Tag Archives: AJI Solo

Menakar Masa Depan Transportasi Kota Solo

Transportasi umum di Kota Solo dianggap belum mampu melayani kebutuhan masyarakat. Terlebih, dengan maraknya transportasi daring sejak beberapa tahun lalu.

Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Transportasi Kota Solo yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Lingkar Studi Transportasi (Transportologi) di Monumen Pers Nasional, Solo, Sabtu (27/7).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Hari Prihatno, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto, Manager Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans (BST) Sri Sadadmodjo, Kepala DPUPR Kota Solo Endah Sitaresmi, pakar Transportologi Titis Efrindu Bawono, serta perwakilan Bapppeda Kota Solo.

Titis Efrindu menyatakan, sebuah kota harus mampu untuk mengurusi persoalan transportasinya sendiri. Yang dibutuhkan bukan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, juga bukan kapan menunggu pola pikir (mindset) masyatakat berubah, tetapi perlu upaya bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Beberapa gambaran transportasi di masa depan yang dibutuhkan masyarakat yakni dari sisi kecepatan, keselamatan, dan teknologi.

“Transportasi yang ideal sebenarnya praktis. Ojek online menjadi dominan karena praktis. Tapi ada dampak-dampak lain dari kepraktisan tersebut, salah satunya perubahan iklim. Transportasi kita lebih buruk daripada dulu karena sekarang kecepatan makin turun, makin macet dan kendaraan makin banyak. Jadi kecepatan, keamanan dan kenyamanan tidak cukup,” ungkapnya.

Menurutnya, mengubah mindset masyarakat terhadap transportasi umum sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Ada upaya-upaya yang harus disinergikan bersama dan tentunya dibutuhkan dana tidak sedikit. Dia mencontohkan pemeliharaan moda Transjakarta di DKI membutuhkan anggaran Rp 3 triliun per tahun. Dari sisi jumlah penumpang, pengguna Transjakarta mencapai 800 ribu orang per hari. Sangat jauh jika dibandingkan dengan pengguna moda Batik Solo Trans (BST) yang hanya 5.000 orang per hari.

“Kita butuh inovasi-inovasi terbaru. Transportasi di masa depan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik SDG’s. Kita kalah sama ojek online karena sistemnya jauh lebih maju,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan, Dinas Perhubungan sudah merancang grand desain 15 koridor transportasi umum. Nantinya, tujuh koridor akan dilayani dengan moda Batik Solo Trans (BST). Namun, saat ini baru berjalan tiga koridor. Sedangkan delapan koridor lainnya dilayani dengan moda feeder BST. Feeder tersebut menggantikan operasional angkutan perkotaan (angkot). Bedanya, feeder dipasangi pendingin ruangan atau air conditioner (AC) sehingga penumpang lebih nyaman.

“Ini menjadi pioneer untuk angkot-angkot di luar. Kami sudah ada 101 angkot yang ber-AC. InsyaaAllah 2019 kami akan bertambah 20-an. Target kami 240 feeder,” papar Hari.

Meski demikian, Hari mengakui usaha Pemkot dalam menyediakan transportasi yang nyaman, aman, murah dan terjangkau memang belum seperti yang diharapkan. Pemkot sudah berupaya melakukan revitalisasi BST. Namun, dengan perkembangan situasi kondisi dan teknologi, pelan-pelan BST mulai ditinggalkan. Layanan transportasi butuh kepastian. Idealnya, penumpang hanya menunggu 10 menit. Hal itu pernah dilakukan BST. Selain itu, BST menggunakan GPS untuk memastikan penumpang dapat mengakses waktu berangkat. Bahkan, BST pernah menerapkan pembayaran nontunai.

“Perkembangan setelah itu tidak menjadi baik, banyak faktor. Salah satunya banyaknya transportasi berbasis online. Pengaruhnya luar biasa. Kalau kami mau mengatur nanti dibilang gaptek (gagap teknologi),” imbuh Hari.

Kehadiran transportasi online dianggap berdampak pada transportasi tradisional. Sebab, penumpang melihat kecepatan dan biaya murah. Dia berharap adanya aturan dari pemerintah pusat yang membatasi jumlah transportasi online di satu kota/kabupaten disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sebab, aturan mengenai transportasi online dibuat pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan membuat aturan turunan.

“Ini menjadi problem kalau masyarakat menilai pelayanan yang kami berikan kurang maksimal. Tidak beroperasi secara maksimal, waktu tunggu lama, biaya operasional semakin tinggi. Ini antangan bagi kami,” ucap Hari.

Manajer Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans, Sri Sadadmodjo, operasional BST pertama kali ada 2010. Kemudian PT BST mengelola operasional BST pada 2012. Pada 2014, Pemkot ingin agar layanan BST mendekati bus rapit transit (BRT). Kemudian, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menunggu bus di sembarang tempat. Saat itu jumlah penumpang BST sekitar 5.000 orang per hari. Kemudian pada 2016 jumlah penumpang mencapai 8.000-9.000 orang per hari. Namun, pada akhir 2016 muncul transportasi online sehingga jumlah penumpang BST kembali turun.

“Penurunan kami rasakan 2017-2018 puncaknya. Kondisi saat ini penumpang menurun drastis. Apalagi tahun ini ada sistem zonasi sekolah, saya yakin akan mempengaruhi,” ujar Sri Sadadmodjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo, Endah Sitaresmi, mengatakan DPUPR bertugas mengembangkan penataan infrastruktur jalan manusia, kendaraan dan air. Dalam pengembangan sistem trabsportasi di Solo, DPUPR berupaya memeperbaiki jalur yang harus dilalui. Tidak hanya infrastruktur jalan, melainkan juga insfrast jalan air. “Kami menyediakan infrastruktur transportasi. Tidak hanya mobil dan motor tapi ada sepeda dan becak,” kata Endah.

Seorang pengemudi becak, XXX, mengaku tepat sebelum adanya transportasi online di Solo, pengemudi becak mendapatkan teror. Teror yang diterima macam-macam. Ada pengemudi becak yang diguyur air, dipukuli, becaknya digulingkan, dan sebagainya. “Waktu itu ada sampai 18 titik pangkalan yang mana setiap pangkalan paling tidak setiap malam mendapatkan teror,” ucapnya.

Selanjutnya, para pengemudi becak mengadu ke Polresta Solo. Selang beberapa bulan tidak ada teror lagi. Kemudian, setelah ada transportasi online di Solo, komunitas pengemudi becak sudah jarang mendapatkan teror. “Merebaknya transportasi online ini pengemudi becak narik hanya satu kali sehari,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mempersiapkan sistem transportasi perlu mendapatkan dukungan dari variabel lain. Pertama, Solo terkoneksi dengan daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga, pengembangan transportasi di Solo perlu menyentuh enam kabupaten lain di eks Karesidenan Surakarta.

Kedua, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari regulasi dari pemerintah pusat. Misalnya masyarakat mengeluhkan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, justru pemerintah pusat menjadikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai salah satu parameter pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga, kultur masyarakat. Saya survei kecil-kecilan ketika layanan BST bagus, lancar, ber-AC, tapi kebanyakan masyarakat memilih mengunakan kendaraan sendiri karena praktis, bisa kesana kemari tanpa harus nunggu bus,” ungkap Sugeng. (Binti Solikhah)

Aksi AJI & PPMI Solo di World Press Freedom Day 2019: Setop Kekerasan!

Peringatan World Press Freedom Day atau Hari Kemerdekaan Pers Dunia setiap 3 Mei menjadi pengingat akan pentingnya kebebasan pers di setiap negara, termasuk Indonesia. Apalagi, dunia pers Indonesia masih diwarnai berbagai hal yang mengancam kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi.

Di Kota Solo, para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Surakarta dan sejumlah jurnalis lainnya menggelar aksi di Jl Gajahmada, tepatnya di depan Monumen Pers Nasional, pada Jumat (3/5/2019).

Menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2018. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga upaya pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2017 yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Pada awal 2019, kekerasan terhadap jurnalis oleh massa sudah terjadi 21 Februari lalu saat para awak media meliput kegiatan Munajat 212 di Monas, Jakarta. Terbaru, dua jurnalis foto, Iqbal Kusumadireza (Rezza) yang bekerja sebagai pekerja lepas dan Prima Mulia (Tempo), mengalami penganiayaan disertai penghapusan foto. Kekerasan ini terjadi saat mereka sedang menjalankan tugas jurnalistik, yaitu meliput aksi demo Hari Buruh di Kota Bandung, Rabu (1/5/2019).

Selain itu, kabar buruk datang dari Kota Semarang. Abdullah Munif, seorang pekerja perusahaan media di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), yang menerima pil pahit zehari menjelang peringatan May Day atau Selasa (30/5/2019). Tenaga lay out surat kabar Suara Merdeka itu menerima sepucuk surat yang berisi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaannya.

Kasus-kasus di atas menjadi contoh potret buram dunia pers di Indonesia. Dua kasus di atas hanya sedikit dari berbagai masalah kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis, profesionalisme jurnalis dan media, dan independensi.

Karena itu, dalam indeks kebebasan pers dunia yang dilaporkan Reporters Without Borders (RSF) pertengahan April lalu menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat ke 124 dari 180 negara alias stagnan. Masih adanya intimidasi, kekerasan, hingga adanya UU ITE serta UU Anti Penodaan Agama, menjadi penyebabnya.

Karena itu, dalam peringatan World Press Freedom Day 2019 ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Surakarta, beserta elemen lain, menyatakan beberapa hal berikut:

1. Meminta kepada semua pihak untuk ikut menghentikan fenomena kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis.
2. Mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia, termasuk insiden kekerasan yang terjadi di Bandung pada 1 Mei 2019 lalu.
3. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan upah layak dan kesejahteraan kepada para awak media, dan tidak mengabaikan hak-hak pekerjanya.
4. Berkaitan pers kampus, kami mendesak agar para pimpinan perguran tinggi untuk menjamin kebebasan berekspresi di kampus.
5. Mendesak Menristekdikti untuk memberikan perhatian dan menindaklanjuti kasus ancaman kebebasan berekspresi di perguruan tinggi, termasuk keputusan Rektor Universitas Sumatra Utara membubarkan Pers Mahasiswa Suara USU belum lama ini.

Solo, 3 Mei 2019

AJI Kota Surakarta
PPMI Dewan Kota Surakarta

Ikuti Workshop & Liputan Investigasi Bersama Tempo 2019

Dear kawan-kawan jurnalis,

Tempo Institute bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo akan menggelar workshop liputan investigasi dalam waktu dekat (akhir Februari atau Maret 2019). Kegiatan ini menjadi pengantar untuk program fellowship Investigasi Bersama Tempo 2019.

Para jurnalis yang berminat diajak untuk melakukan kolaborasi liputan investigasi bersama Tempo demi menegakkan panji-panji pers sebagai watchdog dan pilar kelima demokrasi.

Sebagai persiapan, kami berharap rekan-rekan jurnalis/wartawan yang berminat untuk mengisi form usulan liputan investigasi di bawah ini. Form ini bisa dibagikan kepada jurnalis yang berminat untuk mengikuti fellowship ini.

Tema liputan antara lain Korupsi, Kriminal, Kejahatan Kemanusiaan (Trafficking), Lingkungan, HAM, Tambang dan Energi (Listrik, Batubara, EBT). Usulan liputan bisa dikirim ke email aji.solokota@gmail.com atau diserahkan langsung saat workshop investigasi yang akan diselenggarakan di Kota Solo selama 2 hari. Usulan itu akan dibahas dan disempurnakan dalam sesi Coaching Clinic oleh redaktur Tempo.

Mengenai penyelenggaraan workshop, waktu, tempat, dan form pendaftaran workshop akan kami umumkan dalam waktu dekat.

Form usulan liputan investigasi bisa diunduh di link ini: https://goo.gl/vaGnVY

AJI Solo Buka Pendaftaran Anggota Baru

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta (Solo) membuka kesempatan kepada para jurnalis di Kota Solo dan sekitarnya (Soloraya) untuk bergabung dalam organisasi ini. Pendaftaran dibuka pada 17 Agustus 2018 hingga 17 September 2018.

Ketua AJI Kota Surakarta, Adib Muttaqin Asfar, mengatakan open recruitment ini merupakan kali pertama dilakukan oleh AJI Kota Surakarta. Biasanya, perekrutan anggota dilaksanakan secara personal, namun kali ini AJI membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para jurnalis untuk bergabung.

“Selain amanat Konggres ke-X AJI di Solo pada November lalu, pembukaan secara terbuka ini juga merupakan bagian dari cara AJI untuk memperkuat kampanye independensi jurnalis dan peningkatan kapasitas jurnalis. Kami mengajak semua pihak untuk belajar bersama dengan kami,” katanya, Kamis (23/8/2018), di Sekretariat AJI Kota Surakarta, Jl Srikatan II No 2, Gremet, Manahan, Solo.

Sementara itu, Sekretaris AJI Kota Surakarta, Crisna Chanis Cara, mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan bergabung dalam AJI. Setidaknya, AJI Indonesia maupun AJI Kota Surakarta sering menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan kemampuan jurnalis dalam menangani isu-isu tertentu, misalnya soal keamanan digital, verifikasi data, atau menulis konten yang baik.

Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung atau online melalui situs ini, yaitu di menu Pendaftaran Anggota Baru AJI.

Syarat Pendaftaran:

1. Masih aktif melakukan aktivitas jurnalistik melalui media elektronik, cetak, internet, dan saluran lainnya.
2. Menyetujui AD-ART AJI (AD-ART AJI bisa dilihat di bagian bawah halaman ini)
3. Bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI
4. Mengisi formulir dan mengikuti proses pendaftaran

Untuk informasi lainnya, silakan kontak kami melalui email aji.solokota@gmail.com (fast respons), atau melalui widget Wise Chat di halaman utama situs ini.

Digelar, Diskusi Soal Keamanan Digital

SOLO–Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo akan menggelar diskusi soal Keamanan Digital (Seberapa Amankah Kita di Internet?) di Ruang Seminar Gedung J, Kampus II Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (12/5) pukul 09.00 WIB-12.00 WIB. Relawan Safenet, Ika Ningtyas, dan pegiat AJI Solo, Syifaul Arifin, bakal menjadi pembicara dalam diskusi yang bekerjasama dengan Prodi Ilmu Komunikasi UMS tersebut.

Ketua AJI Solo, Adib Muttaqin Asfar, mengatakan internet menciptakan berbagai kemudahan hingga peluang baru dalam bisnis, penyebaran ilmu pengetahuan, riset, dan informasi. Namun seiring kemudahan dan peluang baru, Adib menyebut ada tantangan besar tak terhindarkan bagi siapapun yang terkoneksi dengan internet. “Tantangan itu adalah ancaman terhadap keamanan setiap orang dalam setiap aktivitas digitalnya. Setiap orang yang terkoneksi internet bisa terpapar konten palsu (hoax), ujar kebencian, tindakan doxxing (pengambilan data secara ilegal), sampai ancaman persekusi di media sosial,” ujar Adib dalam rilisnya, Kamis (10/5).

Lewat diskusi nanti, Adib mendorong para pengguna internet mampu lebih cerdas dalam mengelola data pribadi agar tak disalahgunakan. “Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk masyarakat umum,” ujarnya.

Narahubung:

Chrisna (085647198717)

Nana (081229922602)