All posts by admin

Blog resmi AJI Solo atau AJI Kota Surakarta. Kami adalah sebuah organisasi nonpemerintah dan independen yang terdiri atas para jurnalis berbagai media, blogger, awak media independen di Solo dan sekitarnya. Menjadi bagian dari jaringan AJI seluruh Indonesia, AJI Solo selalu berkampanye tentang kekebasan pers, kebebasan berekspresi, profesionalisme, dan kesejahteraan jurnalis.

Protokol Keamanan Liputan & Pemberitaan COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah.

Di tengah situasi krisis ini, media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik ke publik, selain juga melakukan tugas sebagai watchdog untuk mengawal penanggulangan krisis dengan baik.

Namun di sisi lain, pekerja media, khususnya yang bertugas di lapangan, termasuk termasuk yang sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi virus korona baru (SARS-CoV-2) ini dan bisa menjadi penular ke orang lain, termasuk kepada keluarga.

Dengan latar belakang ini, sebagai organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap kebebasan informasi dan juga keselamatan jurnalis, kami menyusun Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 bagi pekerja media di Indonesia agar bisa bekerja dengan aman dan selamat di tengah pandemi virus corona ini.

Selengkapnya download di sini:

https://drive.google.com/open?id=1_16N1aiLsM8gpyfA3B3CCM9rkENWK_28

AJI Surakarta Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Suporter

Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini, seorang wartawan televisi di Madiun, Wiwit Eko Prasetyo, menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan suporter tim sepak bola saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Kasus ini terjadi saat Wiwit yang merupakan wartawan BBS TV di Madiun sedang berada di Stadion Wilis untuk melakukan peliputan laga Persis Solo versus PSIM Jogja, Jumat (16/8/2019) sore. Seusai gol kedua dari Persis Solo ke gawang PSIM Jogja pada babak kedua, terjadi keramaian di luar stadion. Hal itu terlihat saat ratusan suporter di tribun stadion melihat ke luar. Melihat keramaian itu, Wiwit kemudian keluar stadion untuk mengambil gambar kericuhan tersebut.

“Saat keluar stadion dan ke kerumunan suporter, saya masih mengenakan rompi warna oranye dan id card yang disediakan panitia pertandingan,” kata Wiwit.

Setibanya di lokasi kerumunan suporter di Jl. Mastrip, Kota Madiun, Wiwit kemudian mengeluarkan handycam dan mengambil gambar kericuhan itu. “Saat mengambil gambar itu, ada suporter yang bilang ‘ada kamera ada kamera’. Mereka meminta saya untuk tidak mengambil gambar,” jelasnya.

Mendengar permintaan itu, Wiwit menyerahkan memory card kepada suporter. Setelah memory card itu diberikan kepada suporter, kata Wiwit, dia kemudian memberikan handycam-nya kepada polisi yang ada di kerumunan suporter itu.

Setelah handycam dan memory card diserahkan, Wiwit berniat kembali ke dalam stadion. Tiba-tiba ada helm yang dilempar ke wajahnya dan mengenai dahinya.

“Saya tidak tahu helm itu dari arah mana. Tiba-tiba mengenai wajah saya. Ini dahi saya mengalami memar. Saat saya mau pergi, ada sejumlah suporter yang mencoba memukul saya,” katanya.

Wiwit kemudian melarikan diri dan diselamatkan juru parkir dan petugas yang berjaga. “Kaca mata saya hilang saat di kerumunan. Tidak tahu hilang di mana. Saat itu, saya pikirannya harus selamat dahulu,” terangnya.

Kejadian ini menjadi kasus kekerasan dan intimidasi kesekian yang terjadi di Indonesia. Ada sekelompok massa yang menghalangi kerja jurnalis menjalankan tugas, bahkan disertai kekerasan fisik. Padahal wartawan dalam menjalankan tugasnya dijamin secara hukum oleh Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers, khususnya pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers.

Selain tindak kekerasan, desakan massa agar wartawan menyerahkan alat kerja jurnalistiknya jelas merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Atas intimidasi dan kekerasan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta menyatakan sikap:

1. Mengecam segala tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
2. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dengan menangkap dan menjerat pelaku hingga diadili sesuai aturan perundangan.
3. Meminta seluruh masyarakat dari kelompok manapun termasuk suporter sepak bola untuk menghormati tugas jurnalistik para jurnalis karena tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang.
4. Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut seluruh kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang belum terselesaikan hingga kini.

Surakarta, 16 Agustus 2019

Pengurus AJI Kota Surakarta
Ketua Divisi Advokasi

Adib Muttaqin Asfar M Khodiq Duhri

Baca juga:
AJI Surakarta Kecam Aksi Kekerasan Suporter terhadap Wartawan di Madiun (Solopos.com)
AJI Surakarta Kecam Tindakan Anarkis Suporter Terhadap Jurnalis (Mediajatim.com)

Menakar Masa Depan Transportasi Kota Solo

Transportasi umum di Kota Solo dianggap belum mampu melayani kebutuhan masyarakat. Terlebih, dengan maraknya transportasi daring sejak beberapa tahun lalu.

Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Transportasi Kota Solo yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Lingkar Studi Transportasi (Transportologi) di Monumen Pers Nasional, Solo, Sabtu (27/7).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Hari Prihatno, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto, Manager Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans (BST) Sri Sadadmodjo, Kepala DPUPR Kota Solo Endah Sitaresmi, pakar Transportologi Titis Efrindu Bawono, serta perwakilan Bapppeda Kota Solo.

Titis Efrindu menyatakan, sebuah kota harus mampu untuk mengurusi persoalan transportasinya sendiri. Yang dibutuhkan bukan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, juga bukan kapan menunggu pola pikir (mindset) masyatakat berubah, tetapi perlu upaya bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Beberapa gambaran transportasi di masa depan yang dibutuhkan masyarakat yakni dari sisi kecepatan, keselamatan, dan teknologi.

“Transportasi yang ideal sebenarnya praktis. Ojek online menjadi dominan karena praktis. Tapi ada dampak-dampak lain dari kepraktisan tersebut, salah satunya perubahan iklim. Transportasi kita lebih buruk daripada dulu karena sekarang kecepatan makin turun, makin macet dan kendaraan makin banyak. Jadi kecepatan, keamanan dan kenyamanan tidak cukup,” ungkapnya.

Menurutnya, mengubah mindset masyarakat terhadap transportasi umum sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Ada upaya-upaya yang harus disinergikan bersama dan tentunya dibutuhkan dana tidak sedikit. Dia mencontohkan pemeliharaan moda Transjakarta di DKI membutuhkan anggaran Rp 3 triliun per tahun. Dari sisi jumlah penumpang, pengguna Transjakarta mencapai 800 ribu orang per hari. Sangat jauh jika dibandingkan dengan pengguna moda Batik Solo Trans (BST) yang hanya 5.000 orang per hari.

“Kita butuh inovasi-inovasi terbaru. Transportasi di masa depan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik SDG’s. Kita kalah sama ojek online karena sistemnya jauh lebih maju,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan, Dinas Perhubungan sudah merancang grand desain 15 koridor transportasi umum. Nantinya, tujuh koridor akan dilayani dengan moda Batik Solo Trans (BST). Namun, saat ini baru berjalan tiga koridor. Sedangkan delapan koridor lainnya dilayani dengan moda feeder BST. Feeder tersebut menggantikan operasional angkutan perkotaan (angkot). Bedanya, feeder dipasangi pendingin ruangan atau air conditioner (AC) sehingga penumpang lebih nyaman.

“Ini menjadi pioneer untuk angkot-angkot di luar. Kami sudah ada 101 angkot yang ber-AC. InsyaaAllah 2019 kami akan bertambah 20-an. Target kami 240 feeder,” papar Hari.

Meski demikian, Hari mengakui usaha Pemkot dalam menyediakan transportasi yang nyaman, aman, murah dan terjangkau memang belum seperti yang diharapkan. Pemkot sudah berupaya melakukan revitalisasi BST. Namun, dengan perkembangan situasi kondisi dan teknologi, pelan-pelan BST mulai ditinggalkan. Layanan transportasi butuh kepastian. Idealnya, penumpang hanya menunggu 10 menit. Hal itu pernah dilakukan BST. Selain itu, BST menggunakan GPS untuk memastikan penumpang dapat mengakses waktu berangkat. Bahkan, BST pernah menerapkan pembayaran nontunai.

“Perkembangan setelah itu tidak menjadi baik, banyak faktor. Salah satunya banyaknya transportasi berbasis online. Pengaruhnya luar biasa. Kalau kami mau mengatur nanti dibilang gaptek (gagap teknologi),” imbuh Hari.

Kehadiran transportasi online dianggap berdampak pada transportasi tradisional. Sebab, penumpang melihat kecepatan dan biaya murah. Dia berharap adanya aturan dari pemerintah pusat yang membatasi jumlah transportasi online di satu kota/kabupaten disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sebab, aturan mengenai transportasi online dibuat pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan membuat aturan turunan.

“Ini menjadi problem kalau masyarakat menilai pelayanan yang kami berikan kurang maksimal. Tidak beroperasi secara maksimal, waktu tunggu lama, biaya operasional semakin tinggi. Ini antangan bagi kami,” ucap Hari.

Manajer Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans, Sri Sadadmodjo, operasional BST pertama kali ada 2010. Kemudian PT BST mengelola operasional BST pada 2012. Pada 2014, Pemkot ingin agar layanan BST mendekati bus rapit transit (BRT). Kemudian, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menunggu bus di sembarang tempat. Saat itu jumlah penumpang BST sekitar 5.000 orang per hari. Kemudian pada 2016 jumlah penumpang mencapai 8.000-9.000 orang per hari. Namun, pada akhir 2016 muncul transportasi online sehingga jumlah penumpang BST kembali turun.

“Penurunan kami rasakan 2017-2018 puncaknya. Kondisi saat ini penumpang menurun drastis. Apalagi tahun ini ada sistem zonasi sekolah, saya yakin akan mempengaruhi,” ujar Sri Sadadmodjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo, Endah Sitaresmi, mengatakan DPUPR bertugas mengembangkan penataan infrastruktur jalan manusia, kendaraan dan air. Dalam pengembangan sistem trabsportasi di Solo, DPUPR berupaya memeperbaiki jalur yang harus dilalui. Tidak hanya infrastruktur jalan, melainkan juga insfrast jalan air. “Kami menyediakan infrastruktur transportasi. Tidak hanya mobil dan motor tapi ada sepeda dan becak,” kata Endah.

Seorang pengemudi becak, XXX, mengaku tepat sebelum adanya transportasi online di Solo, pengemudi becak mendapatkan teror. Teror yang diterima macam-macam. Ada pengemudi becak yang diguyur air, dipukuli, becaknya digulingkan, dan sebagainya. “Waktu itu ada sampai 18 titik pangkalan yang mana setiap pangkalan paling tidak setiap malam mendapatkan teror,” ucapnya.

Selanjutnya, para pengemudi becak mengadu ke Polresta Solo. Selang beberapa bulan tidak ada teror lagi. Kemudian, setelah ada transportasi online di Solo, komunitas pengemudi becak sudah jarang mendapatkan teror. “Merebaknya transportasi online ini pengemudi becak narik hanya satu kali sehari,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mempersiapkan sistem transportasi perlu mendapatkan dukungan dari variabel lain. Pertama, Solo terkoneksi dengan daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga, pengembangan transportasi di Solo perlu menyentuh enam kabupaten lain di eks Karesidenan Surakarta.

Kedua, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari regulasi dari pemerintah pusat. Misalnya masyarakat mengeluhkan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, justru pemerintah pusat menjadikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai salah satu parameter pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga, kultur masyarakat. Saya survei kecil-kecilan ketika layanan BST bagus, lancar, ber-AC, tapi kebanyakan masyarakat memilih mengunakan kendaraan sendiri karena praktis, bisa kesana kemari tanpa harus nunggu bus,” ungkap Sugeng. (Binti Solikhah)

Aksi AJI & PPMI Solo di World Press Freedom Day 2019: Setop Kekerasan!

Peringatan World Press Freedom Day atau Hari Kemerdekaan Pers Dunia setiap 3 Mei menjadi pengingat akan pentingnya kebebasan pers di setiap negara, termasuk Indonesia. Apalagi, dunia pers Indonesia masih diwarnai berbagai hal yang mengancam kebebasan pers, berpendapat, dan berekspresi.

Di Kota Solo, para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Surakarta dan sejumlah jurnalis lainnya menggelar aksi di Jl Gajahmada, tepatnya di depan Monumen Pers Nasional, pada Jumat (3/5/2019).

Menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2018. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga upaya pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2017 yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Pada awal 2019, kekerasan terhadap jurnalis oleh massa sudah terjadi 21 Februari lalu saat para awak media meliput kegiatan Munajat 212 di Monas, Jakarta. Terbaru, dua jurnalis foto, Iqbal Kusumadireza (Rezza) yang bekerja sebagai pekerja lepas dan Prima Mulia (Tempo), mengalami penganiayaan disertai penghapusan foto. Kekerasan ini terjadi saat mereka sedang menjalankan tugas jurnalistik, yaitu meliput aksi demo Hari Buruh di Kota Bandung, Rabu (1/5/2019).

Selain itu, kabar buruk datang dari Kota Semarang. Abdullah Munif, seorang pekerja perusahaan media di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), yang menerima pil pahit zehari menjelang peringatan May Day atau Selasa (30/5/2019). Tenaga lay out surat kabar Suara Merdeka itu menerima sepucuk surat yang berisi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaannya.

Kasus-kasus di atas menjadi contoh potret buram dunia pers di Indonesia. Dua kasus di atas hanya sedikit dari berbagai masalah kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis, profesionalisme jurnalis dan media, dan independensi.

Karena itu, dalam indeks kebebasan pers dunia yang dilaporkan Reporters Without Borders (RSF) pertengahan April lalu menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat ke 124 dari 180 negara alias stagnan. Masih adanya intimidasi, kekerasan, hingga adanya UU ITE serta UU Anti Penodaan Agama, menjadi penyebabnya.

Karena itu, dalam peringatan World Press Freedom Day 2019 ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surakarta, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Surakarta, beserta elemen lain, menyatakan beberapa hal berikut:

1. Meminta kepada semua pihak untuk ikut menghentikan fenomena kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis.
2. Mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia, termasuk insiden kekerasan yang terjadi di Bandung pada 1 Mei 2019 lalu.
3. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan upah layak dan kesejahteraan kepada para awak media, dan tidak mengabaikan hak-hak pekerjanya.
4. Berkaitan pers kampus, kami mendesak agar para pimpinan perguran tinggi untuk menjamin kebebasan berekspresi di kampus.
5. Mendesak Menristekdikti untuk memberikan perhatian dan menindaklanjuti kasus ancaman kebebasan berekspresi di perguruan tinggi, termasuk keputusan Rektor Universitas Sumatra Utara membubarkan Pers Mahasiswa Suara USU belum lama ini.

Solo, 3 Mei 2019

AJI Kota Surakarta
PPMI Dewan Kota Surakarta

Pendaftaran Workshop & Coaching Clinic Investigasi Tempo Institute 2019 di Solo

TEMPO Institute bekerja sama dengan Free Press Unlimited (FPU) akan menggelar program Fellowship Investigasi dengan nama “Investigasi Bersama Tempo”. Kegiatan ini merupakan kali ke-4 sejak digulirkan pada 2016.

Program ini secara umum memiliki sasaran. Pertama, proses penguatan kapasitas Jurnalis untuk liputan investigasi, kedua, menghasil karya jurnalistik bermutu melalui liputan investigasi. Serta memperkuat dampak liputan investigasi para fellows untuk bisa menghasilkan perubahan dan perbaikan kebijakan/aturan demi kepentingan publik secara luas.

Pada prosesnya kegiatan ini akan diampu bersama oleh Tim Tempo dan Tempo Institute, dan melibatkan beberapa lembaga civil society, antara lain Migrant Care, Auriga Nusantara dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Fitra dan Green Peace Indonesia. Informasi profil program dalam file terpisah.

Dalam rangkaian program ini, Tempo Institute akan menggelar Diseminasi dan Pengenalan Program Investigasi Bersama Tempo ke sejumlah kota. Untuk itu kami menyelenggarakan kegiatan Workshop dan Coaching Clinic Investigasi di Solo. Kegiatan dimaksud berupa pengenalan program, diskusi dan pelatihan Jurnalisme Investigasi.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu – Minggu, 27 –28 April 2019
Tempat : Kota Solo (detail menyusul)
Pembicara : Anton Septian (Redaktur Desk Nasional Tempo)
Agenda :
– Diseminasi Program Fellowship Investigasi
– 2 Days Capacity Building
a. Workhsop Investigasi
b. Coaching Clinic

Kegiatan workshop ini terbuka untuk semua jurnalis aktif di Kota Solo dan sekitarnya yang memiliki minat untuk melakukan liputan investigasi. Pendaftaran dibuka hingga Minggu 21 April 2019. Panitia tidak menyediakan transportasi maupun biaya penggantinya.

Untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mengisi formulir online berikut ini atau di http://bit.ly/2HUBK0u: