Tag Archives: AJI

AJI Jakarta: Aksi FPI di Kantor Tempo Mengancam Kebebasan Pers

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam unjuk rasa intimidatif yang digelar oleh massa Front Pembela Islam (FPI) di Kantor Tempo di Jalan Palmerah 8 Jakarta Selatan, Jumat 16 Maret 2018. Seharusnya keberatan massa FPI terhadap karikatur yang dimuat Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 itu disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers. 

“Aksi massa FPI di depan kantor media massa merupakan bentuk intimidasi, tekanan, dan mengancam kebebasan pers. Aksi ini bisa menciptakan efek ketakutan di kalangan jurnalis dan media untuk bersikap kritis dan independen. Hari ini yang didemo Tempo, bukan tidak mungkin media lain juga akan didemo lain waktu ketika memproduksi karya jurnalistik yang kritis terhadap kelompok masyarakat,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dalam siaran pers, Jumat 16 Maret 2018.

Kartun Tempo menggambarkan seorang laki-laki berjubah putih sedang duduk di depan seorang perempuan. FPI menafsirkan laki-laki yang “tak jadi pulang” tersebut sebagai pemimpin FPI Rizieq Shihab, yang tersangkut masalah hukum dan kini masih di Arab Saudi. Menurut AJI Jakarta, pemuatan kartun tersebut dilindungi UU Pers. “Itu bukan perbuatan kriminal,” kata Nurhasim.

AJI Jakarta menyatakan unjuk rasa tersebut mencerminkan FPI tidak memahami Undang-Undang Pers. Pengerahan massa untuk memaksa media mengakui kesalahan karya jurnalistik adalah sikap yang anti demokrasi dan anti kebebasan pers. “Yang berhak menghakimi apakah karya jurnalistik itu melanggar kode etik atau tidak itu Dewan Pers, bukan pihak lain,” ujar Nurhasim.

AJI menyatakan Tempo telah menjalankan fungsi pers dengan benar sebagai alat kontrol sosial (Pasal 4 UU Pers), mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tempo, menurut AJI, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati kebhinekaan (Pasal 6). 

Karena itu, Koordinator Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung mengatakan aksi-aksi unjuk rasa yang bertujuan mengintimidasi media massa seharusnya tidak dilakukan lagi oleh kelompok masyarakat di masa depan. “Bila ada sengketa pers, pilih jalur yang diatur Undang-Undang Pers, bikin hak jawab, hak koreksi, atau adukan ke Dewan Pers,” kata Erick. Media juga wajib memuat segera hak jawab dan koreksi yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan. 

Jakarta, 16 Maret 2018

Kontak:

Ahmad Nurhasim, Ketua AJI Jakarta

Erick Tanjung, Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta

AJI Solo: Upah Layak Jurnalis Soloraya 2012 Rp3,267 Juta

Upah Layak Minimum untuk Jurnalis
Hasil Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo
di Wilayah Soloraya Tahun 2012

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada akhir 2011 menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang berlaku tahun 2012. Pada 2011 upah minimum Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada akhir 2010 senilai Rp675.000. Upah minimum kabupaten/kota tahun 2012 di wilayah Soloraya adalah Kabupaten Boyolali Rp 836.000, Kota Solo Rp864.450, Kabupaten Sukoharjo Rp843.000, Kabupaten Sragen Rp810.000, Kabupaten Karanganyar Rp846.000, Kabupaten Wonogiri Rp775.000 dan Kabupaten Klaten Rp812.000.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo berpandangan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tidak layak jika diterapkan kepada para jurnalis. Ada kebutuhan khusus yang bersifat mutlak bagi kalangan jurnalis yang tak tercakup dalam upah minimum dengan indikator yang digunakan dalam penentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.
Berdasarkan survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, berdasarkan kebutuhan hidup layak minimum jurnalis di wilayah Soloraya, upah layak minimum untuk jurnalis di wilayah Soloraya adalah sebagai berikut:
Makanan dan minuman Rp1.360.000
Perumahan dan fasilitas Rp200.000
Sandang Rp760.000
Aneka kebutuhan lain Rp650.000
Tabungan 10% dari total upah Rp297.000
Total Rp3. 267.000

Survei dilakukan pada Maret-Pertengahan April 2012. Model survei dengan cara dua arah, yakni jurnalis di wilayah Soloraya yang menjadi sampel mengisi formulir kebutuhan hidup layak (minimum) mereka selama sebulan yang kemudian dicek silang dengan daftar harga riil di pasaran. Hasil upah layak jurnalis di wilayah Soloraya senilai Rp3.267.000 itu adalah upah layak untuk jurnalis yang baru memasuki masa kerja tahun pertama dan berstatus single.
Mengapa Harus Ada Upah Layak Minimum Jurnalis?
1. Banyak perusahaan media menggaji rendah (bahkan sewenang-wenang) jurnalisnya (survei AJI di 16 kota pada 2011: masih ada wartawan yang digaji di bawah Rp400.000 per bulan). Gaji rendah sering jadi alasan pembenar sebagian wartawan untuk menerima amplop, main proyek, atau jadi makelar kasus (korupsi dan kolusi). Akibatnya, citra wartawan terpuruk, independensi tergadaikan, fungsi kontrol pers pun tidak jalan. Gaji rendah akan mempersulit jurnalis dalam meningkatkan kompetensi dirinya –> profesionalisme jurnalis rendah.
2. Gaji rendah membuat etos kerja rendah: jurnalis tak memaksimalkan potensi dan kemampuannya dalam menghasilkan karya terbaik . Karya investigatif makin jarang, jurnalisme ludah makin marak, publik pun tak mendapatkan informasi yang bermutu.
3. Jurnalis bekerja mewakili kepentingan publik di wilayah kerja yang penuh godaan dan risiko. Gaji rendah akan memunculkan produk pers tak bermutu yang mengakibatkan media kehilangan kepercayaan publik dan akibat lanjutannya adalah perusahaan media bangkrut.
Bagaimana Upah Layak Minimum Dirumuskan?
1. Survei kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis yang masih single di wilayah Soloraya.
2. Survei harga kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis di wilayah Soloraya.
Komponen Upah Layak Minimum:
1. Makanan dan minuman

2. Perumahan dan fasilitas
3. Sandang
4. Kesehatan dan estetika
5. Aneka kebutuhan
Di Luar Upah Layak Minimum Hak Lain yang Bisa Didapatkan Jurnalis adalah:
1. Cuti: Cuti hari libur resmi, cuti tahunan, cuti besar, cuti haid, cuti hamil, cuti sakit, cuti di luar tanggungan.
2. Tunjangan: Tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, tunjangan keahlian, premi hadir, premi target produksi, tunjangan hari raya, bonus.
3. Kesehatan dan asuransi: Asuransi kesehatan, asuransi hari tua, perawatan kesehatan, biaya bersalin, pembelian kacamata, check up, asuransi kecelakaan
4. Kesejahteraan, fasilitas makan: Ekstra fooding, sumbangan pernikahan, sumbangan kematian, sumbangan kelahiran, sumbangan bencana alam, sumbangan pendidikan bagi anak pekerja, fasilitas pinjaman uang, koperasi, rekreasi dan hiburan, olahraga dan kesehatan, kesenian, penghargan masa kerja, balai pertemuan dan perpustakaan, fasilitas transportasi tempat penitipan anak.

Catatan: Semua tunjangan ini bersifat ideal, tapi umumnya baru bisa didapatkan jika serikat pekerja media mampu membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan pihak manajemen.

Bagaimana Jika Keuangan Perusahaan Belum Sehat?
1. Transparansi: manajemen harus terbuka kepada karyawan soal kondisi riil keuangan perusahaan .
2. Membangun solidaritas dan rasa keadilan secara internal (ciptakan struktur gaji yang fair, persempit gap gaji terendah dan tertinggi)
3. Negosiasikan/diskusikan segala keputusan penting perusahaan dengan karyawan (lewat serikat pekerja) agar muncul sense of belonging di antara sesama karyawan.
Siapa yang Harus Mendukung Kampanye Upah Layak Jurnalis
1. Setiap individu jurnalis.
2. Serikat pekerja masing media.
3. Asosiasi jurnalis seperti AJI.
4. Perusahaan media yang ingin punya jurnalis yang profesional .
5. Semua pihak yang selama ini jadi korban wartawan amplop.
6. Publik yang memimpikan kehadiran jurnalis profesional .

Workshop Jurnalis Perempuan Lahirkan Rekomendasi Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan

Gambar

Workshop Jurnalis Perempuan yang digelar AJI di Solo, pertengahan April lalu melahirkan 14 rekomendasi Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan. Berikut 14 rekomendasi itu:

Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan

1. Perusahaaan media dilarang menugaskan jurnalis perempuan hamil dalam kondisi hamil yang menurut keterangan dokter membahayakan kesehatan dan keselamatan diri maupun kandungannya, jika bekerja antara pukul 23.00-07.00.

2. Perusahaan media yang menugaskan wanita antara pukul 23.00-07.00, wajib:

  • Member makanan dan minuman bergizi
  • Menjaga keamanan dan kesusilaan di tempat bekerja
  • Wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi jurnalis perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara jam 23.00-05.00

3. Jurnalis perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada perusahaan media, tidak wajib bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid.

4. Jurnalis perempuan berhak cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter dan/atau bidan.

5. Jurnalis perempuan yang mengalami keguguran berhak cuti 1,5 bulan dengan surat keterangan dokter dan/atau bidan.

6. Jurnalis perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

7. Perusahaan media wajib menjaga keamanan dan kesusilaan jurnalis perempuan dengan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja perempuan dan laki-laki.

8. Memberikan ruang menyusui di perusahaan media.

9. Menyediakan tempat penitipan anak di kantor media.

10. Memberikan jaminan kesehatan kepada setiap jurnalis dan keluarganya seperti pelayanan medis, rawat jalan, rawat inap di rumah sakit.

11. Memberikan jaminan biaya persalinan bagi jurnalis perempuan.

12. Memberikan jaminan asuransi keselamatan kerja bagi perempuan.

13. Memberikan cuti sesuai UU Ketenagakerjaan.

14. Tidak melakukan PHK terhdap jurnalis perempuan dalam kondisi hamil, melahirkan dan menyusui.

Diprakasai oleh Peserta Workshop Jurnalis Perempuan Kini dan Penggambarn Perempuan di Media Massa di Solo, 14 April 2012

 

 

RESOLUSI KONGRES VIII AJI

”Meskipun Melelahkan, AJI Menolak Tunduk”

Pengantar

Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke-8 di Makassar, 1-3 Desember 2011, telah menetapkan Eko Maryadi (Item) sebagai Ketua AJI dan Suwarjono (Jono) sebagai Sekjen AJI, periode 2011-2014. Pada hari HAM Sedunia 10 Desember 2011, AJI mengeluarkan 15 poin resolusi hasil dari Kongres AJI terbaru.

RESOLUSI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memandang perjuangan kebebasan dan kesejahteraan pers merupakan perjuangan yang paling melelahkan di antara berbagai perjuangan untuk mengatasi berbagai persoalan pers di Indonesia selama 13 tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) seharusnya menjadi tolok ukur pertama aturan hukum yang berkaitan dengan upaya merawat kebebasan pers. Namun dalam praktiknya UU ini belum menjadi satu-satunya produk hukum yang menentukan dinamika kehidupan pers pada pascareformasi. Ancaman UU hingga kekerasan jurnalis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), misalnya, terdapat sekitar 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang kerahasiaan, rahasia jabatan, rahasia pertahanan negara, dan rahasia dagang. Dalam UU Perbankan, UU Rahasia Dagang, UU Kearsipan, UU Keterbukaan Informasi Publik(KIP), serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara umum juga memberlakukan larangan penyebarluasan berbagai informasi rahasia kepada publik.

AJI melihat begitu banyak upaya yang secara disadari dan disengaja maupun tidak ingin menggerogoti UU Pers. Gejalanya terlihat pada berbagai pihak yang bermasalah dengan pers—pejabat, pengusaha hitam, pelaku pelanggaran HAM, preman, atau pengacara—tak segan-segan menggunakan aksi kekerasan atau premanisme yang ditujukan terhadap jurnalis, sebagaimana terjadi pada kasus pembunuhan jurnalis di Bali (Denpasar), di Maluku (Tual), di Papua dan berbagai daerah laindi Indonesia.

Situasi menjadi semakin problematis manakala para penegak hukum juga mengabaikan UU Pers sebagai pedoman penyelesaian sengketa pemberitaan mediamassa meskipun Mahkamah Agung (MA) sudah berkomitmen bahwa para hakim harus merujuk UU Pers dalam memutuskan perkarapemberitaan pers.

Selain kebebasan pers, AJI juga memandang bahwa kebebasan berekspresi juga semakin terancam selama beberapa tahun terakhir. Ancaman-ancaman yang muncul berupa sensor dan tekanan melalui berbagai cara, di antaranya melalui aturan hukum yang mulai diterapkan oleh aparat hukum, terutama menyangkut kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dalam karya jurnalistik maupun citizen journalism.

AJI berkewajiban untuk menyerukan agar penyelenggara negara memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresi. AJI akan tetap mengkampayekan dan menyerukan agar masyarakat menghormati dan menghargai kebebasan berekspresi dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat.

Tegakkan independensi media dan jurnalis

Tahun 2014 merupakan tahun politik karena berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil rakyat. Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya banyak pihak yang mencoba mempengaruhi dan menguasai media untuk kepentingan Pemilu 2014. Fenomena seperti itu muncul di layar televisi yang dimiliki tokoh politik sekaligus pemilik media. Aroma intervensi kepentingan politik bukan hanya terjadi di ranah frekuensi publik dan media cetak, melainkan juga mulai merambah ke media online.

AJI menyerukan agar media massa, terutama jurnalis tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu. Sesuai khitahnya, media massa harus menjaga independensi dan profesionalismenya dalam memberitakan proses politik dengan merujuk pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. AJI mengingatkan pemilik media agar menghormati prinsip-prinsip independensi media dan profesionalisme jurnalis.

Sementara itu, untuk mendorong peningkatan kapasitas anggota, AJI siap memberikan pelatihan dan sertifikasi jurnalis yang dilakukan oleh perusahaan maupun AJI secara gratis. AJI mendorong adanya kompetensi perusahaan media sebagai salah satu cara untuk mendorong perusaaan media yang sehat.

Soal monopoli dan konglomerasi media

AJI juga mencemaskan gejala konglomerasi dan monopoli kepemilikan media yang berafiliasi dengan kepentingan politik di tengah makin berkembangnya industri media. AJI dengan sadar memilih posisi tegas untuk meminta pemilik media atau pemilik modal agar tidak melakukan intervensi ke ruang redaksi.

Sementara kepada pemerintah, AJI mengimbau agar setiap aparatur pemerintah menjalankan semua regulasi yang berkaitan dengan perusahaan media. Tujuannya tidak lain agar tidak terjadi praktik monopoli dalam pemilikan media yang berimplikasi pada terjadinya monopoli informasi dan pemberitaan, terutama dalam hal penggunaan frekuensi publik.

Tolak APBN/APBD bagi wartawan

AJI melihat fakta tentang masih banyaknya lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembinaan wartawan atau organisasi pers. Sejak dulu AJI menentang praktik semacam itu, karena hal itu akan mempengaruhi independensi jurnalis di hadapan birokrasi.

Karena itu AJI meminta (aparatus) pemerintah daerah di Indonesia agar mengalokasikan dana-dana negara seperti APBN/APBD hanya untuk kepentingan publik yang lebih luas. Imbauan ini perlu ditegaskan untuk menjaga kebebasan pers yang bermartabat dan independensi jurnalis pada saat bersamaan. AJI meyakini bahwa media yang bebas dan independen akan membawa manfaat yang besar untuk mengawal proses demokrasi bersama-sama lembaga negara yang peduli terhadap pentingnya merawat kebebasan informasi.

Tanpa bermaksud jemawa AJI merasa perlu berada di baris terdepan untuk mendorong pemerintah dalam membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pers, dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka menegakkan good governance dan menghormati profesionalisme jurnalis.

Pembelaan bagi freelancer, kontributor, dan koresponden

Munculnya media massa baru, baik cetak, televisi, radio maupun cyber, baik yang bersakala nasional maupun lokal patut diapresiasi. Namun pada sisi lain AJI masih menemukan gejala yang tidak sehat kaerna derasnya pertambahan jumlah media tidak diimbangi oleh semakin banyaknya perusahaan media yang memberikan kesejahteraan atau upah yang layak kepada para pekerjaanya, terutama para jurnalis yang berstatus karyawan tetapmaupun jurnalis yang berstatus koresponden, kontributor, stringer dan freelancer.

Terhadap persoalan ini AJI meminta pemilik media untuk tidak mempekerjakan jurnalis tanpa status yang jelas. Sedangkan kepada kalangan koresponden/freelancer AJI meminta untuk tidak mempekerjakan stringer atau orang lain yang melakukan kerja jurnalistik, apalagi mereka bukan jurnalis. AJI juga meminta perusahaan media untuk tidak bersikap tutup mata terhadap adanya praktik yang tidak manusiawi ini.

Berkenaan dengan kondisi buruk yang dialami jurnalis yang berstatus tidak tetap itu, AJI merasa perlu mendorong agar para pemilik atau pengusaha media segara memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya dengan memperhatikan kebutuhan upah layak. Karena, kesejahteraan jurnalis akan berimplikasi pada hasil karyamereka dan berkaitan erat dengan profesionalisme dan independensi pers.

Dalam mendesain program penguatan kesejahteraan koresponden atau freelencer AJI merasa perlu berada di garda terdepan dalam mengkampanyekan basic salary kepada perusahaan media. AJI mengusulkan agar jurnalis memperoleh upah paling tidak 50 persen diatas nilai upah minimum provinsi selain harga nilai berita yang ditentukan secara proposional atau sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam hal ini AJI Kota di seluruh Indonesia diwajibkan bersikap aktif dalam perumusan upah di Dewan Pengupahan.

AJI juga merasa perlu berada pada barisan terdepan dalam melakukan desakan kepada perusahaan media untuk memberikan asuransi dasar serta kontrak kerja yang saling menguntungkan antara koresponden dan perusahaan media. Sementara itu berkaitan dengan masalah konflik dan kekerasan yang kembali menghangat di Papua juga di daerah lain yang kerap dilanda konflik, AJI merasa perlu menyampaikan pernyataan sikap.

1. Mendesak semua pejabat, tokoh publik, pengusaha,kalangan profesional dan praktisi serta masyarakat luas untuk ikut menjaga dan menjamin berjalannya kebebasan pers dengan tidak mengedepankan aksi kekerasan atau premanisme terhadap jurnalis dan lembaga media massa dalam memberikan respon terhadap pemberitaan media massa.

2. Mendesak agar para penegak hukum segera menggunakan UU Pers sebagai pedoman penyelesaian sengketa pemberitaan mediadan mematuhi seruan Mahkamah Agung (MA) agar para hakim merujuk UU Pers dalam memutusakan perkarapemberitaan pers.

3. Mendesak pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresi sekaligus segera menghentikanberbagai aksi yang mengancam kebebasan berekspresi berupa sensor dan berbagai tekananmelalui aturan hukum yang diterapkan oleh aparat hukum, terutama menyangkut kasus yang dianggap sebagai pencemaran nama dalam karya jurnalistik dan citizen journalism.

4. Menyerukan agar penyelenggara negara memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin berjalannya praktik kebebasan berekspresidengan ikut mengkampayekan dan menyerukan kepada masyarakat untuk menghormati dan menghargai kebebasan berekspresi dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyikapi perbedaan pendapat.

5. Menyerukan agar menjelang Pemilihan Umum Tahun 2014, alih-alih menjadi alat kepentingan politik tertentu, jurnalis beserta perusahaan dan pemilik media untuk selalu menjaga independensi dan profesionalme pers dalam memberitakan proses politik dengan merujuk kepada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

6. Mendorong AJI Kota untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi jurnalis yang dilakukan secara gratis baik oleh perusahaan maupun AJI.

7. Mendorong adanya kompetensi perusahaan media sebagai salah satu cara mendorong hadirnya perusahaan media yang sehat.

8. Terhadap gejala konglomerasi dan monopoli kepemilikan media yang berafiliasi dengan kepentingan politik di tengah makin berkembangnya industri mediaAJI meminta dengan tegas kepada pemilik media atau pemilik modal agar tidak melakukan intervensi ke ruang redaksi.

9. Mengimbau setiap aparatus pemerintah untuk mematuhi dan menjalankan semua regulasi yang berkaitan dengan perusahaan mediaagar tidak terjadipraktik monopoli dalam pemilikan media yang berimplikasi pada terjadinya monopoli informasi dan pemberitaan, terutama dalam hal penggunaan frekuensi publik.

10. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk pembinaan jurnalis atau organisasi perskarena praktik semacam itu akan mempengaruhi independensi jurnalis di hadapan birokrasi. Mengimbau semua (aparatus) pemerintah agar mengalokasikan dana-dana APBN dan APBD untuk kepentingan yang jauh lebih bermanfaat bagi kepentingan publik.

11. Mendorong pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada pers, terkait perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam rangka menegakkan good governance dan menghormati profesionalisme jurnalis.

12. Meminta pemilik atau perusahaan media untuk tidak mempekerjakan jurnalis tanpa status yang jelasdan tidak bersikap tutup mata terhadap praktik yang tidak manusiawi terhadap pekerja media seperti mempekerjakan orang untuk melakukan kerja jurnalistik tanpa status yang jelas dan upah yang layak. Pemilik atau pengusaha media harus segera memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya karena kesejahteraan jurnalis akan berimplikasi pada hasil karya mereka dan berkaitan erat dengan profesionalisme dan independensi pers.

13. Mendorong AJI Kota untuk terus mengampanyekan basic salary kepada perusahaan media agar jurnalis memperoleh upah paling tidak 50 persen diatas nilai upah minimum provinsi selain harga nilai berita yang ditentukan secara proposional sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sekaligus melakukan desakanagar perusahaan media memberikan asuransi dasar serta kontrak kerja yang saling menguntungkan.

14. Mendesak negara menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua, termasuk kekerasan terhadap jurnalis di Papua dan di luar Papua yang melakukan peliputan di bumi Papua,sekaligus mendesak pemerintah untukmembuka akses informasi seluas-luasnya bagi setiap jurnalis yang melakukan peliputan di Papua; menjamin kebebasan pers; dan mengusut serta mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Papua.

15. Menjadikan Deklarasi Sirnagalih sebagai roh AJI dalam memperjuangkan independensi, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis.

Makassar, 3 Desember 2011

Ketua Komisi: Ruslan Sangadji/Alwan Ridha Ramdani

Sekretaris Komisi: Abdi Purnomo

Perumus Naskah:

Alwan Ridha Ramdani

Abdi Purnomo

Rochimawati

Sekretariat AJI Indonesia

Jl. Kembang Raya No. 6

Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

Indonesia

Phone (62-21) 315 1214

Fax (62-21) 315 1261

website : www.ajiindonesia.org

Menanti Kiprah Item-Jono

 

Pembukaan Kongres VIII AJI

Satu AJI, Satu Indonesia adalah tagline pasangan Ketua-Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Eko Maryadi (Item) dan Suwarjono (Jono) yang baru saja terpilih dalam Kongres VIII AJI di Makassar, Kamis-Sabtu (1-3/12).

Pasangan Item-Jono (Ijo) mengusung sejumlah program di antaranya menegakkan independensi AJI, penguatan AJI kota dan pengembangan potensi AJI kota, perjuangan bagi stringer, kontributor dan freelancer.

Di mata Ijo, kepengurusan AJI tiga tahun ke depan akan menghadapi ujian dan badai politik besar, yakni Pemilu 2014. Inilah masa di mana seluruh kekuatan politik, ekonomi, termasuk media, bertarung demi kekuasaan di pemerintahan. Oligarki politik yang mengerucut pada 3-4 partai politik muncul akhir-akhir ini bersamaan dengan oligarki media yang mengerucut pada 3-4 kepemilikan.

Jika tidak dikelola dengan benar, persekutuan pemilik partai politik dan pemilik media ini akan mengganggu independensi AJI sebagai organisasi profesi jurnalis yang mengedepankan impartialitas, sikap kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik yang luas. Sementara itu kepentingan politik menuntut pemihakan, bersifat pragmatis, dan berorientasi pada kekuasaan politik semata.

Program training penguatan kapasitas anggota, peningkatan ketaatan terhadap kode etik, penguatan kompetensi profesi dan program pendampingan kasus bagi anggota AJI yang mengalami masalah hubungan industrial maupun kasus kekerasan harus menjadi prioritas pengurus AJI (www.kabarijo.com).

Penguatan AJI kota yang selama ini menjadi salah satu masalah besar juga didengungkan pasangan Ijo. Dalam Kongres VIII AJI, sebagian besar AJI kota menyoroti minimnya perhatian AJI Indonesia terhadap AJI kota. Sharing program yang belum merata hingga rendahnya perhatian dan koordinasi banyak dikeluhkan AJI kota.

Item-Jono

Untuk menjawab permasalahan itu, Ijo menjanjikan setiap anggota AJI akan mendapatkan pendidikan dasar ke-AJI-an, pendidikan etika jurnalistik, kemampuan advokasi dan serikat kerja, berorganisasi dan kepemimpinan. Konsep pengembangan AJI Kota akan dijalankan secara bottom up, sesuai potensi masing-masing AJI Kota (www.kabarijo.com). Masalah koordinasi antara Aji Indonesia dan AJI kota juga dicakup dalam perubahan AD/ART yaitu adanya koordinator region di antaranya Region Sumatra, Region Jawa, Region Bali-Nusa Tenggara dan Region Sulawesi.

Program yang juga menjadi fokus Ijo adalah soal kontributor, stringer dan freelancer. Mereka menjanjikan menambah kapasitas program yang ada dengan terobosan baru, terutama bagi para freelancer dan kontributor. Program-program itu diantaranya memperjelas status hubungan kerja kontributor, stringer, freelancer, sambil memperkuat kapasitas mereka sebagai tenaga profesional nonorganik. Ijo akan berupaya memperjuangkan program basic salary bagi semua kontributor dan merancang jaminan sosial dan kesehatan yang memadai bagi kontributor dan freelancer. Adalah penting setiap anggota AJI di seluruh Indonesia memiliki jaminan asuransi premium yang kepesertaannya akan difasilitasi oleh AJI Indonesia (www.kabarijo.com).

Program yang telah diwacanakan Ijo, kini saatnya direalisasikan. Seperti diungkapkan Item, bahwa terpilihnya dia sebagai ketua AJI bukan merupakan kemenangan tapi amanah yang harus direalisasikan.

Selain pemilihan ketua, Kongres VIII AJI juga mengeluarkan sejumlah resolusi mengenai peningkatan kapasitas jurnalis, kebebasan pers serta peningkatan kesejahteraan pekerja media. Kongres juga menyepakati sejumlah perubahan Kode Etik AJI.

Kongres menjadi kian spesial karena Dewan Pers secara resmi menetapkan AJI sebagai salah satu lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Penetapan itu harusnya dijadikan patokan awal agar anggota AJI bisa mengikuti uji kompetensi.

Kongres telah usai dan saatnya kembali berkarya. AJI Solo akan terus kritis terhadap setiap kebijakan dari Ketua-Sekjen Item-Jono dan berharap semua program yang telah diusung direalisasikan.