Tag Archives: jurnalisme

Pelajaran Rusdi Mathari: Karena Jurnalisme Bukan Soal Kecepatan

Suatu hari di Petamburan, Jakarta Pusat, di tengah puncak suhu Pilkada DKI Jakarta yang selalu panas di awal 2017, muncul kabar seorang warga nyaris dipersekusi. Kabarnya serius, orang tersebut mengaku mendapat ancaman gara-gara mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sang calon gubernur petahana.

Di tengah kontestasi politik yang dijejali sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) itu, isu ini berpeluang menjadi hot topic selama berminggu-minggu. Terlebih, Petamburan jamak dikenal sebagai markas Front Pembela Islam (FPI), salah satu ormas yang menentang Ahok sejak jauh hari sebelum pilkada.

“Orang ini mengaku diancam, rumahnya akan dibakar. Saya tahu ini news value-nya tinggi, tapi saya putuskan untuk menelepon kantor. Tirto punya bank data yang sangat kuat, jadi saya meminta data tentang kasus serupa di kawasan itu. Dari situ saya diminta mewawancarai tetangga-tetangganya,” kata Ahmad Khadafi, editor Mojok dalam bedah buku Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan karya Rusdi Mathari, di Teras Baca Perpustakaan IAIN Surakarta, Sabtu (3/11/2018) siang.

Benar saja, melalui wawancara dengan para tetangga itu, Khadafi mendapatkan perspektif yang sama sekali berbeda. Orang-orang bilang mereka marah lantaran si warga yang mengaku diancam itu membagikan paket sembako saat musim kampanye sudah lewat. Lantaran kesal, ada warga lain yang sampai bilang “bakar”.

Situasi bisa jadi berbeda seandainya pengakuan orang yang mengaku diancam itu ditelan mentah-mentah oleh media massa. Bukan tidak mungkin kabar itu menjadi “bensin” yang bisa memicu amarah kelompok massa tertentu terhadap pihak yang berseberangan.

Cerita itu hanya satu contoh betapa berbahaya jika fakta hanya diberitakan tanpa verifikasi. Cerita itu juga mengingatkan pada Rusdi Mathari – jurnalis “keras kepala” yang diakui sebagai salah satu guru jurnalisme di Indonesia – yang mengajarkan prinsip verifikasi berlapis.

Rusdi menunjukkan hal itu di antaranya melalui laporan tentang kasus pembakaran rumah orang Syiah di Sampang, Madura, Kamis 29 Desember 2011 silam. Dalam peliputan kasus itu, Rusdi melakukan wawancara terhadap puluhan orang demi mendapatkan fakta-fakta dan sudut pandang lain yang jauh berbeda dari opini khalayak kebanyakan. Hasilnya, liputan Rusdi menjelaskan semua teori asal usul konflik itu, mulai dari konflik dua keluarga, opini masyarakat tentang NU-non-NU, perempuan, hingga faktor pilkada.

Sayang, disiplin ini yang kerap absen pada diri mayoritas wartawan. Mereka enggan bertanya detail sebuah persoalan dan hanya mengandalkan apa yang dikatakan oleh seorang narasumber. Dalam pemberitaan tentang isu penganiayaan Ratna Sarumpaet (yang belakangan diakui cuma cerita bohong), banyak wartawan yang tidak jeli. Pada berita-berita pertama yang muncul 2 Oktober 2018, judul-judul yang bermunculan kurang lebih berbunyi: Ratna Sarumpaet Dikabarkan Dianiaya Hingga Lebam. Sebagian berdasarkan keterangan tokoh-tokoh yang dekat dengan Ratna, namun banyak pula yang berdasarkan kicauan di akun medsos politikus.
Padahal kalau mau sedikit berkeringat, kita bisa membaca kejanggalan dari kabar itu. Setidaknya pakailah metode sederhana: Ratna Sarumpaet orang yang vokal dan suka berkicau, maka lihat aktivitas akunnya di Twitter. Sejak hari yang disebut-sebut waktu penganiayaan itu, akun @ratnaspaet rajin berkicau hingga berhari-hari kemudian. Tentu ini tidak konsisten dengan kabar yang menyebut dia mengalami trauma.

Di luar pemberitaan kasus itu, verifikasi dan konfirmasi kerap menjadi titik kritis yang ditinggalkan. Misalnya saat meliput kasus dugaan pemukulan, semestinya wartawan tak semata percaya pada keterangan satu pihak, meskipun yang mengaku sebagai korban.

“Seorang wartawan yang baik seharusnya bertanya korbannya. ‘Mbak kamu itu dianiaya apa dipukul?’ Harus ditanya dipukulnya seperti apa, bunyinya gimana. Cocok enggak sama visumnya? Sayang mayoritas jurnalis kita tidak bertanya sedetail itu,” kata Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos yang juga berbicara dalam diskusi itu.

Komentar Ichwan itu merujuk pada perilaku wartawan dalam meliput berbagai kasus. Kerap kali wartawan hanya mengutip keterangan dari aparat tanpa mencari konfirmasi dari pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, berita hanya mengutip pernyataan narasumber, diterbitkan lebih dulu, dan konfirmasi bisa disusulkan kemudian.

“Mayoritas jurnalis kita ini jurnalis ‘contongan’, kita miskin jurnalis dengan kredo investigator. Karena kalau dapat data, dia tidak akan cuma tukang rekam,” kata Ichwan merujuk pada kebiasaan wartawan saat ini yang mengandalkan smartphone masing-masing untuk merekam sebuah pernyataan. Saat tangan kiri menyodorkan alat perekam, pada saat bersamaan tangan kanan mengetik berita di layar smartphone lainnya. Ini fenomena umum dalam industri informasi di era digital yang menuntut semuanya serba cepat.

Tentu saja fenomena itu jauh dari kebiasaan wartawan hingga 10 tahun lalu yang masih mengandalkan buku catatan. Memang saat itu banyak juga wartawan yang sudah menggunakan recorder, namun penggunannya lebih untuk membuat sebuah laporan menjadi lebih presisi dan bukan soal kecepatan.

“Cak Rusdi tidak pernah menggunakan rekaman untuk wawancara, dia percaya pada catatan karena ingatannya sangat kuat,” kenang Khadafi tentang sosok bernama asli Rusdi Amrullah itu.

Konten yang Khas

Barangkali hampir semua jurnalis yang pernah menikmati tulisan-tulisan Rusdi menganggapnya sebagai guru meski tak pernah berinteraksi secara langsung. Di era revolusi industri keempat di mana tulisan-tulisan panjang seperti sulit menemukan pembacanya, meniru jejak Rusdi memang bukan pilihan utama banyak orang.

Rupanya di situlah kelebihan tulisan Rusdi. Tulisan-tulisannya yang panjang itu tak muncul di media besar, namun di blog pribadinya yang secara visual sangat biasa saja. Tapi dari blog dan akun medsosnya itulah tulisannya dibaca banyak orang, lalu dibagikan berkali-kali.

Salah satu kekuatan tulisannya adalah perspektifnya terhadap berbagai isu, pemberitaan, dan sikap media. Namun ini bukan semata tulisan opini seperti gaya umum para analis. Rusdi memasukkan banyak fakta hasil dari pengalaman “pekerjaan kaki”-nya sebagai wartawan, bukan semata hasil “wartel” (wawancara telepon). Barangkali inilah yang membuat Goenawan Mohammad (GM) ingin biografinya ditulis oleh Rusdi.

“Hal lain yang saya ingat, Cak Rusdi menganggap GM jadi gurunya, walaupun akhir kariernya di Tempo ada sedikit friksi dengan GM. Saat itu dia ingin bikin biografi GM. Suatu hari GM bikin status ngechat Rusdi, ‘statusku di like ya’,” kata Khadafi berkisah. Rupanya, itu adalah momen yang membalikkan hubungan personal keduanya.

“Itu pertemanan biasa. Tapi Rusdi tak mau. GM marah, lalu dia tidak mau bionya dibikin Rusdi. Sampai dia berkata, ‘kalau mau bikin bioku, tunggu sampai aku mati!’. Rusdi menjawab, ‘kalau kamu mati, sudah ada banyak orang yang bikin biografimu’,” kisah Khadafi. Dan biografi itu tak pernah ditulis oleh Rusdi.

Lepas dari itu, tekad untuk menyajikan laporan jurnalistik yang lengkap dan jernih adalah modal berharga. Di era industri media 4.0, sudah begitu banyak media yang menyajikan kecepatan berita dan bersaing menjadi yang tercepat. Banyak di antaranya yang menyajikan isu-isu populer di media sosial lalu mengonfirmasi kebenarannya, dan jadilah berita. Tapi itu masih mendingan lantaran tak semua isu di medsos itu diverifikasi dan dicarikan konfirmasi. Banyak pula yang mentah-mentah mengambilnya dari media sosial.

“Kalau cuma butuh informasi, kita tidak perlu buka portal berita, cukup media sosial saja. Contoh paling dekat itu ICS, itu [arus informasinya] lebih cepat – bahkan mungkin daripada intelijen kepolisian. Itu kalau cuma informasi. Itu kenapa di media online ada ada judul klick bait. Itu memang kultur siber. Tapi sekarang tidak harus klik berita, tapi cukup lihat timeline Twitter, sudah cukup untuk tahu isu yang berkembang,” ujar Khadafi.

Lalu apa yang bisa ditawarkan jurnalisme? Sebenarnya khalayak tak lagi cuma butuh kecepatan. Publik ingin tahu opini, analisis, dan hal-hal yang tak bisa dipenuhi oleh media sosial yang serba cepat itu. Contoh sederhananya begini: saat Indonesia dikalahkan Jepang di AFC Cup U-19 2018, masyarakat seantero Indonesia sudah langsung tahu karena pertandingan ditayangkan live di RCTI. Tapi masyarakat juga ingin tahu analisis pertandingan, opini pelatih Jepang tentang permainan Indonesia, dan sebagainya.

“Itu konsep media online lama kalau jual berita. Media sekarang menjual perspektif [opini]. Ada juga media yang tidak punya sumber daya manusia yang cukup, tapi memaksakan diri untuk mendaur ulang berita.”

Penulis masih ingat bagaimana mendapatkan sebuah naskah berita dari Sragen saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2017 lalu. Sore hari saat hasil hitung cepat telah bermunculan, calon bupati petahana, Agus Fatchurrahman, menyadari kekalahannya. Momen-momen ekspresinya, raut wajahnya, kata-katanya, hingga detail cara dia menghisap rokoknya, tergambar jelas di naskah itu.

Awalnya itu hanya berita yang ditulis dalam format straight news seperti biasa. Namun kami berpikir tulisan panjang itu terlalu berharga jika hanya disajikan dalam bentuk berita flash biasa. Saya sudah lupa apa judul asli naskah itu, namun saya putuskan untuk memberinya judul: Pidato dan Rokok Terakhir Agus Fatchurrahman. Kami juga mengambil risiko dan melawan anggapan bahwa feature tak laku di media online, apalagi di daerah non-Ibu Kota. Kenyataannya lain, berita itu menjadi salah satu unggahan dengan hit tertinggi selama 2-3 hari di Solopos.com.

“Beberapa media sudah mulai menjual tulisan panjang, seperti Remotivi, Beritasatu, Detik juga ada. Sekarang orang bisa saja mengakses tulisan-tulisan panjang seperti di Tirto karena sekarang bukan lagi tren newsflash,” kata Khadafi.

Masih kurang bukti? Ichwan menyajikan pengalamannya membaca ulasan konser metal di media mainstream.

“Soal liputan [konser] Megadeth di Jogja, saya cari di Rollingstone, enggak memuaskan saya. Akhirnya saya menemukan tulisan yang saya inginkan. Tapi di mana? Ternyata saya menemukannya di blog-blog musik metal itu. Begitu pula tentang Dream Theatre. Saya menemukan pemilik blog itu menggambarkan dengan jelas, bahwa di Dream Theatre itu benar-benar profesor-profesor musik. Itu tidak saya dapatkan di media mainstream,” kata dia.

Ichwan pun berpendapat media saat ini harus memiliki konten yang khas dan memberikan perspektif baru. Dia menunjuk kembali perspektif dalam liputan Rusdi tentang kasus penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang itu, yang tak bisa ditemukan dalam laporan media-media besar.

Adib Muttaqin Asfar

Workshop Reformasi Sektor Keamanan

Media Harus Bisa Mendorong Reformasi Keamanan

Oleh :  Sika Nurindah

Sektor keamanan adalah sangat penting untuk ditegakkan dalam suatu negara. Isu keamanan tidak selalu dimaknai identik dengan dunia militer. Dalam perkembangannya, sektor keamanan terkait dengan sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karenanya, segala macam isu sosial kemasyarakatan selalu berhubungan dengan sektor keamanan.

Dilingkup lokal, berbagai permasalahan yang terkait sektor keamanan juga sering kali muncul. Sebagai contoh konflik antarwarga, kebijakan pembangunan pasar swalayan, isu terorisme, dan sebagainya selalu melibatkan aktor-aktor keamanan. Adapun yang termasuk sebagai aktor di antaranya pihak legislatif (DPRD), eksekutif (Pemerintah Kota), Kepolisian, dan TNI. Kesemuanya terlibat dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, aman, dan sejahtera.

Dalam perjalanannya, kesemua aktor keamanan ini sering kali bersebrangan dengan kepentingan masyarakat sipil. Misalnya, institusi Kepolisian yang seharusnya berperan sebagai pengayom masyarakat, justru memunculkan opini negatif. Oleh karenanya memang perlu dilakukan perombakan atau reformasi secara total dalam tubuh para aktor tersebut.

“Di sini media mempunyai peran untuk mendorong terjadinya reformasi sektor keamanan. Sebab media memiliki fungsi mendidik, kontrol sosial dan juga hiburan,” terang Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam seminar dan workshop Reformasi Sektor Keamanan, di Riyadi Palace Hotel, Sabtu (31/10) hingga Minggu (1/11).

Diungkapkan, media melalui berita-berita yang disajikan, memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Setidaknya media mampu memberikan gambaran cukup luas terhadap efek yang ditimbulkan dari setiap permasalahan. Secara umum dikatakan, media dapat mengambil salah satu peran dalam melakukan advokasi (pembelaan) terhadap kepentingan masyarakat.

“Oleh DPR, masyarakat masih dipandang sebagai penggembira. Hearing hanya sebatas formalitas. Oleh pemerintah justru dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka,” terangnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya media menjadi pengawal, pengontrol, pemantau, dan pengkritik dalam semua lini kehidupan kenegaraan atau kedaerahan.

* Dimuat di Harian Joglosemar [02/11/2009]

Teve Klenik Van Java

Oleh: Ariyanto (Ketua AJI Solo)

Sejumlah teve lokal di Jawa Tengah hidup mengandalkan iklan klenik dan pengobatan alternatif.  Teguran Komisi Penyiaran tak mempan.

Sore merangkak petang. Seorang lelaki muda, bercelana dan berkaos putih, mondar-mandir antara ruangan master control dan studio Cakra TV, sebuah televisi lokal, di Semarang. ”Pokoke ini blocking time, gak iso ono iklan liyane,” kata pria bernama Cilik Guntur Bumi itu  kepada kru master control. Program lalu di-roll  ke segmen pembuka.
Masuk segmen satu, Cilik Guntur Bumi muncul. Kali ini on cam. Ternyata ia menjadi host alias pembawa acara program Syiar dan Doa. Program live yang disiarkan langsung dari  sebuah rumah yang dikontrak Cakra TV sebagai studio di daerah Gajah Mungkur Semarang. Teve yang mengudara di ibu kota Jawa Tengah sejak 2005 ini adalah satu dari enam teve lokal jaringan Bali TV, yang dimiliki Satria Narada, pemilik koran Bali Post.

Tak berapa lama, seorang penonton menelpon ke studio. Suara diujung telpon mengaku bernama Sarjono, domisili di Kendal, wilayah sebelah barat Semarang. Lalu break. Selama off air,  Cilik Guntur menanyakan keluhan, kebiasaan, hingga menebak perangai si penelpon. Nasehat ala embah dukun pun diberikan pada pria penelpon itu agar tidak gampang marah dan sabar dalam masalah.

Di segmen kedua, Cilik Guntur meminta Sarjono menyiapkan segelas air putih dan menyebut keluhan penyakitnya. Sarjono lalu diminta berdoa bersama, dan meminum air putih di gelas. “Gimana, Pak?”, tanya seseorang dari studio. “Alhamdullillah. Saya lebih baik,” sahut Sardjono yakin. Cilik lantas mengatakan pada penonton, sugesti dukun obat, bahwa aksi mujarab itu tidak direkayasa. Sarjono bukanlah karyawan stasiun televisi itu, anak buahnya atau kenalannya.

Di tigapuluh menit kedua, Susilo Wibowo alias Cilik mengubah penampilan. Berbaju koko dan peci putih, dengan surban terselempang dari leher hingga menutup separuh badannya, pria itu dikelilingi anak buahnya. Seperti pada tiga puluh menit pertama, usai melayani penelpon yang masuk, ‘mantra’ dukun obat tak lupa diucapkannya.

Syiar dan Do’a, cuma labelnya saja mirip acara dakwah, sejatinya adalah tayangan penyembuhan penyakit lewat doa. Program berdurasi satu jam itu di-blocking dan dibawakan khusus oleh ustadz yang merangkap pemilik rumah produksi PT Cilik Guntur Bumi Entertainment ini. Di kalangan pertelevisian Semarang atau Jawa Tengah, sarjana teknik yang dekat dengan KH. Abdurachman Wahid atau Gus Dur ini dikenal sebagai spesialis acara mistik. Nama Cilik Guntur Bumi pun katanya hadiah Gus Dur.

Pria yang juga punya titel Master of Bussiness Administration ini, lewat rumah produksinya pernah membuat program Penjelajah Halilintar.  Program ini mengadaptasi tayangan Uka – Uka yang pernah populer di Televisi Pendidikan Indonesia. Isinya atraksi mengusir hantu dan gangguan gaib di sekitar rumah atau lingkungan warga.  Acara itu ditayangkan di Cakra TV tiap Minggu jam 20.30 malam itu. Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Jawa Tengah pernah melarang program itu karena menyalahi aturan jam tayang.

Bisa dibilang semua teve lokal di Jawa Tengah masih dan pernah membuat program tayangan pengobatan alternatif dan mistik. Misalnya Warung Sehat di SUNTV. Di Solo, Terang Abadi (TA) TV punya Jempol dan Rahasia Lelaki yang ditayangkan setiap Senin dan Sabtu pukul 22.00 WIB. Juga Sehat Lelaki dan Solusi Alternatif. TV Borobudur, meski saat ini tak menayangkan program sejenis, dulu punya Memedi, yang bertema seputar hantu.  Memedi (artinya hantu, red) hanya bertahan 6 episiode. ”Setelah evaluasi intern,  acara itu kami hentikan”, kata Didik Supratikno, pemimpin redaksi TVB—demikian teve Borobudur biasa disebut–tanpa menyebut persis alasannya.

Cakra TV memiliki program pengobatan alternatif dan supranatural paling banyak. Selain Pengobatan Bu Nur Halimah dan Syiar dan Doa, masih ada Pengobatan Ki Cilik, Konsultasi Ilmu Ghaib dan Metafisika, Dialog Bio Brajamusti, serta Klinik Kirana. Isinya beragam, dari cara pengobatan bekam (sedot darah), pijat, ramuan herbal hingga penyembuhan dari gangguan mahluk halus.  Ada yang dikemas live atau siaran langsung dan bincang-bincang atau talk show. Semuanya dengan pola interaktif,  memberi peluang konsultasi pertelepon dengan sang host.

Program-program itu banyak penggemarnya. Direktur Utama TVKU Semarang Lilik Eko Nuryanto menjelaskan animo masyarakat yang tinggi bisa dilihat dari jumlah penelpon maupun pengunjung di studio. ”Pernah suatu kali banyak orang sengaja datang ke studio minta diobati langsung,” kata Lilik. Stasiun teve mana tak senang bila acaranya disambut macam pasar kaget itu.

Menurut Widodo Mukti, pakar komunikasi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, kesuksesan genre acara yang berbau alternatif dan mistik itu karena teve lokal bisa menggali potensi lokal. “Juga didorong fakta sosiologis masyarakat cenderung mencari kesembuhan di luar upaya medis normatif,” katanya. Upaya medis kerap dinilai gagal oleh si pasien, karena ongkos medis kian hari tambah mahal.

Karena itu pula kecaman juga banyak. Program-program pengobatan alternatif dicap banyak membohongi dan menyesatkan penonton.  Anggota KPID Jawa Tengah Bidang Pengawasan Isi Siaran, Zaenal Abidin, menilai program jenis itu membohongi masyarakat. ”Pernah ada tayangan pengobatan alternatif yang memperagakan penyembuhan dengan air putih dan doa–doa. Saat pasien belum merasakan kesembuhan, langsung dinyatakan sembuh,” kata Zaenal. Komisi kemudian menegur acara tersebut. “Bukan hanya menyangkut cara pengobatan, jam tayangnya juga melanggar,” lanjut komisioner yang juga karyawan surat kabar Suara Merdeka itu.

Menurut KPID, acara pengobatan alternatif, supranatral, mistik dan sejenisnya harus ditayangkan setelah jam 22.00 malam, atau setelah jam menonton keluarga. Selain Cakra TV, KPID juga menegur sejumlah teve lokal seperti Banyumas TV di Banyumas, Borobudur TV, Pro TV (kini beralih menjadi SUNTV setelah diakuisisi oleh Media Nusantara Citra (MNC),  TVKU, TVRI Jawa Tengah, keempatnya di Semarang, serta Terang Abadi TV di Solo.

Dalam Peraturan KPI Nomor 3 tahun 2007 tentang Standar Program Siaran khususnya Bagian Tayangan Supranatural dalam Program Faktual, di pasal 9 ayat 1 memang diatur program dan promo faktual yang bertema dunia gaib, paranormal, klenik, praktik spiritual magis, mistik, kontak dengan roh hanya dapat ditayangkan antara pukul 22.00 – 03.00 sesuai waktu setempat. Pada ayat berikutnya juga diatur, program dan promo faktual yang menampilkan pengobatan non medis dengan menggunakan kekuatan supranatural dapat disiarkan antar pukul 22.00 – 03.00.  Tayangan program pengobatan alternatif juga dilarang mengandung unsur manipulasi.

Kenyataannya, menurut Zaenal, banyak pengelola teve lokal mengabaikan teguran KPID. “Surat dan pesan pendek yang saya kirim tidak dibalas”, katanya. Program yang ditegur pun tak mengalami perbaikan. Malah, Komisi mendengar beberapa teve lokal berniat tidak akan menaati teguran. Diacuhkan begitu, tak kurang akal, Zaenal merilis teguran Komisi di koran. Barulah reaksi dari pengelola teve lokal dan pengelola pegobatan alternatif muncul. Termasuk dari pengelola Syiar dan Doa. ”Mengucapkan terima kasih atas binaan yang diberikan ke Syiar dan Do’a di TVKU, Cakra TV, dan TVRI”, demikian pesan singkat ke telepon Zaenal.

Komisi kerap menerima keluhan masyarakat soal tayangan yang dianggap aneh-aneh itu. Keluhan itu masuk lewat Sms Center milik Komisi, faksimili, telepon, atau website.  Tapi tak semua keluhan dan pengaduan itu bisa diproses. Soalnya, KPID Jawa Tengah berada di Semarang, sementara Teve lokal tersebar sampai di Kebumen, Solo, dan Banyumas. ”Komisi tidak punya alat pemantauan seluas itu,” kata Zaenal.

Namun teguran tinggal teguran. Acara-acara itu masih terus ditayangkan di luar waktu yang ditentukan. Pihak teve dan pembeli hak siar saling melempar argumentasi. Umumnya, keduanya menyatakan sudah terikat kontrak, sehingga perlu kesepakatan baru. Alasan lain, alokasi waktu yang ditentukan KPI akan membuat tayangan mistik dan sejenisnya, terlalu malam dan tidak ditonton.

Syiar dan Do’a misalnya, masih tayang di TVKU setiap Sabtu pukul 16.45 – 17.45 WIB. Bahkan, di Cakra TV program tersebut muncul dua kali  sepekan,  yaitu Selasa pukul 17.00 – 18.00 dan Minggu pukul 20.30 – 20.30. Lilik mengungkapkan, TVKU memberi slot tayang sore hari karena program tersebut, sesuai namanya, hanya berisi dzikir dan do’a. ”Tidak lagi acara yang bersifat magis dan klenik,” katanya.

Bagi Lilik, mempertahankan program yang ‘laku’ di TVKU jauh lebih penting. “Mencari iklan nggak gampang di daerah,” katanya. Sementara teve dihadapkan pada tingginya biaya produksi, rendahnya kreativitas, hingga rendahnya rating dan share penonton. Hukum besi televisi menyatakan : tak ada penonton, tak ada iklan.

Pasar pengiklan lokal sampai sekarang kurang berminat membagi iklannya ke teve lokal. Padahal mereka seharusnya ‘darah’ bagi teve lokal. ”Pengiklan (lokal) lebih suka beriklan di radio atau di media cetak”, kata I Nyoman Winata, Direktur Utama Semarang Cakra TV. Bagi perusahaan berskala nasional, teve lokal dianggap kurang manjur buat beriklan. Buktinya, menurut Didik Supratikno, perusahaan jamu dan minuman  nasional di Semarang  tak pernah menggunakan teve lokal sebagai media promosi.  “Mereka lebih suka membelanjakan iklannya di media nasional,” katanya.

Teve lokal alhasil diisi pengiklan atau pengusaha lokal dengan kebutuhan ‘spesial’. Seperti pelaku pengobatan alternatif dan supranatural yang ’dari sononya’ agresif beriklan menjaring ’pasien’ baru. Sudah adat bisnis dunia, sedikit pelanggan bisa setia kecuali terpaksa. Karena pasar mereka adalah pasien ’putus asa’.

Hubungan marketing teve lokal dengan para pelaku usaha pengobatan alternatif dan mistik itu juga sangat dekat. Lilik mengungkapkan, ”Kadang mereka datang ke tempat kami, atau kami yang mendatangi mereka,” katanya. Pola itu juga dilakukan di Cakra TV. Para pengobat alternatif, kini merupakan calon pemasang iklan potensial. ”Mau apa lagi ? Untuk saat ini, mereka yang sedang  punya uang”, kata Nyoman Winata.  Tak heran, pengelola teve lokal saling berebut kue iklan yang ’kurus’ di segmen ini.

Iklan-iklan lokal itu memang jitu. Seperti dialami Paguyuban Tri Tunggal. Meski memakan ongkos tak sedikit, kerap beriklan adalah kiat agar pasien datang berduyun – duyun ke paguyuban mereka di Pudak Payung, Semarang. ”Ini bagian dari silaturahmi,” kata Dimas Hendri, salah seorang pengurus paguyuban, tanpa mau menyebut jumlah duit yang keluar untuk iklan. Paguyuban yang dikenal dengan penyembuhan ’Babahan Hawa Sanga’ ini mengaku sudah menyembuhkan ribuan orang. ”Ada sekitar 50 ribu orang. Kami punya data dan testimoninya,” aku kata Dimas bangga. Benar atau tidaknya tentu Wallahualam.

Bagi Dimas, Tri Tunggal tidak mempraktekkan pengobatan mistik. ”Kami mengobati seseorang dengan mendorong sugesti si pasien,” jelasnya. Jika sesorang menginginkan dagangan laris, ia tidak menangani. ”Saya akan tanya kebersihannya, makanannya enak atau tidak,” lanjutnya. Dimas juga tidak akan memberi garam atau penglaris untuk ditaburkan di warung. Kalaupun itu diberikan, katanya, itu untuk menumbuhkan sugesti. ” Jadi rasio dan  spiritual jalan,” katanya memberi sugesti.

Lain lagi alasan Cilik Guntur. Menurut Ketua Laskar Petir—ini nama pasar demi melariskan anak buahnya—siaran televisi merupakan sarana syiar agama. Tetapi karena banyak masyarakat berpikiran rendah dan kurang mampu, maka perlu solusi pengobatan alternatif. ”Buktinya pengobatan seperti Ponari itu laris, kan?” katanya membenarkan diri.  Cilik pernah bersiaran di berbagai stasiun teve, dan membuat berbagai program supranatural. Namun dia enggan mengungkapkan berapa budget yang dikeluarkan untuk keperluan itu. ”Ah…saya kan orang marketing juga,” katanya berkilah.

Orang-orang seperti Dimas dan Cilik memang tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Pengelola teve lokal saling melakukan perang diskon di antara mereka. Harga iklan di price list  bisa ditawar sampai setengahnya, bahkan kurang.  Harga per spot iklan 60 detik yang semula Rp 300 ribu bisa ditawar sampai Rp 150.000.  Nyoman Winata mengungkapkan bahwa harga per spot iklan di Cakra TV Rp. 150 ribu untuk durasi 30 detik. Sedangkan iklan 60 detik, dua kali lipat harganya. ”Realisasinya tergantung teman-teman di lapangan”, kata Winata.

Harga space talkshow, yang dijual dengan sistem paket atau per episode, juga bisa dinego. Umumnya, harga paket jatuhnya lebih murah. ” Di TVKU, harga satu jam talkshow untuk 13 episode yang tayang setiap pekan, berkisar Rp 2.500.000 per episode,” kata Lilik membuka rahasia harganya. Harga itu separuh dari harga resmi yang diumumkan. TVKU mematok harga Rp 5.000.000 per episode untuk satu paket talkshow yang terdiri  13 episode dan tayang per pekan. Harga akan makin murah jika waktu show dua pekan sekali.  Namun Ary Yusmindar, seorang praktisi penyiaran di Kota Semarang, mengungkapkan harga satu kali talk show di TVKU adalah Rp 2.125.000 untuk durasi satu jam. Manajer program LeSPI (Lembaga Studi Pers dan Informasi, Semarang) pernah membeli jam siar di TVKU. Harga resmi bukanlah harga jadi.

Perolehan iklan TVKU, menurut Lilik, baru mencapai Rp 70 juta per bulan. ”Biaya operasional kami sekitar Rp 150 juta per bulan. Jadi separuh biaya operasional harus ditanggung yayasan”, katanya. Yayasan yang dimaksud Lilik adalah Yayasan Pendidikan Dian Nuswantara, pengelola sebuah kampus perguruan tinggi di Semarang. Bila tayangan pengobatan dan mistik bisa muncul 6 kali sepekan dengan tarif Rp 2,5 juta per episode, pendapatan iklannya baru menutup sepertiga dari biaya operasional.

Persaingan harga iklan justru memperparah kondisi para teve lokal. ”Ada lho, teve lokal di Semarang yang berani mengambil iklan dengan harga Rp 100 ribu per spot”, kata Lilik. Main sabet iklan tak lepas dari beban operasional teve yang memang tinggi. Perolehan iklan teve lokal umumnya masih jauh dari cukup untuk menutup biaya operasional.

Di Cakra TV, biaya operasional mencapai kisaran Rp 150 juta per bulannya. Pengeluaran terbesar untuk gaji karyawan. ”Sisanya untuk membayar listrik, telefon dan lain-lain,” kata Nyoman Winata. ”Target iklannya Rp 300 juta per bulan,” lanjutnya. Pendapatan iklan mereka saat ini separuh dari target iklan atau sekitar Rp 150 juta.

Usaha untuk menekan biaya produksi juga terus dilakukan. Misalnya dengan cara melokalkan program. Tadinya targetnya sampai 80 persen. Tapi, bagaimana bisa membuat program jika tak ada penghasilan. Cara lain adalah menayangkan program recycle dari TV nasional, merelay dari TV lain, menayangkan program dari TV kabel, program sindikasi yang berasal dari satu jaringan, atau pun membuat program yang nyaris tanpa biaya seperti program musik.

Semua teve lokal rata-rata memiliki program video klip musik Indonesia. Video klip muncul sebagai pengisi jeda antar program atau untuk mengisi slot iklan yang tidak tersisi. Acara musik merupakan program yang relatif tidak berbiaya, karena materi klip diberikan oleh major label yang mengeluarkan album.  Pemutaran video klip ini free of charge, karena kedua pihak diuntungkan. Teve lokal mendapat materi untuk mengisi program, sedangkan major label memperoleh promosi gratis.

Relay juga banyak dilakukan. TVKU,  misalnya,  dari 12 jam rentang waktu siarannya, hampir  4 jam–mulai dari pukul 13.00 – 17.00–menyiarkan siaran pendidikan dari TVE.  Sementara Cakra TV memilih menayangkan program berita  dan beberapa program lain dari jaringannya dari Bali TV. Seperti Lintas Mancanegara dan Sekilas Berita.  Adapun TA TV Solo sebagian acaranya diisi oleh program milik MNC Group milik taipan Harry Tanoesoedibyo, seperti Kilas Indonesia atau VH1. Stasiun teve lokal pertama di Kota Solo ini juga menayangkan VOA Pop News dari Voice Of America (VOA) program Bahasa Indonesia.  Selain itu, TATV juga menyiarkan program NBA yang dipasok dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Semula relay dianggap cara alternatif menolong pemilik teve lokal. Selain murah, untuk mengisi rentang program, juga bisa digunakan mencari iklan. Nyatanya, relay tak banyak mengalirkan duit ke teve lokal. Tak ada pengiklan berminat. Kalaupun ada iklan – iklan muncul, itu adalah bonus pemasang iklan di program lain.

Pengobatan alternatif dengan beragam metoda penyembuhannya, acara supranatural, mistik dan sebagainya, suka tidak suka ternyata ’dewa penolong’ teve lokal.  Menurut Widodo Mukti, yang perlu ditekankan adalah tanggung jawab moral media massa untuk tidak menyuburkan hal–hal yang bersifat magis dan klenik di masyarakat. ”Saya salut dengan teve lokal yang berani tidak menayangkan iklan–iklan atau program sejenis itu”, kata Widodo.

* Tulisan tersebut  merupakan salah satu reportase dari sejumlah laporan yang terangkum dalam buku “Wajah Retak Media” yang penerbitannya didukung TIFA dan AJI Indonesia.

Tirto Adhi Soerjo & jurnalisme advokasi

Oleh: Danang Nur Ihsan (anggota AJI Solo)

Pada 7 Desember 1918 atau 91 tahun lalu, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo (TAS) dimakamkan di daerah Mangga Dua, Jakarta. Tidak ada pidato sambutan dalam pemakaman itu. Tak ada pewartaan atas jasa-jasa dan amalan dalam hidupnya yang hanya berlangsung pendek.

Itulah sepenggal tulisan pengantar dalam buku Sang Pemulakarya sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Belum banyak khalayak umum mengenal sosok TAS meski pada 2006, lelaki kelahiran Blora ini mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres No 85/TK/2006 dan dikukuhkan sebagai Bapak Pers Nasional.

Melalui buku Sang Pemula dan Tetralogi Pulau Buru Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca), Pramoedya mulai menguak sosok TAS. Melalui buku-buku itulah, Pramoedya membuka sejarah tentang TAS yang sebelumnya belum banyak dikupas.

Lalu siapakah sebenarnya TAS? Lahir dengan nama Djokomono, Tirto sejak umur 14-15 tahun telah mengirimkan berbagai tulisan ke sejumlah surat kabar terbitan Betawi. Dia kemudian menempuh pendidikan di Stovia di Jakarta. Kariernya sebagai seorang jurnalis dimulai dengan membantu menulis di Chabar Hindia Olanda, kemudian berlanjut menjadi pembantu di Pembrita Betawi dan menjadi pembantu tetap Pewarta Priangan yang hanya berumur pendek. Beberapa tulisannya juga sempat dimuat di antaranya di Poetri Hindia, Soeloeh Keadilan hingga Soeara Spoor & Tram.

Tidak hanya aktif di dunia jurnalistik, TAS juga ikut mendidik masyarakat dengan pergerakan. Usaha gigihnya melahirkan organisasi yang bernama Sarikat Priyayi (SP) tahun 1904. SP menjadi salah satu pergerakan pribumi yang bercorak modern. Kemudian sejarah mencatat pada Januari 1907, Medan Prijaji yang dibidani TAS berdiri. Surat kabar ini disebut sebagai surat kabar pertama di Indonesia karena semuanya dikelola oleh pribumi dengan uang dan perusahaan sendiri.

Sebagai seorang jurnalis di zaman penjajahan Belanda, tulisan TAS sering membuat Belanda kebakaran jenggot. Bahkan, Mas Marco Kartodikromo yang juga mantan muridnya, menyebut TAS sebagai induk jurnalis yang memiliki tulisan sangat tajam hingga membuat Belanda muntah darah. Tulisannya yang sangat tajam dan kritik kerasnya membuatnya ditangkap dan disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan, dekat Halmahera, Maluku Utara. Setelah beberapa kali mengalami pembuangan, TAS kembali lagi ke Jakarta hingga akhirnya meninggal di usia yang sangat muda, 38 tahun.

Jurnalisme Indonesia

Dalam konteks kekinian, apa yang telah dilakukan TAS semasa hidupnya bisa menjadi teladan bagi insan media dan para jurnalis. Semangat TAS yang berkobar-kobar untuk mengungkapkan fakta dan membela kebenaran harus tetap menjadi pegangan media massa.

Kondisi bangsa dan jurnalisme semasa TAS hidup dan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda. Di bawah ancaman pembuangan dari pemerintah Hindia Belanda, TAS tetap berdiri di depan untuk membela kaum pribumi yang teraniaya. Pascareformasi, jurnalisme Indonesia seperti sedang mengalami bulan madu, di mana media massa memiliki kebebasan untuk membeberkan fakta dan kebenaran jika dibandingkan zaman penjajahan hingga Orde Baru.

Dengan perbedaan kondisi itu, seharusnya pers saat ini bisa berbuat lebih dari apa yang dilakukan TAS kala itu. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki fungsi utama informasi, edukasi, koreksi, rekreasi dan mediasi. Dengan fungsi itu, pers diharapkan menjadi watch dog (anjing penjaga) yang akan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, sesungguhnya pers juga memiliki peran penting lainnya yaitu peran advokasi. Jurnalisme yang dikembangkan disebut jurnalisme advokasi. Sebenarnya jurnalisme advokasi sudah dilakukan oleh TAS melalui Medan Prijaji-nya. Koran itu memosisikan diri sebagai media advokasi pembela kepentingan rakyat sehingga pers juga berfungsi sebagai media pembela kepentingan rakyat yang tertindas. Dalam fungsi ini, media bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

Fungsi-fungsi itulah yang sudah seharusnya menjadi panduan bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya karena publik menaruh harapan besar terhadap pers. Publik tidak hanya mengharapkan pers melahirkan berita-berita yang bombastis atau menjadi ajang rekreasi semata. Namun, publik juga mengharapkan pers bisa menelurkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Harapan publik kepada pers sangat terlihat ketika proses hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto berlangsung ataupun kasus Bank Century. Pers tidak hanya diharapkan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, namun media juga diharapkan membeberkan kebenaran.

Pers diharapkan bisa mengungkapkan kejahatan publik, seperti pernah dilakukan TAS ketika membongkar skandal Donner. Skandal ini adalah skandal yang melibatkan Residen Madiun JJ Donner. Kala itu, Donner bersama Patih dan Jaksa Kepala, Mangoen Atmojo dan Adipoetro, melakukan persekongkolan untuk menjatuhkan Bupati Madiun Brotodiningrat. Tulisan tentang skandal Donner pulalah yang akhirnya membuat nama TAS dikenal karena berani membongkar skandal yang melibatkan pejabat kolonial.

Memang kebebasan pers sempat terusik dengan adanya pemanggilan jajaran media massa ketika kasus proses hukum pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto berlangsung dan munculnya wacana pembatasan siaran langsung dalam proses persidangan. Namun, hal itu seharusnya menjadi titik tolak bagi pers melayani masyarakat dengan menghasilkan karya jurnalistik yang baik.

Ketika pers sudah menjalankan fungsinya dan bekerja sesuai kaidah yang ada, akan lahir pers yang berkualitas dan diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih berkualitas serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Seperti kata TAS, di zaman Multatuli, pers belum begitu banyak dan belum begitu berani melakukan kewajiban sebagai pengawal pikiran masyarakat, tapi kini pers sudah mendapat kemajuan dan masyarakat sudah mengerti manfaatnya.

*Dimuat di Solopos

Geliat buruh bertahan hidup di Kota Makmur (3)

Oleh: Ayu Prawitasari (Sekretaris AJI Solo)

Pemkab harus mulai perhatikan buruh

Pendapatan boleh mepet, utang juga boleh membengkak. Namun bagi buruh, hidup harus tetap berjalan. Tekad itu yang menurut anggota Dewan Pengupahan Sukoharjo, Joko Sucipto, tertanam kuat di benak para buruh.

Berteriak bagi buruh merupakan hal yang tidak mungkin, karena ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menanti setiap saat. Sebaliknya, suara keluhan demi keluhan hanya bisa tersimpan di lubuk hati.

“Harapan kami sebenarnya tidak muluk-muluk. Seandainya pengusaha belum bisa merealisasikan upah ideal untuk buruh, setidaknya penuhi 100% KHL (kebutuhan hidup layak) sebagai UMK. Jangan UMK selalu di bawah KHL. Kami juga harapkan pengawasan pemeirntah terhadap pengusaha lebih dioptimalkan,” jelasnya ketika dijumpai Espos, Jumat (9/10).

Dulu, ujar Joko, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo pernah menganggarkan dana untuk pengawasan hingga penyelesaian perselisihan kerja sampai hampir Rp 1 miliar. Namun anggaran itu sekarang menyusut sepertiganya, atau hanya tinggal Rp 300 juta.

Berdasarkan data yang diterima Espos, total dana untuk perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan pada 2008 hanya Rp 343 juta. Realisasi dari anggaran tersebut cuma Rp 298 juta. Selanjutnya untuk program yang sama pada 2009, tinggal Rp 162 juta.

Masih mengacu kepada APBD 2008 atau anggaran yang sudah berjalan, untuk kegiatan monitoring dan pelaporan ketenagakerjaan hanya dialokasikan dana senilai Rp 43 juta. Dari total dana itu, sekitar Rp 14 juta lebih digunakan sebagai honorarium pegawai negeri sipil (PNS).

“Seperti yang sudah saya katakan, kalau anggaran pengawasan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun semakin kecil, lantas efektivitasnya itu di mana? Kalau benar pemerintah ingin melindungi buruh, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) harus lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap perusahaan maupun buruh,” jelasnya.

Sebaliknya, ketika Pemkab sudah membuat aturan namun tidak disertai pengawasan yang baik, akan percuma saja. Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Tenaga Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial Disnakertrans Sukoharjo, Langgeng Wiyana, menjelaskan berdasarkan catatan, jumlah perusahaan di Kota Makmur ada 212 perusahaan, sedangkan jumlah buruh sebanyak 50.211 orang.

“Meski data kami menyebut demikian, kemungkinan jumlah perusahaan dan buruh lebih banyak lagi. Mengenai tidak validnya data, ini disebabkan memang banyak perusahaan yang tidak melapor ke Disnakertrans,” jelasnya.

Indikasi banyak perusahaan yang tidak melapor, dijelaskan Langgeng, mereka temukan ketika pengawasan di lapangan. “Ketika kami temukan sejumlah perusahaan yang tidak lapor, ya langsung kami catat. Tetapi bagaimana pun tenaga dari kami terbatas, sehingga tidak semua perusahaan bisa terpantau. Nah yang terpantau ini hanya 212 perusahaan,” jelasnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada jumlah buruh, yang menurut Langgeng di lapangan jauh lebih banyak dibandingkan yang tercatat di data.

“Meski jumlah buruh berdasarkan data Disnakertrans sebanyak 50.000 orang, menurut saya kalau benar-benar dicek di lapangan lebih banyak lagi atau mungkin jumlahnya bisa mencapai 70.000 orang lebih,” terang dia.

Ketua Dewan Sukoharjo, Dwi Jatmoko, menegaskan sudah saatnya Pemkab khususnya Disnakertrans lebih optimal dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, bahkan kalau perlu melibatkan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda).

“Berbagai permasalahan buruh mulai dari UMK hingga pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang bermasalah, akan kami jadikan bahan dan prioritas pembahasan legislatif ketika komisi sudah terbentuk,” jelas dia.

Intinya, menurut Dwi, pihaknya menuntut Disnakertrans Sukoharjo bersikap lebih tegas dalam menjalankan aturan ketenagakerjaan, sehingga hak-hak buruh diharapkan tidak sampai dirugikan.

*Dimuat di Solopos dan menjadi Pemenang III Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009