Tag Archives: kebebasan pers

AJI Surakarta Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Suporter

Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini, seorang wartawan televisi di Madiun, Wiwit Eko Prasetyo, menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan suporter tim sepak bola saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Kasus ini terjadi saat Wiwit yang merupakan wartawan BBS TV di Madiun sedang berada di Stadion Wilis untuk melakukan peliputan laga Persis Solo versus PSIM Jogja, Jumat (16/8/2019) sore. Seusai gol kedua dari Persis Solo ke gawang PSIM Jogja pada babak kedua, terjadi keramaian di luar stadion. Hal itu terlihat saat ratusan suporter di tribun stadion melihat ke luar. Melihat keramaian itu, Wiwit kemudian keluar stadion untuk mengambil gambar kericuhan tersebut.

“Saat keluar stadion dan ke kerumunan suporter, saya masih mengenakan rompi warna oranye dan id card yang disediakan panitia pertandingan,” kata Wiwit.

Setibanya di lokasi kerumunan suporter di Jl. Mastrip, Kota Madiun, Wiwit kemudian mengeluarkan handycam dan mengambil gambar kericuhan itu. “Saat mengambil gambar itu, ada suporter yang bilang ‘ada kamera ada kamera’. Mereka meminta saya untuk tidak mengambil gambar,” jelasnya.

Mendengar permintaan itu, Wiwit menyerahkan memory card kepada suporter. Setelah memory card itu diberikan kepada suporter, kata Wiwit, dia kemudian memberikan handycam-nya kepada polisi yang ada di kerumunan suporter itu.

Setelah handycam dan memory card diserahkan, Wiwit berniat kembali ke dalam stadion. Tiba-tiba ada helm yang dilempar ke wajahnya dan mengenai dahinya.

“Saya tidak tahu helm itu dari arah mana. Tiba-tiba mengenai wajah saya. Ini dahi saya mengalami memar. Saat saya mau pergi, ada sejumlah suporter yang mencoba memukul saya,” katanya.

Wiwit kemudian melarikan diri dan diselamatkan juru parkir dan petugas yang berjaga. “Kaca mata saya hilang saat di kerumunan. Tidak tahu hilang di mana. Saat itu, saya pikirannya harus selamat dahulu,” terangnya.

Kejadian ini menjadi kasus kekerasan dan intimidasi kesekian yang terjadi di Indonesia. Ada sekelompok massa yang menghalangi kerja jurnalis menjalankan tugas, bahkan disertai kekerasan fisik. Padahal wartawan dalam menjalankan tugasnya dijamin secara hukum oleh Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers, khususnya pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers.

Selain tindak kekerasan, desakan massa agar wartawan menyerahkan alat kerja jurnalistiknya jelas merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Atas intimidasi dan kekerasan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta menyatakan sikap:

1. Mengecam segala tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
2. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dengan menangkap dan menjerat pelaku hingga diadili sesuai aturan perundangan.
3. Meminta seluruh masyarakat dari kelompok manapun termasuk suporter sepak bola untuk menghormati tugas jurnalistik para jurnalis karena tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang.
4. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut seluruh kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang belum terselesaikan hingga kini.

Surakarta, 16 Agustus 2019

Pengurus AJI Kota Surakarta
Ketua Divisi Advokasi

Adib Muttaqin Asfar M Khodiq Duhri

Baca juga:
AJI Surakarta Kecam Aksi Kekerasan Suporter terhadap Wartawan di Madiun (Solopos.com)
AJI Surakarta Kecam Tindakan Anarkis Suporter Terhadap Jurnalis (Mediajatim.com)

20 Tahun Reformasi: Jalan Panjang Kebebasan Pers Indonesia

“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Penggalan kalimat terpenting dalam pidato Soeharto itu tersiar luas di seluruh televisi nasional yang merelay siaran langsung TVRI pada Kamis pagi tepat 20 tahun silam. Banyak orang langsung bersorak begitu mendengarkan pidato pengunduran diri Presiden ke-II RI itu setelah 32 tahun berkuasa. Di kompleks Gedung DPR/MPR yang diduduki ribuan mahasiswa dari berbagai elemen dan perguruan tinggi, ribuan orang bersujud syukur tanda dimulainya era baru yang segudang harapan kebebasan.

Proses “lengser keprabon” ala Soeharto yang diikuti penyerahan kekuasaan kepada Bacharuddin Jusuf Habibibe memang tidak terjadi secara instan. Krisis moneter akibat anjloknya nilai tukar rupiah sejak 1997 hanyalah sebuah momentum yang membuat pemerintah kala itu mengalami krisis kepercayaan publik. Namun bagi kalangan aktivis pro demokrasi dan kebebasan pers, pergantian kepemimpinan waktu itu adalah harga mati.

Jauh sebelum itu, pemerintah Presiden Soeharto menerbitkan sebuah surat pada 21 Juni 1994. Dengan surat itu, pemerintahan resmi membredel majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik, yang menjadi catatan kelam dalam sejarah pers Indonesia. Ketiga media itu memang kerap menerbitkan laporan-laporan kritis tentang tentang kebijakan pemerintah kala itu, termasuk yang terkait keluarga Soeharto dan Timor Timur.

Catatan Tempo.co tentang 21 Juni 2017 menunjukkan pada 7 Juni 1994, majalah Tempo menerbitkan laporan tentang pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah ini juga mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat. Pembelian kapal bekas ini melibatkan Menteri Riset dan Teknologi B.J Habibie.

Ketua Sidang Redaksi Editor, Marah Sakti Siregar, kepada Tempo.co menuturkan kala itu Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Subrata, menyebut “kesalahan” majalah Tempo adalah atas pertimbangan “substantif.” Isi pemberitaannya dinilai memprovokasi dan mengadu domba unsur pemerintah, pejabat sipil dengan ABRI. Sedangkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Editor dan Detik ikut dibatalkan karena alasan administratif.

SIUPP menjadi alat utama pemerintah saat itu untuk mengontrol kebebasan pers. Selain ancaman pencabutan, syarat untuk mendapatkan SIUPP juga sangat ketat. Permenpen No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menetapkan 16 syarat yang harus dipenuhi perusahaan pers untuk mendapatkan SIUPP. Maka, aturan tentang SIUPP pun menjadi isu penting pascaberakhirnya rezim Orde Baru.

Di era Presiden Habibie, aturan itu dirombak besar-besaran. Pada 6 Juni 1998, Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah menerbitkan Permenpen yang mencabut dan mengubah Permenpen No. 1 Tahun 1984. Dalam aturan baru itu, Yunus Yosfiah menyederhanakan proses pembuatan SIUPP dengan hanya tiga syarat. Tak hanya menyederhanakan prosedur dan syarat, aturan baru itu juga tidak lagi mengenal pembatalan SIUPP oleh pemerintah.

Maka, sebanyak 1.881 SIUPP pun terbit dalam waktu tiga bulan saja sejak Yunus menerbitkan aturan tersebut. Padahal selama Soeharto berkuasa, pemerintah hanya menerbitkan 276 SIUPP. Dengan demikian, berakhirlah aturan represif terhadap pers di Indonesia, namun ujung dari perjuangan memperoleh kemerdekaan pers masih terlalu panjang.

Bersambung…..

WPFD 2018 : Pemutaran Film Silencio Forzado, AJI Solo Diskusikan Kasus-Kasus Pemberitaan

Memperingati World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Dunia), Kamis (3/5/2018), AJI Kota Solo (Kota Surakarta) menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film Silencio Forcado (Forced Silence) di Monumen Pers Solo. Film ini dipilih karena sesuai dengan pesan yang mengingatkan terancamnya kebebasan pers di banyak negara.

Pemutaran film dimulai pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi jurnalis saat bertugas.

Silencio Forcado merupakan film dokumenter berdurasi 25 menit yang berkisah tentang ekosistem jurnalistik di Meksiko. Sejumlah jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, kekerasan, dan penculikan, membeberkan pengalaman buruk dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Selain itu, beberapa anggota keluarga (istri dan anak) dari para jurnalis yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh kelompok tak dikenal.

Mereka merupakan korban dari buruknya penegakan hukum di negara itu. Kesaksian mereka menyebut pemerintah Meksiko membiarkan impunitas bagi aparat hukum yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap jurnalis di negara itu. Para jurnalis di sana biasanya menjadi korban setelah berupaya menyentuh kasus-kasus kelompok pengedar narkoba yang diduga juga dilindungi oknum aparat dari berbagai level.

Ada kesaksian putra seorang jurnalis tentang pembantaian mengerikan yang menimpa keluarganya. Film ini juga menunjukkan sebuah potongan video dari seorang presenter stasiun televisi Televisa, Denise Maerker, yang terpaksa menghentikan tayangan programnya karena intimidasi.

“Tidak banyak yang bisa saya katakan tentang penyebab dibatalkannya tayangan program malam ini. Kami memberitahukan bahwa reporter media ini dan media lainnya diculik Minggu lalu,” kata Denise dalam film itu.

Seusai pemutaran film dokumenter tersebut, para peserta berdiskusi tentang tantangan kerja jurnalis di Indonesia khususnya Soloraya. Pengurus AJI Kota Solo kembali mencatat sejumlah masalah-masalah jurnalis yang bermunculan, baik yang terkait tim sukses calon kepala daerah, hingga kekerasan verbal di media sosial akibat pemberitaan.

Sejumlah masalah yang didiskusikan di antaranya diungkapkan salah satu jurnalis Tribunnews tentang dampak salah satu berita tentang mobil masuk jalur busway Jakarta yang sempat dikait-kaitkan dengan seorang politikus pada Desember 2017 lalu. Masalah lainnya adalah tentang dampak pemberitaan penyerangan terhadap salah satu kelompok suporter dalam pertandingan Liga 1 di Bantul belum lama ini.

AJI Jakarta: Aksi FPI di Kantor Tempo Mengancam Kebebasan Pers

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam unjuk rasa intimidatif yang digelar oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Kantor Tempo di Jalan Palmerah 8 Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018. Seharusnya keberatan massa FPI terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 itu disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers. 

“Aksi massa FPI di depan kantor media massa merupakan bentuk intimidasi, tekanan, dan mengancam kebebasan pers. Aksi ini bisa menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan media untuk bersikap kritis dan independen. Hari ini yang didemo Tempo, bukan tidak mungkin media lain juga akan didemo lain waktu ketika memproduksi karya jurnalistik yang kritis terhadap kelompok masyarakat,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dalam siaran pers, Jumat 16 Maret 2018.

Kartun Tempo menggambarkan seorang laki-laki berjubah putih sedang duduk di depan seorang perempuan. FPI menafsirkan laki-laki yang “tak jadi pulang” tersebut sebagai pemimpin FPI Rizieq Shihab, yang tersangkut masalah hukum dan kini masih di Arab Saudi. Menurut AJI Jakarta, pemuatan kartun tersebut dilindungi UU Pers. “Itu bukan perbuatan kriminal,” kata Nurhasim.

AJI Jakarta menyatakan unjuk rasa tersebut mencerminkan FPI tidak memahami Undang-Undang Pers. Pengerahan massa untuk memaksa media mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah sikap yang anti demokrasi dan anti kebebasan pers. “Yang berhak menghakimi apakah karya jurnalistik itu melanggar kode etik atau tidak itu Dewan Pers, bukan pihak lain,” ujar Nurhasim.

AJI menyatakan Tempo telah menjalankan fungsi pers dengan benar sebagai alat kontrol sosial (Pasal 4 UU Pers), mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tempo, menurut AJI, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati kebhinekaan (Pasal 6). 

Karena itu, Koordinator Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung mengatakan aksi-aksi unjuk rasa yang bertujuan mengintimidasi media massa seharusnya tidak dilakukan lagi oleh kelompok masyarakat di masa depan. “Bila ada sengketa pers, pilih jalur yang diatur Undang-Undang Pers, bikin hak jawab, hak koreksi, atau adukan ke Dewan Pers,” kata Erick. Media juga wajib memuat segera hak jawab dan koreksi yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan. 

Jakarta, 16 Maret 2018

Kontak:

Ahmad Nurhasim, Ketua AJI Jakarta

Erick Tanjung, Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta

Koalisi Kecam Pasal yang Ancam Kebebasan Berekspresi dan Pers

Saat ini DPR khususnya Komisi III bersama Pemerintah masih tetap melakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat akan tetapi pasca desakan masyarakat sipil melalui serangkaian aksi pada akhirnya rencana pengesahan dalam waktu dekat pun ditunda. Meski begitu, masyarakat sipil tetap harus mengawal proses pembahasan yangs sedang berjalan. Khususnya mengenai norma pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

Dalam berbagai rumusan pasal-pasal dalam RKUHP masih banyak rumusan yang berpotensi mengkriminalkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Ketentuan yang berpotensi mengkriminalisasi tersebut adalah:

1. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah
2. Penghinaan terhadap Pemerintah
3. Pencemaran nama baik
4. Fitnah
5. Penghinaan ringan
6. Pengaduan fitnah
7. Pencemaran orang yang sudah meninggal
8. Penghinaan terhadap Simbol Negara
9. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara
10. Penghinaan terhadap agama
11. Penyebaran dan Pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
12. Pernyataan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu
13. Penghasutan untuk melawan penguasa umum
14. Penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama
15. Tindak Pidana Pembocoran rahasia
16. Penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti
17. Gangguan dan Penyesatan proses pengadilan

Poin-poin ketentuan diatas masih tetap dipertahankan dalam rumusan RKUHP hingga saat ini. Khsusunya mengenai rumusan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang mencabut pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang rumusannya sama dengan Pasal penghinaan presiden dan wakil preisden dalam RKUHP. Tidak hanya pasal penghinaan terhadap presiden namun pasal penghinaan lainnya seperti penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, penghinaan terhadap lembaga negara, dan lainnya juga rentan menyasar siapa saja pihak-pihak yang melontarkan kritik dan aspirasinya terhadap pemerintah. Hal tersebut disebabkan tidak jelasnya kategori perbuatan apa saja yang dianggap penghinaan atau bukan penghinaan. Frasa “penghinaan” dalam setiap rumusan pasal menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga rentang disalahgunakan oleh aparat penegak hukum terhadap pihak yang melontarkan aspirasi dan kritiknya.

Ancaman pembungkaman juga menyasar kepada kerja-kerja jurnalistik. Rumusan pasal yang mengatur pemidanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan sangat rentang menyasar bahkan mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik yang berusaha menyiarkan proses persidangan. Selain itu delik mengenai penyebaran berita bohong juga berpotensi mengancam kerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik. Upaya-upaya mengkriminalisasi kerja-kerja publikasi oleh pers sangat tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan diaturnya rumusan-rumusan tersebut maka apabila RKUHP ini disahkan maka berakibat terkekangnya kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik.

Dalam merumuskan RKUHP khususnya mengani pasal-pasal yang bersinggungan dnegan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers telah secara jelas DPR bersama Pemerintah dalam melakukan penyusunan tidak didasarkan pada Putusan Mahkamah Kosntitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan hal diatas, kami masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers menyatakan sikap:
1. Mendesak Pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam Konstitusi, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP;
2. Meminta pemerintah dan DPR mencabut rumusan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers;
3. Meminta pemerintah dan DPR mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers, dlaam membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP;

Jakarta, 13 Februari 2018
Hormat kami,
Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers
LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, SAFENET, Remotivi, MAPPI, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Narahubung:
1. Nawawi Bahrudin/Direktur LBH Pers (08159613469)
2. Ahmad Nurhasim/Ketua AJI Jakarta (081283949524)
3. Damar Juniarto/Koordinator SAFENET (08990066000)
4. Ditta Wisnu/Peneliti MAPPI (082299824857)
5. Faris Dzaki/Remotivi (085779764604)
6. Revolusi Riza/Sekjend AJI Indonesia (081330890467)
7. Wenseslaus Manggut/Ketua AMSI (081318144664)