All posts by admin

Blog resmi AJI Solo atau AJI Kota Surakarta. Kami adalah sebuah organisasi nonpemerintah dan independen yang terdiri atas para jurnalis berbagai media, blogger, awak media independen di Solo dan sekitarnya. Menjadi bagian dari jaringan AJI seluruh Indonesia, AJI Solo selalu berkampanye tentang kekebasan pers, kebebasan berekspresi, profesionalisme, dan kesejahteraan jurnalis.

Ikuti Workshop & Liputan Investigasi Bersama Tempo 2019

Dear kawan-kawan jurnalis,

Tempo Institute bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo akan menggelar workshop liputan investigasi dalam waktu dekat (akhir Februari atau Maret 2019). Kegiatan ini menjadi pengantar untuk program fellowship Investigasi Bersama Tempo 2019.

Para jurnalis yang berminat diajak untuk melakukan kolaborasi liputan investigasi bersama Tempo demi menegakkan panji-panji pers sebagai watchdog dan pilar kelima demokrasi.

Sebagai persiapan, kami berharap rekan-rekan jurnalis/wartawan yang berminat untuk mengisi form usulan liputan investigasi di bawah ini. Form ini bisa dibagikan kepada jurnalis yang berminat untuk mengikuti fellowship ini.

Tema liputan antara lain Korupsi, Kriminal, Kejahatan Kemanusiaan (Trafficking), Lingkungan, HAM, Tambang dan Energi (Listrik, Batubara, EBT). Usulan liputan bisa dikirim ke email aji.solokota@gmail.com atau diserahkan langsung saat workshop investigasi yang akan diselenggarakan di Kota Solo selama 2 hari. Usulan itu akan dibahas dan disempurnakan dalam sesi Coaching Clinic oleh redaktur Tempo.

Mengenai penyelenggaraan workshop, waktu, tempat, dan form pendaftaran workshop akan kami umumkan dalam waktu dekat.

Form usulan liputan investigasi bisa diunduh di link ini: https://goo.gl/vaGnVY

Pelajaran Rusdi Mathari: Karena Jurnalisme Bukan Soal Kecepatan

Suatu hari di Petamburan, Jakarta Pusat, di tengah puncak suhu Pilkada DKI Jakarta yang selalu panas di awal 2017, muncul kabar seorang warga nyaris dipersekusi. Kabarnya serius, orang tersebut mengaku mendapat ancaman gara-gara mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sang calon gubernur petahana.

Di tengah kontestasi politik yang dijejali sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) itu, isu ini berpeluang menjadi hot topic selama berminggu-minggu. Terlebih, Petamburan jamak dikenal sebagai markas Front Pembela Islam (FPI), salah satu ormas yang menentang Ahok sejak jauh hari sebelum pilkada.

“Orang ini mengaku diancam, rumahnya akan dibakar. Saya tahu ini news value-nya tinggi, tapi saya putuskan untuk menelepon kantor. Tirto punya bank data yang sangat kuat, jadi saya meminta data tentang kasus serupa di kawasan itu. Dari situ saya diminta mewawancarai tetangga-tetangganya,” kata Ahmad Khadafi, editor Mojok dalam bedah buku Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan karya Rusdi Mathari, di Teras Baca Perpustakaan IAIN Surakarta, Sabtu (3/11/2018) siang.

Benar saja, melalui wawancara dengan para tetangga itu, Khadafi mendapatkan perspektif yang sama sekali berbeda. Orang-orang bilang mereka marah lantaran si warga yang mengaku diancam itu membagikan paket sembako saat musim kampanye sudah lewat. Lantaran kesal, ada warga lain yang sampai bilang “bakar”.

Situasi bisa jadi berbeda seandainya pengakuan orang yang mengaku diancam itu ditelan mentah-mentah oleh media massa. Bukan tidak mungkin kabar itu menjadi “bensin” yang bisa memicu amarah kelompok massa tertentu terhadap pihak yang berseberangan.

Cerita itu hanya satu contoh betapa berbahaya jika fakta hanya diberitakan tanpa verifikasi. Cerita itu juga mengingatkan pada Rusdi Mathari – jurnalis “keras kepala” yang diakui sebagai salah satu guru jurnalisme di Indonesia – yang mengajarkan prinsip verifikasi berlapis.

Rusdi menunjukkan hal itu di antaranya melalui laporan tentang kasus pembakaran rumah orang Syiah di Sampang, Madura, Kamis 29 Desember 2011 silam. Dalam peliputan kasus itu, Rusdi melakukan wawancara terhadap puluhan orang demi mendapatkan fakta-fakta dan sudut pandang lain yang jauh berbeda dari opini khalayak kebanyakan. Hasilnya, liputan Rusdi menjelaskan semua teori asal usul konflik itu, mulai dari konflik dua keluarga, opini masyarakat tentang NU-non-NU, perempuan, hingga faktor pilkada.

Sayang, disiplin ini yang kerap absen pada diri mayoritas wartawan. Mereka enggan bertanya detail sebuah persoalan dan hanya mengandalkan apa yang dikatakan oleh seorang narasumber. Dalam pemberitaan tentang isu penganiayaan Ratna Sarumpaet (yang belakangan diakui cuma cerita bohong), banyak wartawan yang tidak jeli. Pada berita-berita pertama yang muncul 2 Oktober 2018, judul-judul yang bermunculan kurang lebih berbunyi: Ratna Sarumpaet Dikabarkan Dianiaya Hingga Lebam. Sebagian berdasarkan keterangan tokoh-tokoh yang dekat dengan Ratna, namun banyak pula yang berdasarkan kicauan di akun medsos politikus.
Padahal kalau mau sedikit berkeringat, kita bisa membaca kejanggalan dari kabar itu. Setidaknya pakailah metode sederhana: Ratna Sarumpaet orang yang vokal dan suka berkicau, maka lihat aktivitas akunnya di Twitter. Sejak hari yang disebut-sebut waktu penganiayaan itu, akun @ratnaspaet rajin berkicau hingga berhari-hari kemudian. Tentu ini tidak konsisten dengan kabar yang menyebut dia mengalami trauma.

Di luar pemberitaan kasus itu, verifikasi dan konfirmasi kerap menjadi titik kritis yang ditinggalkan. Misalnya saat meliput kasus dugaan pemukulan, semestinya wartawan tak semata percaya pada keterangan satu pihak, meskipun yang mengaku sebagai korban.

“Seorang wartawan yang baik seharusnya bertanya korbannya. ‘Mbak kamu itu dianiaya apa dipukul?’ Harus ditanya dipukulnya seperti apa, bunyinya gimana. Cocok enggak sama visumnya? Sayang mayoritas jurnalis kita tidak bertanya sedetail itu,” kata Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos yang juga berbicara dalam diskusi itu.

Komentar Ichwan itu merujuk pada perilaku wartawan dalam meliput berbagai kasus. Kerap kali wartawan hanya mengutip keterangan dari aparat tanpa mencari konfirmasi dari pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, berita hanya mengutip pernyataan narasumber, diterbitkan lebih dulu, dan konfirmasi bisa disusulkan kemudian.

“Mayoritas jurnalis kita ini jurnalis ‘contongan’, kita miskin jurnalis dengan kredo investigator. Karena kalau dapat data, dia tidak akan cuma tukang rekam,” kata Ichwan merujuk pada kebiasaan wartawan saat ini yang mengandalkan smartphone masing-masing untuk merekam sebuah pernyataan. Saat tangan kiri menyodorkan alat perekam, pada saat bersamaan tangan kanan mengetik berita di layar smartphone lainnya. Ini fenomena umum dalam industri informasi di era digital yang menuntut semuanya serba cepat.

Tentu saja fenomena itu jauh dari kebiasaan wartawan hingga 10 tahun lalu yang masih mengandalkan buku catatan. Memang saat itu banyak juga wartawan yang sudah menggunakan recorder, namun penggunannya lebih untuk membuat sebuah laporan menjadi lebih presisi dan bukan soal kecepatan.

“Cak Rusdi tidak pernah menggunakan rekaman untuk wawancara, dia percaya pada catatan karena ingatannya sangat kuat,” kenang Khadafi tentang sosok bernama asli Rusdi Amrullah itu.

Konten yang Khas

Barangkali hampir semua jurnalis yang pernah menikmati tulisan-tulisan Rusdi menganggapnya sebagai guru meski tak pernah berinteraksi secara langsung. Di era revolusi industri keempat di mana tulisan-tulisan panjang seperti sulit menemukan pembacanya, meniru jejak Rusdi memang bukan pilihan utama banyak orang.

Rupanya di situlah kelebihan tulisan Rusdi. Tulisan-tulisannya yang panjang itu tak muncul di media besar, namun di blog pribadinya yang secara visual sangat biasa saja. Tapi dari blog dan akun medsosnya itulah tulisannya dibaca banyak orang, lalu dibagikan berkali-kali.

Salah satu kekuatan tulisannya adalah perspektifnya terhadap berbagai isu, pemberitaan, dan sikap media. Namun ini bukan semata tulisan opini seperti gaya umum para analis. Rusdi memasukkan banyak fakta hasil dari pengalaman “pekerjaan kaki”-nya sebagai wartawan, bukan semata hasil “wartel” (wawancara telepon). Barangkali inilah yang membuat Goenawan Mohammad (GM) ingin biografinya ditulis oleh Rusdi.

“Hal lain yang saya ingat, Cak Rusdi menganggap GM jadi gurunya, walaupun akhir kariernya di Tempo ada sedikit friksi dengan GM. Saat itu dia ingin bikin biografi GM. Suatu hari GM bikin status ngechat Rusdi, ‘statusku di like ya’,” kata Khadafi berkisah. Rupanya, itu adalah momen yang membalikkan hubungan personal keduanya.

“Itu pertemanan biasa. Tapi Rusdi tak mau. GM marah, lalu dia tidak mau bionya dibikin Rusdi. Sampai dia berkata, ‘kalau mau bikin bioku, tunggu sampai aku mati!’. Rusdi menjawab, ‘kalau kamu mati, sudah ada banyak orang yang bikin biografimu’,” kisah Khadafi. Dan biografi itu tak pernah ditulis oleh Rusdi.

Lepas dari itu, tekad untuk menyajikan laporan jurnalistik yang lengkap dan jernih adalah modal berharga. Di era industri media 4.0, sudah begitu banyak media yang menyajikan kecepatan berita dan bersaing menjadi yang tercepat. Banyak di antaranya yang menyajikan isu-isu populer di media sosial lalu mengonfirmasi kebenarannya, dan jadilah berita. Tapi itu masih mendingan lantaran tak semua isu di medsos itu diverifikasi dan dicarikan konfirmasi. Banyak pula yang mentah-mentah mengambilnya dari media sosial.

“Kalau cuma butuh informasi, kita tidak perlu buka portal berita, cukup media sosial saja. Contoh paling dekat itu ICS, itu [arus informasinya] lebih cepat – bahkan mungkin daripada intelijen kepolisian. Itu kalau cuma informasi. Itu kenapa di media online ada ada judul klick bait. Itu memang kultur siber. Tapi sekarang tidak harus klik berita, tapi cukup lihat timeline Twitter, sudah cukup untuk tahu isu yang berkembang,” ujar Khadafi.

Lalu apa yang bisa ditawarkan jurnalisme? Sebenarnya khalayak tak lagi cuma butuh kecepatan. Publik ingin tahu opini, analisis, dan hal-hal yang tak bisa dipenuhi oleh media sosial yang serba cepat itu. Contoh sederhananya begini: saat Indonesia dikalahkan Jepang di AFC Cup U-19 2018, masyarakat seantero Indonesia sudah langsung tahu karena pertandingan ditayangkan live di RCTI. Tapi masyarakat juga ingin tahu analisis pertandingan, opini pelatih Jepang tentang permainan Indonesia, dan sebagainya.

“Itu konsep media online lama kalau jual berita. Media sekarang menjual perspektif [opini]. Ada juga media yang tidak punya sumber daya manusia yang cukup, tapi memaksakan diri untuk mendaur ulang berita.”

Penulis masih ingat bagaimana mendapatkan sebuah naskah berita dari Sragen saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2017 lalu. Sore hari saat hasil hitung cepat telah bermunculan, calon bupati petahana, Agus Fatchurrahman, menyadari kekalahannya. Momen-momen ekspresinya, raut wajahnya, kata-katanya, hingga detail cara dia menghisap rokoknya, tergambar jelas di naskah itu.

Awalnya itu hanya berita yang ditulis dalam format straight news seperti biasa. Namun kami berpikir tulisan panjang itu terlalu berharga jika hanya disajikan dalam bentuk berita flash biasa. Saya sudah lupa apa judul asli naskah itu, namun saya putuskan untuk memberinya judul: Pidato dan Rokok Terakhir Agus Fatchurrahman. Kami juga mengambil risiko dan melawan anggapan bahwa feature tak laku di media online, apalagi di daerah non-Ibu Kota. Kenyataannya lain, berita itu menjadi salah satu unggahan dengan hit tertinggi selama 2-3 hari di Solopos.com.

“Beberapa media sudah mulai menjual tulisan panjang, seperti Remotivi, Beritasatu, Detik juga ada. Sekarang orang bisa saja mengakses tulisan-tulisan panjang seperti di Tirto karena sekarang bukan lagi tren newsflash,” kata Khadafi.

Masih kurang bukti? Ichwan menyajikan pengalamannya membaca ulasan konser metal di media mainstream.

“Soal liputan [konser] Megadeth di Jogja, saya cari di Rollingstone, enggak memuaskan saya. Akhirnya saya menemukan tulisan yang saya inginkan. Tapi di mana? Ternyata saya menemukannya di blog-blog musik metal itu. Begitu pula tentang Dream Theatre. Saya menemukan pemilik blog itu menggambarkan dengan jelas, bahwa di Dream Theatre itu benar-benar profesor-profesor musik. Itu tidak saya dapatkan di media mainstream,” kata dia.

Ichwan pun berpendapat media saat ini harus memiliki konten yang khas dan memberikan perspektif baru. Dia menunjuk kembali perspektif dalam liputan Rusdi tentang kasus penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang itu, yang tak bisa ditemukan dalam laporan media-media besar.

Adib Muttaqin Asfar

Solidaritas untuk Warga dan Jurnalis Korban Gempa Palu

Salam Solidaritas

Gempa bumi 7,7 scala richter mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat, 28 September 2018, pukul 17.02 WIB. Pusat gempa berjarak 26 km dari Utara Donggala dengan kedalaman 10 km ini memakan korban nyawa dan menimbulkan kerusakan besar di Donggala dan Kota Palu. Selain gempa, kerusakan parah juga akibat tsunami. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin, 1 Oktober 2018, korban tewas mencapai 844 orang dan kemungkinan akan terus bertambah.

Ribuan orang juga akhirnya mengungsi karena rumahnya sudah tidak ada, tak bisa ditempati, atau khawatir ada gempa susulan. Tsunami menyebabkan jalan-jalan dipenuhi puing-puing, yang membuat sebagian besar akses jalan tertutup. Gempa menghancurkan sejumlah instalasi penting, termasuk listrik dan pemancar telekomunikasi. Akibatnya sebagian besar area tak ada aliran listrik. Telekomunikasi juga terganggu. Akses jalan yang rusak menyebabkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) langka.

Bencana ini berdampak pada nasib jurnalis, termasuk yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu. Berdasarkan pendataan yang dilakukan AJI, dari 68 anggota, sebagian besar diketahui selamat. Tapi masih ada yang belum bisa dikonfirmasi keberadaannya. Dari jurnalis yang selamat itu, ada yang rumahnya rata dengan tanah diterjang sunami, ada yang rumahnya rusak ringan hingga rusak parah akibat gempa. Ada juga yang keluarganya tak selamat akibat musibah ini.

Untuk membantu jurnalis anggota AJI Palu menghadapi dampak gempa dan tsunami, AJI Indonesia meminta bantuan kepada IFJ Asia Pasific menggalang bantuan dana dari sesama anggota AJI, simpatisan dan afiliasi AJI di dunia internasional. Bagi yang ingin menyalurkan donasinya, silakan kirim melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cut Mutia Jakarta Pusat, nomor rekening 0230-0100-2015-303 an. Aliansi Jurnalis Independen. Bukti donasi harap dikirim melalui http://bit.ly/Solidarity4JournalistsAJIPalu_KorbanTsunami atau WhatsApp ke +62813-8527-2758. Donasi akan dibuka hingga 1 November 2018. Detail pemanfaatan hasil donasi akan disampaikan melalui email.

Jakarta, 1 Oktober 2018

Ketua Umum AJI, Abdul Manan
Sekjen AJI, Revolusi Reza

Update Donasi 8 Oktober 2018: Terkumpul Rp10.400

Sekretariat AJI:
Jl Sigura-gura 6a, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Indonesia
Telp. +621-22079779 Email sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web: www.aji.or.id Twitter: @AJIIndo

AJI Solo Buka Pendaftaran Anggota Baru

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta (Solo) membuka kesempatan kepada para jurnalis di Kota Solo dan sekitarnya (Soloraya) untuk bergabung dalam organisasi ini. Pendaftaran dibuka pada 17 Agustus 2018 hingga 17 September 2018.

Ketua AJI Kota Surakarta, Adib Muttaqin Asfar, mengatakan open recruitment ini merupakan kali pertama dilakukan oleh AJI Kota Surakarta. Biasanya, perekrutan anggota dilaksanakan secara personal, namun kali ini AJI membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para jurnalis untuk bergabung.

“Selain amanat Konggres ke-X AJI di Solo pada November lalu, pembukaan secara terbuka ini juga merupakan bagian dari cara AJI untuk memperkuat kampanye independensi jurnalis dan peningkatan kapasitas jurnalis. Kami mengajak semua pihak untuk belajar bersama dengan kami,” katanya, Kamis (23/8/2018), di Sekretariat AJI Kota Surakarta, Jl Srikatan II No 2, Gremet, Manahan, Solo.

Sementara itu, Sekretaris AJI Kota Surakarta, Crisna Chanis Cara, mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan bergabung dalam AJI. Setidaknya, AJI Indonesia maupun AJI Kota Surakarta sering menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan kemampuan jurnalis dalam menangani isu-isu tertentu, misalnya soal keamanan digital, verifikasi data, atau menulis konten yang baik.

Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung atau online melalui situs ini, yaitu di menu Pendaftaran Anggota Baru AJI.

Syarat Pendaftaran:

1. Masih aktif melakukan aktivitas jurnalistik melalui media elektronik, cetak, internet, dan saluran lainnya.
2. Menyetujui AD-ART AJI (AD-ART AJI bisa dilihat di bagian bawah halaman ini)
3. Bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI
4. Mengisi formulir dan mengikuti proses pendaftaran

Untuk informasi lainnya, silakan kontak kami melalui email aji.solokota@gmail.com (fast respons), atau melalui widget Wise Chat di halaman utama situs ini.

20 Tahun Reformasi: Jalan Panjang Kebebasan Pers Indonesia

“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.”

Penggalan kalimat terpenting dalam pidato Soeharto itu tersiar luas di seluruh televisi nasional yang merelay siaran langsung TVRI pada Kamis pagi tepat 20 tahun silam. Banyak orang langsung bersorak begitu mendengarkan pidato pengunduran diri Presiden ke-II RI itu setelah 32 tahun berkuasa. Di kompleks Gedung DPR/MPR yang diduduki ribuan mahasiswa dari berbagai elemen dan perguruan tinggi, ribuan orang bersujud syukur tanda dimulainya era baru yang segudang harapan kebebasan.

Proses “lengser keprabon” ala Soeharto yang diikuti penyerahan kekuasaan kepada Bacharuddin Jusuf Habibibe memang tidak terjadi secara instan. Krisis moneter akibat anjloknya nilai tukar rupiah sejak 1997 hanyalah sebuah momentum yang membuat pemerintah kala itu mengalami krisis kepercayaan publik. Namun bagi kalangan aktivis pro demokrasi dan kebebasan pers, pergantian kepemimpinan waktu itu adalah harga mati.

Jauh sebelum itu, pemerintah Presiden Soeharto menerbitkan sebuah surat pada 21 Juni 1994. Dengan surat itu, pemerintahan resmi membredel majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik, yang menjadi catatan kelam dalam sejarah pers Indonesia. Ketiga media itu memang kerap menerbitkan laporan-laporan kritis tentang tentang kebijakan pemerintah kala itu, termasuk yang terkait keluarga Soeharto dan Timor Timur.

Catatan Tempo.co tentang 21 Juni 2017 menunjukkan pada 7 Juni 1994, majalah Tempo menerbitkan laporan tentang pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur seharga USD 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah ini juga mengungkapkan pelipatgandaan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat. Pembelian kapal bekas ini melibatkan Menteri Riset dan Teknologi B.J Habibie.

Ketua Sidang Redaksi Editor, Marah Sakti Siregar, kepada Tempo.co menuturkan kala itu Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Subrata, menyebut “kesalahan” majalah Tempo adalah atas pertimbangan “substantif.” Isi pemberitaannya dinilai memprovokasi dan mengadu domba unsur pemerintah, pejabat sipil dengan ABRI. Sedangkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Editor dan Detik ikut dibatalkan karena alasan administratif.

SIUPP menjadi alat utama pemerintah saat itu untuk mengontrol kebebasan pers. Selain ancaman pencabutan, syarat untuk mendapatkan SIUPP juga sangat ketat. Permenpen No. 1 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menetapkan 16 syarat yang harus dipenuhi perusahaan pers untuk mendapatkan SIUPP. Maka, aturan tentang SIUPP pun menjadi isu penting pascaberakhirnya rezim Orde Baru.

Di era Presiden Habibie, aturan itu dirombak besar-besaran. Pada 6 Juni 1998, Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah menerbitkan Permenpen yang mencabut dan mengubah Permenpen No. 1 Tahun 1984. Dalam aturan baru itu, Yunus Yosfiah menyederhanakan proses pembuatan SIUPP dengan hanya tiga syarat. Tak hanya menyederhanakan prosedur dan syarat, aturan baru itu juga tidak lagi mengenal pembatalan SIUPP oleh pemerintah.

Maka, sebanyak 1.881 SIUPP pun terbit dalam waktu tiga bulan saja sejak Yunus menerbitkan aturan tersebut. Padahal selama Soeharto berkuasa, pemerintah hanya menerbitkan 276 SIUPP. Dengan demikian, berakhirlah aturan represif terhadap pers di Indonesia, namun ujung dari perjuangan memperoleh kemerdekaan pers masih terlalu panjang.

Bersambung…..