Protokol Keamanan Liputan & Pemberitaan COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah.

Di tengah situasi krisis ini, media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik ke publik, selain juga melakukan tugas sebagai watchdog untuk mengawal penanggulangan krisis dengan baik.

Namun di sisi lain, pekerja media, khususnya yang bertugas di lapangan, termasuk termasuk yang sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi virus korona baru (SARS-CoV-2) ini dan bisa menjadi penular ke orang lain, termasuk kepada keluarga.

Dengan latar belakang ini, sebagai organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap kebebasan informasi dan juga keselamatan jurnalis, kami menyusun Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan COVID-19 bagi pekerja media di Indonesia agar bisa bekerja dengan aman dan selamat di tengah pandemi virus corona ini.

Selengkapnya download di sini:

https://drive.google.com/open?id=1_16N1aiLsM8gpyfA3B3CCM9rkENWK_28

Menakar Masa Depan Transportasi Kota Solo

Transportasi umum di Kota Solo dianggap belum mampu melayani kebutuhan masyarakat. Terlebih, dengan maraknya transportasi daring sejak beberapa tahun lalu.

Hal itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Transportasi Kota Solo yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo bersama Lingkar Studi Transportasi (Transportologi) di Monumen Pers Nasional, Solo, Sabtu (27/7).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Hari Prihatno, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto, Manager Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans (BST) Sri Sadadmodjo, Kepala DPUPR Kota Solo Endah Sitaresmi, pakar Transportologi Titis Efrindu Bawono, serta perwakilan Bapppeda Kota Solo.

Titis Efrindu menyatakan, sebuah kota harus mampu untuk mengurusi persoalan transportasinya sendiri. Yang dibutuhkan bukan perubahan regulasi dari pemerintah pusat, juga bukan kapan menunggu pola pikir (mindset) masyatakat berubah, tetapi perlu upaya bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Beberapa gambaran transportasi di masa depan yang dibutuhkan masyarakat yakni dari sisi kecepatan, keselamatan, dan teknologi.

“Transportasi yang ideal sebenarnya praktis. Ojek online menjadi dominan karena praktis. Tapi ada dampak-dampak lain dari kepraktisan tersebut, salah satunya perubahan iklim. Transportasi kita lebih buruk daripada dulu karena sekarang kecepatan makin turun, makin macet dan kendaraan makin banyak. Jadi kecepatan, keamanan dan kenyamanan tidak cukup,” ungkapnya.

Menurutnya, mengubah mindset masyarakat terhadap transportasi umum sulit tetapi bukan berarti tidak bisa. Ada upaya-upaya yang harus disinergikan bersama dan tentunya dibutuhkan dana tidak sedikit. Dia mencontohkan pemeliharaan moda Transjakarta di DKI membutuhkan anggaran Rp 3 triliun per tahun. Dari sisi jumlah penumpang, pengguna Transjakarta mencapai 800 ribu orang per hari. Sangat jauh jika dibandingkan dengan pengguna moda Batik Solo Trans (BST) yang hanya 5.000 orang per hari.

“Kita butuh inovasi-inovasi terbaru. Transportasi di masa depan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik SDG’s. Kita kalah sama ojek online karena sistemnya jauh lebih maju,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan, Dinas Perhubungan sudah merancang grand desain 15 koridor transportasi umum. Nantinya, tujuh koridor akan dilayani dengan moda Batik Solo Trans (BST). Namun, saat ini baru berjalan tiga koridor. Sedangkan delapan koridor lainnya dilayani dengan moda feeder BST. Feeder tersebut menggantikan operasional angkutan perkotaan (angkot). Bedanya, feeder dipasangi pendingin ruangan atau air conditioner (AC) sehingga penumpang lebih nyaman.

“Ini menjadi pioneer untuk angkot-angkot di luar. Kami sudah ada 101 angkot yang ber-AC. InsyaaAllah 2019 kami akan bertambah 20-an. Target kami 240 feeder,” papar Hari.

Meski demikian, Hari mengakui usaha Pemkot dalam menyediakan transportasi yang nyaman, aman, murah dan terjangkau memang belum seperti yang diharapkan. Pemkot sudah berupaya melakukan revitalisasi BST. Namun, dengan perkembangan situasi kondisi dan teknologi, pelan-pelan BST mulai ditinggalkan. Layanan transportasi butuh kepastian. Idealnya, penumpang hanya menunggu 10 menit. Hal itu pernah dilakukan BST. Selain itu, BST menggunakan GPS untuk memastikan penumpang dapat mengakses waktu berangkat. Bahkan, BST pernah menerapkan pembayaran nontunai.

“Perkembangan setelah itu tidak menjadi baik, banyak faktor. Salah satunya banyaknya transportasi berbasis online. Pengaruhnya luar biasa. Kalau kami mau mengatur nanti dibilang gaptek (gagap teknologi),” imbuh Hari.

Kehadiran transportasi online dianggap berdampak pada transportasi tradisional. Sebab, penumpang melihat kecepatan dan biaya murah. Dia berharap adanya aturan dari pemerintah pusat yang membatasi jumlah transportasi online di satu kota/kabupaten disesuaikan dengan jumlah penduduk. Sebab, aturan mengenai transportasi online dibuat pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan membuat aturan turunan.

“Ini menjadi problem kalau masyarakat menilai pelayanan yang kami berikan kurang maksimal. Tidak beroperasi secara maksimal, waktu tunggu lama, biaya operasional semakin tinggi. Ini antangan bagi kami,” ucap Hari.

Manajer Operasional dan SDM PT Bengawan Solo Trans, Sri Sadadmodjo, operasional BST pertama kali ada 2010. Kemudian PT BST mengelola operasional BST pada 2012. Pada 2014, Pemkot ingin agar layanan BST mendekati bus rapit transit (BRT). Kemudian, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menunggu bus di sembarang tempat. Saat itu jumlah penumpang BST sekitar 5.000 orang per hari. Kemudian pada 2016 jumlah penumpang mencapai 8.000-9.000 orang per hari. Namun, pada akhir 2016 muncul transportasi online sehingga jumlah penumpang BST kembali turun.

“Penurunan kami rasakan 2017-2018 puncaknya. Kondisi saat ini penumpang menurun drastis. Apalagi tahun ini ada sistem zonasi sekolah, saya yakin akan mempengaruhi,” ujar Sri Sadadmodjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solo, Endah Sitaresmi, mengatakan DPUPR bertugas mengembangkan penataan infrastruktur jalan manusia, kendaraan dan air. Dalam pengembangan sistem trabsportasi di Solo, DPUPR berupaya memeperbaiki jalur yang harus dilalui. Tidak hanya infrastruktur jalan, melainkan juga insfrast jalan air. “Kami menyediakan infrastruktur transportasi. Tidak hanya mobil dan motor tapi ada sepeda dan becak,” kata Endah.

Seorang pengemudi becak, XXX, mengaku tepat sebelum adanya transportasi online di Solo, pengemudi becak mendapatkan teror. Teror yang diterima macam-macam. Ada pengemudi becak yang diguyur air, dipukuli, becaknya digulingkan, dan sebagainya. “Waktu itu ada sampai 18 titik pangkalan yang mana setiap pangkalan paling tidak setiap malam mendapatkan teror,” ucapnya.

Selanjutnya, para pengemudi becak mengadu ke Polresta Solo. Selang beberapa bulan tidak ada teror lagi. Kemudian, setelah ada transportasi online di Solo, komunitas pengemudi becak sudah jarang mendapatkan teror. “Merebaknya transportasi online ini pengemudi becak narik hanya satu kali sehari,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mempersiapkan sistem transportasi perlu mendapatkan dukungan dari variabel lain. Pertama, Solo terkoneksi dengan daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga, pengembangan transportasi di Solo perlu menyentuh enam kabupaten lain di eks Karesidenan Surakarta.

Kedua, pemerintah daerah tidak bisa lepas dari regulasi dari pemerintah pusat. Misalnya masyarakat mengeluhkan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, justru pemerintah pusat menjadikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai salah satu parameter pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga, kultur masyarakat. Saya survei kecil-kecilan ketika layanan BST bagus, lancar, ber-AC, tapi kebanyakan masyarakat memilih mengunakan kendaraan sendiri karena praktis, bisa kesana kemari tanpa harus nunggu bus,” ungkap Sugeng. (Binti Solikhah)

Pendaftaran Workshop & Coaching Clinic Investigasi Tempo Institute 2019 di Solo

TEMPO Institute bekerja sama dengan Free Press Unlimited (FPU) akan menggelar program Fellowship Investigasi dengan nama “Investigasi Bersama Tempo”. Kegiatan ini merupakan kali ke-4 sejak digulirkan pada 2016.

Program ini secara umum memiliki sasaran. Pertama, proses penguatan kapasitas Jurnalis untuk liputan investigasi, kedua, menghasil karya jurnalistik bermutu melalui liputan investigasi. Serta memperkuat dampak liputan investigasi para fellows untuk bisa menghasilkan perubahan dan perbaikan kebijakan/aturan demi kepentingan publik secara luas.

Pada prosesnya kegiatan ini akan diampu bersama oleh Tim Tempo dan Tempo Institute, dan melibatkan beberapa lembaga civil society, antara lain Migrant Care, Auriga Nusantara dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Fitra dan Green Peace Indonesia. Informasi profil program dalam file terpisah.

Dalam rangkaian program ini, Tempo Institute akan menggelar Diseminasi dan Pengenalan Program Investigasi Bersama Tempo ke sejumlah kota. Untuk itu kami menyelenggarakan kegiatan Workshop dan Coaching Clinic Investigasi di Solo. Kegiatan dimaksud berupa pengenalan program, diskusi dan pelatihan Jurnalisme Investigasi.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu – Minggu, 27 –28 April 2019
Tempat : Kota Solo (detail menyusul)
Pembicara : Anton Septian (Redaktur Desk Nasional Tempo)
Agenda :
– Diseminasi Program Fellowship Investigasi
– 2 Days Capacity Building
a. Workhsop Investigasi
b. Coaching Clinic

Kegiatan workshop ini terbuka untuk semua jurnalis aktif di Kota Solo dan sekitarnya yang memiliki minat untuk melakukan liputan investigasi. Pendaftaran dibuka hingga Minggu 21 April 2019. Panitia tidak menyediakan transportasi maupun biaya penggantinya.

Untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mengisi formulir online berikut ini atau di http://bit.ly/2HUBK0u:

Ikuti Workshop & Liputan Investigasi Bersama Tempo 2019

Dear kawan-kawan jurnalis,

Tempo Institute bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo akan menggelar workshop liputan investigasi dalam waktu dekat (akhir Februari atau Maret 2019). Kegiatan ini menjadi pengantar untuk program fellowship Investigasi Bersama Tempo 2019.

Para jurnalis yang berminat diajak untuk melakukan kolaborasi liputan investigasi bersama Tempo demi menegakkan panji-panji pers sebagai watchdog dan pilar kelima demokrasi.

Sebagai persiapan, kami berharap rekan-rekan jurnalis/wartawan yang berminat untuk mengisi form usulan liputan investigasi di bawah ini. Form ini bisa dibagikan kepada jurnalis yang berminat untuk mengikuti fellowship ini.

Tema liputan antara lain Korupsi, Kriminal, Kejahatan Kemanusiaan (Trafficking), Lingkungan, HAM, Tambang dan Energi (Listrik, Batubara, EBT). Usulan liputan bisa dikirim ke email aji.solokota@gmail.com atau diserahkan langsung saat workshop investigasi yang akan diselenggarakan di Kota Solo selama 2 hari. Usulan itu akan dibahas dan disempurnakan dalam sesi Coaching Clinic oleh redaktur Tempo.

Mengenai penyelenggaraan workshop, waktu, tempat, dan form pendaftaran workshop akan kami umumkan dalam waktu dekat.

Form usulan liputan investigasi bisa diunduh di link ini: https://goo.gl/vaGnVY

Solidaritas untuk Warga dan Jurnalis Korban Gempa Palu

Salam Solidaritas

Gempa bumi 7,7 scala richter mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat, 28 September 2018, pukul 17.02 WIB. Pusat gempa berjarak 26 km dari Utara Donggala dengan kedalaman 10 km ini memakan korban nyawa dan menimbulkan kerusakan besar di Donggala dan Kota Palu. Selain gempa, kerusakan parah juga akibat tsunami. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin, 1 Oktober 2018, korban tewas mencapai 844 orang dan kemungkinan akan terus bertambah.

Ribuan orang juga akhirnya mengungsi karena rumahnya sudah tidak ada, tak bisa ditempati, atau khawatir ada gempa susulan. Tsunami menyebabkan jalan-jalan dipenuhi puing-puing, yang membuat sebagian besar akses jalan tertutup. Gempa menghancurkan sejumlah instalasi penting, termasuk listrik dan pemancar telekomunikasi. Akibatnya sebagian besar area tak ada aliran listrik. Telekomunikasi juga terganggu. Akses jalan yang rusak menyebabkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) langka.

Bencana ini berdampak pada nasib jurnalis, termasuk yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu. Berdasarkan pendataan yang dilakukan AJI, dari 68 anggota, sebagian besar diketahui selamat. Tapi masih ada yang belum bisa dikonfirmasi keberadaannya. Dari jurnalis yang selamat itu, ada yang rumahnya rata dengan tanah diterjang sunami, ada yang rumahnya rusak ringan hingga rusak parah akibat gempa. Ada juga yang keluarganya tak selamat akibat musibah ini.

Untuk membantu jurnalis anggota AJI Palu menghadapi dampak gempa dan tsunami, AJI Indonesia meminta bantuan kepada IFJ Asia Pasific menggalang bantuan dana dari sesama anggota AJI, simpatisan dan afiliasi AJI di dunia internasional. Bagi yang ingin menyalurkan donasinya, silakan kirim melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cut Mutia Jakarta Pusat, nomor rekening 0230-0100-2015-303 an. Aliansi Jurnalis Independen. Bukti donasi harap dikirim melalui http://bit.ly/Solidarity4JournalistsAJIPalu_KorbanTsunami atau WhatsApp ke +62813-8527-2758. Donasi akan dibuka hingga 1 November 2018. Detail pemanfaatan hasil donasi akan disampaikan melalui email.

Jakarta, 1 Oktober 2018

Ketua Umum AJI, Abdul Manan
Sekjen AJI, Revolusi Reza

Update Donasi 8 Oktober 2018: Terkumpul Rp10.400

Sekretariat AJI:
Jl Sigura-gura 6a, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Indonesia
Telp. +621-22079779 Email sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web: www.aji.or.id Twitter: @AJIIndo

Membumikan Jurnalisme Damai, Memelihara Keberagaman