All posts by admin

Blog resmi AJI Solo atau AJI Kota Surakarta. Kami adalah sebuah organisasi nonpemerintah dan independen yang terdiri atas para jurnalis berbagai media, blogger, awak media independen di Solo dan sekitarnya. Menjadi bagian dari jaringan AJI seluruh Indonesia, AJI Solo selalu berkampanye tentang kekebasan pers, kebebasan berekspresi, profesionalisme, dan kesejahteraan jurnalis.

Jurnalisme dan Etika, oleh Nursyawal

Jurnalisme dan Etika

Nursyawal

“Kebebasan Berpendapat adalah Hak Azasi Manusia Universal. Di dalamnya, terintegrasi Kebebasan Pers. Tanpa Kebebasan Pers, Kebebasan Berpendapat terancam. Sekaligus mengancam Hak Azasi Manusia itu sendiri. Seperti yang masih terus berlangsung hingga hari ini di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara di dunia,
baik di benua Eropa, Afrika, Australia, Asia dan Amerika, yang tidak terdapat ancaman atas kebebasan pers. Bahkan sekarang ancaman itu makin nyata.” (Peter Phillip, Radio DW Jerman)

Mengapa manusia menyusun kesepakatan yang namanya Hak Azasi Manusia? Pertanyaan dasar ini akan menjawab mengapa perlu adanya kebebasan pers. Secara moral, manusia membangun mekanisme komunikasi sebagai alat untuk membangun dan mengikat hubungan sosial antar manusia.

Tidak banyak cerita yang mengungkapkan adanya makhluk hidup yang bisa hidup sendirian tanpa asal muasal dan keturunan. Bahkan makhluk bersel tunggal pun yang bisa ber-reproduksi sendiri, hidup berkelompok atau menjadi parasit pada makhluk hidup lain. Manusia sebagai makhluk paling sempurna pun tidak. Adam diciptakan bersama Hawa, lalu berketurunan dan hidup berkelompok.

Alexis Carrel dalam bukunya, “Misteri Manusia”, menyebut kisah percobaan seorang raja Romawi yang mengurung 10 bayi baru lahir di sebuah ruangan terang, tapi tanpa komunikasi. Ibu-ibu mereka hanya diijinkan menyusui dan merawat pakaian tanpa boleh bicara atau membelai. Hasilnya, dalam 3 bulan seluruh bayi itu wafat, meninggalkan ibu-ibu mereka yang hanya bisa mengutuk tindakan raja dalam hati. Alexis Carrel menduga, bayi itu mati, karena tidak memiliki kontak sosial.

Komunikasi, yaitu aktifitas mengeluarkan bebunyian dan mendengar bebunyian, menangkap isyarat dan menyampaikan isyarat, ternyata adalah sebuah perangkat dasar manusia untuk bertahan hidup. Dengan cara itu, manusia membangun pengetahuan dan dikembangkan menjadi ilmu. Dengan cara itu, manusia berupaya memahami adanya Tuhan, yang tidak mungkin dilakukan oleh Ayam atau Cecunguk.

Tanpa komunikasi, peradaban tidak tumbuh. Tanpa komunikasi, manusia tidak berkembang menjadi manusia. Karena itu, salah satu elemen komunikasi, yaitu mengeluarkan isi pikiran melalui suara yang diproduksi mulut, adalah hak azasi manusia. Makanya, bebunyian lain yang tidak berisi buah pikiran dan tidak keluar dari mulut, seperti Kentut, tidak disebut hak azasi manusia.

Aktifitas komunikasi, semakin hari, semakin rumit, karena perkembangan teknologi. Jaman dahulu, orang bicara dengan kosa kata terbatas. Orang Eskimo hanya memiliki 3000 fonem. Tapi setiap fonem bisa digunakan untuk ribuan fenomena.

Suku Anak Dalam di Riau, tidak mengenal huruf tetapi memiliki struktur bahasa. Ini adalah contoh komunikasi dasar. Saat ini, kita mengenal Fortran, Cobol, dan seterusnya ketika menyusun perangkat komputer agar masing-masing komputer bisa saling memahami. Jadi, manusia saat ini, tidak hanya menyusun bahasa untuk kalangan sendiri, tetapi juga bahasa untuk mesin.

Anehnya, manusia menyusun bahasa untuk mesin, mereka berupaya sekeras mungkin membangun cara untuk mesin-mesin itu agar bisa saling mengerti masing-masing sistem mekanik yang amat bervariasi. Manusia membangun sistem enkripsi yang rumit agar keunikan mekanik masing-masing mesin yang mereka kembangkan tetap terpelihara, sekaligus tetap bisa bekerjasama.

Tetapi anehnya, manusia yang menciptakan paradigma itu, tidak menjalankannya. Masing-masing terus berupaya agar keunikan kelompok-kelompok manusia yang ada musnah dan muncul satu sistem kelompok manusia yang tunggal. Seolah enggan memahami keunikan masing-masing dan bekerjasama dengan hal itu. Trend inilah yang harus diwaspadai.

Kecenderung kelompok manusia tertentu yang ingin memaksakan sistem pengetahuan mereka kepada kelompok manusia lain. Seolah kepercayaan mereka adalah kebenaran mutlak dibanding yang lain. Seolah darah dan daging mereka lebih unggul dan yang lain layak dimusnahkan. Inilah yang musti diwaspadai.

Fungsi komunikasi adalah untuk menjaga agar lingkungan semesta tetap layak dihuni oleh segenap makhluk. Seperti yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Komunikasi fitrahnya adalah alat untuk menyambung generasi manusia. Bukan untuk saling memusnahkan.

Kembali pada kecenderungan masa kini. Komunikasi berubah menjadi amat rumit. Jarak komunikasi tidak lagi dalam skala pandangan mata. Jaman doeloe, masyarakat Indian mengembangkan komunikasi isyarat asap untuk mengatasi jarak dan waktu. Graham Bell membangun alat yang merevolusi isyarat asap, alat yang disebut telepon.

Samsung kini mengembangkan alat yang tidak cuma telepon dan PC, tetapi juga alat presentasi di kantor, perekam suara dan pesawat penerima siaran televisi dan radio. Semuanya hanya dalam genggaman tangan. Komunikasi hari ini, telah berevolusi. Semua karena tuntutan gaya hidup manusia. Kini, bayangkan jika semua itu dilarang. Dilarang menyaksikan televisi, mendengar radio, atau mengirim SMS. Dilarang ngobrol jika tidak bertatapan wajah langsung, dan sebagainya.

Kembali lagi ke ide semula. Salah satu pengembangan sistem komunikasi kiwari, adalah apa yang disebut media komunikasi. Sebuah benda yang digunakan untuk memperpanjang dan memperkuat fungsi komunikasi.

Selain telepon yang sifatnya media komunikasi pribadi, ada pula yang dikenal dengan media komunikasi publik, atau media komunikasi massa. Media yang fungsinya, sama dengan fungsi komunikasi. Melestarikan lingkungan semesta agar tetap layak dihuni oleh segenap makhluk.

Bedanya dengan media komunikasi pribadi, media massa dioperasikan oleh seperangkat sumber daya manusia yang bekerja sebagai jurnalis/wartawan. Mereka bertugas mengumpulkan realitas di seputar kehidupan manusia, dengan fungsi memperpanjang mata dan telinga. Mereka mengumpulkan semua pikiran, untuk memperluas kemampuan otak. Mereka mengumpulkan semua fakta dan data untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan bertahan hidup manusia. Karena fungsi inilah pula, integritas jurnalis/wartawan harus dijaga.

Menjaga integritas jurnalis/wartawan dalam bekerja, adalah juga menjaga hak azasi manusia. Menjaga kebebasan pers, juga menjaga hak azasi manusia. Kebebasan pers tidak pernah kebablasan. Yang ada adalah penyimpangan integritas jurnalis/wartawan. Sebab kebebasan pers adalah bagian integral dari hak azasi manusia. Tidak ada pelaksanaan Hak Azasi Manusia yang kebablasan toh?

Menyebut Kemerdekaan Pers kebablasan adalah kesalahan pandang pada sebuah persoalan. Seharusnya ketika produk media bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, maka yang harus ditilik adalah para pengrajinnya. Para Kuli Tinta yang bekerja memproduksi materi komunikasi massa. Integritas mereka yang musti ditilik. Jangan-jangan, inti persoalannya adalah maraknya pelanggaran etik profesi para wartawan.

Setuju tidak? Pasalnya, jika seseorang tidak punya batas susila, etik dan moral, maka hidupnya tidak lebih dari hidup seekor hewan. Justru hak asazi manusia dibuat secara tertulis, untuk memelihara harkat kemanusiaan manusia. Tugas wartawan adalah untuk menjaganya. Ingat dengan kisah Tintin?
***

Jika saja Herge hidup hingga 100 tahun lebih, mungkin ia masih sempat menambah satu lagi koleksi serial komik Tintin ciptaannya, dengan kisah yang sad ending, ketika akhirnya Tintin harus mati terbunuh. Tapi waktu rupanya hanya mengijinkan Herge menyelesaikan beberapa lembar saja, halaman pertama edisi terakhir yang diberi judul oleh penerbitnya Lotus Biru, sebelum wafat.

Komik Tintin menggambarkan betapa dunia wartawan adalah dunia khayal yang indah, menyenangkan, sekaligus penuh petualangan dan bahaya. Herge menggambarkan Tintin yang tidak pernah kuatir dengan uang di saku, juga tidak pernah diperlihatkan memeriksa buku rekening banknya.

Tintin selalu ingin tahu, sekaligus cermat dan hati-hati. Ingatannya panjang tapi ia tidak segan mencatat hal-hal kecil seperti nama, alamat juga warna baju seseorang, dan ini amat membantunya dalam merangkai beberapa peristiwa menjadi sebuah untaian kesimpulan. Tidak penakut tapi tidak pernah menantang bahaya. Selalu kreatif dalam mencari jalan keluar ketika telah tersudut tapi juga selalu bernasib untung. Berteman dengan banyak kalangan, dari mulai seorang anak nun jauh di atas pegunungan Himalaya, sampai anak Raja dari Timur Tengah. Polisi dan pengusaha. Penyanyi, ilmuwan dan pengusaha yang ternyata gembong mafia.

Di beberapa episode, kisah-kisah petualangan Tintin, diakhiri dengan sekuel laporan yang dimuat sebuah koran di Amerika Serikat. Demikian karakter Tintin digambarkan.

Namun jika dicermati, Herge rupanya berkeyakinan, wartawan seperti Tintin akan selalu menuai bahaya. Semua kisah petualangan Tintin selalu menghidangkan ketegangan yang mengancam jiwa, meski Herge selalu membuat nasib Tintin beruntung. Berbagai ancaman telah dialami Tintin. Disekap. Diculik. Dipukuli. Diracun. Ditembaki. Nyaris ditembak mati oleh barisan tentara. Di makan hiu. Didorong dari atap kereta api yang melaju. Dan masih banyak lagi.

Sedikit banyak kemiripannya, begitulah dunia wartawan saat ini. Pekerjaan ini tidak sama dengan pekerjaan seorang Sekertaris yang setiap hari duduk di kursi kantor, menunggu perintah dari majikannya sambil berhadapan dengan komputer dan telpon.

Seseorang tidak mungkin menjadi wartawan, jika ia tidak pernah ingin tahu atas sesuatu dan punya keinginan kuat untuk mencari jawaban yang benar dari keingin-tahuannya itu. Mungkin, boleh dibilang, wartawan adalah seorang filsuf. Dalam bahasa Latin, filo berarti suka atau beuki, sementara sophie adalah pertanyaan. Jadi, filsuf adalah orang yang suka bertanya-tanya. Tapi disinilah persoalan lain muncul, karena mencari jawaban ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan keingin-tahuan pun tidak perlu dimiliki oleh Oknum yang ingin diaku sebagai wartawan, karena dia bisa saja bergerombol seperti ikan tuna, pergi ke sana pergi ke sini, wara wiri mencari narasumber. Gerombolan ini tidak mencari jawaban atas keingin tahuannya, melainkan mencari sedekah dari narasumber. Ini yang disebut wartawan gadungan.

Wartawan asli, seperti Tintin, memiliki rasa ingin tahu yang besar karena didorong oleh kepedulian terhadap kehidupan sosialnya. Pada nilai-nilai moral yang harus ditegakkan. Bukan pada kebutuhan perut sendiri.

Dalam komik itu tidak pernah digambarkan upacara rutin makan pagi, siang dan malam, bukan? Itu menunjukkan betapa kepentingan individu sang wartawan menjadi amat tidak relevan dalam pekerjaan kewartawanan.

Tintin tidak pernah vested interest, justru amat peduli pada Public Interest. Herge mungkin bukan seorang pakar Jurnalistik, tapi ia lebih dulu mengungkapkan melalui gambar-gambar komiknya, elemen-elemen dasar jurnalisme yang di kemudian hari dirumuskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel sebagai elemen dasar jurnalistik dalam buku berjudul “Sembilan Elemen Jurnalisme”.
Menurut Kovach dan Rosenstiel, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kemudian, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Elemen ke-empat adalah, para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Ke-lima, jurnalisme harus bertindak sebagai pemantau kekuasaan. Ke-enam, jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menjadi menarik dan relevan. Delapan, jurnalisme harus menjaga agar berita selalu komprehensif dan proporsional. Elemen terakhir, elemen ke sembilan, para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Eleman dasar yang diungkap tadi, mengundang konsekuensi seperti yang dialami Tintin. Disekap. Diculik. Dipukuli. Diracun. Ditembaki, dan seterusnya. Betul, itu resiko pekerjaan. Tapi jangan salah, bukan berarti wartawan memang sewajarnya diperlakukan seperti itu. Bukan. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, pekerjaan wartawan bahkan harus dilindungi dan wartawan yang sedang menjalankan tugas juga harus dihormati setara dengan warga sipil lain. Sekali lagi setara, karena saya setuju dengan pendapat seorang pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, yang menyebut, wartawan bukanlah makhluk istimewa dan bukan pekerjaan istimewa pula. Saya setuju karena memang bukan pekerjaan istimewa, tetapi juga tidak lebih rendah dari maling, bukan? Tapi mengapa wartawan terus “digebukin”?

Organisasi wartawan tingkat dunia, seperti Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) dan Wartawan Tanpa Batas Negara (RSF), melaporkan, hingga hari ini tidak ada satupun negara, sekali lagi tidak ada satupun negara di dunia, yang benar-benar bebas dari kasus penganiyaan atau ancaman terhadap wartawan.

Mengapa ini menjadi persoalan, bukankah setiap hari juga ada tukang becak yang mati? atau pejabat negara atau maling yang mati? Sebab wartawan adalah seorang pekerja yang menjadi bagian dari sebuah sistem demokrasi. Wartawan menjalankan tugas untuk memenuhi hak azasi warga negara untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan dalam mengelola negara, untuk berpendapat dan memperoleh informasi.

Inilah sebabnya, mengapa gangguan terhadap wartawan yang sedang melakukan tugasnya, disejajarkan dengan gangguan terhadap hak rakyat dan demokrasi. “Barangsiapa yang menghalang-halangi..diancam hukuman pidana penjara..” kata UU Pers Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999.

Untungnya disebut barangsiapa, karena saat ini, pelaku gangguan (kekerasan) terhadap waratawan yang sedang bertugas tidak lagi monopoli penguasa dan aparatnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, masyarakat biasa, selebritis, anggota DPR atau DPRD, aktivis partai, kelompok preman, pengedar narkoba dan gembong judi serta pelacuran, kelompok para militer, kini ikut serta mengancam wartawan yang sedang bertugas.

Jangan kuatir, sebab itu di Indonesia, di AS saja, yang disebut gembong demokrasi, kehidupan wartawan sama juga terancamnya. IFJ dan RSF memberi tempat kehormatan pada AS di bawah rejim Bush dalam daftar teratas negara yang membatasi kebebasan pers. Sebab setelah tragedi 11 September 2000, belasan wartawan ditangkap tanpa proses hukum. Terutama ketika perang Irak berlangsung, AS membatasi ruang gerak wartawan dengan konsep embeded journalist-nya. Belum lagi wartawan yang tewas karena tembakan pasukannya sendiri yang disebut oleh militer AS dengan “friendly shot” (maksudnya tembakan anu kapecel) ke arah bangunan hotel tempat wartawan asing menginap di Bagdad.

Pahamilah, bahkan di daerah perang, wartawan hadir untuk menjamin hak rakyat untuk tahu. Tanpa kehadiran wartawan, rakyat AS tidak tahu kalau tentaranya amat kewalahan di Vietnam sehingga muncul gelombang besar menentang panggilan perang ke Vietnam.

Tanpa kehadiran wartawan, dunia internasional tidak pernah tahu jika tentara AS menggunakan bom kimia bernama NAPALM di Vietnam. Tanpa kerja wartawan, rakyat AS tidak tahu kalau Presiden Nixxon telah menggunakan segala cara untuk menang. Tanpa kerja pers, kita tidak tahu sejumlah calon legistlatif di Jawa Tengah ternyata memalsukan surat keterangan kesehatan dan di antara mereka ternyata dinyatakan sakit jiwa. Tanpa kerja wartawan, kita juga tidak tahu jika sebuah partai di Lampung ternyata mencalonkan seorang perampok sebagai calon anggota legislatif. Untung si perampok tewas dihajar peluru polisi, sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar calon tetap.

Jadi memang wajar, jika banyak pihak begitu geram melihat kehadiran wartawan. Karena mereka tidak ingin “ketahuan belangnya” Hanya orang yang tidak belang bentong yang senang melihat kedatangan seorang wartawan.

Karena itu, AJI menerbitkan sebuah buku berjudul “Panduan Meliput di Daerah Konflik” Agar seperti karakter Tintin tadi, wartawan bukanlah penakut, tapi tidak pernah menantang bahaya. Jika ditugaskan ke lapangan meliput peristiwa di daerah rawan, amat disarankan reporter membawa identitas diri dan tanda pengenal yang memadai untuk membedakan dengan cepat antara warga biasa dan wartawan. Bisa dalam bentuk Name Tag yang besar, atau rompi, atau topi, yang dapat menunjukkan identitas wartawan dari jarak yang jauh.

Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah perilaku wartawan sebagai pekerja. Sebagai profesional yang menyadari tugas sebagai pengemban hak publik untuk tahu, wartawan memiliki perangkat Kode Etik agar interaksi wartawan dengan lingkungan sekitarnya ketika bekerja dan hasil karyanya benar-benar memenuhi standard.

Pelajarilah kode etik ini dan amalkan. Karena selain berhak membuat berita, wartawan juga wajib hukumnya memberi hak jawab pada pihak-pihak yang ditulisnya. Di sinilah mengapa Tintin mengenal banyak orang. Pendapat dan selera pribadi, tidak penting dalam kehidupan wartawan. Ia harus mau mendatangi kompleks pelacuran dan mewawancarai pelacur untuk mengimbangi berita tentang kompleks pelacuran. Ia harus mau bersalaman dengan penderita HIV AIDS. Juga tetap mewawancarai seorang presiden yang keji tanpa bersikap seperti orang yang jijik melihat bangkai.

Memang betul, pekerjaan ini amat menantang karena wartawan bukan kerja kantoran. Jalan-jalan terus setiap hari. Tapi seorang wartawan mungkin tidak akan se-terkenal dan kaya seperti seorang bintang film dan konglomerat. Wartawan itu hanya kaya kalbu, ilmu dan sahib. Karenanya, gaji minim bukan alasan untuk menerima sogok dari narasumber. Terimalah amplop hanya dari majikan Anda nanti.

Nursyawal adalah pengajar Broadcast Journalism and Management di STIKOM Bandung, perwakilan Radio Suara Jerman Deutsche Welle untuk Indonesia
E-mail : korupsi_yuk @ yahoo.de

 

Penandatangan Deklarasi Sirnagalih

Inilah para penandatangan Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994, yang menandai berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  1. Ahmad Taufik
  2. Amira Jufri
  3. Andreas Harsono
  4. Ardian T Gesturi
  5. Arif Budiman
  6. Aristides Katopo
  7. Asikin
  8. Ati Nurbaiti
  9. Ayu Utami
  10. Bambang Harymurti
  11. Bina Bektiati
  12. Budiman S. Hartoyo
  13. Candra Negara
  14. Christianto Wibisono
  15. Dadang Rachmat HS
  16. Dhia Prekasha Yoedha
  17. Diah Purnomowati
  18. Didik Budiarta
  19. Didik Supriyanto
  20. Dwi Setyo Irawanto
  21. Eros Jarot
  22. Farid F Cahyono
  23. Fikri Jufri
  24. Goneawan Mohamad
  25. Happy Sulistyadi
  26. Hasudungan Sirait
  27. Heddy Lugito
  28. Hendrajit
  29. Ida Farida
  30. Idon Haryana
  31. Imran Hasibuan
  32. Indrawan
  33. Jalil Hakim
  34. Janoe Arijanto
  35. Jus Soema Dipraja
  36. Kelik M Nugroho
  37. Lenah Susianty
  38. Liston Siregar
  39. M Anis
  40. M Thoriq
  41. Moebanoe Moera
  42. Nuruddin Amin
  43. Putu Wirata
  44. Ragawa Indra Marti
  45. Rinny S. Doddy
  46. Rustam Fachri Mandayun
  47. Saifullah Yusuf
  48. Santoso
  49. Satrio Arismunandar
  50. Toriq Hadad
  51. Wahyu Muryadi
  52. Yoanida Rosita
  53. Yopie Hidayat
  54. Yopie Lasut
  55. Yosep Adi Prasetyo
  56. Zed Abidien

 

Kode etik AJI

KODE ETIK Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi yang penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen
7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana dibawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.
Catatan: Yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
17. Jurnalis menghindari setiap campurtangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Jakarta, 12 Juli 1998

Aliansi Jurnalis Independen

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

 

Tentang kami

Jika anda masuk ke situs/blog ini, jangan heran jika ada dua nama yang berbeda, AJI-Surakarta di tagline dan AJI-Solo di alamatnya. Kedua nama itu bisa dikatakan tidak beda, tetapi sejatinya berbeda juga. Penjelasannya begini, secara legal formal kami bernama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surakarta. Ini sesuai dengan legalitas yuridis formal yang diterbitkan oleh AJI Indonesia.

Sedangkan nama AJI-Solo lebih sebagai penyebutan yang  akrab. Sebutan Solo secara faktual lebih akrab dan dikenal orang banyak. Jadi, nama AJI-Surakarta lebih pada nama legal formal yang berkaitan langsung dengan aspek administrasi, sedangkan AJI-Solo jelas agar semakin memasyarakat. Hakikatnya, keduanya sama saja. Wilayah kerjanya juga sama, di wilayah bekas karesidenan Surakarta yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar  dan Kabupaten Wonogiri.

AJI-Surakarta atau AJI-Solo adalah bagian integral dari AJI-Indonesia (sejarah AJI Indonesia bisa dibaca di bawah). Situs atau blog ini muncul sebagai tanda kebangkitan kembali AJI-Solo yang sempat mati suri selama beberapa tahun. Penyebabnya salah urus, sementara pengurusnya tidak mau mengurusinya. Beruntung kemudian muncul beberapa orang yang masih punya sisa-sisa rasa cinta pada AJI-Solo dan kemudian berinisiatif untuk menyelesaikan dampak salah urus itu.

Setelah cukup kelelahan bergulat batin dan fisik, AJI Indonesia menerbitkan SK pengurus sementara untuk AJI Solo. Kepengurusan sementara ini diawaki kurang dari 10 orang jurnalis di wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Melalui beberapa kali pertemuan, muncul kesepakatan dan kepaduan keinginan untuk bersama-sama membenahi AJI Solo. Ada harapan, AJI Solo yang sudah hancur lebur akibat salah urus itu bisa bersinar kembali. Bagaimanapun, kehadiran organisasi jurnalis yang bervisi dan misi sebagaimana AJI masih sangat diperlukan di wilayah Surakarta.

Selanjutnya, silakan cermati sejarah AJI berikut ini. AJI Solo sama sekali tidak bisa dilepaskan dari sejarah ini.  Dimulai dari Deklarasi Sirnagalih

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan berpendapat, memperoleh informasi dan kemerdekaan berserikat adalah hak asasi setiap warga negara.

Bahwa sejarah pers Indonesia berangkat dari pers perjuangan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta melawan kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan misi perjuangannya, pers Indonesia menempatkan kepentingan dan keutuhan bangsa di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan.

Indonesia adalah negara hukum, karena itu pers Indonesia melandaskan perjuangannya pada prinsip-prinsip hukum yang adil, dan bukan pada kekuasaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kami menyatakan:

Satu, menolak segala bentuk campur tangan, intimidasi, sensor, dan pembredelan pers yang mengingkari kebebasan berpendapat dan hak warga negara memperoleh informasi.

Dua, menolak segala upaya mengaburkan semangat pers Indonesia sebagai pers perjuangan.

Tiga, menolak pemaksaan informasi sepihak untuk kepentingan pribadi dan golongan yang mengatasnamakan kepentingan bangsa.

Empat, menolak penyelewengan produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lima, menolak wadah tunggal profesi kewartawanan.

Enam, memproklamirkan pendirian ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN sebagai salah satu wadah perjuangan pers Indonesia.

Ditandatangani oleh 56 jurnalis
Pada tanggal 7 Agustus 1994
Di Sirnagalih, Bogor, Jawa Barat

Berikutnya,

Sekilas Sejarah AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).

Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.

Selain bergugurannya media, fenomena yang masih cukup menonjol adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan AJI, setelah reformasi, kekerasan memang cenderung meningkat. Tahun 1998, kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun: sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003).

Kasus yang tergolong menonjol pada tahun 2003 adalah penyanderaan terhadap wartawan senior RCTI Ersa Siregar dan juru kamera RCTI, Ferry Santoro. AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya, sampai akhirnya Fery berhasil dibebaskan. Namun, Ersa Siregar meninggal dalam kontak senjata antara TNI dan penyanderanya, Gerakan Aceh Merdeka.

Pada saat yang sama, juga mulai marak fenomena gugatan terhadap media. Beberapa media yang digugat ke pengadilan — pidana maupun perdata– adalah Harian Rakyat Merdeka, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo dan Majalah Trust. Atas kasus-kasus tersebut, AJI turut memberikan advokasi.

Selain itu, AJI juga membuat program Maluku Media Center. Selain sebagai safety office bagi jurnalis di daerah bergolak tersebut, program itu juga untuk kampanye penerapan jurnalisme damai. Sebab, berdasarkan sejumlah pengamat dan analis, peran media cukup menonjol dalam konflik bernuansa agama tersebut. Hingga kini, program tersebut masih berjalan.

Agenda Mendatang

Setelah rejim Orde Baru tumbang oleh “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung. Jumlah anggotanya pun bertambah. Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.

Kini, AJI tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, organisasi ini mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang dihadapi semakin berat dan kompleks.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan –jangan lupa– mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme –plus kepatuhan pada etika– tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan penyadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi international tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap dua tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Dewan Nasional yang diangkat oleh Kongres. Dewan Nasional diisi perwakilan AJI kota. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh enam koordinator divisi beserta anggotanya dan dua Biro, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung.

Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali.

AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik AJI. Bagi yang berminat, bisa menghubungi sekretariat AJI Indonsia, AJI kota atau AJI perwakilan luar negeri.