis hakim PN Kotabaru untuk menolak dakwaan yang disampaikan jaksa. Kasus Diananta merupakan sengketa pers yang sudah diselesaikan di Dewan Pers. Apalagi, ahli pers yang dimintai keterangan polisi dalam penyidikan tidak ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers.
2. Mendorong perusahaan media Kumparan untuk ikut serta bertanggung jawab dalam sengketa pers yang berujung kriminalisasi ini. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Jurnalis yang disusun Dewan Pers mengamanatkan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan perusahaan.
3. Mendorong presiden Joko Widodo untuk mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis akan merusak demokrasi dan mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional.

Hormat Kami
Komite Keselamatan Jurnalis

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis
Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Narahubung:
Sasmito Madrim

Era Purnamasari

Ade Wahyudin