Tag Archives: Jurnalis

AJI dan GERAMM Desak Otoritas Myanmar Bebaskan Jurnalis yang Ditahan

Militer Myanmar telah melakukan kudeta kekuasaan terhadap pemerintahan sejak 1 Februari 2021. Di bawah kekuasaan militer, kepolisian Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sedikitnya 22 jurnalis, termasuk enam jurnalis yang masing-masing bekerja di Associated Press, Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, Zee Kwet Online News, dan jurnalis lepas ditahan. Mereka dituduh telah melanggar undang-undang ketertiban umum karena menyebabkan ketakutan dan menyebarkan berita palsu  dengan ancaman tiga tahun penjara. Militer juga sempat membatasi dan menghentikan akses internet dan komunikasi di beberapa daerah Myanmar tanpa aturan yang jelas.

Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) hingga 4 Maret 2021, tercatat ada 1.507 orang ditangkap, sekitar 1.200 orang masih di balik jeruji besi dan 50 orang meninggal dunia diterjang peluru tajam. Korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat sikap militer yang tidak peduli dengan ancaman sanksi dari masyarakat internasional.

Kekerasan yang dilakukan oleh junta militer jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menodai demokrasi yang menjadi landasan dalam bernegara. Penahanan terhadap jurnalis dapat memperburuk situasi kebebasan pers di negara itu. Selain itu pengekangan pers dapat mengurangi hak masyarakat di tingkat regional dan global mendapatkan informasi tentang situasi Myanmar. Untuk itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyampaikan sikap:

1. Mendorong otoritas Myanmar untuk membebaskan dan menghentikan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Setiap jurnalis memiliki hak untuk meliput peristiwa publik yang penting di Myanmar, tanpa takut ditangkap atau dianiaya.

2. Mendorong otoritas Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa di sisi warga sipil Myanmar yang sedang berjuang mempertahankan demokrasi. Selain mengancam warga Myanmar, kudeta militer dan rangkaian kekerasan ini dapat berpotensi mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara.

3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim investigasi ke Myanmar. Tim ini penting untuk melaporkan kondisi dan menghentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Jakarta, 5 Maret 2021

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito
Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 40 kota. AJI merupakan konstituen Dewan Pers dan menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

Geramm adalah koalisi jurnalis, perwakilan media dan aktivis yang berjuang untuk kebebasan pers. Koalisi ini juga anggota dari Freedom of Expression Cluster yang merupakan kelompok masyarakat sipil untuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Catatan Akhir Tahun AJI 2020: ‘Tahun Kelam’ Jurnalis Indonesia

Tulisan ini telah dipublikasikan di laman resmi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat, aji.or.id.
Tahun 2020 akan dikenang sebagai tahun yang khusus dalam sejarah Indonesia, termasuk juga pers. Pandemi yang dimulai sejak Maret 2020 ini membawa dampak besar bagi pers dan jurnalis, yang ditandai dengan penutupan media, dilakukannya upaya efisiensi yang berbuntut pada lahirnya pemutusan hubungan kerja, penundaan dan pemotongan gaji. Semua langkah untuk bertahan dari krisis itu berdampak pada kinerja media, cara kerja jurnalis, dan juga kesejahteraannya.

Di tengah tekanan berat dari sisi ekonomi, ancaman juga datang dari sisi kebebasan. Tahun 2020 menandai babak baru dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Divisi Advokasi AJI Indonesia mencatat ada 84 kasus selama 2020. Ini bukan hanya lebih banyak dari tahun 2019 yang mencatat 53 kasus, tapi menjadi jumlah paling tinggi sejak AJI memonitor kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak lebih dari 10 tahun lalu.

Dari segi jenis kekerasan, yang paling mendominasi adalah intimidasi dan kekerasan fisik. Namun perkembangan yang lebih merisaukan adalah meningkatnya kualitas jenis serangan digital terhadap media. Kekerasan ini juga merupakan dampak ikutan dari pandemi. Sebab, serangan terhadap media secara siber itu terjadi dengan menyasar media dan jurnalis karena pemberitaannya yang memuat semangat kontrol sosial terhadap pemerintah dalam menangani pandemi.

Tahun 2020 juga ditandai dengan pengesahan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, yang disahkan pemerintah dan DPR 5 Oktober lalu. Undang-undang itu dinilai lebih memberi karpet merah untuk investor dan merugikan banyak pihak, termasuk pekerja. Jurnalis menjadi korban kekerasan polisi saat meliput demonstrasi menolak pengesahannya, yang itu berkontribusi besar bagi naiknya jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2020 ini.

***

Meningkatnya Kasus Kekerasan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis dari 1 Januari – 25 Desember 2020. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sejak AJI melakukan pendataan kekerasan terhadap jurnalis pada 2006. AJI menduga kekerasan terhadap jurnalis di lapangan masih lebih banyak yang belum tercatat karena keterbatasan sumber daya manusia untuk memverifikasi kasus. Ini seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data Divisi Advokasi AJI Indonesia, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Jakarta (17 kasus), disusul Malang (15 kasus), Surabaya (7 kasus), Samarinda (5 kasus), Palu, Gorontalo, Lampung masing-masing 4 kasus. Dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (25 kasus), kekerasan fisik (17 kasus), perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (15 kasus), dan ancaman atau teror 8 kasus. Sedangkan dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul tidak dikenal 9 kasus, dan warga 7 kasus.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7-21 Oktober 2020. Ironisnya, pelaku dari semua peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis ini adalah polisi, institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Dalam kasus yang terjadi di Jakarta, ada enam jurnalis yang juga ditahan di Polda Metro Jaya bersama para pengunjuk rasa, meski dua hari kemudian dibebaskan.

Setidaknya ada dua kasus kekerasan yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, yang dilaporkan ke polisi. Awalnya laporan disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku Utara, 21 Oktober 2020. Pengaduan ditolak karena belum ada rekomendasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Saat ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, juga ditolak dengan alasan mereka hanya menangani yang berhubungan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus kekerasan ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh polisi. Saat terjadi demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK, RUU KUHP pada akhir September 2019 lalu, setidaknya ada 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ada empat kasus dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan 3 kasus di Polda Sulawesi Barat. Sampai sekarang kasusnya belum ada kemajuan.

AJI juga mencatat sejumlah kekerasan terhadap jurnalis dan perusahaan media dilakukan di ranah digital. Kasus terbaru adalah jurnalis Tempo yang mengalami percobaan peretasan pada 24 Desember 2020, usai menulis laporan pembagian bansos. Adapun akun yang akan diretas yaitu email, akun media sosial, dan aplikasi pengirim pesan instan di ponselnya.

Pada 21 Agustus lalu, Tempo.co dan Tirto.id juga mengalami peretasan. Menurut Pemred Tirto.id Sapto Anggoro pelaku meretas akun email editor Tirto.id, lalu masuk ke sistem manajemen konten dan menghapus 7 artikel Tirto.id, termasuk artikel yang kritis tentang klaim obat corona. Pelaku peretasan terhadap Tempo.co berusaha mematikan server meski tidak berhasil. Namun peretas bisa mengubah tampilan website Tempo.co.

Situs Magdelene.co dan Konde.co, dua media yang rutin menyuarakan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, juga mendapat serangan digital. Magdalene.co mendapatkan serangan Ddos (serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan) yang mengakibatkan situs Magdalene down dan tak bisa diakses. Konde.co, sejak tanggal 15 Mei 2020, juga tak bisa lagi mengakses akun Twitter-nya. Konde mendapat informasi adanya pembukaan akun twitternya secara paksa oleh seseorang di Surabaya, Yogyakarta, dan Belanda.

Selain peretasan, AJI juga menyoroti kasus doxing yang terjadi sepanjang 2020. Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas seseorang, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. Ini seperti yang dialami jurnalis cek fakta Liputan6.com. Serangan doxing dilancarkan terkait karya jurnalistik korban yang dipublikasikan pada 10 September 2020. Sehari kemudian pelaku melancarkan serangan, dengan mempubikasikan data-data pribadinya di sejumlah akun media sosial, termasuk Instagram dan Telegram. Foto pribadi Jurnalis Liputan6.com diambil tanpa izin, diubah menjadi animasi, untuk mendeskriditkan korban.

Ika Ningtyas dan Zainal Ishaq, dua jurnalis dan pemeriksa fakta Tempo.co juga mengalami doxing saat menjalankan pekerjaannya. Kasus doxing ini bermula ketika CekFakta Tempo menerbitkan 4 artikel hasil verifikasi terhadap klaim dokter hewan M. Indro Cahyono terkait Covid-19 sejak April-Juli 2020.

Kasus serangan siber juga dialami jurnalis Detik.com. Pemicunya adalah berita soal rencna kunjungan Presiden Jokowi ke Bekasi untuk membuka pusat perbelanjaan, 26 Mei 2020. Rencana Jokowi itu menjadi sorotan luas publik. Rencana Presiden membuka mall di tengah pandemi yang masih menggila, menuai kritik tajam. Jurnalis Detik.com yang menulis berita itu juga menjadi sasaran kemarahan pendukung presiden. Serangan secara digital dilakukan dengan mengekspos identitasnya. Ia juga mendapatkan ancaman pembunuhan dan diteror dengan order makanan fiktif.

Regulasi Baru. Salah satu regulasi yang menjadi sorotan AJI Indonesia adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir.

Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang hendak diubah adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan. Undang Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan setelah mendapat protes dari komunitas pers.

AJI Indonesia juga menyoroti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan yang ditetapkan pada 27 November 2020. Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yaitu pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.” Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 6 dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Substansi aturan ini sama dengan aturan pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV yang harus seizin Ketua Pengadilan Negeri di Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 lalu. Surat Edaran MA tersebut mencantumkan ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar tata tertib menghadiri persidangan. Ketentuan ini kemudian dicabut Mahkamah Agung setelah mendapat protes dari berbagai kalangan. AJI menilai peraturan MA ini akan membatasi hak jurnalis dalam mencari informasi, yang itu diatur dan dilindungi oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentan Pers.

Pemidanaan. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap jurnalis yang layak mendapat sorotan adalah soal pemidanan terhadap jurnalis Banjarhits.com, Diananta Putra Sumedi. Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan Banjarhits.id/Kumparan.com berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta dan merupakan hasil wawancara dengan narasumber dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman.

Sukirman dan PT Jhonlin Agro Raya mengadukan Diananta ke Dewan Pers di Jakarta. Dewan Pers menangani pengaduan itu dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor: 4/PPR-DP/11/2020 yang isinya menyatakan Kumparan dan Diananta bersalah melanggar Kode Etik dan direkomendasikan meminta maaf. Kumparan dan Diananta mematuhi anjuran Dewan Pers tersebut.

Selain dilaporkan ke Dewan Pers, Diananta juga dilaporkan ke polisi. Meski diproses di Dewan Pers, namun polisi tetap memproses kasus itu hingga kasusnya masuk ke pengadilan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang dipimpin Meir Elisabeth menjatuhkan vonis penjara 3 bulan 15 hari kepada jurnalis Diananta Putra Sumedi, 10 Agustus 2020. Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan sesuai pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

AJI berpandangan hakim dalam mengadili kasus ini mengabaikan adanya Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialist dibandingkan dengan Undang Undang ITE, yang di dalamnyamengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Vonis ini menjadi preseden buruk bagi pers karena bisa dipakai oleh siapa saja untuk mempidanakan, dan mengintimidasi, jika terusik oleh pemberitaan media. Tentu saja ini akan berdampak pada tumpulnya fungsi kontrol sosial oleh pers.

Polisi juga semestinya tidak memproses Diananta dengan pasal pidana Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai MoU, sengketa pemberitaan ditangani oleh mekanisme di Dewan Pers. Dalam kasus ini, Dewan Pers sendiri sudah menanganinya dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian, Pendapat dan Rekomendasi. Kumparan dan Diananta sudah memenuhi anjuran Dewan Pers tersebut sebagai bagiann dari penyelesaian sengketa pemberitaan. Dengan perkembangan tersebut sudah sepatutnya kasus pidana Diananta itu tidak diproses lebih lanjut oleh polisi.

Pandemi dan Dampaknya bagi Jurnalis. Situasi sulit akibat pandemi juga melahirkan sejumlah kebijakan media yang tak menguntungkan para pekerjanya. Dengan alasan untuk bertahan dari krsis, sejumlah perusahaan media antara lain melakukan pemutusan hubungan kerja, menunda dan memotong gaji. Langkah-langkah drastis perusahaan media ini menjadi tekanan berat bagi pekerja media.

Bulan Juni 2020 lalu, media siber Kumparan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan dengan proses sosialisasi yang sangat singkat, yaitu sepekan sejak pengumuman PHK disampaikan. Ironisnya, karyawan yang di-PHK hanya mendapatkan pemberitahuan melalui surat elektronik (email). Menurut pantauan AJI Surabaya, awal Agustus 2020 lalu, sejumlah jurnalis dan pekerja media Jawa Pos juga “dipaksa” mengambil opsi pensiun dini. Jika menolak, maka mereka akan di-PHK. Manajemen berdalih melakukan program resizing tersebut sebagai langkah efisiensi karena dampak pandemi terhadap bisnis perusahaan.

Ironisnya, para jurnalis dan pekerja media yang diberhentikan ternyata kemudian dipekerjakan kembali oleh PT Jawa Pos Koran sebagai karyawan berstatus kontrak dengan durasi kerja beragam atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Beberapa pengurus Serikat Pekerja Jawa Pos yang menolak pensiun dini akhirnya di-PHK pada pertengahan Agustus 2020 lalu.

Pada bulan yang sama, di Jakarta, para jurnalis dan pekerja media Jakarta Post juga gundah setelah manajemen perusahaan mengumumkan akan ada PHK besar-besaran karena perusahaan kesulitan pembiayaan. Rencana tersebut sempat ditunda karena perusahaan berkomitmen mencari investor baru. Namun demikian, hingga Oktober situasi tersebut masih menggantung tidak jelas, karyawan masih bertanya-tanya tentang nasib mereka ke depan.

Tanggal 12 Oktober 2020, dalam sebuah pertemuan besar dengan karyawan, manajemen mengumumkan belum ada investor baru yang masuk. Pada kesempatan itu, manajemen kemudian menawarkan paket pengunduran diri secara sukarela dengan kompensasi 1 PMTK, sebuah tawaran yang jauh dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu 2 PMTK.

Tawaran PHK juga disampaikan Tempo kepada karyawannya. Berbeda dengan Jakarta Post yang membuka komunikasi kepada seluruh karyawan, manajemen Tempo menyampaikan surat pemberitahuan PHK kepada 19 karyawan dengan dipanggil satu per satu. Menurut pengakuan beberapa karyawan kriteria pemanggilan tidak jelas.

Dalam pertemuan dengan karyawan yang akan di-PHK, manajemen Tempo menawarkan uang PHK sebesar 1,5 PMTK. Nilai ini masih di bawah ketentuan normatif UU Ketenagakerjaan sebesar 2 PMTK. Seperti di Jawa Pos, beberapa karyawan yang di-PHK ditawari untuk bekerja kembali di Tempo sebagai kontributor dengan status karyawan PKWT.

Akan tetapi, setelah muncul protes dari internal dan desakan dari eksternal, khususnya AJI Indonesia, akhirnya Tempo memberikan uang PHK sebesar 2 PMTK kepada para karyawan yang di-PHK. Patokan normatif 2 PMTK masih dijalankan karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Tempo -yang sedang berjalan- masih memakai ketentuan perundang-undangan lama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut laporan yang masuk ke AJI, sejumlah perusahaan media juga menunda pembayaran gaji serta tunjangan hari raya (THR) karyawan serta memotong gaji karyawan karena krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Penundaan dan pemotongan gaji serta THR masih terus berlangsung seiring belum tuntasnya penanganan pandemi Covid-19.

Dahsyatnya pukulan pandemi tentu dirasakan semua pihak, namun demikian krisis ini tidak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan media untuk bertindak sewenang-wenang kepada karyawannya. AJI mendesak perusahaan media menghentikan kebijakan penundaan gaji, pemotongan gaji, dan PHK sepihak. Kalau pun ada upay adrastis yang akan dilakukan, harus dilakukan sesuai undang-undang.

Berdasarkan hasil survei AJI Indonesia bersama International Federation Journalists (IFJ) pada 27 Oktober-13 November 2020, diketahui bahwa pandemi berdampak serius bagi media. Dari 792 pekerja media yang menjadi responden survey, inilah yang dialami: pengurangan honor (53,9 persen), pemotongan gaji (24,7 persen), PHK (5,9 persen), perumahan karyawan (4,1 persen), dan lainnya.

Selain problem ketenagakerjaan, AJI menerima informasi masih ada sejumlah perusahaan media yang abai melindungi pekerja dari penyebaran Virus Korona, mulai dari pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD), fasilitas testing (PCR atau antigen) deteksi Virus Korona setelah penugasan di kerumunan hingga, penyiapan SOP (Standar Operasional Prosedur) pencegahan ketika pekerja terpapar Covid-19. Dari total 792 pekerja media yang menjadi responden, sebanyak 63,2 persen di antaranya mengaku tidak dibekali alat pelindung diri (APD) dari perusahaan. Hanya 36,8 persen responden yang menyatakan dibekali APD oleh perusahaan saat bekerja di tengah pandemi Covid-19.

Selain APD, pemberian layanan tes Covid-19 baik rapid test maupun swab test (PCR) juga minim. Sebanyak 63,8 persen responden mengaku perusahaannya tidak menyediakan layanan tes Covid-19 dan hanya 23,9 persen yang mengatakan ada layanan tes Covid-19, kemudian 12,4 persen sisanya mengaku tidak tahu menahu.

Jakarta, 28 Desember 2020

Abdul Manan, Ketua Umum
Revolusi Riza, Sekjen AJI
Sasmito Madrin, Ketua Bidang Advokasi
Wawan Abk, Ketua Bidang Ketenagakerjaan
Endah Lismartini, Ketua Bidang Gender, Anak dan kelompok Marjinal

AJI Solo: Upah Layak Jurnalis Soloraya 2012 Rp3,267 Juta

Upah Layak Minimum untuk Jurnalis
Hasil Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo
di Wilayah Soloraya Tahun 2012

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada akhir 2011 menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang berlaku tahun 2012. Pada 2011 upah minimum Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada akhir 2010 senilai Rp675.000. Upah minimum kabupaten/kota tahun 2012 di wilayah Soloraya adalah Kabupaten Boyolali Rp 836.000, Kota Solo Rp864.450, Kabupaten Sukoharjo Rp843.000, Kabupaten Sragen Rp810.000, Kabupaten Karanganyar Rp846.000, Kabupaten Wonogiri Rp775.000 dan Kabupaten Klaten Rp812.000.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo berpandangan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tidak layak jika diterapkan kepada para jurnalis. Ada kebutuhan khusus yang bersifat mutlak bagi kalangan jurnalis yang tak tercakup dalam upah minimum dengan indikator yang digunakan dalam penentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.
Berdasarkan survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, berdasarkan kebutuhan hidup layak minimum jurnalis di wilayah Soloraya, upah layak minimum untuk jurnalis di wilayah Soloraya adalah sebagai berikut:
Makanan dan minuman Rp1.360.000
Perumahan dan fasilitas Rp200.000
Sandang Rp760.000
Aneka kebutuhan lain Rp650.000
Tabungan 10% dari total upah Rp297.000
Total Rp3. 267.000

Survei dilakukan pada Maret-Pertengahan April 2012. Model survei dengan cara dua arah, yakni jurnalis di wilayah Soloraya yang menjadi sampel mengisi formulir kebutuhan hidup layak (minimum) mereka selama sebulan yang kemudian dicek silang dengan daftar harga riil di pasaran. Hasil upah layak jurnalis di wilayah Soloraya senilai Rp3.267.000 itu adalah upah layak untuk jurnalis yang baru memasuki masa kerja tahun pertama dan berstatus single.
Mengapa Harus Ada Upah Layak Minimum Jurnalis?
1. Banyak perusahaan media menggaji rendah (bahkan sewenang-wenang) jurnalisnya (survei AJI di 16 kota pada 2011: masih ada wartawan yang digaji di bawah Rp400.000 per bulan). Gaji rendah sering jadi alasan pembenar sebagian wartawan untuk menerima amplop, main proyek, atau jadi makelar kasus (korupsi dan kolusi). Akibatnya, citra wartawan terpuruk, independensi tergadaikan, fungsi kontrol pers pun tidak jalan. Gaji rendah akan mempersulit jurnalis dalam meningkatkan kompetensi dirinya –> profesionalisme jurnalis rendah.
2. Gaji rendah membuat etos kerja rendah: jurnalis tak memaksimalkan potensi dan kemampuannya dalam menghasilkan karya terbaik . Karya investigatif makin jarang, jurnalisme ludah makin marak, publik pun tak mendapatkan informasi yang bermutu.
3. Jurnalis bekerja mewakili kepentingan publik di wilayah kerja yang penuh godaan dan risiko. Gaji rendah akan memunculkan produk pers tak bermutu yang mengakibatkan media kehilangan kepercayaan publik dan akibat lanjutannya adalah perusahaan media bangkrut.
Bagaimana Upah Layak Minimum Dirumuskan?
1. Survei kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis yang masih single di wilayah Soloraya.
2. Survei harga kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis di wilayah Soloraya.
Komponen Upah Layak Minimum:
1. Makanan dan minuman

2. Perumahan dan fasilitas
3. Sandang
4. Kesehatan dan estetika
5. Aneka kebutuhan
Di Luar Upah Layak Minimum Hak Lain yang Bisa Didapatkan Jurnalis adalah:
1. Cuti: Cuti hari libur resmi, cuti tahunan, cuti besar, cuti haid, cuti hamil, cuti sakit, cuti di luar tanggungan.
2. Tunjangan: Tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, tunjangan keahlian, premi hadir, premi target produksi, tunjangan hari raya, bonus.
3. Kesehatan dan asuransi: Asuransi kesehatan, asuransi hari tua, perawatan kesehatan, biaya bersalin, pembelian kacamata, check up, asuransi kecelakaan
4. Kesejahteraan, fasilitas makan: Ekstra fooding, sumbangan pernikahan, sumbangan kematian, sumbangan kelahiran, sumbangan bencana alam, sumbangan pendidikan bagi anak pekerja, fasilitas pinjaman uang, koperasi, rekreasi dan hiburan, olahraga dan kesehatan, kesenian, penghargan masa kerja, balai pertemuan dan perpustakaan, fasilitas transportasi tempat penitipan anak.

Catatan: Semua tunjangan ini bersifat ideal, tapi umumnya baru bisa didapatkan jika serikat pekerja media mampu membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan pihak manajemen.

Bagaimana Jika Keuangan Perusahaan Belum Sehat?
1. Transparansi: manajemen harus terbuka kepada karyawan soal kondisi riil keuangan perusahaan .
2. Membangun solidaritas dan rasa keadilan secara internal (ciptakan struktur gaji yang fair, persempit gap gaji terendah dan tertinggi)
3. Negosiasikan/diskusikan segala keputusan penting perusahaan dengan karyawan (lewat serikat pekerja) agar muncul sense of belonging di antara sesama karyawan.
Siapa yang Harus Mendukung Kampanye Upah Layak Jurnalis
1. Setiap individu jurnalis.
2. Serikat pekerja masing media.
3. Asosiasi jurnalis seperti AJI.
4. Perusahaan media yang ingin punya jurnalis yang profesional .
5. Semua pihak yang selama ini jadi korban wartawan amplop.
6. Publik yang memimpikan kehadiran jurnalis profesional .

Workshop Jurnalis Perempuan Lahirkan Rekomendasi Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan

Gambar

Workshop Jurnalis Perempuan yang digelar AJI di Solo, pertengahan April lalu melahirkan 14 rekomendasi Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan. Berikut 14 rekomendasi itu:

Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan

1. Perusahaaan media dilarang menugaskan jurnalis perempuan hamil dalam kondisi hamil yang menurut keterangan dokter membahayakan kesehatan dan keselamatan diri maupun kandungannya, jika bekerja antara pukul 23.00-07.00.

2. Perusahaan media yang menugaskan wanita antara pukul 23.00-07.00, wajib:

  • Member makanan dan minuman bergizi
  • Menjaga keamanan dan kesusilaan di tempat bekerja
  • Wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi jurnalis perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara jam 23.00-05.00

3. Jurnalis perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada perusahaan media, tidak wajib bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid.

4. Jurnalis perempuan berhak cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter dan/atau bidan.

5. Jurnalis perempuan yang mengalami keguguran berhak cuti 1,5 bulan dengan surat keterangan dokter dan/atau bidan.

6. Jurnalis perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

7. Perusahaan media wajib menjaga keamanan dan kesusilaan jurnalis perempuan dengan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja perempuan dan laki-laki.

8. Memberikan ruang menyusui di perusahaan media.

9. Menyediakan tempat penitipan anak di kantor media.

10. Memberikan jaminan kesehatan kepada setiap jurnalis dan keluarganya seperti pelayanan medis, rawat jalan, rawat inap di rumah sakit.

11. Memberikan jaminan biaya persalinan bagi jurnalis perempuan.

12. Memberikan jaminan asuransi keselamatan kerja bagi perempuan.

13. Memberikan cuti sesuai UU Ketenagakerjaan.

14. Tidak melakukan PHK terhdap jurnalis perempuan dalam kondisi hamil, melahirkan dan menyusui.

Diprakasai oleh Peserta Workshop Jurnalis Perempuan Kini dan Penggambarn Perempuan di Media Massa di Solo, 14 April 2012

 

 

MoU Dewan Pers dan Polri Soal Kebebasan Pers

Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang penanganan kasus pers. MoU itu diharapkan bisa menjadi acuan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan pers.

Beberapa poin penting di antaranya adalah jika ada laporan ke polisi yang bersangkutan dengan delik pers, maka akan mengacu ke UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, mengenai sengketa antara masyarakat dengan jurnalis/media juga akan dituntaskan melalui mekanisme bertahap dan berjenjang yaitu  hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers hingga pengaduan perdata.

Ini nota kesepahaman dewan pers-polri