Tag Archives: kebebasan pers

Komite Keselamatan Jurnalis Minta Hakim PN Kotabaru Tolak Perkara Diananta

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan telah menggelar sidang perdana jurnalis Diananta Putra Semedi pada Senin (8/6/2020). Sidang yang digelar secara online ini dipimpin Meir Elisabeth Batara Randa dengan anggotanya Masmur Kaban dan Yunus Tahan.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Muda Erlia Hendrasta mendakwa jika berita Diananta yang termuat di Banjarhits.id dan kumparan.com dengan judul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa juga menegaskan bahwa PN Kotabaru berwenang mengadili perkara ini meskipun tempat kejadian perkara ada di Banjarmasin atau sekitarnya. Sementara Diananta hanya bisa mendengarkan dakwaan di Polres Kotabaru secara online. Sidang kasus Diananta akan dilanjutkan kembali pada 15 Juni 2020 dengan agenda eksepsi dari penasehat hukum Diananta.

Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan kumparan.com/banjarhits.id berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pada pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta Putra Sumedi dan merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman. Sebelum ditayangkan, Diananta selaku wartawan yang menulis berita sudah berupaya melakuka konfirmasi dengan menghubungi Andi Rufi, Humas PT. Jhonlin Agro Raya (JAR), sayangnya tidak ada jawaban atau respon dari pihak JAR. Namun setelah berita ini terbit, Diananta malah dilaporkan ke Polisi.

Kasus ini adalah sengketa jurnalistik dan tidak dapat serta merta dibawa ke ranah pidana. Diananta Putra Sumedi adalah redaktur media online banjarhits.id yang bekerjasama dengan kumparan.com melalui program 1001 startup media. Melalui kerjasama tersebut, berita wartawan banjarhits.id turut dimuat di kanal berita kumparan.com/banjarhits.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits itu. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud. Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Atas perkembangan kasus ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyampaikan sikap:
1. Meminta majelis hakim PN Kotabaru untuk menolak dakwaan yang disampaikan jaksa. Kasus Diananta merupakan sengketa pers yang sudah diselesaikan di Dewan Pers. Apalagi, ahli pers yang dimintai keterangan polisi dalam penyidikan tidak ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers.
2. Mendorong perusahaan media Kumparan untuk ikut serta bertanggung jawab dalam sengketa pers yang berujung kriminalisasi ini. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Jurnalis yang disusun Dewan Pers mengamanatkan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan perusahaan.
3. Mendorong presiden Joko Widodo untuk mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis akan merusak demokrasi dan mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional.

Hormat Kami
Komite Keselamatan Jurnalis

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis
Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Narahubung:
Sasmito Madrim

Era Purnamasari

Ade Wahyudin

AJI Surakarta Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Suporter

Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini, seorang wartawan televisi di Madiun, Wiwit Eko Prasetyo, menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan suporter tim sepak bola saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Kasus ini terjadi saat Wiwit yang merupakan wartawan BBS TV di Madiun sedang berada di Stadion Wilis untuk melakukan peliputan laga Persis Solo versus PSIM Jogja, Jumat (16/8/2019) sore. Seusai gol kedua dari Persis Solo ke gawang PSIM Jogja pada babak kedua, terjadi keramaian di luar stadion. Hal itu terlihat saat ratusan suporter di tribun stadion melihat ke luar. Melihat keramaian itu, Wiwit kemudian keluar stadion untuk mengambil gambar kericuhan tersebut.

“Saat keluar stadion dan ke kerumunan suporter, saya masih mengenakan rompi warna oranye dan id card yang disediakan panitia pertandingan,” kata Wiwit.

Setibanya di lokasi kerumunan suporter di Jl. Mastrip, Kota Madiun, Wiwit kemudian mengeluarkan handycam dan mengambil gambar kericuhan itu. “Saat mengambil gambar itu, ada suporter yang bilang ‘ada kamera ada kamera’. Mereka meminta saya untuk tidak mengambil gambar,” jelasnya.

Mendengar permintaan itu, Wiwit menyerahkan memory card kepada suporter. Setelah memory card itu diberikan kepada suporter, kata Wiwit, dia kemudian memberikan handycam-nya kepada polisi yang ada di kerumunan suporter itu.

Setelah handycam dan memory card diserahkan, Wiwit berniat kembali ke dalam stadion. Tiba-tiba ada helm yang dilempar ke wajahnya dan mengenai dahinya.

“Saya tidak tahu helm itu dari arah mana. Tiba-tiba mengenai wajah saya. Ini dahi saya mengalami memar. Saat saya mau pergi, ada sejumlah suporter yang mencoba memukul saya,” katanya.

Wiwit kemudian melarikan diri dan diselamatkan juru parkir dan petugas yang berjaga. “Kaca mata saya hilang saat di kerumunan. Tidak tahu hilang di mana. Saat itu, saya pikirannya harus selamat dahulu,” terangnya.

Kejadian ini menjadi kasus kekerasan dan intimidasi kesekian yang terjadi di Indonesia. Ada sekelompok massa yang menghalangi kerja jurnalis menjalankan tugas, bahkan disertai kekerasan fisik. Padahal wartawan dalam menjalankan tugasnya dijamin secara hukum oleh Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers, khususnya pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers.

Selain tindak kekerasan, desakan massa agar wartawan menyerahkan alat kerja jurnalistiknya jelas merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Atas intimidasi dan kekerasan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta menyatakan sikap:

1. Mengecam segala tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
2. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dengan menangkap dan menjerat pelaku hingga diadili sesuai aturan perundangan.
3. Meminta seluruh masyarakat dari kelompok manapun termasuk suporter sepak bola untuk menghormati tugas jurnalistik para jurnalis karena tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang.
4. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut seluruh kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang belum terselesaikan hingga kini.

Surakarta, 16 Agustus 2019

Pengurus AJI Kota Surakarta
Ketua Divisi Advokasi

Adib Muttaqin Asfar M Khodiq Duhri

Baca juga:
AJI Surakarta Kecam Aksi Kekerasan Suporter terhadap Wartawan di Madiun (Solopos.com)
AJI Surakarta Kecam Tindakan Anarkis Suporter Terhadap Jurnalis (Mediajatim.com)

20 Tahun Reformasi: Jalan Panjang Kebebasan Pers Indonesia

“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Penggalan kalimat terpenting dalam pidato Soeharto itu tersiar luas di seluruh televisi nasional yang merelay siaran langsung TVRI pada Kamis pagi tepat 20 tahun silam. Banyak orang langsung bersorak begitu mendengarkan pidato pengunduran diri Presiden ke-II RI itu setelah 32 tahun berkuasa. Di kompleks Gedung DPR/MPR yang diduduki ribuan mahasiswa dari berbagai elemen dan perguruan tinggi, ribuan orang bersujud syukur tanda dimulainya era baru yang segudang harapan kebebasan.

Proses “lengser keprabon” ala Soeharto yang diikuti penyerahan kekuasaan kepada Bacharuddin Jusuf Habibibe memang tidak terjadi secara instan. Krisis moneter akibat anjloknya nilai tukar rupiah sejak 1997 hanyalah sebuah momentum yang membuat pemerintah kala itu mengalami krisis kepercayaan publik. Namun bagi kalangan aktivis pro demokrasi dan kebebasan pers, pergantian kepemimpinan waktu itu adalah harga mati.

Jauh sebelum itu, pemerintah Presiden Soeharto menerbitkan sebuah surat pada 21 Juni 1994. Dengan surat itu, pemerintahan resmi membredel majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik, yang menjadi catatan kelam dalam sejarah pers Indonesia. Ketiga media itu memang kerap menerbitkan laporan-laporan kritis tentang tentang kebijakan pemerintah kala itu, termasuk yang terkait keluarga Soeharto dan Timor Timur.

Catatan Tempo.co tentang 21 Juni 2017 menunjukkan pada 7 Juni 1994, majalah Tempo menerbitkan laporan tentang pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah ini juga mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat. Pembelian kapal bekas ini melibatkan Menteri Riset dan Teknologi B.J Habibie.

Ketua Sidang Redaksi Editor, Marah Sakti Siregar, kepada Tempo.co menuturkan kala itu Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Subrata, menyebut “kesalahan” majalah Tempo adalah atas pertimbangan “substantif.” Isi pemberitaannya dinilai memprovokasi dan mengadu domba unsur pemerintah, pejabat sipil dengan ABRI. Sedangkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Editor dan Detik ikut dibatalkan karena alasan administratif.

SIUPP menjadi alat utama pemerintah saat itu untuk mengontrol kebebasan pers. Selain ancaman pencabutan, syarat untuk mendapatkan SIUPP juga sangat ketat. Permenpen No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menetapkan 16 syarat yang harus dipenuhi perusahaan pers untuk mendapatkan SIUPP. Maka, aturan tentang SIUPP pun menjadi isu penting pascaberakhirnya rezim Orde Baru.

Di era Presiden Habibie, aturan itu dirombak besar-besaran. Pada 6 Juni 1998, Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah menerbitkan Permenpen yang mencabut dan mengubah Permenpen No. 1 Tahun 1984. Dalam aturan baru itu, Yunus Yosfiah menyederhanakan proses pembuatan SIUPP dengan hanya tiga syarat. Tak hanya menyederhanakan prosedur dan syarat, aturan baru itu juga tidak lagi mengenal pembatalan SIUPP oleh pemerintah.

Maka, sebanyak 1.881 SIUPP pun terbit dalam waktu tiga bulan saja sejak Yunus menerbitkan aturan tersebut. Padahal selama Soeharto berkuasa, pemerintah hanya menerbitkan 276 SIUPP. Dengan demikian, berakhirlah aturan represif terhadap pers di Indonesia, namun ujung dari perjuangan memperoleh kemerdekaan pers masih terlalu panjang.

Bersambung…..

WPFD 2018 : Pemutaran Film Silencio Forzado, AJI Solo Diskusikan Kasus-Kasus Pemberitaan

Memperingati World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Dunia), Kamis (3/5/2018), AJI Kota Solo (Kota Surakarta) menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film Silencio Forcado (Forced Silence) di Monumen Pers Solo. Film ini dipilih karena sesuai dengan pesan yang mengingatkan terancamnya kebebasan pers di banyak negara.

Pemutaran film dimulai pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi jurnalis saat bertugas.

Silencio Forcado merupakan film dokumenter berdurasi 25 menit yang berkisah tentang ekosistem jurnalistik di Meksiko. Sejumlah jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, kekerasan, dan penculikan, membeberkan pengalaman buruk dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Selain itu, beberapa anggota keluarga (istri dan anak) dari para jurnalis yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh kelompok tak dikenal.

Mereka merupakan korban dari buruknya penegakan hukum di negara itu. Kesaksian mereka menyebut pemerintah Meksiko membiarkan impunitas bagi aparat hukum yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap jurnalis di negara itu. Para jurnalis di sana biasanya menjadi korban setelah berupaya menyentuh kasus-kasus kelompok pengedar narkoba yang diduga juga dilindungi oknum aparat dari berbagai level.

Ada kesaksian putra seorang jurnalis tentang pembantaian mengerikan yang menimpa keluarganya. Film ini juga menunjukkan sebuah potongan video dari seorang presenter stasiun televisi Televisa, Denise Maerker, yang terpaksa menghentikan tayangan programnya karena intimidasi.

“Tidak banyak yang bisa saya katakan tentang penyebab dibatalkannya tayangan program malam ini. Kami memberitahukan bahwa reporter media ini dan media lainnya diculik Minggu lalu,” kata Denise dalam film itu.

Seusai pemutaran film dokumenter tersebut, para peserta berdiskusi tentang tantangan kerja jurnalis di Indonesia khususnya Soloraya. Pengurus AJI Kota Solo kembali mencatat sejumlah masalah-masalah jurnalis yang bermunculan, baik yang terkait tim sukses calon kepala daerah, hingga kekerasan verbal di media sosial akibat pemberitaan.

Sejumlah masalah yang didiskusikan di antaranya diungkapkan salah satu jurnalis Tribunnews tentang dampak salah satu berita tentang mobil masuk jalur busway Jakarta yang sempat dikait-kaitkan dengan seorang politikus pada Desember 2017 lalu. Masalah lainnya adalah tentang dampak pemberitaan penyerangan terhadap salah satu kelompok suporter dalam pertandingan Liga 1 di Bantul belum lama ini.

AJI Jakarta: Aksi FPI di Kantor Tempo Mengancam Kebebasan Pers

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam unjuk rasa intimidatif yang digelar oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Kantor Tempo di Jalan Palmerah 8 Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018. Seharusnya keberatan massa FPI terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 itu disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers. 

“Aksi massa FPI di depan kantor media massa merupakan bentuk intimidasi, tekanan, dan mengancam kebebasan pers. Aksi ini bisa menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan media untuk bersikap kritis dan independen. Hari ini yang didemo Tempo, bukan tidak mungkin media lain juga akan didemo lain waktu ketika memproduksi karya jurnalistik yang kritis terhadap kelompok masyarakat,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dalam siaran pers, Jumat 16 Maret 2018.

Kartun Tempo menggambarkan seorang laki-laki berjubah putih sedang duduk di depan seorang perempuan. FPI menafsirkan laki-laki yang “tak jadi pulang” tersebut sebagai pemimpin FPI Rizieq Shihab, yang tersangkut masalah hukum dan kini masih di Arab Saudi. Menurut AJI Jakarta, pemuatan kartun tersebut dilindungi UU Pers. “Itu bukan perbuatan kriminal,” kata Nurhasim.

AJI Jakarta menyatakan unjuk rasa tersebut mencerminkan FPI tidak memahami Undang-Undang Pers. Pengerahan massa untuk memaksa media mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah sikap yang anti demokrasi dan anti kebebasan pers. “Yang berhak menghakimi apakah karya jurnalistik itu melanggar kode etik atau tidak itu Dewan Pers, bukan pihak lain,” ujar Nurhasim.

AJI menyatakan Tempo telah menjalankan fungsi pers dengan benar sebagai alat kontrol sosial (Pasal 4 UU Pers), mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tempo, menurut AJI, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati kebhinekaan (Pasal 6). 

Karena itu, Koordinator Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung mengatakan aksi-aksi unjuk rasa yang bertujuan mengintimidasi media massa seharusnya tidak dilakukan lagi oleh kelompok masyarakat di masa depan. “Bila ada sengketa pers, pilih jalur yang diatur Undang-Undang Pers, bikin hak jawab, hak koreksi, atau adukan ke Dewan Pers,” kata Erick. Media juga wajib memuat segera hak jawab dan koreksi yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan. 

Jakarta, 16 Maret 2018

Kontak:

Ahmad Nurhasim, Ketua AJI Jakarta

Erick Tanjung, Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta