Tag Archives: Hari Buruh

Aksi AJI & PPMI Solo di World Press Freedom Day 2019: Setop Kekerasan!

Peringatan World Press Freedom Day atau Hari Kemerdekaan Pers Dunia setiap 3 Mei menjadi pengingat akan pentingnya kebebasan pers di setiap negara, termasuk Indonesia. Apalagi, dunia pers Indonesia masih diwarnai berbagai hal yang mengancam kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi.

Di Kota Solo, para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Surakarta dan sejumlah jurnalis lainnya menggelar aksi di Jl Gajahmada, tepatnya di depan Monumen Pers Nasional, pada Jumat (3/5/2019).

Menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2018. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga upaya pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2017 yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Pada awal 2019, kekerasan terhadap jurnalis oleh massa sudah terjadi 21 Februari lalu saat para awak media meliput kegiatan Munajat 212 di Monas, Jakarta. Terbaru, dua jurnalis foto, Iqbal Kusumadireza (Rezza) yang bekerja sebagai pekerja lepas dan Prima Mulia (Tempo), mengalami penganiayaan disertai penghapusan foto. Kekerasan ini terjadi saat mereka sedang menjalankan tugas jurnalistik, yaitu meliput aksi demo Hari Buruh di Kota Bandung, Rabu (1/5/2019).

Selain itu, kabar buruk datang dari Kota Semarang. Abdullah Munif, seorang pekerja perusahaan media di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), yang menerima pil pahit zehari menjelang peringatan May Day atau Selasa (30/5/2019). Tenaga lay out surat kabar Suara Merdeka itu menerima sepucuk surat yang berisi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaannya.

Kasus-kasus di atas menjadi contoh potret buram dunia pers di Indonesia. Dua kasus di atas hanya sedikit dari berbagai masalah kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis, profesionalisme jurnalis dan media, dan independensi.

Karena itu, dalam indeks kebebasan pers dunia yang dilaporkan Reporters Without Borders (RSF) pertengahan April lalu menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat ke 124 dari 180 negara alias stagnan. Masih adanya intimidasi, kekerasan, hingga adanya UU ITE serta UU Anti Penodaan Agama, menjadi penyebabnya.

Karena itu, dalam peringatan World Press Freedom Day 2019 ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Surakarta, beserta elemen lain, menyatakan beberapa hal berikut:

1. Meminta kepada semua pihak untuk ikut menghentikan fenomena kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis.
2. Mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia, termasuk insiden kekerasan yang terjadi di Bandung pada 1 Mei 2019 lalu.
3. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan upah layak dan kesejahteraan kepada para awak media, dan tidak mengabaikan hak-hak pekerjanya.
4. Berkaitan pers kampus, kami mendesak agar para pimpinan perguran tinggi untuk menjamin kebebasan berekspresi di kampus.
5. Mendesak Menristekdikti untuk memberikan perhatian dan menindaklanjuti kasus ancaman kebebasan berekspresi di perguruan tinggi, termasuk keputusan Rektor Universitas Sumatra Utara membubarkan Pers Mahasiswa Suara USU belum lama ini.

Solo, 3 Mei 2019

AJI Kota Surakarta
PPMI Dewan Kota Surakarta

Lindungi Pekerja Media di Era Transisi Industri Media

Peringatan Hari Buruh Internasional yang dirayakan hampir seluruh serikat buruh di dunia setiap 1 Mei seringkali tak dirasakan oleh para pekerja media. Saat ribuan anggota serikat buruh menghentikan rutinitas kerja demi turun ke jalan, sebagian jurnalis dan awak media tetap menjalankan tugas jurnalistiknya, termasuk meliput aksi para buruh.

Para jurnalis tak pernah absen meliput isu-isu perburuhan, setidaknya mengawal proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) setiap tahun. Para jurnalis pula yang mengawal kasus-kasus ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan yang pailit, masalah jaminan sosial, hingga tunjangan hari raya (THR) yang tak diterima sebagian buruh.

Tak terasa, para awak media juga merupakan bagian dari pekerja yang bernaung di bawah korporasi atau perusahaan media. Sama halnya dengan kalangan pekerja lainnya, para pekerja media juga rentan mengalami berbagai masalah ketenagakerjaan di samping risiko menjadi sasaran kekerasan dalam tugas-tugas jurnalistik.

Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sedikitnya ada 17 kasus PHK di industri media hingga 2017. Dari 17 kasus itu, 11 di antaranya terjadi sepanjang tahun 2016 hingga akhir 2017. Frekuensi kasus ketenagakerjaan di industri media cenderung meningkat seiring meredupnya bisnis media cetak di Indonesia dan berbagai negara.

Berhentinya Harian Sinar Harapan mulai 1 Januari 2016 lalu menjadi alarm bagi industri media cetak. Meski sesungguhnya sebelum itu sudah ada perusahaan-perusahaan media lainnya yang menutup/mengurangi sebagian lini produk cetak mereka seperti The Jakarta Globe,Harian Bola, dan edisi Minggu Koran Tempo.

Di luar itu, sederet tabloid cetak yang dulu pernah jaya tutup satu demi satu. Sebagian perusahaan media mengalihkan fokus memperkuat lini produk online mereka. Namun kabar berlanjut pada pertengahan tahun lalu ketika Koran Sindo menutup sejumlah bironya. Terakhir di awal 2018, salah satu koran di Kota Surakarta menerbitkan edisi terakhirnya pada Sabtu (30/12/2017).

Kian mahalnya ongkos produksi media cetak dan perkasanya media sosial menjadi keniscayaan yang terhindarkan. Namun, para pekerja media harus dilindungi dari risiko masalah ketenagakerjaan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Karena itu, AJI Kota Surakarta mengimbau hal-hal berikut:

1. Mengajak para jurnalis dan pekerja media untuk membentuk serikat pekerja di masing-masing perusahaan media, atau membentuk serikat pekerja lintas media jika memungkinkan. Hal ini penting demi memperjuangkan hak-hak pekerja media, termasuk di masa-masa sulit.

2. Mengimbau perusahaan media untuk sebisa mungkin menghindarkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak atas nama efisiensi, termasuk selama masa transisi bisnis media massa dari cetak ke digital.

3. Meminta perusahaan media untuk tetap memenuhi hak-hak pekerja, termasuk upah layak jurnalis, dan jaminan sosial bagi awak media.

4. Meminta Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk aktif melindungi jurnalis dan pekerja media terkait pemenuhan hak-hak mereka.

Solo, 30 April 2018

Pengurus AJI Kota Surakarta

Ketua

Adib Muttaqin Asfar

Sekretaris

Chrisna Chanis Cara