Category Archives: Siaran Pers

Komite Keselamatan Jurnalis Minta Hakim PN Kotabaru Tolak Perkara Diananta

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan telah menggelar sidang perdana jurnalis Diananta Putra Semedi pada Senin (8/6/2020). Sidang yang digelar secara online ini dipimpin Meir Elisabeth Batara Randa dengan anggotanya Masmur Kaban dan Yunus Tahan.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Muda Erlia Hendrasta mendakwa jika berita Diananta yang termuat di Banjarhits.id dan kumparan.com dengan judul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa juga menegaskan bahwa PN Kotabaru berwenang mengadili perkara ini meskipun tempat kejadian perkara ada di Banjarmasin atau sekitarnya. Sementara Diananta hanya bisa mendengarkan dakwaan di Polres Kotabaru secara online. Sidang kasus Diananta akan dilanjutkan kembali pada 15 Juni 2020 dengan agenda eksepsi dari penasehat hukum Diananta.

Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan kumparan.com/banjarhits.id berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pada pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta Putra Sumedi dan merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman. Sebelum ditayangkan, Diananta selaku wartawan yang menulis berita sudah berupaya melakuka konfirmasi dengan menghubungi Andi Rufi, Humas PT. Jhonlin Agro Raya (JAR), sayangnya tidak ada jawaban atau respon dari pihak JAR. Namun setelah berita ini terbit, Diananta malah dilaporkan ke Polisi.

Kasus ini adalah sengketa jurnalistik dan tidak dapat serta merta dibawa ke ranah pidana. Diananta Putra Sumedi adalah redaktur media online banjarhits.id yang bekerjasama dengan kumparan.com melalui program 1001 startup media. Melalui kerjasama tersebut, berita wartawan banjarhits.id turut dimuat di kanal berita kumparan.com/banjarhits.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers menyatakan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat Banjarhits itu. Dewan Pers juga memutuskan berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud. Rekomendasi itu diteken melalui lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers. Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu dan menghapus berita yang dipermasalahkan.

Atas perkembangan kasus ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyampaikan sikap:
1. Meminta majelis hakim PN Kotabaru untuk menolak dakwaan yang disampaikan jaksa. Kasus Diananta merupakan sengketa pers yang sudah diselesaikan di Dewan Pers. Apalagi, ahli pers yang dimintai keterangan polisi dalam penyidikan tidak ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers.
2. Mendorong perusahaan media Kumparan untuk ikut serta bertanggung jawab dalam sengketa pers yang berujung kriminalisasi ini. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Jurnalis yang disusun Dewan Pers mengamanatkan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan perusahaan.
3. Mendorong presiden Joko Widodo untuk mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis akan merusak demokrasi dan mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional.

Hormat Kami
Komite Keselamatan Jurnalis

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis
Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Narahubung:
Sasmito Madrim

Era Purnamasari

Ade Wahyudin

Ravio Bebas dengan Status Saksi, Ungkap Segera Peretas, Hentikan Kriminalisasi

Siaran Pers
Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK)
(Safenet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR, PUSAKO)

Setelah 33 jam sejak [22/4] Pukul 21.00 WIB ditangkap dan diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Ravio akhirnya dibebaskan pagi ini [24/4] sekitar pukul 08.30 WIB dengan status sebagai saksi.

Bebasnya Ravio tentu atas upaya dan dukungan bersama publik di Indonesia, Ravio dan Tim Pendamping mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan dan segala upaya bersama untuk menghentikan kasus ini. Gerak cepat bersama menjaga kawan-kawan yang dikriminalisasi sangat terasa dan sangat berarti.

Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK) mencatat berbagai permasalahan hukum sebagai berikut:
    
1. Tim Penasehat Hukum dipersulit memberikan bantuan hukum. Bahwa setelah penangkapan, tim Penasehat hukum sulit mendapatkan informasi keberadaan Ravio. Saat tim mendatangi Polda Metro Jaya sejak pukul 11.00 WIB [23/4], pihak kepolisian dari berbagai unit  menyangkal Ravio berada di tempat mereka. Baru sekitar pukul 14.00 WIB, Polda Metro Jaya mengakui Ravio ada di Polda setelah melakukan konferensi pers;
2. Koalisi mencatat proses penangkapan dan penggeledahan tidak sesuai prosedur. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Polisi tidak mampu memberikan dan menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan, padahal Ravio sudah meminta salinannya. Kediamannya digeledah dan barang bawaan yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan ikut dibawa seperti buku-buku, handphone temannya, laptop kantor.
3. Pihak penyidik di Sub Direktorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) menyatakan bahwa yang mereka lakukan pada Ravio bukan penangkapan tetapi pengamanan, padahal pengamanan tidak dikenal di dalam hukum acara pidana dan Ravio sudah ditangkap lebih dari 1×24 jam saat itu;
4. Adanya intimidasi kekerasan secara verbal baik pada saat penangkapan dan juga di Polda Metro Jaya khususnya sebelum diperiksa oleh Subdit Kamneg;
5. Status hukum Ravio berubah-ubah. Saat tim kuasa hukum ingin memberikan bantuan hukum, diketahui Ravio sudah menjalani pemeriksaan pada sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB tanggal 23 April 2020 sebagai Tersangka dan pukul 10.00 WIB – 17.00 WIB diperiksa kembali sebagai Saksi;
6. Penyidik sempat menginformasikan bahwa surat penahanan sudah disiapkan, padahal statusnya adalah saksi
7. Penyidik mengakses data kontrak kerja dan catatan pengelolaan keuangan pribadi korban yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana dan penyidik dengan sengaja mengubah kata sandi email tanpa persetujuan Ravio;
8. Pasal yang dituduhkan berubah-ubah dan tidak konsisten. Selama pemeriksaan berlangsung sejak pukul 17.00 WIB sampai selesai pukul 22.00 WIB tanggal 23 April 2020 terjadi perubahan pasal yang tidak konsisten dan sama sekali tidak relevan dengan pemeriksaan. Ravio awalnya dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang “berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” menjadi Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang “ujaran kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA.” Hal ini diketahui ketika Ravio menantandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
9. Dalam surat penyitaan yang disampaikan Polisi secara tertulis terdapat 4 barang yaitu Macbook Apple, laptop Dell, handphone Samsung seri s10, dan handphone Iphone. Namun di Berita Acara penolakan justru dibuat 6 barang yaitu termasuk pula penyitaan terhadap KTP dan email. Setelah perdebatan 2 hal ini dihapuskan.

Koalisi menduga bahwa diretas dan ditangkapnya Ravio terkait erat dengan kritik-kritik yang sering disampaikan oleh Ravio di media daring atau media sosial. Kritik yang terakhir sering dilancarkan Ravio adalah terkait kinerja dan konflik kepentingan Staf Khusus Presiden dan pengelolaan data korban COVID-19. 

Praktek teror dan represifias ini sangat berbahaya, bukan hanya mengancam Ravio, tapi bisa dikenakan pada siapapun yang kritis dan menyuarakan pendapatnya. Dari serangkaian kejadian di atas, maka Koalisi mendesak agar:

1. Presiden segera bertindak tegas untuk menghentikan tindakan-tindakan teror dan represif kepada warga negara yang kritis;
2. Kepolisian harus bersikap profesional dan menghentikan kasus atau tuduhan terhadap Ravio; dan
3. Kepolisian harus segera menangkap peretas sekaligus penyebar berita bohong melalui akun Whatsapp Ravio. 

Jakarta, 24 April 2020

Narahubung: 
Alghiffari Aqsa
Asep Komaruddin
Ade Wahyudin
Andi Muhammad

Surat Terbuka: Cegah Kerumunan, Hindari Konferensi Pers Tatap Muka

Kepada Yth
Bupati dan Wali Kota Se-Soloraya
di Tempat

Dengan hormat,
Semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai kita semua. Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus dan korban jiwa yang terus bertambah.

Di tengah situasi krisis ini, media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik publik, selain mengawal penanggulangan krisis. Namun di sisi lain, para wartawan khususnya yang bertugas di lapangan, menjadi sangat rentan terpapar infeksi virus corona baru (SARS-CoV-2) dan bisa menjadi penular ke orang lain, termasuk kepada keluarga.

Dengan latar belakang ini, sebagai organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap kebebasan informasi dan juga keselamatan jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah menyusun Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19.

Salah satu tujuannya adalah agar wartawan/pekerja media bisa bekerja dengan aman dan selamat di tengah pandemi Covid-19. Di antaranya adalah pakai masker, menjaga jarak 1,5 meter dari orang lain, dan menghindari berdekatan dengan orang yang mengalami gejala flu.

Berkenaan dengan itu, kami meminta semua pihak yang selama ini berhubungan dengan wartawan, khususnya para kepala daerah dan pejabat lainnya, untuk mendukung prinsip tersebut. Dukungan yang kami harapkan adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan konferensi pers dengan jarak yang berdekatan, baik jarak antara narasumber dengan wartawan maupun antar-wartawan.
2. Mengganti konferensi pers tatap muka langsung dengan metode lain, misalnya melalui video conference atau teleconference. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi online, seperti Zoom atau Google Meet.
Metode ini telah dilakukan oleh berbagai pejabat publik di berbagai kota di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Jateng Bapak Yulianto Prabowo yang telah menggunakan video conference untuk menjawab pertanyaan wartawan.
3. Menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh wartawan secara transparan dalam bentuk digital (soft copy) sehingga bisa dibagikan secara cepat tanpa harus bertatap muka.

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar semua pihak mendukung protokol keamanan jurnalis tersebut demi bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19.

Atas dukungannya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya.

Surakarta, 20 April 2020
Hormat kami,

Pengurus AJI Kota Surakarta

Ketua
Adib Muttaqin Asfar

Sekretaris
Chrisna Chanis Cara

Protokol Keamanan Liputan & Pemberitaan COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah.

Di tengah situasi krisis ini, media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik ke publik, selain juga melakukan tugas sebagai watchdog untuk mengawal penanggulangan krisis dengan baik.

Namun di sisi lain, pekerja media, khususnya yang bertugas di lapangan, termasuk termasuk yang sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi virus korona baru (SARS-CoV-2) ini dan bisa menjadi penular ke orang lain, termasuk kepada keluarga.

Dengan latar belakang ini, sebagai organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap kebebasan informasi dan juga keselamatan jurnalis, kami menyusun Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 bagi pekerja media di Indonesia agar bisa bekerja dengan aman dan selamat di tengah pandemi virus corona ini.

Selengkapnya download di sini:

https://drive.google.com/open?id=1_16N1aiLsM8gpyfA3B3CCM9rkENWK_28

AJI Surakarta Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Suporter

Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini, seorang wartawan televisi di Madiun, Wiwit Eko Prasetyo, menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan suporter tim sepak bola saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Kasus ini terjadi saat Wiwit yang merupakan wartawan BBS TV di Madiun sedang berada di Stadion Wilis untuk melakukan peliputan laga Persis Solo versus PSIM Jogja, Jumat (16/8/2019) sore. Seusai gol kedua dari Persis Solo ke gawang PSIM Jogja pada babak kedua, terjadi keramaian di luar stadion. Hal itu terlihat saat ratusan suporter di tribun stadion melihat ke luar. Melihat keramaian itu, Wiwit kemudian keluar stadion untuk mengambil gambar kericuhan tersebut.

“Saat keluar stadion dan ke kerumunan suporter, saya masih mengenakan rompi warna oranye dan id card yang disediakan panitia pertandingan,” kata Wiwit.

Setibanya di lokasi kerumunan suporter di Jl. Mastrip, Kota Madiun, Wiwit kemudian mengeluarkan handycam dan mengambil gambar kericuhan itu. “Saat mengambil gambar itu, ada suporter yang bilang ‘ada kamera ada kamera’. Mereka meminta saya untuk tidak mengambil gambar,” jelasnya.

Mendengar permintaan itu, Wiwit menyerahkan memory card kepada suporter. Setelah memory card itu diberikan kepada suporter, kata Wiwit, dia kemudian memberikan handycam-nya kepada polisi yang ada di kerumunan suporter itu.

Setelah handycam dan memory card diserahkan, Wiwit berniat kembali ke dalam stadion. Tiba-tiba ada helm yang dilempar ke wajahnya dan mengenai dahinya.

“Saya tidak tahu helm itu dari arah mana. Tiba-tiba mengenai wajah saya. Ini dahi saya mengalami memar. Saat saya mau pergi, ada sejumlah suporter yang mencoba memukul saya,” katanya.

Wiwit kemudian melarikan diri dan diselamatkan juru parkir dan petugas yang berjaga. “Kaca mata saya hilang saat di kerumunan. Tidak tahu hilang di mana. Saat itu, saya pikirannya harus selamat dahulu,” terangnya.

Kejadian ini menjadi kasus kekerasan dan intimidasi kesekian yang terjadi di Indonesia. Ada sekelompok massa yang menghalangi kerja jurnalis menjalankan tugas, bahkan disertai kekerasan fisik. Padahal wartawan dalam menjalankan tugasnya dijamin secara hukum oleh Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers, khususnya pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers.

Selain tindak kekerasan, desakan massa agar wartawan menyerahkan alat kerja jurnalistiknya jelas merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Atas intimidasi dan kekerasan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta menyatakan sikap:

1. Mengecam segala tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
2. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dengan menangkap dan menjerat pelaku hingga diadili sesuai aturan perundangan.
3. Meminta seluruh masyarakat dari kelompok manapun termasuk suporter sepak bola untuk menghormati tugas jurnalistik para jurnalis karena tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang.
4. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut seluruh kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang belum terselesaikan hingga kini.

Surakarta, 16 Agustus 2019

Pengurus AJI Kota Surakarta
Ketua Divisi Advokasi

Adib Muttaqin Asfar M Khodiq Duhri

Baca juga:
AJI Surakarta Kecam Aksi Kekerasan Suporter terhadap Wartawan di Madiun (Solopos.com)
AJI Surakarta Kecam Tindakan Anarkis Suporter Terhadap Jurnalis (Mediajatim.com)