Tag Archives: Aliansi Jurnalis Independen

Catatan Akhir Tahun AJI 2020: ‘Tahun Kelam’ Jurnalis Indonesia

Tulisan ini telah dipublikasikan di laman resmi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat, aji.or.id.
Tahun 2020 akan dikenang sebagai tahun yang khusus dalam sejarah Indonesia, termasuk juga pers. Pandemi yang dimulai sejak Maret 2020 ini membawa dampak besar bagi pers dan jurnalis, yang ditandai dengan penutupan media, dilakukannya upaya efisiensi yang berbuntut pada lahirnya pemutusan hubungan kerja, penundaan dan pemotongan gaji. Semua langkah untuk bertahan dari krisis itu berdampak pada kinerja media, cara kerja jurnalis, dan juga kesejahteraannya.

Di tengah tekanan berat dari sisi ekonomi, ancaman juga datang dari sisi kebebasan. Tahun 2020 menandai babak baru dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Divisi Advokasi AJI Indonesia mencatat ada 84 kasus selama 2020. Ini bukan hanya lebih banyak dari tahun 2019 yang mencatat 53 kasus, tapi menjadi jumlah paling tinggi sejak AJI memonitor kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak lebih dari 10 tahun lalu.

Dari segi jenis kekerasan, yang paling mendominasi adalah intimidasi dan kekerasan fisik. Namun perkembangan yang lebih merisaukan adalah meningkatnya kualitas jenis serangan digital terhadap media. Kekerasan ini juga merupakan dampak ikutan dari pandemi. Sebab, serangan terhadap media secara siber itu terjadi dengan menyasar media dan jurnalis karena pemberitaannya yang memuat semangat kontrol sosial terhadap pemerintah dalam menangani pandemi.

Tahun 2020 juga ditandai dengan pengesahan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, yang disahkan pemerintah dan DPR 5 Oktober lalu. Undang-undang itu dinilai lebih memberi karpet merah untuk investor dan merugikan banyak pihak, termasuk pekerja. Jurnalis menjadi korban kekerasan polisi saat meliput demonstrasi menolak pengesahannya, yang itu berkontribusi besar bagi naiknya jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis pada 2020 ini.

***

Meningkatnya Kasus Kekerasan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis dari 1 Januari – 25 Desember 2020. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sejak AJI melakukan pendataan kekerasan terhadap jurnalis pada 2006. AJI menduga kekerasan terhadap jurnalis di lapangan masih lebih banyak yang belum tercatat karena keterbatasan sumber daya manusia untuk memverifikasi kasus. Ini seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data Divisi Advokasi AJI Indonesia, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Jakarta (17 kasus), disusul Malang (15 kasus), Surabaya (7 kasus), Samarinda (5 kasus), Palu, Gorontalo, Lampung masing-masing 4 kasus. Dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (25 kasus), kekerasan fisik (17 kasus), perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (15 kasus), dan ancaman atau teror 8 kasus. Sedangkan dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 58 kasus, disusul tidak dikenal 9 kasus, dan warga 7 kasus.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7-21 Oktober 2020. Ironisnya, pelaku dari semua peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis ini adalah polisi, institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Dalam kasus yang terjadi di Jakarta, ada enam jurnalis yang juga ditahan di Polda Metro Jaya bersama para pengunjuk rasa, meski dua hari kemudian dibebaskan.

Setidaknya ada dua kasus kekerasan yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, yang dilaporkan ke polisi. Awalnya laporan disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku Utara, 21 Oktober 2020. Pengaduan ditolak karena belum ada rekomendasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Saat ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, juga ditolak dengan alasan mereka hanya menangani yang berhubungan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus kekerasan ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh polisi. Saat terjadi demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK, RUU KUHP pada akhir September 2019 lalu, setidaknya ada 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ada empat kasus dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan 3 kasus di Polda Sulawesi Barat. Sampai sekarang kasusnya belum ada kemajuan.

AJI juga mencatat sejumlah kekerasan terhadap jurnalis dan perusahaan media dilakukan di ranah digital. Kasus terbaru adalah jurnalis Tempo yang mengalami percobaan peretasan pada 24 Desember 2020, usai menulis laporan pembagian bansos. Adapun akun yang akan diretas yaitu email, akun media sosial, dan aplikasi pengirim pesan instan di ponselnya.

Pada 21 Agustus lalu, Tempo.co dan Tirto.id juga mengalami peretasan. Menurut Pemred Tirto.id Sapto Anggoro pelaku meretas akun email editor Tirto.id, lalu masuk ke sistem manajemen konten dan menghapus 7 artikel Tirto.id, termasuk artikel yang kritis tentang klaim obat corona. Pelaku peretasan terhadap Tempo.co berusaha mematikan server meski tidak berhasil. Namun peretas bisa mengubah tampilan website Tempo.co.

Situs Magdelene.co dan Konde.co, dua media yang rutin menyuarakan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, juga mendapat serangan digital. Magdalene.co mendapatkan serangan Ddos (serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan) yang mengakibatkan situs Magdalene down dan tak bisa diakses. Konde.co, sejak tanggal 15 Mei 2020, juga tak bisa lagi mengakses akun Twitter-nya. Konde mendapat informasi adanya pembukaan akun twitternya secara paksa oleh seseorang di Surabaya, Yogyakarta, dan Belanda.

Selain peretasan, AJI juga menyoroti kasus doxing yang terjadi sepanjang 2020. Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas seseorang, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. Ini seperti yang dialami jurnalis cek fakta Liputan6.com. Serangan doxing dilancarkan terkait karya jurnalistik korban yang dipublikasikan pada 10 September 2020. Sehari kemudian pelaku melancarkan serangan, dengan mempubikasikan data-data pribadinya di sejumlah akun media sosial, termasuk Instagram dan Telegram. Foto pribadi Jurnalis Liputan6.com diambil tanpa izin, diubah menjadi animasi, untuk mendeskriditkan korban.

Ika Ningtyas dan Zainal Ishaq, dua jurnalis dan pemeriksa fakta Tempo.co juga mengalami doxing saat menjalankan pekerjaannya. Kasus doxing ini bermula ketika CekFakta Tempo menerbitkan 4 artikel hasil verifikasi terhadap klaim dokter hewan M. Indro Cahyono terkait Covid-19 sejak April-Juli 2020.

Kasus serangan siber juga dialami jurnalis Detik.com. Pemicunya adalah berita soal rencna kunjungan Presiden Jokowi ke Bekasi untuk membuka pusat perbelanjaan, 26 Mei 2020. Rencana Jokowi itu menjadi sorotan luas publik. Rencana Presiden membuka mall di tengah pandemi yang masih menggila, menuai kritik tajam. Jurnalis Detik.com yang menulis berita itu juga menjadi sasaran kemarahan pendukung presiden. Serangan secara digital dilakukan dengan mengekspos identitasnya. Ia juga mendapatkan ancaman pembunuhan dan diteror dengan order makanan fiktif.

Regulasi Baru. Salah satu regulasi yang menjadi sorotan AJI Indonesia adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir.

Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang hendak diubah adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan. Undang Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan setelah mendapat protes dari komunitas pers.

AJI Indonesia juga menyoroti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan yang ditetapkan pada 27 November 2020. Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut yaitu pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, “Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.” Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat 6 dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Substansi aturan ini sama dengan aturan pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV yang harus seizin Ketua Pengadilan Negeri di Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan pada 7 Februari 2020 lalu. Surat Edaran MA tersebut mencantumkan ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar tata tertib menghadiri persidangan. Ketentuan ini kemudian dicabut Mahkamah Agung setelah mendapat protes dari berbagai kalangan. AJI menilai peraturan MA ini akan membatasi hak jurnalis dalam mencari informasi, yang itu diatur dan dilindungi oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentan Pers.

Pemidanaan. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap jurnalis yang layak mendapat sorotan adalah soal pemidanan terhadap jurnalis Banjarhits.com, Diananta Putra Sumedi. Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan Banjarhits.id/Kumparan.com berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta dan merupakan hasil wawancara dengan narasumber dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman.

Sukirman dan PT Jhonlin Agro Raya mengadukan Diananta ke Dewan Pers di Jakarta. Dewan Pers menangani pengaduan itu dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor: 4/PPR-DP/11/2020 yang isinya menyatakan Kumparan dan Diananta bersalah melanggar Kode Etik dan direkomendasikan meminta maaf. Kumparan dan Diananta mematuhi anjuran Dewan Pers tersebut.

Selain dilaporkan ke Dewan Pers, Diananta juga dilaporkan ke polisi. Meski diproses di Dewan Pers, namun polisi tetap memproses kasus itu hingga kasusnya masuk ke pengadilan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang dipimpin Meir Elisabeth menjatuhkan vonis penjara 3 bulan 15 hari kepada jurnalis Diananta Putra Sumedi, 10 Agustus 2020. Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan sesuai pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

AJI berpandangan hakim dalam mengadili kasus ini mengabaikan adanya Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialist dibandingkan dengan Undang Undang ITE, yang di dalamnyamengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Vonis ini menjadi preseden buruk bagi pers karena bisa dipakai oleh siapa saja untuk mempidanakan, dan mengintimidasi, jika terusik oleh pemberitaan media. Tentu saja ini akan berdampak pada tumpulnya fungsi kontrol sosial oleh pers.

Polisi juga semestinya tidak memproses Diananta dengan pasal pidana Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai MoU, sengketa pemberitaan ditangani oleh mekanisme di Dewan Pers. Dalam kasus ini, Dewan Pers sendiri sudah menanganinya dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian, Pendapat dan Rekomendasi. Kumparan dan Diananta sudah memenuhi anjuran Dewan Pers tersebut sebagai bagiann dari penyelesaian sengketa pemberitaan. Dengan perkembangan tersebut sudah sepatutnya kasus pidana Diananta itu tidak diproses lebih lanjut oleh polisi.

Pandemi dan Dampaknya bagi Jurnalis. Situasi sulit akibat pandemi juga melahirkan sejumlah kebijakan media yang tak menguntungkan para pekerjanya. Dengan alasan untuk bertahan dari krsis, sejumlah perusahaan media antara lain melakukan pemutusan hubungan kerja, menunda dan memotong gaji. Langkah-langkah drastis perusahaan media ini menjadi tekanan berat bagi pekerja media.

Bulan Juni 2020 lalu, media siber Kumparan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan dengan proses sosialisasi yang sangat singkat, yaitu sepekan sejak pengumuman PHK disampaikan. Ironisnya, karyawan yang di-PHK hanya mendapatkan pemberitahuan melalui surat elektronik (email). Menurut pantauan AJI Surabaya, awal Agustus 2020 lalu, sejumlah jurnalis dan pekerja media Jawa Pos juga “dipaksa” mengambil opsi pensiun dini. Jika menolak, maka mereka akan di-PHK. Manajemen berdalih melakukan program resizing tersebut sebagai langkah efisiensi karena dampak pandemi terhadap bisnis perusahaan.

Ironisnya, para jurnalis dan pekerja media yang diberhentikan ternyata kemudian dipekerjakan kembali oleh PT Jawa Pos Koran sebagai karyawan berstatus kontrak dengan durasi kerja beragam atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Beberapa pengurus Serikat Pekerja Jawa Pos yang menolak pensiun dini akhirnya di-PHK pada pertengahan Agustus 2020 lalu.

Pada bulan yang sama, di Jakarta, para jurnalis dan pekerja media Jakarta Post juga gundah setelah manajemen perusahaan mengumumkan akan ada PHK besar-besaran karena perusahaan kesulitan pembiayaan. Rencana tersebut sempat ditunda karena perusahaan berkomitmen mencari investor baru. Namun demikian, hingga Oktober situasi tersebut masih menggantung tidak jelas, karyawan masih bertanya-tanya tentang nasib mereka ke depan.

Tanggal 12 Oktober 2020, dalam sebuah pertemuan besar dengan karyawan, manajemen mengumumkan belum ada investor baru yang masuk. Pada kesempatan itu, manajemen kemudian menawarkan paket pengunduran diri secara sukarela dengan kompensasi 1 PMTK, sebuah tawaran yang jauh dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu 2 PMTK.

Tawaran PHK juga disampaikan Tempo kepada karyawannya. Berbeda dengan Jakarta Post yang membuka komunikasi kepada seluruh karyawan, manajemen Tempo menyampaikan surat pemberitahuan PHK kepada 19 karyawan dengan dipanggil satu per satu. Menurut pengakuan beberapa karyawan kriteria pemanggilan tidak jelas.

Dalam pertemuan dengan karyawan yang akan di-PHK, manajemen Tempo menawarkan uang PHK sebesar 1,5 PMTK. Nilai ini masih di bawah ketentuan normatif UU Ketenagakerjaan sebesar 2 PMTK. Seperti di Jawa Pos, beberapa karyawan yang di-PHK ditawari untuk bekerja kembali di Tempo sebagai kontributor dengan status karyawan PKWT.

Akan tetapi, setelah muncul protes dari internal dan desakan dari eksternal, khususnya AJI Indonesia, akhirnya Tempo memberikan uang PHK sebesar 2 PMTK kepada para karyawan yang di-PHK. Patokan normatif 2 PMTK masih dijalankan karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Tempo -yang sedang berjalan- masih memakai ketentuan perundang-undangan lama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut laporan yang masuk ke AJI, sejumlah perusahaan media juga menunda pembayaran gaji serta tunjangan hari raya (THR) karyawan serta memotong gaji karyawan karena krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Penundaan dan pemotongan gaji serta THR masih terus berlangsung seiring belum tuntasnya penanganan pandemi Covid-19.

Dahsyatnya pukulan pandemi tentu dirasakan semua pihak, namun demikian krisis ini tidak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan media untuk bertindak sewenang-wenang kepada karyawannya. AJI mendesak perusahaan media menghentikan kebijakan penundaan gaji, pemotongan gaji, dan PHK sepihak. Kalau pun ada upay adrastis yang akan dilakukan, harus dilakukan sesuai undang-undang.

Berdasarkan hasil survei AJI Indonesia bersama International Federation Journalists (IFJ) pada 27 Oktober-13 November 2020, diketahui bahwa pandemi berdampak serius bagi media. Dari 792 pekerja media yang menjadi responden survey, inilah yang dialami: pengurangan honor (53,9 persen), pemotongan gaji (24,7 persen), PHK (5,9 persen), perumahan karyawan (4,1 persen), dan lainnya.

Selain problem ketenagakerjaan, AJI menerima informasi masih ada sejumlah perusahaan media yang abai melindungi pekerja dari penyebaran Virus Korona, mulai dari pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD), fasilitas testing (PCR atau antigen) deteksi Virus Korona setelah penugasan di kerumunan hingga, penyiapan SOP (Standar Operasional Prosedur) pencegahan ketika pekerja terpapar Covid-19. Dari total 792 pekerja media yang menjadi responden, sebanyak 63,2 persen di antaranya mengaku tidak dibekali alat pelindung diri (APD) dari perusahaan. Hanya 36,8 persen responden yang menyatakan dibekali APD oleh perusahaan saat bekerja di tengah pandemi Covid-19.

Selain APD, pemberian layanan tes Covid-19 baik rapid test maupun swab test (PCR) juga minim. Sebanyak 63,8 persen responden mengaku perusahaannya tidak menyediakan layanan tes Covid-19 dan hanya 23,9 persen yang mengatakan ada layanan tes Covid-19, kemudian 12,4 persen sisanya mengaku tidak tahu menahu.

Jakarta, 28 Desember 2020

Abdul Manan, Ketua Umum
Revolusi Riza, Sekjen AJI
Sasmito Madrin, Ketua Bidang Advokasi
Wawan Abk, Ketua Bidang Ketenagakerjaan
Endah Lismartini, Ketua Bidang Gender, Anak dan kelompok Marjinal

AJI Mengingatkan Tanggung Jawab Perusahaan Media Soal Kasus Covid-19

Hingga penghujung tahun 2020, Virus SARS-Cov-2 atau Virus Corona tipe baru penyebab Covid-19 belum juga berhasil ditundukkan. Secara global, virus ini telah menjangkiti hampir 80 juta manusia dan menewaskan 1,7 juta jiwa. Di Indonesia, jumlah kasus Covid-19 hampir menyentuh angka 700.000 kasus dengan korban meninggal lebih dari 20.000 jiwa.

Pandemi ini tak boleh dianggap sepele, termasuk oleh perusahan media dan para pekerja media yang setiap hari masih melakukan peliputan. Di tengah situasi krisis seperti saat ini, media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang terpercaya dan melakukan literasi publik terkait pandemi.

Dalam melaksanakan tugasnya, para pekerja media sangat rentan tertular virus Corona. Pekerja media juga rawan menularkan virus tersebut ke orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga. Oleh karena itu, perusahaan media wajib memberikan perlindungan ekstra kepada para pekerjanya.

Berdasarkan hasil survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama International Federation Journalists (IFJ) pada 27 Oktober-13 November 2020, dari total 792 pekerja media yang menjadi responden, sebanyak 63,2 persen mengaku tidak dibekali alat pelindung diri (APD) dari perusahaannya. Hanya 36,8 persen responden yang menyatakan dibekali APD.

Riset juga menemukan bahwa masih sedikit media yang memberikan fasilitas rapid test maupun swab test (PCR). Sebanyak 63,8 persen responden mengaku perusahaannya tidak menyediakan layanan tes Covid-19 dan hanya 23,9 persen yang mengatakan ada layanan tes Covid-19.

Namun, yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan penanganannya. Apabila di lingkungan media diketahui ada pekerja media yang positif Covid-19, maka perusahaan media wajib melakukan tindakan segera dan menyampaikan kepada otoritas kesehatan guna kepentingan penelusuran kontak (tracing).

Mengingat tingginya risiko bagi pekerja media dan pentingnya media mengawal upaya penanganan Covid-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyampaikan sikap:

1. Mendesak perusahaan media untuk terbuka dan transparan jika terdapat pekerjanya yang terindikasi positif Covid-19. Selama ini media selalu mendesak pemerintah terbuka dalam menangani pandemi. Sudah seharusnya juga menerapkan prinsip yang sama jika ada kasus Covid-19 yang dialami pekerjanya. Sikap itu antara lain bisa ditunjukkan dengan mengumumkan situsi terkini kepada seluruh pekerjanya dan memberitahu otoritas bidang kesehatan atau Satgas Penanganan Covid.

2. Mendesak perusahan media segera bertindak jika ada pekerjanya yang terindikasi positif Covid-19. Pekerja yang positif hendaknya segera diusahakan untuk mendapatkan perawatan. Bagi yang diketahui punya kontak erat, diminta melakukan isolasi mandiri. Tindakan segera ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja lainnya, keluarganya, narasumbernya, dan publik yang kemungkinan melakukan kontak dengan para pekerja media. Perusahaan media perlu ingat bahwa kesehatan adalah salah satu hak pekerja yang itu diatur dalam pasal 35 dan 86 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Perusahaan media wajib menyediakan alat Pelindung diri (APD) dan fasilitas tes Covid-19 (PCR atau antigen) bagi jurnalis maupun pekerja media yang masih turun ke lapangan melakukan peliputan.

4. Demi keselamatan jurnalis dan pekerja media, perusahaan media perlu memperhatikan keamanan dari acara-acara yang akan diliput jurnalis. Untuk saat ini, cukup bijak jika perusahaan media tidak menugaskan jurnalis ke acara yang dihadiri orang banyak dan tidak memungkinkan untuk jaga jarak minimal 1,5 meter.

5. Untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan perusahaan, perlu ada disinfeksi secara rutin dan sesuai standar kesehatan di lingkungan kerja masing-masing.

6. Perusahaan media perlu memiliki protokol kesehatan dan membuat panduan peliputan yang aman untuk menjaga keselamatan para jurnalis dan pekerja media. Protokol tersebut mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanganan jika jurnalis terinfeksi Covid-19. Selain memiliki protokol dan panduan peliputan, yang tak kalah penting adalah menerapkannya secara konsisten.

Jakarta, 25 Desember 2020

Ketua Umum AJI, Abdul Manan
Koordinator Bidang Ketenagakerjaan AJI, Wawan Abk

Ketua AJI: Masuk Tahun Politik, Jurnalis Harus Kembali Pada Kebenaran

Kredit: CNN Indonesia

Dialog tentang netralitas dan independensi jurnalis menghadapi tekanan dan godaan di tahun politik 2018 – 2019 di CNN Indonesia, Minggu (10/2/2018) pukul 20.00 WIB. Dialog menghadirkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan anggota Komisi I DPR Arief Suditomo.

Klarifikasi AJI soal “Berita Puisi Esai”

Kantor berita Antara membuat berita berjudul “AJI: Puisi esai tonggak baru sastra Indonesia”, dengan logo AJI sebagai ilustrasi fotonya, pada 30 Januari 2018. Berita itu memicu banyak pertanyaan kepada pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal apakah memang ada pernyataan seperti itu.

Kami memastikan bahwa AJI tidak pernah membuat pernyataan sikap yang berhubungan dengan perdebatan publik soal “puisi esai’. Kami merasa tak ada kebutuhan membuat pernyataan soal itu. Sebagai organisasi jurnalis, AJI memiliki fokus pada tiga tema besar: kebebasan pers dan berekspresi; profesionalisme jurnalis; dan kesejahteraan pekerja media.

Kalau melihat isi beritanya, soal puisi esai itu adalah pernyataan pribadi Satrio Arismunandar. Dia memang salah satu deklarator AJI, tapi pernyataannya tak bisa disebut sebagai sikap AJI. Karena itu AJI menilai judul berita itu tidak akurat karena menjadikan sikap pribadi Satrio dianggap sebagai sikap organisasi. Pemakaian foto AJI juga tak relevan karena pandangan itu bukan sikap organisasi.

Sebagai organisasi jurnalis, kami akan menggunakan mekanisme yang tersedia dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyikapi berita yang tidak akurat seperti itu. Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menegaskan, “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”

Selain itu kami juga mengimbau kepada publik untuk bijak dan lebih cerdas mengkonsumsi media. Untuk memahami apa susbstansi berita, bacalah isinya, jangan hanya judulnya. Membaca isi, selain judul berita, sama pentingnya agar kita memahami substansi beritanya dan tidak terkecoh oleh judul yang bisa saja tidak akurat.

Jika ada informasi lebih lanjut yang ingin ditanyakan, silakan kontak:
Ketua Umum AJI, Abdul Manan 0818-948-316
Sekjen AJI, Revolusi Riza 0813-3089-0467

RESOLUSI KONGRES VIII AJI

”Meskipun Melelahkan, AJI Menolak Tunduk”

Pengantar

Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-8 di Makassar, 1-3 Desember 2011, telah menetapkan Eko Maryadi (Item) sebagai Ketua AJI dan Suwarjono (Jono) sebagai Sekjen AJI, periode 2011-2014. Pada hari HAM Sedunia 10 Desember 2011, AJI mengeluarkan 15 poin resolusi hasil dari Kongres AJI terbaru.

RESOLUSI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memandang perjuangan kebebasan dan kesejahteraan pers merupakan perjuangan yang paling melelahkan di antara berbagai perjuangan untuk mengatasi berbagai persoalan pers di Indonesia selama 13 tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) seharusnya menjadi tolok ukur pertama aturan hukum yang berkaitan dengan upaya merawat kebebasan pers. Namun dalam praktiknya UU ini belum menjadi satu-satunya produk hukum yang menentukan dinamika kehidupan pers pada pascareformasi. Ancaman UU hingga kekerasan jurnalis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), misalnya, terdapat sekitar 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang kerahasiaan, rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, dan rahasia dagang. Dalam UU Perbankan, UU Rahasia Dagang, UU Kearsipan, UU Keterbukaan Informasi Publik(KIP), serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara umum juga memberlakukan larangan penyebarluasan berbagai informasi rahasia kepada publik.

AJI melihat begitu banyak upaya yang secara disadari dan disengaja maupun tidak ingin menggerogoti UU Pers. Gejalanya terlihat pada berbagai pihak yang bermasalah dengan pers—pejabat, pengusaha hitam, pelaku pelanggaran HAM, preman, atau pengacara—tak segan-segan menggunakan aksi kekerasan atau premanisme yang ditujukan terhadap jurnalis, sebagaimana terjadi pada kasus pembunuhan jurnalis di Bali (Denpasar), di Maluku (Tual), di Papua dan berbagai daerah laindi Indonesia.

Situasi menjadi semakin problematis manakala para penegak hukum juga mengabaikan UU Pers sebagai pedoman penyelesaian sengketa pemberitaan mediamassa meskipun Mahkamah Agung (MA) sudah berkomitmen bahwa para hakim harus merujuk UU Pers dalam memutuskan perkarapemberitaan pers.

Selain kebebasan pers, AJI juga memandang bahwa kebebasan berekspresi juga semakin terancam selama beberapa tahun terakhir. Ancaman-ancaman yang muncul berupa sensor dan tekanan melalui berbagai cara, di antaranya melalui aturan hukum yang mulai diterapkan oleh aparat hukum, terutama menyangkut kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dalam karya jurnalistik maupun citizen journalism.

AJI berkewajiban untuk menyerukan agar penyelenggara negara memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresi. AJI akan tetap mengkampayekan dan menyerukan agar masyarakat menghormati dan menghargai kebebasan berekspresi dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat.

Tegakkan independensi media dan jurnalis

Tahun 2014 merupakan tahun politik karena berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil rakyat. Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya banyak pihak yang mencoba mempengaruhi dan menguasai media untuk kepentingan Pemilu 2014. Fenomena seperti itu muncul di layar televisi yang dimiliki tokoh politik sekaligus pemilik media. Aroma intervensi kepentingan politik bukan hanya terjadi di ranah frekuensi publik dan media cetak, melainkan juga mulai merambah ke media online.

AJI menyerukan agar media massa, terutama jurnalis tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu. Sesuai khitahnya, media massa harus menjaga independensi dan profesionalismenya dalam memberitakan proses politik dengan merujuk pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. AJI mengingatkan pemilik media agar menghormati prinsip-prinsip independensi media dan profesionalisme jurnalis.

Sementara itu, untuk mendorong peningkatan kapasitas anggota, AJI siap memberikan pelatihan dan sertifikasi jurnalis yang dilakukan oleh perusahaan maupun AJI secara gratis. AJI mendorong adanya kompetensi perusahaan media sebagai salah satu cara untuk mendorong perusaaan media yang sehat.

Soal monopoli dan konglomerasi media

AJI juga mencemaskan gejala konglomerasi dan monopoli kepemilikan media yang berafiliasi dengan kepentingan politik di tengah makin berkembangnya industri media. AJI dengan sadar memilih posisi tegas untuk meminta pemilik media atau pemilik modal agar tidak melakukan intervensi ke ruang redaksi.

Sementara kepada pemerintah, AJI mengimbau agar setiap aparatur pemerintah menjalankan semua regulasi yang berkaitan dengan perusahaan media. Tujuannya tidak lain agar tidak terjadi praktik monopoli dalam pemilikan media yang berimplikasi pada terjadinya monopoli informasi dan pemberitaan, terutama dalam hal penggunaan frekuensi publik.

Tolak APBN/APBD bagi wartawan

AJI melihat fakta tentang masih banyaknya lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembinaan wartawan atau organisasi pers. Sejak dulu AJI menentang praktik semacam itu, karena hal itu akan mempengaruhi independensi jurnalis di hadapan birokrasi.

Karena itu AJI meminta (aparatus) pemerintah daerah di Indonesia agar mengalokasikan dana-dana negara seperti APBN/APBD hanya untuk kepentingan publik yang lebih luas. Imbauan ini perlu ditegaskan untuk menjaga kebebasan pers yang bermartabat dan independensi jurnalis pada saat bersamaan. AJI meyakini bahwa media yang bebas dan independen akan membawa manfaat yang besar untuk mengawal proses demokrasi bersama-sama lembaga negara yang peduli terhadap pentingnya merawat kebebasan informasi.

Tanpa bermaksud jemawa AJI merasa perlu berada di baris terdepan untuk mendorong pemerintah dalam membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pers, dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka menegakkan good governance dan menghormati profesionalisme jurnalis.

Pembelaan bagi freelancer, kontributor, dan koresponden

Munculnya media massa baru, baik cetak, televisi, radio maupun cyber, baik yang bersakala nasional maupun lokal patut diapresiasi. Namun pada sisi lain AJI masih menemukan gejala yang tidak sehat kaerna derasnya pertambahan jumlah media tidak diimbangi oleh semakin banyaknya perusahaan media yang memberikan kesejahteraan atau upah yang layak kepada para pekerjaanya, terutama para jurnalis yang berstatus karyawan tetapmaupun jurnalis yang berstatus koresponden, kontributor, stringer dan freelancer.

Terhadap persoalan ini AJI meminta pemilik media untuk tidak mempekerjakan jurnalis tanpa status yang jelas. Sedangkan kepada kalangan koresponden/freelancer AJI meminta untuk tidak mempekerjakan stringer atau orang lain yang melakukan kerja jurnalistik, apalagi mereka bukan jurnalis. AJI juga meminta perusahaan media untuk tidak bersikap tutup mata terhadap adanya praktik yang tidak manusiawi ini.

Berkenaan dengan kondisi buruk yang dialami jurnalis yang berstatus tidak tetap itu, AJI merasa perlu mendorong agar para pemilik atau pengusaha media segara memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya dengan memperhatikan kebutuhan upah layak. Karena, kesejahteraan jurnalis akan berimplikasi pada hasil karyamereka dan berkaitan erat dengan profesionalisme dan independensi pers.

Dalam mendesain program penguatan kesejahteraan koresponden atau freelencer AJI merasa perlu berada di garda terdepan dalam mengkampanyekan basic salary kepada perusahaan media. AJI mengusulkan agar jurnalis memperoleh upah paling tidak 50 persen diatas nilai upah minimum provinsi selain harga nilai berita yang ditentukan secara proposional atau sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam hal ini AJI Kota di seluruh Indonesia diwajibkan bersikap aktif dalam perumusan upah di Dewan Pengupahan.

AJI juga merasa perlu berada pada barisan terdepan dalam melakukan desakan kepada perusahaan media untuk memberikan asuransi dasar serta kontrak kerja yang saling menguntungkan antara koresponden dan perusahaan media. Sementara itu berkaitan dengan masalah konflik dan kekerasan yang kembali menghangat di Papua juga di daerah lain yang kerap dilanda konflik, AJI merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap.

1. Mendesak semua pejabat, tokoh publik, pengusaha,kalangan profesional dan praktisi serta masyarakat luas untuk ikut menjaga dan menjamin berjalannya kebebasan pers dengan tidak mengedepankan aksi kekerasan atau premanisme terhadap jurnalis dan lembaga media massa dalam memberikan respon terhadap pemberitaan media massa.

2. Mendesak agar para penegak hukum segera menggunakan UU Pers sebagai pedoman penyelesaian sengketa pemberitaan mediadan mematuhi seruan Mahkamah Agung (MA) agar para hakim merujuk UU Pers dalam memutusakan perkarapemberitaan pers.

3. Mendesak pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresi sekaligus segera menghentikanberbagai aksi yang mengancam kebebasan berekspresi berupa sensor dan berbagai tekananmelalui aturan hukum yang diterapkan oleh aparat hukum, terutama menyangkut kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama dalam karya jurnalistik dan citizen journalism.

4. Menyerukan agar penyelenggara negara memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresidengan ikut mengkampayekan dan menyerukan kepada masyarakat untuk menghormati dan menghargai kebebasan berekspresi dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi perbedaan pendapat.

5. Menyerukan agar menjelang Pemilihan Umum Tahun 2014, alih-alih menjadi alat kepentingan politik tertentu, jurnalis beserta perusahaan dan pemilik media untuk selalu menjaga independensi dan profesionalme pers dalam memberitakan proses politik dengan merujuk kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

6. Mendorong AJI Kota untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi jurnalis yang dilakukan secara gratis baik oleh perusahaan maupun AJI.

7. Mendorong adanya kompetensi perusahaan media sebagai salah satu cara mendorong hadirnya perusahaan media yang sehat.

8. Terhadap gejala konglomerasi dan monopoli kepemilikan media yang berafiliasi dengan kepentingan politik di tengah makin berkembangnya industri mediaAJI meminta dengan tegas kepada pemilik media atau pemilik modal agar tidak melakukan intervensi ke ruang redaksi.

9. Mengimbau setiap aparatus pemerintah untuk mematuhi dan menjalankan semua regulasi yang berkaitan dengan perusahaan mediaagar tidak terjadipraktik monopoli dalam pemilikan media yang berimplikasi pada terjadinya monopoli informasi dan pemberitaan, terutama dalam hal penggunaan frekuensi publik.

10. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk pembinaan jurnalis atau organisasi perskarena praktik semacam itu akan mempengaruhi independensi jurnalis di hadapan birokrasi. Mengimbau semua (aparatus) pemerintah agar mengalokasikan dana-dana APBN dan APBD untuk kepentingan yang jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan publik.

11. Mendorong pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pers, terkait perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka menegakkan good governance dan menghormati profesionalisme jurnalis.

12. Meminta pemilik atau perusahaan media untuk tidak mempekerjakan jurnalis tanpa status yang jelasdan tidak bersikap tutup mata terhadap praktik yang tidak manusiawi terhadap pekerja media seperti mempekerjakan orang untuk melakukan kerja jurnalistik tanpa status yang jelas dan upah yang layak. Pemilik atau pengusaha media harus segera memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya karena kesejahteraan jurnalis akan berimplikasi pada hasil karya mereka dan berkaitan erat dengan profesionalisme dan independensi pers.

13. Mendorong AJI Kota untuk terus mengampanyekan basic salary kepada perusahaan media agar jurnalis memperoleh upah paling tidak 50 persen diatas nilai upah minimum provinsi selain harga nilai berita yang ditentukan secara proposional sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sekaligus melakukan desakanagar perusahaan media memberikan asuransi dasar serta kontrak kerja yang saling menguntungkan.

14. Mendesak negara menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua, termasuk kekerasan terhadap jurnalis di Papua dan di luar Papua yang melakukan peliputan di bumi Papua,sekaligus mendesak pemerintah untukmembuka akses informasi seluas-luasnya bagi setiap jurnalis yang melakukan peliputan di Papua; menjamin kebebasan pers; dan mengusut serta mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Papua.

15. Menjadikan Deklarasi Sirnagalih sebagai roh AJI dalam memperjuangkan independensi, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis.

Makassar, 3 Desember 2011

Ketua Komisi: Ruslan Sangadji/Alwan Ridha Ramdani

Sekretaris Komisi: Abdi Purnomo

Perumus Naskah:

Alwan Ridha Ramdani

Abdi Purnomo

Rochimawati

Sekretariat AJI Indonesia

Jl. Kembang Raya No. 6

Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

Indonesia

Phone (62-21) 315 1214

Fax (62-21) 315 1261

website : www.ajiindonesia.org