Tag Archives: Diskusi Publik

Menakar Masa Depan Transportasi Kota Solo

Transportasi umum di Kota Solo dianggap belum mampu melayani kebutuhan masyarakat. Terlebih, dengan maraknya transportasi daring sejak beberapa tahun lalu.

Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Transportasi Kota Solo yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Lingkar Studi Transportasi (Transportologi) di Monumen Pers Nasional, Solo, Sabtu (27/7).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Hari Prihatno, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto, Manager Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans (BST) Sri Sadadmodjo, Kepala DPUPR Kota Solo Endah Sitaresmi, pakar Transportologi Titis Efrindu Bawono, serta perwakilan Bapppeda Kota Solo.

Titis Efrindu menyatakan, sebuah kota harus mampu untuk mengurusi persoalan transportasinya sendiri. Yang dibutuhkan bukan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, juga bukan kapan menunggu pola pikir (mindset) masyatakat berubah, tetapi perlu upaya bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Beberapa gambaran transportasi di masa depan yang dibutuhkan masyarakat yakni dari sisi kecepatan, keselamatan, dan teknologi.

“Transportasi yang ideal sebenarnya praktis. Ojek online menjadi dominan karena praktis. Tapi ada dampak-dampak lain dari kepraktisan tersebut, salah satunya perubahan iklim. Transportasi kita lebih buruk daripada dulu karena sekarang kecepatan makin turun, makin macet dan kendaraan makin banyak. Jadi kecepatan, keamanan dan kenyamanan tidak cukup,” ungkapnya.

Menurutnya, mengubah mindset masyarakat terhadap transportasi umum sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Ada upaya-upaya yang harus disinergikan bersama dan tentunya dibutuhkan dana tidak sedikit. Dia mencontohkan pemeliharaan moda Transjakarta di DKI membutuhkan anggaran Rp 3 triliun per tahun. Dari sisi jumlah penumpang, pengguna Transjakarta mencapai 800 ribu orang per hari. Sangat jauh jika dibandingkan dengan pengguna moda Batik Solo Trans (BST) yang hanya 5.000 orang per hari.

“Kita butuh inovasi-inovasi terbaru. Transportasi di masa depan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik SDG’s. Kita kalah sama ojek online karena sistemnya jauh lebih maju,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan, Dinas Perhubungan sudah merancang grand desain 15 koridor transportasi umum. Nantinya, tujuh koridor akan dilayani dengan moda Batik Solo Trans (BST). Namun, saat ini baru berjalan tiga koridor. Sedangkan delapan koridor lainnya dilayani dengan moda feeder BST. Feeder tersebut menggantikan operasional angkutan perkotaan (angkot). Bedanya, feeder dipasangi pendingin ruangan atau air conditioner (AC) sehingga penumpang lebih nyaman.

“Ini menjadi pioneer untuk angkot-angkot di luar. Kami sudah ada 101 angkot yang ber-AC. InsyaaAllah 2019 kami akan bertambah 20-an. Target kami 240 feeder,” papar Hari.

Meski demikian, Hari mengakui usaha Pemkot dalam menyediakan transportasi yang nyaman, aman, murah dan terjangkau memang belum seperti yang diharapkan. Pemkot sudah berupaya melakukan revitalisasi BST. Namun, dengan perkembangan situasi kondisi dan teknologi, pelan-pelan BST mulai ditinggalkan. Layanan transportasi butuh kepastian. Idealnya, penumpang hanya menunggu 10 menit. Hal itu pernah dilakukan BST. Selain itu, BST menggunakan GPS untuk memastikan penumpang dapat mengakses waktu berangkat. Bahkan, BST pernah menerapkan pembayaran nontunai.

“Perkembangan setelah itu tidak menjadi baik, banyak faktor. Salah satunya banyaknya transportasi berbasis online. Pengaruhnya luar biasa. Kalau kami mau mengatur nanti dibilang gaptek (gagap teknologi),” imbuh Hari.

Kehadiran transportasi online dianggap berdampak pada transportasi tradisional. Sebab, penumpang melihat kecepatan dan biaya murah. Dia berharap adanya aturan dari pemerintah pusat yang membatasi jumlah transportasi online di satu kota/kabupaten disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sebab, aturan mengenai transportasi online dibuat pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan membuat aturan turunan.

“Ini menjadi problem kalau masyarakat menilai pelayanan yang kami berikan kurang maksimal. Tidak beroperasi secara maksimal, waktu tunggu lama, biaya operasional semakin tinggi. Ini antangan bagi kami,” ucap Hari.

Manajer Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans, Sri Sadadmodjo, operasional BST pertama kali ada 2010. Kemudian PT BST mengelola operasional BST pada 2012. Pada 2014, Pemkot ingin agar layanan BST mendekati bus rapit transit (BRT). Kemudian, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menunggu bus di sembarang tempat. Saat itu jumlah penumpang BST sekitar 5.000 orang per hari. Kemudian pada 2016 jumlah penumpang mencapai 8.000-9.000 orang per hari. Namun, pada akhir 2016 muncul transportasi online sehingga jumlah penumpang BST kembali turun.

“Penurunan kami rasakan 2017-2018 puncaknya. Kondisi saat ini penumpang menurun drastis. Apalagi tahun ini ada sistem zonasi sekolah, saya yakin akan mempengaruhi,” ujar Sri Sadadmodjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo, Endah Sitaresmi, mengatakan DPUPR bertugas mengembangkan penataan infrastruktur jalan manusia, kendaraan dan air. Dalam pengembangan sistem trabsportasi di Solo, DPUPR berupaya memeperbaiki jalur yang harus dilalui. Tidak hanya infrastruktur jalan, melainkan juga insfrast jalan air. “Kami menyediakan infrastruktur transportasi. Tidak hanya mobil dan motor tapi ada sepeda dan becak,” kata Endah.

Seorang pengemudi becak, XXX, mengaku tepat sebelum adanya transportasi online di Solo, pengemudi becak mendapatkan teror. Teror yang diterima macam-macam. Ada pengemudi becak yang diguyur air, dipukuli, becaknya digulingkan, dan sebagainya. “Waktu itu ada sampai 18 titik pangkalan yang mana setiap pangkalan paling tidak setiap malam mendapatkan teror,” ucapnya.

Selanjutnya, para pengemudi becak mengadu ke Polresta Solo. Selang beberapa bulan tidak ada teror lagi. Kemudian, setelah ada transportasi online di Solo, komunitas pengemudi becak sudah jarang mendapatkan teror. “Merebaknya transportasi online ini pengemudi becak narik hanya satu kali sehari,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mempersiapkan sistem transportasi perlu mendapatkan dukungan dari variabel lain. Pertama, Solo terkoneksi dengan daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga, pengembangan transportasi di Solo perlu menyentuh enam kabupaten lain di eks Karesidenan Surakarta.

Kedua, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari regulasi dari pemerintah pusat. Misalnya masyarakat mengeluhkan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, justru pemerintah pusat menjadikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai salah satu parameter pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga, kultur masyarakat. Saya survei kecil-kecilan ketika layanan BST bagus, lancar, ber-AC, tapi kebanyakan masyarakat memilih mengunakan kendaraan sendiri karena praktis, bisa kesana kemari tanpa harus nunggu bus,” ungkap Sugeng. (Binti Solikhah)

Pers Alternatif Diharapkan Kawal Kasus PT RUM

SOLO—Pers mahasiswa (persma) di Soloraya dituntut membuat aksi nyata terkait kasus PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo. Pemberitaan pers alternatif dinilai penting untuk mendorong pihak terkait segera menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan.

Seruan itu mengemuka dalam diskusi publik Media dan Isu Lingkungan Hidup yang digelar di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, Rabu (21/3) malam. Diskusi yang dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai elemen ini menghadirkan tiga narasumber yakni Ardan Fathun Niam (Aktivis Sukoharjo Melawan Racun/Samar), Afzal Nur Iman (Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi HMI Solo) dan Adib Muttaqin Asfar (Ketua AJI Solo).

Aktivis HMI Solo, Afzal, menyoroti peran media mainstream yang belum optimal dalam mengawal kasus PT RUM. Menurut Afzal, pers mestinya tidak setengah-setengah dalam membela kepentingan rakyat kaitannya dalam problem pencemaran lingkungan PT RUM. Yang terjadi selama ini, dia menilai sebagian pers konvensional cenderung main aman dan tidak berusaha menguliti kasus lebih mendalam. “Wartawan seakan tak peduli soal konflik. Yang penting mereka bekerja kemudian rampung,” ujarnya.

Dia menilai peran persma menjadi penting di saat pers umum sulit diharapkan karena terbentur beragam persoalan. Menurut Afzal, persma bisa menjadi media alternatif yang menyuarakan kegetiran warga akibat limbah dan bau busuk dari PT RUM. “Jangan takut turun dalam polemik,” kata dia.

Salah satu peserta diskusi yang juga pengelola kanalbaca.com, Bukhori, mempertanyakan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Solo yang tak segera bergerak melihat fenomena PT RUM. Padahal PPMI Solo dianggap berpotensi karena memiliki anggota sekitar 30 lembaga pers mahasiswa (LPM) di Soloraya. Di daerah lain, dia menyebut PPMI langsung bergerak dengan aktivis jika terjadi problem lingkungan hidup. “Kenapa di Solo justru belum ada gerakannya. Saat saya tanya aktivis, ada tidak anggota persma yang mendampingi, mereka bilang tidak ada,” kata Bukhori.
Ketua PPMI Solo, Rizki Hidayat, menampik PPMI berpangku tangan dalam kasus PT RUM. Dia mengatakan kasus PT RUM sudah dibahas dalam forum antarpemimpin umum Persma. PPMI kemudian berinisiatif membikin diskusi yang melibatkan AJI Solo. “Kemarin sempat ada opsi persma ikut turun ke jalan, tapi akhirnya disepakati pembuatan diskusi. Setelah ini juga kami lanjutkan dengan pemberitaan,” ujarnya.

Pihaknya mengakui kesulitan mendapat data dan kajian mendalam untuk disusun sebagai bahan pemberitaan komprehensif. Dia tak ingin PPMI hanya menjadi corong propaganda kelompok tertentu dalam kasus PT RUM. “Kami harus bisa membedakan antara menyuarakan kepentingan kelompok atau kepentingan kemanusiaan.”

Ketua AJI Solo, Adib Muttaqin Asfar, menjelaskan hampir semua media lokal sudah mengawal kasus PT RUM sejak Oktober 2017. Dia tak menampik setiap jurnalis punya sudut pandang sendiri dalam menulis kasus. “Yang jelas jurnalis harus berpihak pada kebenaran. Terkait keberpihakan, lagi-lagi kembali pada hati nurani,” katanya.

Aktivis Sukoharjo Melawan Racun, Ardan, mengatakan operasional PT RUM sudah bermasalah sejak awal. Dia menilai sosialisasi dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pabrik penghasil serat rayon itu tidak transparan. “Warga tahunya itu pabrik tekstil biasa, ternyata produksinya bikin limbah seperti ini. Baunya sudah seperti bau dari septic tank.” (Farida Trisnaningtyas/Chrisna Chanis Cara)

Mengurai Benang Kusut Transportasi Bandara

Transportasi publik menjadi salah satu tulang punggung perkotaan. Tanpa transportasi publik yang memadai, jalanan dipenuhi kendaraan pribadi dan semua berlomba demi kecepatan sendiri. Lebih dari itu, perekonomian bisa tersendat hanya karena tak banyak transportasi yang ramah terhadap para pendatang.

Situasi tersebut sangat mungkin terjadi di Kota Solo tak lama lagi. Solo sebagai salah satu destinasi wisata sudah mendapatkan posisi strategis sebagai penghubung dalam jalur transportasi udara maupun darat. Sayangnya, potensi itu bisa terbuang percuma jika masih ada persaingan usaha yang tidak sehat sehingga masyarakat tak bisa mengakses seluruh moda transportasi di ruang publik.

Kasus insiden tak menyenangkan terhadap penumpang taksi berbasis aplikasi online yang terjadi di Bandara Adi Soemarmo Februari lalu adalah contoh dari tidak bebasnya masyarakat memilih moda transportasi. Idealnya, penumpang bisa memilih transportasi publik jenis apapun dari manapun mereka berada.

Apalagi dalam kasus ini, sang konsumen berada di ruang publik yakni bandara, yang juga merupakan penghubung berbagai moda transportasi. Bisa dibayangkan apa yang dirasakan setiap penumpang setelah tiba di terminal kedatangan bandara, lalu berpotensi mengalami kejadian serupa yang tak menyenangkan.

Jauh sebelum kasus ini muncul, keluhan-keluhan sudah bermunculan terkait tidak banyaknya pilihan transportasi publik yang tersedia di Bandara Adi Soemarmo. Ketika konsumen enggan menggunakan jasa taksi bandara karena merasa terlalu mahal, mereka harus rela berjalan kaki lebih dari 1 km keluar kompleks bandara dengan memikul barang bawaan agar bisa mengakses transportasi lain. Lagi-lagi konsumen yang dirugikan.

Selain menyulitkan konsumen, situasi ini tidak menguntungkan bagi banyak pihak yang berkepentingan dengan pusat-pusat transportasi publik, seperti terminal, stasiun kereta api, dan terutama bandar udara. Jika konsumen merasakan kesulitan yang berulang ketika datang ke bandara, maka citra kota khususnya sektor pariwisatanya bakal dipertaruhkan. Hal ini bisa berdampak panjang bagi rantai industri pariwisata, perhotelan, dan jasa lainnya yang mengandalkan wisatawan.

Pasal 4 Undang-Undang No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas menyebutkan hak dan kewajiban konsumen. Salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Maka memilih moda transportasi publik apapun adalah hak setiap konsumen yang tak boleh dihalangi.

Diskusi ini tidak bermaksud mengulangi perdebatan antara transportasi konvensional maupun yang berbasis aplikasi online. Melalui diskusi ini, kami mengharapkan ada solusi yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki situasi di atas dengan cara elegan dan meminimalisasi gejolak sosial. Setidaknya, ada rekomendasi yang bisa disampaikan kepada para pemangku kebijakan melalui diskusi ini.

Pembicara
Syafii (pengamat transportasi Universitas Sebelas Maret Solo)
Daryono (pemerhati pariwisata, mantan Ketua Assosiation of Indonesian Tours and Travel Agencies/ASITA Solo)
Bambang Ary Wibowo (pemerhati hak konsumen, mantan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK Solo)
I Wayan Ova Arantika (Airport Operation Services and Hospitality Section Head Bandara Adi Soemarmo Boyolali)*
Keterangan: *dalam konfirmasi

Peserta
Masyarakat umum
Komunitas pemerhati transportasi dan pemerhati kota
Stakeholder transportasi di Solo dan sekitarnya
Akademisi (dosen dan mahasiswa)
Jurnalis

Susunan Acara
09.00-09.30 : Registrasi peserta
09.30-09.40 : Pembukaan dari AJI Solo
09.40-10.00 : Penyampaian materi dari Bambang Ary Wibowo
10.00-10.20 : Penyampaian materi dari Syafii
10.20-10.40 : Penyampaian materi dari Daryono
10.40-11.00 : Penyampaian materi dari I Wayan Ova
11.00-11.45 : Diskusi
11.45-12.00 : Penutup