Jurnalisme Investigasi, oleh Ahmad Taufik

Jurnalisme Investigasi

Mulai Mengendus sampai Menuliskannya
Oleh Ahmad Taufik

Is every journalist an investigative journalist?

Tidak ada satu pun jurnalis setuju dengan hanya satu jawaban. Direktur sebuah lembaga penulis dan reporter investigasi mengumpulkan sebelas pengalaman para jurnalis, salah satunya mereka diskusikan di organisasi tersebut. Dalam diskusi itu dibahas, sekitar, bagaimana kata-kata yang tepat melingkupi hal itu : “Setiap jurnalis adalah seorang jurnalis investigasi” atau “setiap jurnalis seharusnya juga seorang jurnalis investigasi” atau “setiap jurnalis bisa menjadi seorang jurnalis investigasi”. Kedengarannya sangat bagus untuk mengatakan setiap jurnalis adalah jurnalis investigasi, tetapi hal itu tidaklah benar.

Banyak jurnalis hanyalah melakukan tugas-tugas yang mengikuti proses yang resmi. Misalnya dia menghadiri pertemuan dewan kota, DPR atau pertemuan lainnya, menulis di notesnya atau merekam pertemuan, kemudian mengedit materi untuk memenuhi halaman atau mengisi waktu hingga deadline (tenggat). Banyak jurnalis bukanlah seorang investigator dengan alasan : karena mereka mengikuti agenda orang lain (bukan membuat agenda sendiri), dia gagal menangkap pembicaraan pribadi diantara anggota dewan kota, stafnya dan interes grup dan mereka tidak menge-chek daftar tanah, kontak-kontrak atau membuka-buka dokumen rahasia lain yang potensial, yang mendasari keputusan dewan atas suatu kebijakan. Mereka lebih banyak berlaku seperti stenographer dibandingkan reporter atau penulis yang curiga (curious) dan skeptis.

Lalu, apakah bijaksana menginginkan setiap jurnalis harus menjadi seorang jurnalis investigasi? Kenapa tidak. Setiap jurnalis dapat menjadi seorang jurnalis investigasi. Ini bukan sesuatu yang aneh, mengenai sesuatu yang memang sudah seharusnya. Hal itu membutuhkan kecurigaan yang intens tentang bagaimana dunia ini bekerja atau gagal bekerja. Rasa penasaran dibarengi dengan rasa skeptis akan memperkecil sinisme dan nihilisme. Ia tidak mudah menyerah, dengan apa yang didapat. Misalnya ia melihat suatu warna merah, ia harus yakin dibalik merah itu pasti ada hijaunya atau ada sesuatu dibalik itu.

Seorang profesor bidang jurnalisme di Universitas California San Fransisco, Leonard Sellers, menyimpulkan dalam pendapat yang sederhana mengenai Reporter Investigatif, yaitu reporter yang berusaha menyingkapkan informasi yang sengaja ditutupi, karena informasi itu melanggar hukum dan etika. Jadi terlampau sederhana dan menyesatkan kalau ada seorang redaktur sebuah media massa mengklaim “semua reporter kami adalah reporter investigatif.”

Untuk itu seorang reporter investigatif perlu orang-orang yang benar siap, menjadi pemimpin dari dirinya sendiri, punya keyakinan, jangan beranggapan berita akan didapat karena keberuntungan. Ada suatu pendapat “Kesempatan itu cenderung datang pada orang yang sudah siap.” Tidak ada reporter yang malas yang beruntung. Jika sudah memiliki pembawaan yang selalu siap, bukan berarti akan tegang, bisa juga dihadapi dengan rasa santai, bukankah rasa santai dapat diajarkan. Memang, reportasi investigasi adalah pekerjaan membuka pintu dan mulut yang ditutup rapat. Tidak mungkin ada pada orang yang benar-benar tidak siap.

Brit Hume seorang jurnalis investigasi, pernah ditanya mengapa ia memilih menggeluti reportase investigatif? Jawabnya, yang terpenting dalam jurnalisme adalah memberikan kepada publik informasi yang oleh pemerintah dilarang keras untuk diketahui. Tetapi tidak sekadar teori, karena korupsi dan kebohongan yang terjadi sekarang ini lebih banyak dibandingkan yang diduga orang, dan juga tentu lebih banyak dari yang diperkirakan kebanyakan reporter.

Kapan Investigatif Reporting berkembang? Reportase investigatif mulai tumbuh menjadi suatu bibit yang positif biasanya pada negara yang otoriter dan totaliter. Disana seorang jurnalis berusaha menyingkap hal-hal yang selalu ditutupi oleh penguasa, terutama begitu kuatnya tekanan (pressure) terhadap dunia jurnalistik. Nah, baru berkembang pada saat sang penguasa otoriter tumbang. Biasanya, pada zaman negara dipimpin oleh rezim penguasa yang otoriter atau totaliter, banyak jurnalis yang menjadi korban. Ada yang ditangkap, ada yang dibunuh seperti Udin dari Bernas Yogyakarta. Atau medianya ada yang dibredel, seperti kasus Indonesia Raya mengungkap kebobrokan dan korupsi di Pertamina yang melibatkan Soeharto dan Ibnu Sutowo. Atau seperti TEMPO, yang mencoba menulis secara lengkap soal skandal pembelian kapal perang bekas armada Jerman Timur, yang melibatkan Menteri Riset dan Teknologi, waktu itu B.J. Habibie dengan Soeharto dan Liem Soei Liong.

Kini, setelah Soeharto tumbang, banyak kasus yang selama ini gelap, mulai bisa diungkap, walaupun masih sedikit, dan masih tampak ditutupi. Masih banyak borok-borok, korupsi, manupulasi dan penyelewengan yang mengakibatkan rakyat sengsara, negara hancur dan kehidupan bangsa semakin terpuruk, untuk diinvestigatif. Misalnya, soal dana Jaringan Pengaman Sosial, dana Golkar, perginya harta Soeharto, bisnis militer, penggelapan pajak, pencucian uang, dan lain-lain, yang semuanya layak diinvestigasi.

Tahun 1690, pertamakali investigatif reporting dimulai oleh Benjamin Harris. Ia menerbitkan laporannya yang berjudul Public Occurrences, Both Foreign and Domestic (kejadian Umum yang berlangsung di luar dan dalam negeri) . Surat kabarnya dibredel, karena laporan itu tidak seijin Pengadilan Massachussets. Tahun 1721, James Franklin juga pernah harus meringkuk di dalam penjara, karena investigatif reportingnya dianggap opposan. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Theodore Rosevelt, pernah marah kepada David Graham Philip, yang menulis laporan berseri The Treason of the Senate (kecurangan di Senat). Di Indonesia sudah banyak reporter yang harus meringkuk di dalam penjara, karena mencoba lebih jauh mengorek informasi dan menerbitkannya.

Mengendus Berita Investigatif

Ketika seorang tua mengeluh di ruang redaksi News/Sun-Sentinel, AS, Fred Shulte mencium adanya kejanggalan. “Rumah sakit veteran Miami, telah membatalkan begitu saja operasi bedah jantung yang telah dijadwalkan dua minggu sebelumnya. Hal ini gara-gara unit Bedah Jantung di rumah sakit tersebut ditutup tiba-tiba.” Dokter, yang akan mengoperasinya, menceritakan hal itu. Apa ini bukan kasus malpraktek?
Schulte mendatangi pihak administrasi rumah sakit. Para petugasnya, pada mulanya, menyangkal adanya penutupan. Padahal, menurut orang tua itu, ditutup karena beberapa operasi di unit bedah itu telah berakhir dengan kematian.
“Kukatakan pada mereka. Besok kami akan memuat berita bahwa 9 dari 10 pasien disini telah mati setelah operasi jantung,”kata Schulte.
Pernyataan itu lantas membuka jalan bagi investigasi Schulte. Pihak rumah sakit akhirnya mengakui telah menutup unit tersebut dari banyaknya operasi jantung, ditemukan 16 pasien telah meninggal, dengan frekuensi peristiwa lebih dari tiga kali rata-rata.
“Kami lalu memuat sebuah berita pendek untuk edisi malam,” seru Schulte.
Akan tetapi, selang sehari usai berita itu dipublikasikan, tutur Schulte, sebuah koran Miami mem-follow up. Isi beritanya, dengan mengutip keterangan dari seorang dokter yang bertugas di sana: mereka mengklaim bahwa berita yang dibuat Schulte itu tidak akurat.
Kisah ini menguraikan perjalanan pembuatan berita investigatif Fred Schulte
Sebagai awal, bagaimana proses berita investigatif dikerjakan, dengan akhir penyangkalan dari nara sumber yang tidak terliput saat melakukan kerja peliputan investigatif.
Kisah Fred Schulte ini merupakan gambaran dari banyak wartawan investigatif melakukan apa yang mesti dikerjakan. Semua itu, dimulai dari sebuah dugaan. Schulte mencium sebuah berita. Sebab, sebenarnya, ia bisa saja dengan mudah menyingkirkan orang itu dan berkata pada dirinya sendiri, “Kenapa aku mesti mendengarkan orang ini, atau mempercayainya ?” Namun, ia menaruh sebuah dugaan. Ia mengikutinya, dan akhirnya, menulis sebuah serial pemberitaan yang hard-hitting bagi masyarakat.
Berita spot ini menjelaskan unsur investigatif yang hendak mengungkapkan adanya pelanggaran, skandal, atau kejahatan. Basis pengisahannya tidak berbeda dengan pelaporan berita yang hendak mengungkapkan adanya sebuah kejadian.

Tujuan Jurnalisme Investigatif

Tujuan kegiatan jurnalisme investigatif adalah memberi tahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan menutup-tutupi kebenaran. Masyarakat diharapkan menjadi waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berbagai pihak, setelah mendapatkan bukti-bukti yang dilaporkan. Bukti-bukti itu ditemukan melalui pencarian dari pelbagai sumber dan tipe informasi, penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang signifikan, dan pemahaman terhadap data-data statistik.

Dari tujuan tersebut, dapat terlihat adanya tujuan moral yang hendak ditegaskan. Segala apa yang dilakukan wartawan investigatif dimotivasi oleh hasrat untuk mengoreksi keadilan, menujukkan adanya sebuah kesalahan. Bahkan, bila ditelusuri lebih jauh, berbagai definisi jurnalisme investigatif mengamsalkan moralitas wacthdog pers. Upaya memberitahukan kepada masyarakat akan adanya ketidakberesan di sekitar mereka, mempengaruhi masyarakat mengenai situasi yang terjadi.

Dorongan moral untuk mendapatkan kebenaran dan mengklarifikasi perbedaan antara benar dan salah, sebagai kandungan kisah-kisah keadilan, memang terkait erat dengan kisah-kisah berita investigatif. Wartawan investigatif kerap menarik masyarakat untuk terlibat mendiskusikan standar moralitas yang harus ditetapkan. Standar yang mereka kenali, dan diyakini akan menyadarkan masyarakat. Secara naluri, mereka membuat batasan antara aturan dan penyimpangan, Maka itulah, di banyak kasus, citra wartawan investigatif menjadi romantik ketika disamakan dengan sosok-sosok yang memiliki keberanian untuk menolak kemapanan aturan dan penyimpangan masyarakat.

Moral, menurut Mencher (Melvin Mencher, News Reporting and Writing, Brown & benchmanrk Publishers,1997) merupakan unsur penting di dalam peliputan investigasi. Wartawan mengumpulkan segala bukti yang menguatkan fakta, yang hendak disampaikannya kepada masyarakat, adalah didorong oleh motivasi moral: the desire to correct an injustice, to right a wrong, dan persuade the public to alter the situation. Hal itu bermula dari saat wartawan investigasi menemukan sebuah situasi yang buruk, salah, memerlukan perubahan.

Maka itulah, aktifitas jurnalisme investigasi mencakup fungsi-fungsi to describe, to explain, and to persuade. Mereka kumpulkan akumulasi materi faktual ke dalam gambaran pengisahan yang utuh. Banyak dari pelbagai materi itu yang perlu dijelaskan: dengan mengurutkan kembali letaknya di sebuah konteks, dan menunjukkan keterkaitannya, sebab-akibatnya, atau konsekuensinya. Semua itu, pada akhirnya, memperlihatkan adanya dorongan motivasi wartawan untuk mempersuasi masyarakat, mengapa wartawan investigasi sampai harus menelusuri rangkaian materi liputan yang dapat membuktikan adanya fakta-fakta semacam pelanggaran. Hal itu disebabkan oleh motivasi moral wartawan untuk mengoreksi adanya pelanggaran keadilan di masyarakat, dan mempengaruhi masyarakat dengan menunjukkan dimana letak kesalahannya.

Pada sisi akhir, pekerjaan jurnalisme investigatif malah mengajak masyarakat untuk memerangi pelanggaran yang tengah berlangsung dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kerja jurnalisme investigatif masuk ke dalam pelbagai wacana publik yang tengah bergejolak, atau berkonflik. Pada momen-momen kemasyarakatan tertentu, para jurnalis investigatif ikut terlibat di dalam alur perkembangan politik nasional.

Kebenaran itu diupayakan melalui kerja serius memenuhi tugas jurnalistik menyampaikan informasi secara tepat-waktu, cermat, dan efektif, untuk memberikan gambaran yang akurat ke dalam benak para anggota masyarakat. Untuk itu, jurnalisme investigatif sangat menghitung sekali kemungkinan mendatangi sumber-sumber yang keliru, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lemah, membuat penilaian buruk, menekankan titik-titik yang salah, menuliskan berita secara tidak cermat, dan tidak mengecek ulang berita yang ditulis sehingga menyebabkan biasnya nilai berita, serta mengakibatkan di masyarakat terjadi salah persepsi, masing-masing anggota publik memahami berita itu secara sendiri-sendiri.

Mengembangkan Fakta Dangerous Projects

Pada titik ini pula, jurnalisme investigasi dialokasikan sebagai pekerjaan berbahaya, Dangerous Projects. Para wartawannya berhadapan dengan kesengajaan pihak-pihak yang tidak mau urusannya diselidiki, dinilai, dan dilaporkan kepada masyarakat. Peliputan semacam pelacuran anak-anak di bawah umur mengharuskan Paul Ehrlich, dari Reader’s Digest, mesti bekerja di tengah orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Walaupun mereka mengharapkan bahwa kegiatan pelanggaran di dunia prostitusi itu harus segera diakhiri. Mereka begitu sukarnya untuk menyampaikan berbagai keterangan yang diperlukan, sebelum mereka mempercayai betul apa yang tengah dikerjakan Ehrlich.

Wawancara pun akhirnya sering dikerjakan di tempat-tempat yang terpencil, pada saat malam larut atau fajar pagi mulai terbit. Bahkan, ketika Ehrlich hendak memulai liputannya, dalam kerja reportase yang baru di tingkat amatan dan pertanyaan-pertanyaan awal, seseorang telah mendatanginya, dan berseru, “Don’t ask too many questions. It can be dangerous”.

Kewaspadaan, di dalam karir kewartawanan, menjadi penting. Sampai seorang Bob Greene, di dalam karir panjangnya di Newsday sebagai wartawan investigatif yang membawahi bidang politisi, mesti menyiapkan sepucuk pistol di kantung dalam pakainnya. Ia harus waspada terhadap gelombang marah yang muncul dari semangat gerombolan (mobsters) kelompok politik tertentu.

Keberhati-hatian diperlukan bukan hanya untuk keselamatan jiwa. Semua itu bermula dari motivasi menyampaikan the wright a wrong. Pelbagai akumulasi materi, yang telah ditelusuri, pada ujungnya, tertuju kepada sebuah konklusi fakta: bahwa ada kenyataan yang salah yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, kumpulan data dan materi investigasi hanya sebuah bahan untuk sebuah fakta.

Investigative journalism bukan hanya menyampaikan sebuah dugaan adanya sebuah persoalan pelanggaran, melainkan juga merupakan kegiatan memproduksi pembuktian konklusif dan melaporkannya secara jelas dan simpel.

Hal ini terkait dengan kegiatan membuat pengisahan menjadi berkembang pada keadaan ketiadaan dokumen dari pihak-pihak yang hendak dilaporkan pelanggarannya. Kalaupun semua bahan telah terkumpul, hal itu berkemungkinan hanya membuat kisah tentang dugaan-dan-penyangkalan, meletakkan para pembaca untuk memutuskan sendiri siapa yang dipercayainya. Kisah-kisah macam itu memiliki nilai yang tinggi bagi berbagai media massa.

Untuk menghindari penuntutan, mereka menyediakan waktu-waktu untuk riset yang sangat panjang. Kisah-kisah mereka harus bisa meminimalisir resiko salah di dalam menyebutkan berbagai tuduhan di pemberitaan mereka. Pembuktian yang baik, dan disepakati banyak pihak, merupakan salah satu alat untuk berbagai penyangkalan yang dikemukakan berbagai pihak yang dirugikan.

Karena itulah, kegiatan jurnalisme investigatif terkait dengan upaya mengembangkan bangunan fakta-fakta. Pelbagai dokumen dieksploitasi interpretasinya. Pelbagai konsesi diperhatikan dampak-dampaknya. Pelbagai klaim dan tuntutan dihitung kerangka pemikirannya. Pelbagai indikasi ditelusuri, dicari melalui berbagai pernyataan.

Pelaporan jurnalistiknya menjadi tidak hanya menyampaikan keseimbangan antara dugaan dan penolakkan. Hasil liputannya mengeluarkan sebuah judgement yang didasari oleh fakta-fakta yang melingkupi persoalan yang dilaporkan wartawan. Koleksi dan presentasi pembuktiannya tidak boleh berat sebelah, harus adil membagi tudingan, tidak boleh mengarahkan, condong memberatkan pihak tertentu. Kerja reportasenya mesti menyiapkan perangkat kejelasan fakta-fakta yang kuat.

Pekerjaan pengepakkan fakta-fakta ini memang merupakan kelaziman bagi kegiatan jurnalistik. Pada dasarnya, setiap wartawan mengerjakan peliputan yang dilakukan investigative reporters. Bruce Page, ketika di The Sunday Times, memberikan argumen tersebut, dalam hal bahwa pekerjaan jurnalisme investigatif mementingkan sekali kesiapan kerja kewartawanan untuk “selalu mengecek fakta-fakta, tidak mudah menaruh kepercayaan pada segala sesuatu, tidak langsung mempercayai orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam pandangan-pandangannya.”

Kerja investigasi, membuat pelbagai isi media massa memiliki perbedaan dibanding dengan brosur sebuah iklan. Kerja keras para wartawan dalam meningkatkan pelaporan jurnalistik yang bermutu. Nilai mutunya terletak di dalam membangun dasar fakta-fakta.

Sebuah Area Tersembunyi

Bila ditarik ke belakang, jenis pemberitaan jurnalisme investigatif memiliki ciri yang tidak jauh berbeda dengan konsep pemberitaan yang ada di dalam terminologi jurnalistik. Definisi berita memberikan ilustrasi bahwa pada tiap pelaporan wartawan selalu diperlukan upaya untuk “mengendus” kejadian yang dibutuhkan masyarakat. Berita sendiri mendefinisikan adanya upaya pelaporan wartawan, bila tidak ditulis peristiwanya oleh wartawan maka peristiwa tersebut hanyalah akan menjadi sekadar informasi yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat; atau sekadar menjadi laporan dari berbagai lembaga kemasyarakatan atau pemerintah yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Kerja investigasi wartawan kerap menemukan area liputan yang mesti dibuka dengan sengaja, dicari dengan hitungan asumsi tertentu, dan dikontak dengan ketekunan dalam menarik narasumber untuk membeberkan keterangan yang diperlukan. Berbagai narasumber bahkan diasumsikan berkemungkinan untuk corupt, memanipulasi keterangan. Karena itulah, pelbagai data dan keterangan yang didapat dari sebuah kisah berita memerlukan analisa kritis wartawan investigatif. Tidak sesedarhana di dalam peliputan yang dapat langsung mencatat pelbagai rentetan keterangan dari sebuah peristiwa berita reguler, atau seremonial.

Para wartawan investigasi juga kerap harus jeli dan waspada terhadap pelbagai kisah berita yang tersebar di masyarakat. Beberapa pihak sengaja menyewa perusahaan public relations (Hubungan Masyarakat) untuk membuat perencanaan kisah berita tertentu. Lalu, membayar kerja pengacara untuk menyangkal berbagai isu yang tersebar. Publik tentu saja akan menolak paparan kisah berita yang dikemukakan para petugas Hubungan Masyarakat (Humas). Dari sanalah, para pekerja media jurnalistik memulai rangkaian liputan investigasinya.

Mereka mulai meneliti pelbagai item berita yang dapat diungkap untuk konsumsi pemberitaan media harian dan mingguan. Mereka juga mulai menyusun strategi untuk wawancara yang dapat membuka selubung bukti keterangan yang sengaja dirancang. Selain itu, juga memulai rancangan kegiatan penulisan yang dapat diterima publik.

Antara Paper & People Trails

Salah satu jenis unggulan jurnalisme, yang mewadahi kapasitas yang diperlukan oleh para reporter investigatif, ialah kemampuan untuk menentukan lokasi permasalahan, kemampuan memahami dan menujukkan pelbagai keterangan dan dokumen yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan kisah.

Dari banyak kasus yang dilaporkan wartawan investigatif, dapat diukur berbagai tingkat kedalamannya. Pekejaannya hampir mirip dengan target yang dituntut dari seorang pengacara pada masa kerja tahun keduanya, atau pertugas asuransi pada fase ke sekian masa kerjanya. Keberhasilan menyusun data-data, dan merumuskannya, serta menentukan keputusan yang tepat, adalah tuntutan yang harus dipenuhi, juga, oleh pekerjaaan jurnalisme investigatif. Disini, berarti adanya upaya menelusuri pelbagai catatan publik (public records).

Para reporter menjadi harus sepersis kemampuan konselor investasi saham ketika menelusuri pelbagai keterangan yang dimiliki sebuah perusahaan, di dalam mengungkap kasus bisnis. Dan masyarakat, adalah publik yang ingin dilayani dalam sebuah fase ketika ia membuka halaman-halaman koran pagi atau menonton siaran berita malam, sebagai bahan untuk memutuskan kebenaran yang mereka perlukan.
Hal ini terkait dengan upaya menelusuri pelbagai catatan publik yang ada di berbagai tempat. Juga, meliputi kemampuan mempenetrasi pertanyaan kepada sumber-sumber berita, di dalam mengarahkan jawaban yang terkait dengan permasalahan yang hendak diungkap. Pertanyaan bukan hanya diarahkan kepada para nara sumber, akan tetapi upaya mempertanyakan harus diteruskan pula kepada pelbagai catatan (records) yang kelak menjadi jawaban penting di dalam merumuskan titik pelanggaran yang hendak diungkap kasusnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan wartawan investigatif bukan hanya mencatat jawaban who, what, where, when, how, dan why. Dan secara akurat siap dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jurnalisme investigatif lebih mengarahkan kegiataannya kepada bagaimana sesuatu itu bekerja, how things work, atau bagaimana mencari sesuatu itu bekerja, how to find out how things work. Jika dijabarkan dengan bidang-bidang permasalahan yang terjadi di masyarakat, hal itu tercermin di dalam penelusuran seperti bagaimana menjelaskan kekuatan-kekuatan politik di sebuah komunitas berkeja, bagaimana pengaruhnya bermain, bagaimana mengevaluasi performa salah satu departemen atau agensi di kelembagaan pemerintahan atau masyarakat.

Di bidang ekonomi, tersangkut dengan upaya menjelaskan sebuah hasil kegiatan bisnis yang tidak memenuhi mekanisme prosedur yang legal, dan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dari sebuah kota, atau telah mengakibatkan kerugian para pemegang saham atau konsumen. Dalam bidang pendidikan, menelusuri penjelasan yang benar mengenai sistem pendidikan di berbagai sekolah, bagaimana kebijakan yang mesti diambil ketika putaran uang telah mencapai angka keuntungan yang milyaran rupiah, atau penjelasan isu-isu pelanggaran kebijakan pendidikan yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan lokal.

Dari kegiatan peliputan semacam itulah, jurnalisme investigatif melaksanakan tugasnya. Para reporternya mengarahkan reportasenya pada pencarian pelbagai hal yang ada di balik sesuatu kegiatan. Dan, terlebih penting, adalah upaya mendapatkan the real answers, jawaban-jawaban yang benar, tepat, sesuai dengan kenyataan.

Untuk itu, kegiatan bertanya di dalam terminologi jurnalisme investigatif tertuju pada pertanyaan-pertanyan mendasar, seperti: apa saja yang mendorong sesuatu dapat terjadi. Apa statusnya dan apa implementasi peraturannya. Apa kertas kerja yang diperlukan bagi kelengkapan dokumennya. Jika menyangkut sebuah profesi, apa standar yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasinya. Dan, akhirnya, apa pelbagai perbedaan (jika ada) antara yang orang katakan tentang kegiatan tersebut, apa yang diminta mereka untuk itu, dan apa kenyataan yang mereka lakukan.

Dari kerangka pemikiran seperti itu, terjadi antara lain dua bentukan umum kerja jurnalisme investigatif, yakni terkait dengan pekerjaan menginvestigasi dokumen-dokumen publik (the paper trails), dan pelbagai aspek dari investigating individuals, penyelidikan terhadap subyek-subyek individu yang terkait dengan permasalahan.

Penelusuran Dokumentatif

Kegiatan meneliti paper trails ialah pekerjaan menelusuri berbagai materi yang bersifat dokumentatif. Riset menjadi pekerjaan lanjutan yang sangat berperan. Hal ini mencakup pekerjaan mencari bahan-bahan dokumentasi dari publikasi koran, majalah, newsletter, siaran televisi dan radio, buku-buku referensi, disertasi dan tesis, buku-buku lain, database komputer, internet. Juga, dokumen-dokumen primer yang ada di berbagai kelembagaan pemerintah dan masyarakat, naskah-naskah peraturan perundang-undangan, data-data mengenai kelahiran dan kematian, dan berbagai akses data komputerisasi lainnya.

Dengan kata lain, ada sifat kerja intelektual, yang harus disiapkan oleh reporter investigatif sebagai kunci pembuka kasus-kasus yang hendak diungkapkannya. Mereka harus memiliki penalaran untuk mendapatkan catatan dokumentasi, dan kemampuan mengaksesnya secara legal yang tidak semudah liputan reguler. Penelusuran dokumen merupakan sarana untuk mengecek kebenaran dari apa yang dikatakan nara sumber terhadap sebuah peristiwa. Berbagai dokumen itu kerap menjadi batu loncatan, dasar pijakan, bagi bangunan kisah mengenai korupsi, penyelewengan tugas, konflik kepentingan, atau salah-manajemen. Pada momen tertentu, keseluruhan kisah mungkin telah terbangun melalui hanya lembara catatan keuangan (financial records). Namun, pada umumnya, kerja investigatif baru terlihat hasilnya setelah melewati prosedur dasar jurnalistik: berbicara dengan banyak orang, mengajukan pertanyaan, mencari jawaban.
Pekerjaan paper trails membutuhkan upaya pengembangan sistimatika perencanaan untuk mengorganisir keseluruhan informasi. Pekerjaan membuat indeks dan menyimpannya di dalam rancangan yang sistematis, untuk memudahkan pengulasan terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan. Pekerjaan membuat urutan kronologis peristiwa berdasarkan waktu kejadian. Pengendalian terhadap berbagai bahan yang terkumpul, dan kerap didapat dari sekian bulan masa pencarian, dengan jumlah ratusan ribu dokumen.

Untuk itu, di dalam penelusuran dokumen, pendekatan analisis sistem pun dipakai. Pekerjaan membuat penganalisaan secara sistemik ini tertuju kepada penghitungan terhadap sistem kerja peliputan yang akan dilakukan, dan perancangan terhadap pengumpulan pelbagai informasi hendak ditujukan.

Penelusuran Nara Sumber

Investigating Individuals adalah istilah lain dari people trails, yaitu menyangkut kegiatan pencarian dan wawancara dengan para nara sumber. Hal ini terkait dengan kegiatan mendapatkan keterangan dari para nara sumber yang berwenang, kredibel, dan legitimet, untuk memperkuat pembuktian dari fakta yang hendak dilaporkan. Bukan hanya mencatat pandangan dari para pakar/ahli, wartawan investigatif juga harus mampu menembus nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang hendak diungkap, seperti para mantan pejabat, eksekutif, dan pekerja lainnya, bahkan orang-orang luar yang mengetahui persoalannya.

Dapat melakukan wawancara dengan mereka, merupakan langkah penting lain yang mesti dilakukan wartawan investigatif. Banyak dari mereka yang harus diberi kepercayaan dahulu sebelum mau untuk diajak wawancara. Meraih kepercayaan ini bukan pekerjaan mudah. Untuk itulah, teknik interviu pun menjadi sarana lanjutan dari wartawan investigatif. Mereka harus menguasai pelbagai teknik mendapatkan keterangan-keterangan penting dari orang-orang yang diajak wawancara.

Finding the people adalah kunci setelah sebuah kisah investigatif ditemukan wartawan. Reportase investigatif membutuhkan pertolongan orang-orang yang relevan, yang terkait dengan kisah yang hendak disampaikan. Dari pelbagai nara sumber yang mau diajak wawancara, wartawan investigatif kerap menemukan rekomendasi penting bagi pelacakan selanjutnya. Para informan menjadi petunjuk rangkaian kisah hendak dikembangkan. Walau pun, dari para informan, kerap harus dihadapi resiko untuk tak disebutkan jati dirinya – yang merupakan hal yang harus diminimalisir di dalam pelaporan jurnalistik. Karena itu, “janganlah dikutip pernyataan orang yang tidak diketahui keberadaannya,” saran Spark. Namun, bila semuanya telah absah dan memungkinkan, kutipan para informan amat diperlukan.

Sering permasalahan muncul dari soal pencarian nara sumber yang menjadi kunci pembuka keterangan. Jack Tobin memaparkan pengalamannya mencari seorang Jane Smith, yang menjadi nara sumber liputan investigasinya, selama hampir tiga bulan, di kota Los Angeles yang berjumlah sepuluh juta lebih penduduknya. Kisah liputannya mencantumkan nama Jane Smith untuk jarak waktu sebelum Perang Dunia Ke-2, yakni pada 1940. Melalui riset kepustakaan di berbagai catatan kependudukan, Tobin berhasil menemukan buruannya. Semua itu didapat melalui upaya reportase investigatif yang terfokus kepada segala keterangan yang terkait dengan rincian kehidupan individu yang hendak dijadikan nara sumber. Untuk itu, dalam perkembangan masyarakat seperti Amerika, berbagai sumber dan media informasi dapat dipergunakan, seperti: newspaper libraries, buku-buku telepon, city directories, para tetangga, registrasi pemilikan SIM, para peserta pemilu, catatan kelahiran, sampai ke catatan-catatan yang bersifat komersial (Uniform Commercial Code fillings), catatan keputusan pengadilan (pailitnya perusahaan, pajak, perceraian, dsb), dan catatan tesis dan disertasi universitas.

Untuk mendapatkan semua catatan itu, wartawan investigatif mesti memahami betul proses mendapatkan kemudahan berbagai data di berbagai tempat. Mereka mesti dapat membuat jalinan hubungan yang bersahabat dengan orang-orang yang bekerja, dan mengetahui betul, pelbagai catatan yang hendak dicari di tempat-tempat yang menjadi area investigatif. Hal itu bukanlah berarti pejabat penting, semacam para kepala bagian atau departemen, melainkan orang-orang yang benar-benar menguasasi betul bagaimana tempat tersebut bekerja.
Sikap simpatik dari seorang pegawai adalah sarana menuju kemudahan pencarian data, bahkan, kerap menolong para wartawan investigatif untuk mendapatkan keseluruhan data penelitiannya. Sesudah mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, segeralah membuat kopian lembarannya sebagai bahan bukti yang akan menjadi penting kelak. Dari banyak kasus liputan investigatif, berbagai keterangan yang hanya dicatat oleh wartawan sering menjadi tidak berarti ketika memasuki ruang pengadilan – yang dituntut oleh pihak-pihak yang dirugikan di dalam pemberitaan. Ketika para wartawan investigatif menunjukkan catatan data mereka, para pengacara pihak lawan meminta bukti. Dan bukti tersebut sering telah “dibersihkan” dari tempat-tempat yang telah didatangi sebelumnya oleh para wartawan investigatif.

Standar dan Kiat

Seorang reporter investigatif dengan redaktur yang siap mendukungnya adalah orang yang berbahagia. Karena, mereka terikat pada standar-standar moralitas personal dan sosial, yang berbeda dari para reporter biasa. Ia punya standar dan kiat tertentu.

Tidak Terikat Deadline. Seorang reporter investigatif, tidak terikat pada deadline (tenggat). Artinya ia tidak akan diminta membuat laporan harian. Ia diberi waktu, dengan masa rentang waktu yang lebih lama. Sehingga ada kebebasan mengembangkan bahan-bahan yang sudah diperoleh. Misalnya dari seorang sumber yang berhasil dikorek keterangan, diperoleh nama lain, dan nama yang disebut itu harus dikejar juga untuk memperoleh informasi yang lebih dalam. bagaikan kartu domino tak berhenti, sampai kartu itu habis atawa gaple.

Bluffing. Ada satu taktik (kiat) yang biasa digunakan oleh reporter investigatif, bluffing (menggertak), seolah-olah mengetahui sesuatu dan mengajukan sebuah pertanyaan tajam atau taktik menuduh seorang tokoh kunci melakukan sesuatu, padahal anda sendiri tahu bahwa tokoh tersebut tidak mungkin terlibat di dalamnya. Kalau pertanyaan tajam yang anda ajukan atau taktik, tentu sumber anda akan menjawabnya. Kelemahannya, bila seorang reporter bersikap seolah-olah ia mengetahui sesuatu secara pasti, tapi, bila ia melakukannya kurang persiapan, maka bahaya-lah yang akan datang pada diri reporter itu.
Reporter, yang memperlihatkan ketidaktahuannya, justru akan melumpuh dirinya.

Selain itu seorang reporter investigatif, harus juga memahami apa yang dikatakan seorang sumber dan memahami informasi itu untuk melindungi/menjamin kerahasiaan identitas si sumber agar si pemberi keterangan bisa terhindar dari ancaman yang mungmin terjadi terhadap dirinya. Dibawah ini beberapa aturan dasar sederhana mengenai keterangan dari sumber :

On the record. Semua pernyataan boleh langsung dikutip dengan menyertakan nama, serta gelar orang yang memuat pernyataan tersebut. Kecuali bila disepakati lain, semua komentar dianggap boleh dikutip.

On Background. Semua pernyataan boleh langsung dikutip, tetapi tanpa menyebutkan nama atau gelar orang yang memberi komentar itu. Jenis penyebutan yang akan digunakan harus disebutkan atau disepakati lebih dahulu, pejabat sekretariat negara (istana), juru bicara pemerintah, pengacara pemerintah dan sebagainya. Jenis penyebutan yang akan digunakan mempunyai arti penting, sebab para nara sumber seringkali khawatir akan mudah dilacak berdasarkan informasi yang keluar itu.

On Deep Background. Apapun yang dikatakan boleh digunakan, tetapi tidak dalam sesuatu kutipan langsung dan tidak untuk sembarang jenis penyebutan. Reporter harus menggunakan informasi yang diperolehnya untuk dirinya sendiri, tanpa menyebutkan sumbernya, apakah dari sebuah departemen atau pejabat pemerintah. Biasanya, reporter tidak menyukai jenis penyebutan yang seperti ini, sebaba para pejabat seringkali memanfaatkannya untuk mereka-reka berita atau untuk mengapungkan umpan tanpa harus mempertanggung jawabkannya.

Off the record. Informasi yang diberikan secara off the record hanya diberikan kepada reporter dan tidak boleh dicetak atau disebar luaskan dengan cara apapun. Informasi ini juga tidak boleh dialihkan kepada narasumber lain dengan harapan informasi itu kemudia boleh dikutip. secara umum, rencana penyampaian berita secara off the record harus disepakati terlebih dahulu oleh reporter. Bahaya menyetujui menerima informasi secara off the record adalah bahwa reporter terikat untuk tidak menggunakan informasi tersebut – sekalipun informasi itu diperoleh dalam bentuk lain dari narasumber yang lain-sampai ada pihak lain yang menerbitkannya. Untuk itu, seorang reporter harus pandai-pandai memilah-milah, yang off the record apa tidak atau tawar menawar soal itu sampai hal yang paling kecil dan tidak berguna yang dinyatakan off the record. Atau tinggalkan saja sumber itu bila ada sudah mempunyai posisi tawar (bargain position) yang lebih tinggi.

Bagan Penulisan Investigatif

Penulisan hasil investigasi tak cukup dengan satu atau dua halaman majalah saja, tetapi harus lebih dari itu, mulai dari 6 sampai 16 halaman. Yang paling penting dari tulisan itu agar mudah dibaca dan mudah dipahami masyarakat, sekaligus memberi kesempatan kepada yang disangkakan. Bagai tulisan untuk investigative terdiri dari :

1. Tulisan Utama 2-4 halaman – isinya menyangkut keseluruhan cerita untuk menggambarkan persoalannya.
2. Boks – 1-2 halaman kasus khusus- tulisan mengenai kasus khusus yang berkaitan dengan investigative (misalnya sosok orang atau perusahaan tersebut)
3. Infografik data-1-2 halaman – berisi data-data kasus tersebut.
4. Time Line-sepanjang tulisan utama-catatan waktu untuk memudahkan pembaca memahasi tulisan itu
5. WWc-1 –2 halaman Pihak yang berwenang dalam kasus itu dan atau korbannya.
6. Wwc 1-2 halaman pihak yang dituding atau dirugikan dalam pemberitaan itu.

Jakarta, 9 Mei 2006
Ahmad Taufik
taufik@tempo.co.id anggota Aliansi Jurnalis Independen, bekerja untuk Majalah Berita Mingguan TEMPO

Bahan :
1. Sebagian besar disarikan dari Jurnalisme Investigasi, Septiawan Santana K., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003
2. The Reporter’s Handbook, Steve Weinberg, New York 1996.
3. Etika media Massa, William L.Rivers et.al, Gramedia 1994
4. Liputan Investigasi, Albert Kuhon, Independen Watch April 1999.

 

Jurnalisme dan Etika, oleh Nursyawal

Jurnalisme dan Etika

Nursyawal

“Kebebasan Berpendapat adalah Hak Azasi Manusia Universal. Di dalamnya, terintegrasi Kebebasan Pers. Tanpa Kebebasan Pers, Kebebasan Berpendapat terancam. Sekaligus mengancam Hak Azasi Manusia itu sendiri. Seperti yang masih terus berlangsung hingga hari ini di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara di dunia,
baik di benua Eropa, Afrika, Australia, Asia dan Amerika, yang tidak terdapat ancaman atas kebebasan pers. Bahkan sekarang ancaman itu makin nyata.” (Peter Phillip, Radio DW Jerman)

Mengapa manusia menyusun kesepakatan yang namanya Hak Azasi Manusia? Pertanyaan dasar ini akan menjawab mengapa perlu adanya kebebasan pers. Secara moral, manusia membangun mekanisme komunikasi sebagai alat untuk membangun dan mengikat hubungan sosial antar manusia.

Tidak banyak cerita yang mengungkapkan adanya makhluk hidup yang bisa hidup sendirian tanpa asal muasal dan keturunan. Bahkan makhluk bersel tunggal pun yang bisa ber-reproduksi sendiri, hidup berkelompok atau menjadi parasit pada makhluk hidup lain. Manusia sebagai makhluk paling sempurna pun tidak. Adam diciptakan bersama Hawa, lalu berketurunan dan hidup berkelompok.

Alexis Carrel dalam bukunya, “Misteri Manusia”, menyebut kisah percobaan seorang raja Romawi yang mengurung 10 bayi baru lahir di sebuah ruangan terang, tapi tanpa komunikasi. Ibu-ibu mereka hanya diijinkan menyusui dan merawat pakaian tanpa boleh bicara atau membelai. Hasilnya, dalam 3 bulan seluruh bayi itu wafat, meninggalkan ibu-ibu mereka yang hanya bisa mengutuk tindakan raja dalam hati. Alexis Carrel menduga, bayi itu mati, karena tidak memiliki kontak sosial.

Komunikasi, yaitu aktifitas mengeluarkan bebunyian dan mendengar bebunyian, menangkap isyarat dan menyampaikan isyarat, ternyata adalah sebuah perangkat dasar manusia untuk bertahan hidup. Dengan cara itu, manusia membangun pengetahuan dan dikembangkan menjadi ilmu. Dengan cara itu, manusia berupaya memahami adanya Tuhan, yang tidak mungkin dilakukan oleh Ayam atau Cecunguk.

Tanpa komunikasi, peradaban tidak tumbuh. Tanpa komunikasi, manusia tidak berkembang menjadi manusia. Karena itu, salah satu elemen komunikasi, yaitu mengeluarkan isi pikiran melalui suara yang diproduksi mulut, adalah hak azasi manusia. Makanya, bebunyian lain yang tidak berisi buah pikiran dan tidak keluar dari mulut, seperti Kentut, tidak disebut hak azasi manusia.

Aktifitas komunikasi, semakin hari, semakin rumit, karena perkembangan teknologi. Jaman dahulu, orang bicara dengan kosa kata terbatas. Orang Eskimo hanya memiliki 3000 fonem. Tapi setiap fonem bisa digunakan untuk ribuan fenomena.

Suku Anak Dalam di Riau, tidak mengenal huruf tetapi memiliki struktur bahasa. Ini adalah contoh komunikasi dasar. Saat ini, kita mengenal Fortran, Cobol, dan seterusnya ketika menyusun perangkat komputer agar masing-masing komputer bisa saling memahami. Jadi, manusia saat ini, tidak hanya menyusun bahasa untuk kalangan sendiri, tetapi juga bahasa untuk mesin.

Anehnya, manusia menyusun bahasa untuk mesin, mereka berupaya sekeras mungkin membangun cara untuk mesin-mesin itu agar bisa saling mengerti masing-masing sistem mekanik yang amat bervariasi. Manusia membangun sistem enkripsi yang rumit agar keunikan mekanik masing-masing mesin yang mereka kembangkan tetap terpelihara, sekaligus tetap bisa bekerjasama.

Tetapi anehnya, manusia yang menciptakan paradigma itu, tidak menjalankannya. Masing-masing terus berupaya agar keunikan kelompok-kelompok manusia yang ada musnah dan muncul satu sistem kelompok manusia yang tunggal. Seolah enggan memahami keunikan masing-masing dan bekerjasama dengan hal itu. Trend inilah yang harus diwaspadai.

Kecenderung kelompok manusia tertentu yang ingin memaksakan sistem pengetahuan mereka kepada kelompok manusia lain. Seolah kepercayaan mereka adalah kebenaran mutlak dibanding yang lain. Seolah darah dan daging mereka lebih unggul dan yang lain layak dimusnahkan. Inilah yang musti diwaspadai.

Fungsi komunikasi adalah untuk menjaga agar lingkungan semesta tetap layak dihuni oleh segenap makhluk. Seperti yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Komunikasi fitrahnya adalah alat untuk menyambung generasi manusia. Bukan untuk saling memusnahkan.

Kembali pada kecenderungan masa kini. Komunikasi berubah menjadi amat rumit. Jarak komunikasi tidak lagi dalam skala pandangan mata. Jaman doeloe, masyarakat Indian mengembangkan komunikasi isyarat asap untuk mengatasi jarak dan waktu. Graham Bell membangun alat yang merevolusi isyarat asap, alat yang disebut telepon.

Samsung kini mengembangkan alat yang tidak cuma telepon dan PC, tetapi juga alat presentasi di kantor, perekam suara dan pesawat penerima siaran televisi dan radio. Semuanya hanya dalam genggaman tangan. Komunikasi hari ini, telah berevolusi. Semua karena tuntutan gaya hidup manusia. Kini, bayangkan jika semua itu dilarang. Dilarang menyaksikan televisi, mendengar radio, atau mengirim SMS. Dilarang ngobrol jika tidak bertatapan wajah langsung, dan sebagainya.

Kembali lagi ke ide semula. Salah satu pengembangan sistem komunikasi kiwari, adalah apa yang disebut media komunikasi. Sebuah benda yang digunakan untuk memperpanjang dan memperkuat fungsi komunikasi.

Selain telepon yang sifatnya media komunikasi pribadi, ada pula yang dikenal dengan media komunikasi publik, atau media komunikasi massa. Media yang fungsinya, sama dengan fungsi komunikasi. Melestarikan lingkungan semesta agar tetap layak dihuni oleh segenap makhluk.

Bedanya dengan media komunikasi pribadi, media massa dioperasikan oleh seperangkat sumber daya manusia yang bekerja sebagai jurnalis/wartawan. Mereka bertugas mengumpulkan realitas di seputar kehidupan manusia, dengan fungsi memperpanjang mata dan telinga. Mereka mengumpulkan semua pikiran, untuk memperluas kemampuan otak. Mereka mengumpulkan semua fakta dan data untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan bertahan hidup manusia. Karena fungsi inilah pula, integritas jurnalis/wartawan harus dijaga.

Menjaga integritas jurnalis/wartawan dalam bekerja, adalah juga menjaga hak azasi manusia. Menjaga kebebasan pers, juga menjaga hak azasi manusia. Kebebasan pers tidak pernah kebablasan. Yang ada adalah penyimpangan integritas jurnalis/wartawan. Sebab kebebasan pers adalah bagian integral dari hak azasi manusia. Tidak ada pelaksanaan Hak Azasi Manusia yang kebablasan toh?

Menyebut Kemerdekaan Pers kebablasan adalah kesalahan pandang pada sebuah persoalan. Seharusnya ketika produk media bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, maka yang harus ditilik adalah para pengrajinnya. Para Kuli Tinta yang bekerja memproduksi materi komunikasi massa. Integritas mereka yang musti ditilik. Jangan-jangan, inti persoalannya adalah maraknya pelanggaran etik profesi para wartawan.

Setuju tidak? Pasalnya, jika seseorang tidak punya batas susila, etik dan moral, maka hidupnya tidak lebih dari hidup seekor hewan. Justru hak asazi manusia dibuat secara tertulis, untuk memelihara harkat kemanusiaan manusia. Tugas wartawan adalah untuk menjaganya. Ingat dengan kisah Tintin?
***

Jika saja Herge hidup hingga 100 tahun lebih, mungkin ia masih sempat menambah satu lagi koleksi serial komik Tintin ciptaannya, dengan kisah yang sad ending, ketika akhirnya Tintin harus mati terbunuh. Tapi waktu rupanya hanya mengijinkan Herge menyelesaikan beberapa lembar saja, halaman pertama edisi terakhir yang diberi judul oleh penerbitnya Lotus Biru, sebelum wafat.

Komik Tintin menggambarkan betapa dunia wartawan adalah dunia khayal yang indah, menyenangkan, sekaligus penuh petualangan dan bahaya. Herge menggambarkan Tintin yang tidak pernah kuatir dengan uang di saku, juga tidak pernah diperlihatkan memeriksa buku rekening banknya.

Tintin selalu ingin tahu, sekaligus cermat dan hati-hati. Ingatannya panjang tapi ia tidak segan mencatat hal-hal kecil seperti nama, alamat juga warna baju seseorang, dan ini amat membantunya dalam merangkai beberapa peristiwa menjadi sebuah untaian kesimpulan. Tidak penakut tapi tidak pernah menantang bahaya. Selalu kreatif dalam mencari jalan keluar ketika telah tersudut tapi juga selalu bernasib untung. Berteman dengan banyak kalangan, dari mulai seorang anak nun jauh di atas pegunungan Himalaya, sampai anak Raja dari Timur Tengah. Polisi dan pengusaha. Penyanyi, ilmuwan dan pengusaha yang ternyata gembong mafia.

Di beberapa episode, kisah-kisah petualangan Tintin, diakhiri dengan sekuel laporan yang dimuat sebuah koran di Amerika Serikat. Demikian karakter Tintin digambarkan.

Namun jika dicermati, Herge rupanya berkeyakinan, wartawan seperti Tintin akan selalu menuai bahaya. Semua kisah petualangan Tintin selalu menghidangkan ketegangan yang mengancam jiwa, meski Herge selalu membuat nasib Tintin beruntung. Berbagai ancaman telah dialami Tintin. Disekap. Diculik. Dipukuli. Diracun. Ditembaki. Nyaris ditembak mati oleh barisan tentara. Di makan hiu. Didorong dari atap kereta api yang melaju. Dan masih banyak lagi.

Sedikit banyak kemiripannya, begitulah dunia wartawan saat ini. Pekerjaan ini tidak sama dengan pekerjaan seorang Sekertaris yang setiap hari duduk di kursi kantor, menunggu perintah dari majikannya sambil berhadapan dengan komputer dan telpon.

Seseorang tidak mungkin menjadi wartawan, jika ia tidak pernah ingin tahu atas sesuatu dan punya keinginan kuat untuk mencari jawaban yang benar dari keingin-tahuannya itu. Mungkin, boleh dibilang, wartawan adalah seorang filsuf. Dalam bahasa Latin, filo berarti suka atau beuki, sementara sophie adalah pertanyaan. Jadi, filsuf adalah orang yang suka bertanya-tanya. Tapi disinilah persoalan lain muncul, karena mencari jawaban ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan keingin-tahuan pun tidak perlu dimiliki oleh Oknum yang ingin diaku sebagai wartawan, karena dia bisa saja bergerombol seperti ikan tuna, pergi ke sana pergi ke sini, wara wiri mencari narasumber. Gerombolan ini tidak mencari jawaban atas keingin tahuannya, melainkan mencari sedekah dari narasumber. Ini yang disebut wartawan gadungan.

Wartawan asli, seperti Tintin, memiliki rasa ingin tahu yang besar karena didorong oleh kepedulian terhadap kehidupan sosialnya. Pada nilai-nilai moral yang harus ditegakkan. Bukan pada kebutuhan perut sendiri.

Dalam komik itu tidak pernah digambarkan upacara rutin makan pagi, siang dan malam, bukan? Itu menunjukkan betapa kepentingan individu sang wartawan menjadi amat tidak relevan dalam pekerjaan kewartawanan.

Tintin tidak pernah vested interest, justru amat peduli pada Public Interest. Herge mungkin bukan seorang pakar Jurnalistik, tapi ia lebih dulu mengungkapkan melalui gambar-gambar komiknya, elemen-elemen dasar jurnalisme yang di kemudian hari dirumuskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel sebagai elemen dasar jurnalistik dalam buku berjudul “Sembilan Elemen Jurnalisme”.
Menurut Kovach dan Rosenstiel, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kemudian, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Elemen ke-empat adalah, para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Ke-lima, jurnalisme harus bertindak sebagai pemantau kekuasaan. Ke-enam, jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menjadi menarik dan relevan. Delapan, jurnalisme harus menjaga agar berita selalu komprehensif dan proporsional. Elemen terakhir, elemen ke sembilan, para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Eleman dasar yang diungkap tadi, mengundang konsekuensi seperti yang dialami Tintin. Disekap. Diculik. Dipukuli. Diracun. Ditembaki, dan seterusnya. Betul, itu resiko pekerjaan. Tapi jangan salah, bukan berarti wartawan memang sewajarnya diperlakukan seperti itu. Bukan. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, pekerjaan wartawan bahkan harus dilindungi dan wartawan yang sedang menjalankan tugas juga harus dihormati setara dengan warga sipil lain. Sekali lagi setara, karena saya setuju dengan pendapat seorang pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, yang menyebut, wartawan bukanlah makhluk istimewa dan bukan pekerjaan istimewa pula. Saya setuju karena memang bukan pekerjaan istimewa, tetapi juga tidak lebih rendah dari maling, bukan? Tapi mengapa wartawan terus “digebukin”?

Organisasi wartawan tingkat dunia, seperti Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) dan Wartawan Tanpa Batas Negara (RSF), melaporkan, hingga hari ini tidak ada satupun negara, sekali lagi tidak ada satupun negara di dunia, yang benar-benar bebas dari kasus penganiyaan atau ancaman terhadap wartawan.

Mengapa ini menjadi persoalan, bukankah setiap hari juga ada tukang becak yang mati? atau pejabat negara atau maling yang mati? Sebab wartawan adalah seorang pekerja yang menjadi bagian dari sebuah sistem demokrasi. Wartawan menjalankan tugas untuk memenuhi hak azasi warga negara untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan dalam mengelola negara, untuk berpendapat dan memperoleh informasi.

Inilah sebabnya, mengapa gangguan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugasnya, disejajarkan dengan gangguan terhadap hak rakyat dan demokrasi. “Barangsiapa yang menghalang-halangi..diancam hukuman pidana penjara..” kata UU Pers Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999.

Untungnya disebut barangsiapa, karena saat ini, pelaku gangguan (kekerasan) terhadap waratawan yang sedang bertugas tidak lagi monopoli penguasa dan aparatnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, masyarakat biasa, selebritis, anggota DPR atau DPRD, aktivis partai, kelompok preman, pengedar narkoba dan gembong judi serta pelacuran, kelompok para militer, kini ikut serta mengancam wartawan yang sedang bertugas.

Jangan kuatir, sebab itu di Indonesia, di AS saja, yang disebut gembong demokrasi, kehidupan wartawan sama juga terancamnya. IFJ dan RSF memberi tempat kehormatan pada AS di bawah rejim Bush dalam daftar teratas negara yang membatasi kebebasan pers. Sebab setelah tragedi 11 September 2000, belasan wartawan ditangkap tanpa proses hukum. Terutama ketika perang Irak berlangsung, AS membatasi ruang gerak wartawan dengan konsep embeded journalist-nya. Belum lagi wartawan yang tewas karena tembakan pasukannya sendiri yang disebut oleh militer AS dengan “friendly shot” (maksudnya tembakan anu kapecel) ke arah bangunan hotel tempat wartawan asing menginap di Bagdad.

Pahamilah, bahkan di daerah perang, wartawan hadir untuk menjamin hak rakyat untuk tahu. Tanpa kehadiran wartawan, rakyat AS tidak tahu kalau tentaranya amat kewalahan di Vietnam sehingga muncul gelombang besar menentang panggilan perang ke Vietnam.

Tanpa kehadiran wartawan, dunia internasional tidak pernah tahu jika tentara AS menggunakan bom kimia bernama NAPALM di Vietnam. Tanpa kerja wartawan, rakyat AS tidak tahu kalau Presiden Nixxon telah menggunakan segala cara untuk menang. Tanpa kerja pers, kita tidak tahu sejumlah calon legistlatif di Jawa Tengah ternyata memalsukan surat keterangan kesehatan dan di antara mereka ternyata dinyatakan sakit jiwa. Tanpa kerja wartawan, kita juga tidak tahu jika sebuah partai di Lampung ternyata mencalonkan seorang perampok sebagai calon anggota legislatif. Untung si perampok tewas dihajar peluru polisi, sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar calon tetap.

Jadi memang wajar, jika banyak pihak begitu geram melihat kehadiran wartawan. Karena mereka tidak ingin “ketahuan belangnya” Hanya orang yang tidak belang bentong yang senang melihat kedatangan seorang wartawan.

Karena itu, AJI menerbitkan sebuah buku berjudul “Panduan Meliput di Daerah Konflik” Agar seperti karakter Tintin tadi, wartawan bukanlah penakut, tapi tidak pernah menantang bahaya. Jika ditugaskan ke lapangan meliput peristiwa di daerah rawan, amat disarankan reporter membawa identitas diri dan tanda pengenal yang memadai untuk membedakan dengan cepat antara warga biasa dan wartawan. Bisa dalam bentuk Name Tag yang besar, atau rompi, atau topi, yang dapat menunjukkan identitas wartawan dari jarak yang jauh.

Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah perilaku wartawan sebagai pekerja. Sebagai profesional yang menyadari tugas sebagai pengemban hak publik untuk tahu, wartawan memiliki perangkat Kode Etik agar interaksi wartawan dengan lingkungan sekitarnya ketika bekerja dan hasil karyanya benar-benar memenuhi standard.

Pelajarilah kode etik ini dan amalkan. Karena selain berhak membuat berita, wartawan juga wajib hukumnya memberi hak jawab pada pihak-pihak yang ditulisnya. Di sinilah mengapa Tintin mengenal banyak orang. Pendapat dan selera pribadi, tidak penting dalam kehidupan wartawan. Ia harus mau mendatangi kompleks pelacuran dan mewawancarai pelacur untuk mengimbangi berita tentang kompleks pelacuran. Ia harus mau bersalaman dengan penderita HIV AIDS. Juga tetap mewawancarai seorang presiden yang keji tanpa bersikap seperti orang yang jijik melihat bangkai.

Memang betul, pekerjaan ini amat menantang karena wartawan bukan kerja kantoran. Jalan-jalan terus setiap hari. Tapi seorang wartawan mungkin tidak akan se-terkenal dan kaya seperti seorang bintang film dan konglomerat. Wartawan itu hanya kaya kalbu, ilmu dan sahib. Karenanya, gaji minim bukan alasan untuk menerima sogok dari narasumber. Terimalah amplop hanya dari majikan Anda nanti.

Nursyawal adalah pengajar Broadcast Journalism and Management di STIKOM Bandung, perwakilan Radio Suara Jerman Deutsche Welle untuk Indonesia
E-mail : korupsi_yuk @ yahoo.de

 

Penandatangan Deklarasi Sirnagalih

Inilah para penandatangan Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994, yang menandai berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  1. Ahmad Taufik
  2. Amira Jufri
  3. Andreas Harsono
  4. Ardian T Gesturi
  5. Arif Budiman
  6. Aristides Katopo
  7. Asikin
  8. Ati Nurbaiti
  9. Ayu Utami
  10. Bambang Harymurti
  11. Bina Bektiati
  12. Budiman S. Hartoyo
  13. Candra Negara
  14. Christianto Wibisono
  15. Dadang Rachmat HS
  16. Dhia Prekasha Yoedha
  17. Diah Purnomowati
  18. Didik Budiarta
  19. Didik Supriyanto
  20. Dwi Setyo Irawanto
  21. Eros Jarot
  22. Farid F Cahyono
  23. Fikri Jufri
  24. Goneawan Mohamad
  25. Happy Sulistyadi
  26. Hasudungan Sirait
  27. Heddy Lugito
  28. Hendrajit
  29. Ida Farida
  30. Idon Haryana
  31. Imran Hasibuan
  32. Indrawan
  33. Jalil Hakim
  34. Janoe Arijanto
  35. Jus Soema Dipraja
  36. Kelik M Nugroho
  37. Lenah Susianty
  38. Liston Siregar
  39. M Anis
  40. M Thoriq
  41. Moebanoe Moera
  42. Nuruddin Amin
  43. Putu Wirata
  44. Ragawa Indra Marti
  45. Rinny S. Doddy
  46. Rustam Fachri Mandayun
  47. Saifullah Yusuf
  48. Santoso
  49. Satrio Arismunandar
  50. Toriq Hadad
  51. Wahyu Muryadi
  52. Yoanida Rosita
  53. Yopie Hidayat
  54. Yopie Lasut
  55. Yosep Adi Prasetyo
  56. Zed Abidien

 

Kode etik AJI

KODE ETIK Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi yang penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen
7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana dibawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.
Catatan: Yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
17. Jurnalis menghindari setiap campurtangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Jakarta, 12 Juli 1998

Aliansi Jurnalis Independen

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

 

Tentang kami

Jika anda masuk ke situs/blog ini, jangan heran jika ada dua nama yang berbeda, AJI-Surakarta di tagline dan AJI-Solo di alamatnya. Kedua nama itu bisa dikatakan tidak beda, tetapi sejatinya berbeda juga. Penjelasannya begini, secara legal formal kami bernama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surakarta. Ini sesuai dengan legalitas yuridis formal yang diterbitkan oleh AJI Indonesia.

Sedangkan nama AJI-Solo lebih sebagai penyebutan yang  akrab. Sebutan Solo secara faktual lebih akrab dan dikenal orang banyak. Jadi, nama AJI-Surakarta lebih pada nama legal formal yang berkaitan langsung dengan aspek administrasi, sedangkan AJI-Solo jelas agar semakin memasyarakat. Hakikatnya, keduanya sama saja. Wilayah kerjanya juga sama, di wilayah bekas karesidenan Surakarta yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar  dan Kabupaten Wonogiri.

AJI-Surakarta atau AJI-Solo adalah bagian integral dari AJI-Indonesia (sejarah AJI Indonesia bisa dibaca di bawah). Situs atau blog ini muncul sebagai tanda kebangkitan kembali AJI-Solo yang sempat mati suri selama beberapa tahun. Penyebabnya salah urus, sementara pengurusnya tidak mau mengurusinya. Beruntung kemudian muncul beberapa orang yang masih punya sisa-sisa rasa cinta pada AJI-Solo dan kemudian berinisiatif untuk menyelesaikan dampak salah urus itu.

Setelah cukup kelelahan bergulat batin dan fisik, AJI Indonesia menerbitkan SK pengurus sementara untuk AJI Solo. Kepengurusan sementara ini diawaki kurang dari 10 orang jurnalis di wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Melalui beberapa kali pertemuan, muncul kesepakatan dan kepaduan keinginan untuk bersama-sama membenahi AJI Solo. Ada harapan, AJI Solo yang sudah hancur lebur akibat salah urus itu bisa bersinar kembali. Bagaimanapun, kehadiran organisasi jurnalis yang bervisi dan misi sebagaimana AJI masih sangat diperlukan di wilayah Surakarta.

Selanjutnya, silakan cermati sejarah AJI berikut ini. AJI Solo sama sekali tidak bisa dilepaskan dari sejarah ini.  Dimulai dari Deklarasi Sirnagalih

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, memperoleh informasi dan kemerdekaan berserikat adalah hak asasi setiap warga negara.

Bahwa sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta melawan kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan misi perjuangannya, pers Indonesia menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan.

Indonesia adalah negara hukum, karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil, dan bukan pada kekuasaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kami menyatakan:

Satu, menolak segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor, dan pembredelan pers yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi.

Dua, menolak segala upaya mengaburkan semangat pers Indonesia sebagai pers perjuangan.

Tiga, menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi dan golongan yang mengatasnamakan kepentingan bangsa.

Empat, menolak penyelewengan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lima, menolak wadah tunggal profesi kewartawanan.

Enam, memproklamirkan pendirian ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN sebagai salah satu wadah perjuangan pers Indonesia.

Ditandatangani oleh 56 jurnalis
Pada tanggal 7 Agustus 1994
Di Sirnagalih, Bogor, Jawa Barat

Berikutnya,

Sekilas Sejarah AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).

Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.

Selain bergugurannya media, fenomena yang masih cukup menonjol adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan AJI, setelah reformasi, kekerasan memang cenderung meningkat. Tahun 1998, kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun: sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003).

Kasus yang tergolong menonjol pada tahun 2003 adalah penyanderaan terhadap wartawan senior RCTI Ersa Siregar dan juru kamera RCTI, Ferry Santoro. AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya, sampai akhirnya Fery berhasil dibebaskan. Namun, Ersa Siregar meninggal dalam kontak senjata antara TNI dan penyanderanya, Gerakan Aceh Merdeka.

Pada saat yang sama, juga mulai marak fenomena gugatan terhadap media. Beberapa media yang digugat ke pengadilan — pidana maupun perdata– adalah Harian Rakyat Merdeka, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo dan Majalah Trust. Atas kasus-kasus tersebut, AJI turut memberikan advokasi.

Selain itu, AJI juga membuat program Maluku Media Center. Selain sebagai safety office bagi jurnalis di daerah bergolak tersebut, program itu juga untuk kampanye penerapan jurnalisme damai. Sebab, berdasarkan sejumlah pengamat dan analis, peran media cukup menonjol dalam konflik bernuansa agama tersebut. Hingga kini, program tersebut masih berjalan.

Agenda Mendatang

Setelah rejim Orde Baru tumbang oleh “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung. Jumlah anggotanya pun bertambah. Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.

Kini, AJI tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, organisasi ini mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang dihadapi semakin berat dan kompleks.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan –jangan lupa– mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme –plus kepatuhan pada etika– tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan penyadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi international tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap dua tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Dewan Nasional yang diangkat oleh Kongres. Dewan Nasional diisi perwakilan AJI kota. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh enam koordinator divisi beserta anggotanya dan dua Biro, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung.

Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali.

AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik AJI. Bagi yang berminat, bisa menghubungi sekretariat AJI Indonsia, AJI kota atau AJI perwakilan luar negeri.

 

 

 

 

Membumikan Jurnalisme Damai, Memelihara Keberagaman