Category Archives: Berita

Menakar Masa Depan Transportasi Kota Solo

Transportasi umum di Kota Solo dianggap belum mampu melayani kebutuhan masyarakat. Terlebih, dengan maraknya transportasi daring sejak beberapa tahun lalu.

Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Transportasi Kota Solo yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Lingkar Studi Transportasi (Transportologi) di Monumen Pers Nasional, Solo, Sabtu (27/7).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Hari Prihatno, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto, Manager Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans (BST) Sri Sadadmodjo, Kepala DPUPR Kota Solo Endah Sitaresmi, pakar Transportologi Titis Efrindu Bawono, serta perwakilan Bapppeda Kota Solo.

Titis Efrindu menyatakan, sebuah kota harus mampu untuk mengurusi persoalan transportasinya sendiri. Yang dibutuhkan bukan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, juga bukan kapan menunggu pola pikir (mindset) masyatakat berubah, tetapi perlu upaya bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Beberapa gambaran transportasi di masa depan yang dibutuhkan masyarakat yakni dari sisi kecepatan, keselamatan, dan teknologi.

“Transportasi yang ideal sebenarnya praktis. Ojek online menjadi dominan karena praktis. Tapi ada dampak-dampak lain dari kepraktisan tersebut, salah satunya perubahan iklim. Transportasi kita lebih buruk daripada dulu karena sekarang kecepatan makin turun, makin macet dan kendaraan makin banyak. Jadi kecepatan, keamanan dan kenyamanan tidak cukup,” ungkapnya.

Menurutnya, mengubah mindset masyarakat terhadap transportasi umum sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Ada upaya-upaya yang harus disinergikan bersama dan tentunya dibutuhkan dana tidak sedikit. Dia mencontohkan pemeliharaan moda Transjakarta di DKI membutuhkan anggaran Rp 3 triliun per tahun. Dari sisi jumlah penumpang, pengguna Transjakarta mencapai 800 ribu orang per hari. Sangat jauh jika dibandingkan dengan pengguna moda Batik Solo Trans (BST) yang hanya 5.000 orang per hari.

“Kita butuh inovasi-inovasi terbaru. Transportasi di masa depan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik SDG’s. Kita kalah sama ojek online karena sistemnya jauh lebih maju,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan, Dinas Perhubungan sudah merancang grand desain 15 koridor transportasi umum. Nantinya, tujuh koridor akan dilayani dengan moda Batik Solo Trans (BST). Namun, saat ini baru berjalan tiga koridor. Sedangkan delapan koridor lainnya dilayani dengan moda feeder BST. Feeder tersebut menggantikan operasional angkutan perkotaan (angkot). Bedanya, feeder dipasangi pendingin ruangan atau air conditioner (AC) sehingga penumpang lebih nyaman.

“Ini menjadi pioneer untuk angkot-angkot di luar. Kami sudah ada 101 angkot yang ber-AC. InsyaaAllah 2019 kami akan bertambah 20-an. Target kami 240 feeder,” papar Hari.

Meski demikian, Hari mengakui usaha Pemkot dalam menyediakan transportasi yang nyaman, aman, murah dan terjangkau memang belum seperti yang diharapkan. Pemkot sudah berupaya melakukan revitalisasi BST. Namun, dengan perkembangan situasi kondisi dan teknologi, pelan-pelan BST mulai ditinggalkan. Layanan transportasi butuh kepastian. Idealnya, penumpang hanya menunggu 10 menit. Hal itu pernah dilakukan BST. Selain itu, BST menggunakan GPS untuk memastikan penumpang dapat mengakses waktu berangkat. Bahkan, BST pernah menerapkan pembayaran nontunai.

“Perkembangan setelah itu tidak menjadi baik, banyak faktor. Salah satunya banyaknya transportasi berbasis online. Pengaruhnya luar biasa. Kalau kami mau mengatur nanti dibilang gaptek (gagap teknologi),” imbuh Hari.

Kehadiran transportasi online dianggap berdampak pada transportasi tradisional. Sebab, penumpang melihat kecepatan dan biaya murah. Dia berharap adanya aturan dari pemerintah pusat yang membatasi jumlah transportasi online di satu kota/kabupaten disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sebab, aturan mengenai transportasi online dibuat pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan membuat aturan turunan.

“Ini menjadi problem kalau masyarakat menilai pelayanan yang kami berikan kurang maksimal. Tidak beroperasi secara maksimal, waktu tunggu lama, biaya operasional semakin tinggi. Ini antangan bagi kami,” ucap Hari.

Manajer Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans, Sri Sadadmodjo, operasional BST pertama kali ada 2010. Kemudian PT BST mengelola operasional BST pada 2012. Pada 2014, Pemkot ingin agar layanan BST mendekati bus rapit transit (BRT). Kemudian, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menunggu bus di sembarang tempat. Saat itu jumlah penumpang BST sekitar 5.000 orang per hari. Kemudian pada 2016 jumlah penumpang mencapai 8.000-9.000 orang per hari. Namun, pada akhir 2016 muncul transportasi online sehingga jumlah penumpang BST kembali turun.

“Penurunan kami rasakan 2017-2018 puncaknya. Kondisi saat ini penumpang menurun drastis. Apalagi tahun ini ada sistem zonasi sekolah, saya yakin akan mempengaruhi,” ujar Sri Sadadmodjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo, Endah Sitaresmi, mengatakan DPUPR bertugas mengembangkan penataan infrastruktur jalan manusia, kendaraan dan air. Dalam pengembangan sistem trabsportasi di Solo, DPUPR berupaya memeperbaiki jalur yang harus dilalui. Tidak hanya infrastruktur jalan, melainkan juga insfrast jalan air. “Kami menyediakan infrastruktur transportasi. Tidak hanya mobil dan motor tapi ada sepeda dan becak,” kata Endah.

Seorang pengemudi becak, XXX, mengaku tepat sebelum adanya transportasi online di Solo, pengemudi becak mendapatkan teror. Teror yang diterima macam-macam. Ada pengemudi becak yang diguyur air, dipukuli, becaknya digulingkan, dan sebagainya. “Waktu itu ada sampai 18 titik pangkalan yang mana setiap pangkalan paling tidak setiap malam mendapatkan teror,” ucapnya.

Selanjutnya, para pengemudi becak mengadu ke Polresta Solo. Selang beberapa bulan tidak ada teror lagi. Kemudian, setelah ada transportasi online di Solo, komunitas pengemudi becak sudah jarang mendapatkan teror. “Merebaknya transportasi online ini pengemudi becak narik hanya satu kali sehari,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mempersiapkan sistem transportasi perlu mendapatkan dukungan dari variabel lain. Pertama, Solo terkoneksi dengan daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga, pengembangan transportasi di Solo perlu menyentuh enam kabupaten lain di eks Karesidenan Surakarta.

Kedua, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari regulasi dari pemerintah pusat. Misalnya masyarakat mengeluhkan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, justru pemerintah pusat menjadikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai salah satu parameter pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga, kultur masyarakat. Saya survei kecil-kecilan ketika layanan BST bagus, lancar, ber-AC, tapi kebanyakan masyarakat memilih mengunakan kendaraan sendiri karena praktis, bisa kesana kemari tanpa harus nunggu bus,” ungkap Sugeng. (Binti Solikhah)

Pendaftaran Workshop & Coaching Clinic Investigasi Tempo Institute 2019 di Solo

TEMPO Institute bekerja sama dengan Free Press Unlimited (FPU) akan menggelar program Fellowship Investigasi dengan nama “Investigasi Bersama Tempo”. Kegiatan ini merupakan kali ke-4 sejak digulirkan pada 2016.

Program ini secara umum memiliki sasaran. Pertama, proses penguatan kapasitas Jurnalis untuk liputan investigasi, kedua, menghasil karya jurnalistik bermutu melalui liputan investigasi. Serta memperkuat dampak liputan investigasi para fellows untuk bisa menghasilkan perubahan dan perbaikan kebijakan/aturan demi kepentingan publik secara luas.

Pada prosesnya kegiatan ini akan diampu bersama oleh Tim Tempo dan Tempo Institute, dan melibatkan beberapa lembaga civil society, antara lain Migrant Care, Auriga Nusantara dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Fitra dan Green Peace Indonesia. Informasi profil program dalam file terpisah.

Dalam rangkaian program ini, Tempo Institute akan menggelar Diseminasi dan Pengenalan Program Investigasi Bersama Tempo ke sejumlah kota. Untuk itu kami menyelenggarakan kegiatan Workshop dan Coaching Clinic Investigasi di Solo. Kegiatan dimaksud berupa pengenalan program, diskusi dan pelatihan Jurnalisme Investigasi.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu – Minggu, 27 –28 April 2019
Tempat : Kota Solo (detail menyusul)
Pembicara : Anton Septian (Redaktur Desk Nasional Tempo)
Agenda :
– Diseminasi Program Fellowship Investigasi
– 2 Days Capacity Building
a. Workhsop Investigasi
b. Coaching Clinic

Kegiatan workshop ini terbuka untuk semua jurnalis aktif di Kota Solo dan sekitarnya yang memiliki minat untuk melakukan liputan investigasi. Pendaftaran dibuka hingga Minggu 21 April 2019. Panitia tidak menyediakan transportasi maupun biaya penggantinya.

Untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mengisi formulir online berikut ini atau di http://bit.ly/2HUBK0u:

20 Tahun Reformasi: Jalan Panjang Kebebasan Pers Indonesia

“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Penggalan kalimat terpenting dalam pidato Soeharto itu tersiar luas di seluruh televisi nasional yang merelay siaran langsung TVRI pada Kamis pagi tepat 20 tahun silam. Banyak orang langsung bersorak begitu mendengarkan pidato pengunduran diri Presiden ke-II RI itu setelah 32 tahun berkuasa. Di kompleks Gedung DPR/MPR yang diduduki ribuan mahasiswa dari berbagai elemen dan perguruan tinggi, ribuan orang bersujud syukur tanda dimulainya era baru yang segudang harapan kebebasan.

Proses “lengser keprabon” ala Soeharto yang diikuti penyerahan kekuasaan kepada Bacharuddin Jusuf Habibibe memang tidak terjadi secara instan. Krisis moneter akibat anjloknya nilai tukar rupiah sejak 1997 hanyalah sebuah momentum yang membuat pemerintah kala itu mengalami krisis kepercayaan publik. Namun bagi kalangan aktivis pro demokrasi dan kebebasan pers, pergantian kepemimpinan waktu itu adalah harga mati.

Jauh sebelum itu, pemerintah Presiden Soeharto menerbitkan sebuah surat pada 21 Juni 1994. Dengan surat itu, pemerintahan resmi membredel majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik, yang menjadi catatan kelam dalam sejarah pers Indonesia. Ketiga media itu memang kerap menerbitkan laporan-laporan kritis tentang tentang kebijakan pemerintah kala itu, termasuk yang terkait keluarga Soeharto dan Timor Timur.

Catatan Tempo.co tentang 21 Juni 2017 menunjukkan pada 7 Juni 1994, majalah Tempo menerbitkan laporan tentang pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah ini juga mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat. Pembelian kapal bekas ini melibatkan Menteri Riset dan Teknologi B.J Habibie.

Ketua Sidang Redaksi Editor, Marah Sakti Siregar, kepada Tempo.co menuturkan kala itu Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Subrata, menyebut “kesalahan” majalah Tempo adalah atas pertimbangan “substantif.” Isi pemberitaannya dinilai memprovokasi dan mengadu domba unsur pemerintah, pejabat sipil dengan ABRI. Sedangkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Editor dan Detik ikut dibatalkan karena alasan administratif.

SIUPP menjadi alat utama pemerintah saat itu untuk mengontrol kebebasan pers. Selain ancaman pencabutan, syarat untuk mendapatkan SIUPP juga sangat ketat. Permenpen No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menetapkan 16 syarat yang harus dipenuhi perusahaan pers untuk mendapatkan SIUPP. Maka, aturan tentang SIUPP pun menjadi isu penting pascaberakhirnya rezim Orde Baru.

Di era Presiden Habibie, aturan itu dirombak besar-besaran. Pada 6 Juni 1998, Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah menerbitkan Permenpen yang mencabut dan mengubah Permenpen No. 1 Tahun 1984. Dalam aturan baru itu, Yunus Yosfiah menyederhanakan proses pembuatan SIUPP dengan hanya tiga syarat. Tak hanya menyederhanakan prosedur dan syarat, aturan baru itu juga tidak lagi mengenal pembatalan SIUPP oleh pemerintah.

Maka, sebanyak 1.881 SIUPP pun terbit dalam waktu tiga bulan saja sejak Yunus menerbitkan aturan tersebut. Padahal selama Soeharto berkuasa, pemerintah hanya menerbitkan 276 SIUPP. Dengan demikian, berakhirlah aturan represif terhadap pers di Indonesia, namun ujung dari perjuangan memperoleh kemerdekaan pers masih terlalu panjang.

Bersambung…..

Revisi Tanggal Hari Pers Nasional untuk Kepentingan Bersama

JAKARTA — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari dinilai sebagai salah satu tradisi peninggalan Orde Baru di bidang pers yang masih dilaksanakan hingga kini. Beberapa organisasi profesi jurnalis pun mengusulkan untuk merevisi tanggal peringatan HPN tersebut.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan mengatakan, usulan perubahan tanggal HPN itu diajukan oleh AJI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) setelah setidaknya melalui dua seminar yang khusus membahas soal itu.

“Kami menilai peringatan HPN dengan memakai tanggal lahir satu organisasi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), tidaklah tepat dan kurang strategis. Sebab, itu mengesankan HPN itu hanya milik organisasi wartawan itu saja. Faktor ini juga yang membuat sejumlah organisasi enggan terlibat dalam peringatan HPN,” kata Abdul Manan, Selasa (17/4/2018).

Menurut Manan, faktor lain yang tak kalah penting adalah soal pelaksanaannya. Seperti layaknya peringatan hari besar nasional, pelaksanaannya tentu saja perlu mencerminkan kondisi aktual dan tantangan kontemporer yang dihadapi pers Indonesia.

Misalnya, soal kebebasan pers yang masih terancam karena masih banyaknya Undang-undang yang bisa memenjarakan jurnalis yang terdapat dalam KUHP, dan juga UU ITE.

Tantangan lainnya adalah masalah kesejahteraan jurnalis yang masih dalam taraf memprihatinkan dan juga profesionalisme jurnalis yang masih jauh dari harapan. Juga soal media yang masih berjibaku dengan masalah ekonominya akibat turunnya media cetak dan belum ditemukannya model bisnis digital yang ideal.

“Sebagai hari peringatan profesi jurnalis, seharusnya HPN membahas topik-topik yang sedang dialami media dan jurnalis. Tapi dalam kenyataan, HPN tak banyak membahas soal-soal penting itu,” ujar Manan.

Belum lagi soal banyaknya organisasi yang kemudian memakai acara HPN untuk minta uang ke Pemerintah dan berbagai pihak, dengan alasan untuk ikut HPN, yang itu tentu saja menodai profesi jurnalis. Sejumlah soal itulah yang berkontribusi besar terhadap munculnya ide untuk merevisi HPN.

Rapat pembahasan perubahan hari pers nasional

Dijadwalkan, Dewan Pers akan mengadakan rapat terbatas pada Rabu, 18 April 2018 di Sekretariat Dewan Pers, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, dengan agenda pembahasan awal usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional. Rapat terbatas tersebut mengundang seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

“Dalam rapat esok, kami akan menyampaikan apa saja alasan utama kami sehingga perlu mengusulkan perubahan tanggal peringatan HPN. Salah satunya adalah kelemahan dari tanggal HPN yang mendasarkan pada kelahiran satu organisasi wartawan, yaitu PWI. Selain faktor pelaksanaannya yang kami anggap kurang mencerminkan harapan komunitas pers dari sebuah acara nasional yang diperingati bersama. Kami juga akan sampaikan apa saja alternatif tanggalnya untuk menggantikan HPN yang selama ini diperingati setiap tanggal 9 Februari itu,” beber Manan.

Idealnya, lanjut Manan, biaya pelaksanaan HPN harus ditanggung bersama. Kalau pun ada sokongan dari pihak luar, itu bukan menjadi sumber pendanaan utama. Ke depan perlu dipikirkan pelaksanaan HPN yang ditanggung bersama komunitas media dan organisasi jurnalis, dan kegiatannya juga tak harus mewah sehingga memakan biaya besar.

“Sebaiknya substansi acara lebih diutamakan daripada kemasannya. Lebih baik HPN dilaksanakan secara sederhana dari pada bikin besar-besaran, tapi manfaatnya kurang dirasakan bagi komunitas media, jurnalis, dan publik. Masih banyak masalah fasilitas umum yang belum bagus dan harusnya lebih diprioritaskan diperbaiki dengan dana APBN/APBD daripada mengalokasikannya untuk peringatan HPN,” pungkas Manan.

Pers Alternatif Diharapkan Kawal Kasus PT RUM

SOLO—Pers mahasiswa (persma) di Soloraya dituntut membuat aksi nyata terkait kasus PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo. Pemberitaan pers alternatif dinilai penting untuk mendorong pihak terkait segera menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan.

Seruan itu mengemuka dalam diskusi publik Media dan Isu Lingkungan Hidup yang digelar di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, Rabu (21/3) malam. Diskusi yang dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai elemen ini menghadirkan tiga narasumber yakni Ardan Fathun Niam (Aktivis Sukoharjo Melawan Racun/Samar), Afzal Nur Iman (Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi HMI Solo) dan Adib Muttaqin Asfar (Ketua AJI Solo).

Aktivis HMI Solo, Afzal, menyoroti peran media mainstream yang belum optimal dalam mengawal kasus PT RUM. Menurut Afzal, pers mestinya tidak setengah-setengah dalam membela kepentingan rakyat kaitannya dalam problem pencemaran lingkungan PT RUM. Yang terjadi selama ini, dia menilai sebagian pers konvensional cenderung main aman dan tidak berusaha menguliti kasus lebih mendalam. “Wartawan seakan tak peduli soal konflik. Yang penting mereka bekerja kemudian rampung,” ujarnya.

Dia menilai peran persma menjadi penting di saat pers umum sulit diharapkan karena terbentur beragam persoalan. Menurut Afzal, persma bisa menjadi media alternatif yang menyuarakan kegetiran warga akibat limbah dan bau busuk dari PT RUM. “Jangan takut turun dalam polemik,” kata dia.

Salah satu peserta diskusi yang juga pengelola kanalbaca.com, Bukhori, mempertanyakan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Solo yang tak segera bergerak melihat fenomena PT RUM. Padahal PPMI Solo dianggap berpotensi karena memiliki anggota sekitar 30 lembaga pers mahasiswa (LPM) di Soloraya. Di daerah lain, dia menyebut PPMI langsung bergerak dengan aktivis jika terjadi problem lingkungan hidup. “Kenapa di Solo justru belum ada gerakannya. Saat saya tanya aktivis, ada tidak anggota persma yang mendampingi, mereka bilang tidak ada,” kata Bukhori.
Ketua PPMI Solo, Rizki Hidayat, menampik PPMI berpangku tangan dalam kasus PT RUM. Dia mengatakan kasus PT RUM sudah dibahas dalam forum antarpemimpin umum Persma. PPMI kemudian berinisiatif membikin diskusi yang melibatkan AJI Solo. “Kemarin sempat ada opsi persma ikut turun ke jalan, tapi akhirnya disepakati pembuatan diskusi. Setelah ini juga kami lanjutkan dengan pemberitaan,” ujarnya.

Pihaknya mengakui kesulitan mendapat data dan kajian mendalam untuk disusun sebagai bahan pemberitaan komprehensif. Dia tak ingin PPMI hanya menjadi corong propaganda kelompok tertentu dalam kasus PT RUM. “Kami harus bisa membedakan antara menyuarakan kepentingan kelompok atau kepentingan kemanusiaan.”

Ketua AJI Solo, Adib Muttaqin Asfar, menjelaskan hampir semua media lokal sudah mengawal kasus PT RUM sejak Oktober 2017. Dia tak menampik setiap jurnalis punya sudut pandang sendiri dalam menulis kasus. “Yang jelas jurnalis harus berpihak pada kebenaran. Terkait keberpihakan, lagi-lagi kembali pada hati nurani,” katanya.

Aktivis Sukoharjo Melawan Racun, Ardan, mengatakan operasional PT RUM sudah bermasalah sejak awal. Dia menilai sosialisasi dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pabrik penghasil serat rayon itu tidak transparan. “Warga tahunya itu pabrik tekstil biasa, ternyata produksinya bikin limbah seperti ini. Baunya sudah seperti bau dari septic tank.” (Farida Trisnaningtyas/Chrisna Chanis Cara)