Tag Archives: kekerasan jurnalis

AJI Surakarta Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Suporter

Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini, seorang wartawan televisi di Madiun, Wiwit Eko Prasetyo, menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan suporter tim sepak bola saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Kasus ini terjadi saat Wiwit yang merupakan wartawan BBS TV di Madiun sedang berada di Stadion Wilis untuk melakukan peliputan laga Persis Solo versus PSIM Jogja, Jumat (16/8/2019) sore. Seusai gol kedua dari Persis Solo ke gawang PSIM Jogja pada babak kedua, terjadi keramaian di luar stadion. Hal itu terlihat saat ratusan suporter di tribun stadion melihat ke luar. Melihat keramaian itu, Wiwit kemudian keluar stadion untuk mengambil gambar kericuhan tersebut.

“Saat keluar stadion dan ke kerumunan suporter, saya masih mengenakan rompi warna oranye dan id card yang disediakan panitia pertandingan,” kata Wiwit.

Setibanya di lokasi kerumunan suporter di Jl. Mastrip, Kota Madiun, Wiwit kemudian mengeluarkan handycam dan mengambil gambar kericuhan itu. “Saat mengambil gambar itu, ada suporter yang bilang ‘ada kamera ada kamera’. Mereka meminta saya untuk tidak mengambil gambar,” jelasnya.

Mendengar permintaan itu, Wiwit menyerahkan memory card kepada suporter. Setelah memory card itu diberikan kepada suporter, kata Wiwit, dia kemudian memberikan handycam-nya kepada polisi yang ada di kerumunan suporter itu.

Setelah handycam dan memory card diserahkan, Wiwit berniat kembali ke dalam stadion. Tiba-tiba ada helm yang dilempar ke wajahnya dan mengenai dahinya.

“Saya tidak tahu helm itu dari arah mana. Tiba-tiba mengenai wajah saya. Ini dahi saya mengalami memar. Saat saya mau pergi, ada sejumlah suporter yang mencoba memukul saya,” katanya.

Wiwit kemudian melarikan diri dan diselamatkan juru parkir dan petugas yang berjaga. “Kaca mata saya hilang saat di kerumunan. Tidak tahu hilang di mana. Saat itu, saya pikirannya harus selamat dahulu,” terangnya.

Kejadian ini menjadi kasus kekerasan dan intimidasi kesekian yang terjadi di Indonesia. Ada sekelompok massa yang menghalangi kerja jurnalis menjalankan tugas, bahkan disertai kekerasan fisik. Padahal wartawan dalam menjalankan tugasnya dijamin secara hukum oleh Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers, khususnya pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers.

Selain tindak kekerasan, desakan massa agar wartawan menyerahkan alat kerja jurnalistiknya jelas merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Atas intimidasi dan kekerasan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta menyatakan sikap:

1. Mengecam segala tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
2. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dengan menangkap dan menjerat pelaku hingga diadili sesuai aturan perundangan.
3. Meminta seluruh masyarakat dari kelompok manapun termasuk suporter sepak bola untuk menghormati tugas jurnalistik para jurnalis karena tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang.
4. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut seluruh kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang belum terselesaikan hingga kini.

Surakarta, 16 Agustus 2019

Pengurus AJI Kota Surakarta
Ketua Divisi Advokasi

Adib Muttaqin Asfar M Khodiq Duhri

Baca juga:
AJI Surakarta Kecam Aksi Kekerasan Suporter terhadap Wartawan di Madiun (Solopos.com)
AJI Surakarta Kecam Tindakan Anarkis Suporter Terhadap Jurnalis (Mediajatim.com)

SIARAN PERS: AJI Surakarta Kecam Calon Kepala Daerah yang Intimidasi Jurnalis di Ambon

Lagi-lagi kekerasan dan upaya menghalangi jurnalis dalam melakukan aktivitas jurnalistik kembali terjadi. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh calon kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

Aksi calon petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff, dan timnya terhadap dua jurnalis di Ambon, Maluku, Kamis (29/3/2018) sore, menunjukkan upaya intimidatif serta kekerasan fisik maupun verbal. Saat itu, dua jurnalis Abdul Karim dan Sam Usman Hatuina, bersama sejumlah jurnalis lain sedang melakukan tugas jurnalistik, yaitu memotret aktivitas calon petahana dengan para pejabat yang notabene adalah aparatur sipil negara (ASN). Seperti diketahui, ASN dilarang ikut dalam kegiatan politik praktis termasuk di pilkada.

Saat itu di sebuah kedai kopi, Said Assagaff duduk bersama para kepala dinas. Melihat Sekda, Kepala Dinas PU, dan Kepala Dinas Pendidikan, duduk bersama calon petahana beserta pengurus parpol pendukung, para jurnalis yang melihatnya terpantik untuk mengungkap fakta itu ke publik.

Diawali upaya Sam Usman Hatuina (jurnalis Rakyat Maluku) memotret momen itu dengan kamera ponsel, sang calon petahana menjadi marah. Husen Marasabessy, staf ahli III Gubernur Maluku, memerintah Sam agar menghapus foto itu. Bahkan sang calon petahana gubernur Maluku Said Assagaff juga ikut mendesak Sam menghapus foto itu.

Tak cukup sampai di situ, ada beberapa orang lain menghampiri Sam dan merampas ponsel serta mengintimidasi. Jurnalis lain yang berupaya menanyakan aksi pendukung calon petahana itu juga mendapatkan kekerasan. Abdul Karim, jurnalis dan Ketua AJI Ambon, ditampar seorang anggota tim sukses.

Upaya menghalangi aktivitas jurnalistik bahkan dengan intimidasi dan kekerasan jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. Beleid tersebut berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Jika dibiarkan, kasus kekerasan seperti ini berpotensi kembali terulang baik di Maluku maupun daerah lain. Apalagi, pelanggaran aturan selama pilkada serentak 2018 di berbagai daerah juga berpotensi terjadi dan harus diungkap oleh jurnalis.

Karena itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta menyatakan sikap sebagai berikut:
Menyatakan solidaritas atas kekerasan dan intimidasi yang dialami oleh kawan-kawan jurnalis di Ambon.
Mendukung setiap upaya hukum yang dilakukan oleh para korban dengan melaporkan para pelaku ke kepolisian agar terus berlanjut hingga pengadilan.

Mendesak agar kepolisian berani mengusut tuntas kasus tersebut hingga menyentuh semua pihak yang terlibat dalam intimidasi dan kekerasan tersebut, termasuk calon petahana dan timnya.
Mengingatkan kepada semua pihak, termasuk seluruh calon kepala daerah, tim sukses, dan awak partai politik di semua daerah, untuk tidak mencoba menghalangi kerja jurnalis, apalagi dengan tindak kekerasan.

Surakarta, 30 Maret 2018

Pengurus AJI Kota Surakarta

Ketua: Adib Muttaqin Asfar
Sekretaris: Chrisna Chanis Cara

2010, Kekerasan terhadap jurnalis di Surakarta naik 42%

SOLO—Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis di wilayah eks Karesidenan Surakarta tahun 2010 naik 42% dibandingkan tahun 2009. Tercatat pada 2010 ada tujuh kekerasan terhadap jurnalis, sedangkan pada 2009 ada empat kasus kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2010 yang menonjol adalah penganiayaan terhadap jurnalis Solopos, Triyono, yang dilakukan mantan Dandim Karanganyar, Letkol Inf Lilik Sutikno pada September lalu. Selain itu, kekerasan fisik juga menimpa pewarta foto Kantor Berita Antara, Hasan Syakri dan jurnalis TATV, Erwin Kartinawati, saat melakukan peliputan bentrokan antara kelompok suporter Bonek dengan warga Solo, pada 22 Januari 2010 dan 24 Januari 2010 lalu.

Kekerasan juga menimpa sejumlah jurnalis kala melakukan peliputan pemakaman terduga teroris di Polokarto, Sukoharjo. Sekelompok orang dari organisasi kemasyarakatan Islam melarang para jurnalis melakukan peliputan. Bertambahnya kasus kekerasan terjadap jurnalis itu menunjukkan belum semua elemen masyarakat memahami kinerja jurnalis.

Sebab, mereka yang diduga melakukan kekerasan terhadap jurnalis berasal dari berbagai elemen, mulai pejabat publik seperti Dandim dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) hingga kelompok massa. ”Jurnalis tentu harus meningkatkan profesionalitasnya dan di sisi lain, mereka yang berhubungan dengan media massa harus menggunakan UU No 40/1999 tentang Pers.”

Dia mengatakan kasus kekerasan jurnalis yang sudah ditangani aparat berwenang juga belum tuntas. Kasus penganiayaan terhadap Triyono telah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Januari lalu. Lilik divonis 4 bulan penjara. Sedangkan kasus penganiayaan terhadap Hasan Syakri juga telah dilaporkan ke Polresta Solo, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. ”Kami meminta kasus kekerasan yang terjadi itu dituntaskan.”

AJI Solo