AJI Solo Buka Pendaftaran Anggota Baru

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta (Solo) membuka kesempatan kepada para jurnalis di Kota Solo dan sekitarnya (Soloraya) untuk bergabung dalam organisasi ini. Pendaftaran dibuka pada 17 Agustus 2018 hingga 17 September 2018.

Ketua AJI Kota Surakarta, Adib Muttaqin Asfar, mengatakan open recruitment ini merupakan kali pertama dilakukan oleh AJI Kota Surakarta. Biasanya, perekrutan anggota dilaksanakan secara personal, namun kali ini AJI membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para jurnalis untuk bergabung.

“Selain amanat Konggres ke-X AJI di Solo pada November lalu, pembukaan secara terbuka ini juga merupakan bagian dari cara AJI untuk memperkuat kampanye independensi jurnalis dan peningkatan kapasitas jurnalis. Kami mengajak semua pihak untuk belajar bersama dengan kami,” katanya, Kamis (23/8/2018), di Sekretariat AJI Kota Surakarta, Jl Srikatan II No 2, Gremet, Manahan, Solo.

Sementara itu, Sekretaris AJI Kota Surakarta, Crisna Chanis Cara, mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan bergabung dalam AJI. Setidaknya, AJI Indonesia maupun AJI Kota Surakarta sering menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan kemampuan jurnalis dalam menangani isu-isu tertentu, misalnya soal keamanan digital, verifikasi data, atau menulis konten yang baik.

Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung atau online melalui situs ini, yaitu di menu Pendaftaran Anggota Baru AJI.

Syarat Pendaftaran:

1. Masih aktif melakukan aktivitas jurnalistik melalui media elektronik, cetak, internet, dan saluran lainnya.
2. Menyetujui AD-ART AJI (AD-ART AJI bisa dilihat di bagian bawah halaman ini)
3. Bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI
4. Mengisi formulir dan mengikuti proses pendaftaran

Untuk informasi lainnya, silakan kontak kami melalui email aji.solokota@gmail.com (fast respons), atau melalui widget Wise Chat di halaman utama situs ini.

20 Tahun Reformasi: Jalan Panjang Kebebasan Pers Indonesia

“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Penggalan kalimat terpenting dalam pidato Soeharto itu tersiar luas di seluruh televisi nasional yang merelay siaran langsung TVRI pada Kamis pagi tepat 20 tahun silam. Banyak orang langsung bersorak begitu mendengarkan pidato pengunduran diri Presiden ke-II RI itu setelah 32 tahun berkuasa. Di kompleks Gedung DPR/MPR yang diduduki ribuan mahasiswa dari berbagai elemen dan perguruan tinggi, ribuan orang bersujud syukur tanda dimulainya era baru yang segudang harapan kebebasan.

Proses “lengser keprabon” ala Soeharto yang diikuti penyerahan kekuasaan kepada Bacharuddin Jusuf Habibibe memang tidak terjadi secara instan. Krisis moneter akibat anjloknya nilai tukar rupiah sejak 1997 hanyalah sebuah momentum yang membuat pemerintah kala itu mengalami krisis kepercayaan publik. Namun bagi kalangan aktivis pro demokrasi dan kebebasan pers, pergantian kepemimpinan waktu itu adalah harga mati.

Jauh sebelum itu, pemerintah Presiden Soeharto menerbitkan sebuah surat pada 21 Juni 1994. Dengan surat itu, pemerintahan resmi membredel majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik, yang menjadi catatan kelam dalam sejarah pers Indonesia. Ketiga media itu memang kerap menerbitkan laporan-laporan kritis tentang tentang kebijakan pemerintah kala itu, termasuk yang terkait keluarga Soeharto dan Timor Timur.

Catatan Tempo.co tentang 21 Juni 2017 menunjukkan pada 7 Juni 1994, majalah Tempo menerbitkan laporan tentang pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah ini juga mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat. Pembelian kapal bekas ini melibatkan Menteri Riset dan Teknologi B.J Habibie.

Ketua Sidang Redaksi Editor, Marah Sakti Siregar, kepada Tempo.co menuturkan kala itu Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Subrata, menyebut “kesalahan” majalah Tempo adalah atas pertimbangan “substantif.” Isi pemberitaannya dinilai memprovokasi dan mengadu domba unsur pemerintah, pejabat sipil dengan ABRI. Sedangkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Editor dan Detik ikut dibatalkan karena alasan administratif.

SIUPP menjadi alat utama pemerintah saat itu untuk mengontrol kebebasan pers. Selain ancaman pencabutan, syarat untuk mendapatkan SIUPP juga sangat ketat. Permenpen No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menetapkan 16 syarat yang harus dipenuhi perusahaan pers untuk mendapatkan SIUPP. Maka, aturan tentang SIUPP pun menjadi isu penting pascaberakhirnya rezim Orde Baru.

Di era Presiden Habibie, aturan itu dirombak besar-besaran. Pada 6 Juni 1998, Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah menerbitkan Permenpen yang mencabut dan mengubah Permenpen No. 1 Tahun 1984. Dalam aturan baru itu, Yunus Yosfiah menyederhanakan proses pembuatan SIUPP dengan hanya tiga syarat. Tak hanya menyederhanakan prosedur dan syarat, aturan baru itu juga tidak lagi mengenal pembatalan SIUPP oleh pemerintah.

Maka, sebanyak 1.881 SIUPP pun terbit dalam waktu tiga bulan saja sejak Yunus menerbitkan aturan tersebut. Padahal selama Soeharto berkuasa, pemerintah hanya menerbitkan 276 SIUPP. Dengan demikian, berakhirlah aturan represif terhadap pers di Indonesia, namun ujung dari perjuangan memperoleh kemerdekaan pers masih terlalu panjang.

Bersambung…..

Digelar, Diskusi Soal Keamanan Digital

SOLO–Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo akan menggelar diskusi soal Keamanan Digital (Seberapa Amankah Kita di Internet?) di Ruang Seminar Gedung J, Kampus II Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (12/5) pukul 09.00 WIB-12.00 WIB. Relawan Safenet, Ika Ningtyas, dan pegiat AJI Solo, Syifaul Arifin, bakal menjadi pembicara dalam diskusi yang bekerjasama dengan Prodi Ilmu Komunikasi UMS tersebut.

Ketua AJI Solo, Adib Muttaqin Asfar, mengatakan internet menciptakan berbagai kemudahan hingga peluang baru dalam bisnis, penyebaran ilmu pengetahuan, riset, dan informasi. Namun seiring kemudahan dan peluang baru, Adib menyebut ada tantangan besar tak terhindarkan bagi siapapun yang terkoneksi dengan internet. “Tantangan itu adalah ancaman terhadap keamanan setiap orang dalam setiap aktivitas digitalnya. Setiap orang yang terkoneksi internet bisa terpapar konten palsu (hoax), ujar kebencian, tindakan doxxing (pengambilan data secara ilegal), sampai ancaman persekusi di media sosial,” ujar Adib dalam rilisnya, Kamis (10/5).

Lewat diskusi nanti, Adib mendorong para pengguna internet mampu lebih cerdas dalam mengelola data pribadi agar tak disalahgunakan. “Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk masyarakat umum,” ujarnya.

Narahubung:

Chrisna (085647198717)

Nana (081229922602)

WPFD 2018 : Pemutaran Film Silencio Forzado, AJI Solo Diskusikan Kasus-Kasus Pemberitaan

Memperingati World Press Freedom Day (Hari Kebebasan Pers Dunia), Kamis (3/5/2018), AJI Kota Solo (Kota Surakarta) menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film Silencio Forcado (Forced Silence) di Monumen Pers Solo. Film ini dipilih karena sesuai dengan pesan yang mengingatkan terancamnya kebebasan pers di banyak negara.

Pemutaran film dimulai pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi jurnalis saat bertugas.

Silencio Forcado merupakan film dokumenter berdurasi 25 menit yang berkisah tentang ekosistem jurnalistik di Meksiko. Sejumlah jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, kekerasan, dan penculikan, membeberkan pengalaman buruk dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Selain itu, beberapa anggota keluarga (istri dan anak) dari para jurnalis yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh kelompok tak dikenal.

Mereka merupakan korban dari buruknya penegakan hukum di negara itu. Kesaksian mereka menyebut pemerintah Meksiko membiarkan impunitas bagi aparat hukum yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap jurnalis di negara itu. Para jurnalis di sana biasanya menjadi korban setelah berupaya menyentuh kasus-kasus kelompok pengedar narkoba yang diduga juga dilindungi oknum aparat dari berbagai level.

Ada kesaksian putra seorang jurnalis tentang pembantaian mengerikan yang menimpa keluarganya. Film ini juga menunjukkan sebuah potongan video dari seorang presenter stasiun televisi Televisa, Denise Maerker, yang terpaksa menghentikan tayangan programnya karena intimidasi.

“Tidak banyak yang bisa saya katakan tentang penyebab dibatalkannya tayangan program malam ini. Kami memberitahukan bahwa reporter media ini dan media lainnya diculik Minggu lalu,” kata Denise dalam film itu.

Seusai pemutaran film dokumenter tersebut, para peserta berdiskusi tentang tantangan kerja jurnalis di Indonesia khususnya Soloraya. Pengurus AJI Kota Solo kembali mencatat sejumlah masalah-masalah jurnalis yang bermunculan, baik yang terkait tim sukses calon kepala daerah, hingga kekerasan verbal di media sosial akibat pemberitaan.

Sejumlah masalah yang didiskusikan di antaranya diungkapkan salah satu jurnalis Tribunnews tentang dampak salah satu berita tentang mobil masuk jalur busway Jakarta yang sempat dikait-kaitkan dengan seorang politikus pada Desember 2017 lalu. Masalah lainnya adalah tentang dampak pemberitaan penyerangan terhadap salah satu kelompok suporter dalam pertandingan Liga 1 di Bantul belum lama ini.

AJI Gelar Nobar “Silenzio Forcado”

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo akan menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film Silenzio Forcado (Forced Silence) di Monumen Pers Solo, Kamis (3/5) pukul 10.00 WIB. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara untuk memperingati World Press Freedom Day yang jatuh setiap 3 Mei.

Silenzio Forcado merupakan film dokumenter yang berkisah tentang ekosistem jurnalistik di Meksiko. Dalam kurun waktu yang panjang, kerja jurnalistik di Meksiko memang dikenal berisiko menyusul tekanan diktator hingga ancaman dari pelaku kriminal yang terorganisir. Reporter Without Borders bahkan melansir Meksiko sebagai salah satu negara yang paling berbahaya bagi kehidupan jurnalis.

Ketua AJI Solo, Adib Muttaqin Asfar, mengatakan pemutaran film Silenzio Forcado diharapkan bisa menjadi bahan diskusi maupun refleksi untuk memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia. Film berdurasi sekitar 25 menit ini akan mengekspos pengakuan sejumlah pekerja media di Meksiko baik dari dalam maupun luar negeri. “Pers di Indonesia sendiri belum sepenuhnya merdeka jika melihat banyaknya kasus ancaman yang diterima jurnalis saat bekerja. Padahal kebebasan media mestinya mendapat tempat dan perlindungan di negara demokrasi,” ujar Adib, dalam rilisnya, Rabu (2/5). Acara pemutaran film dan diskusi gratis serta terbuka bagi masyarakat umum.

Membumikan Jurnalisme Damai, Memelihara Keberagaman