Usut Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi

Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Nurhadi, koresponden Tempo menjadi korban penganiayaan saat melakukan kerja jurnalistik. Kekerasan terhadap Nurhadi terjadi saat dia melakukan reportase terkait Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji, dalam kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekerasan ini terjadi di Surabaya, Sabtu, 27 Maret 2021 dan diduga dilakukan oleh aparat. Berikut adalah kronologi peristiwa tersebut:

Sabtu, 27 Maret 2021
Sekitar pukul 18.25: Korban Nurhadi tiba di Gedung Samudra Bumimoro yang terletak di JL. Moro Krembangan, Morokrembangan, Kec. Krembangan, Surabaya. Korban mendatangi gedung tersebut untuk melakukan investigasi terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di lokasi tersebut sedang berlangsung resepsi pernikahan anara anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.

Sekitar Pukul 18.40: Korban memasuki Gedung Samudra Bumimoro untuk melakukan investigasi dan memotret Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji yang sedang berada di atas pelaminan dengan besannya.

Sekitar pukul 19.57: Korban yang masih berada di dalam gedung kemudian didatangi oleh seorang panitia pernikahan serta difoto.

Sekitar pukul 20.00: Korban yang akan keluar dari gedung kemudian dihentikan oleh beberapa orang panitia dan ditanya identitas dan undangan mengikuti acara.

Sekitar pukul 20.10: Keluarga mempelai didatangkan untuk mengonfirmasi apakah mengenal korban. Setelah keluarga mempelai mengatakan tidak mengangenali korban, lantas korban dibawa ke belakang gedung, dengan cara didorong oleh sesorang ajudan Angin Prayitno Aji. Selama proses tersebut korban mengalami perampasan HP (dipegang keluarga mempelai perempuan) kekerasan verbal, fisik dan ancaman pembunuhan.

Sekitar pukul 20.30: Korban dibawa keluar oleh seseorang yang diduga oknum anggota TNI yang menjaga gedung dan korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil patroli dan di bawa ke pos TNI. Di sana tak lama kemudian korban dimintai keterangan mengenai identitas.

Sekitar Pukul 20.45: Setelah dimintai keterangan mengenai identitas, korban kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Sekitar Pukul 20.55: Belum sampai ke Polres, korban kemudian dibawa kembali lagi ke Gedung Samudra Bumimoro. Sesampainya di Gedung Samudra Bumi Moro korban kembali diintrogasi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan beberapa orang lain yang diduga sebagai oknum anggota TNI, serta ajudan Angin Prayitno Aji.

Sepanjang proses introgasi tersebut, korban kembali mengalami tindakan kekerasan (pemukulan, tendang, tampar) hingga ancaman pembunuhan. Korban juga dipaksa untuk menerima uang Rp600.000 sebagai kompensasi perampasan dan pengrusakan alat liputan milik korban. Oleh korban uang ini ditolak namun pelaku bersikeras memaksa korban menerima, bahkan memotret saat korban menerima uang tersebut. Belakangan, oleh Nurhadi, uang tersebut disembunyikan oleh korban di salah satu bagian mobil.

Sekitar Pukul 22.25: Setelah melakukan proses interogasi penuh kekerasan tersebut, korban kemudian dibawa ke Hotel Arcadia yang terletak di Jl. Rajawali No.9-11, Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya. Di hotel tersebut korban kembali di introgasi oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polrestabes dan anak asuh Kombes. Pol. Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman.

Minggu, 28 Maret 2021
Sekitar Pukul 01.10: Korban keluar dari Acardia dan diantarkan pulang hingga ke rumah sekitar pukul 02.00.

Penyataan Sikap

Atas kejadian ini, Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang terdiri dari Aliansi Jurnalis independen (AJI) Surabaya, Kontras, LBH Lentera, LBH Pers, dan LBH Surabaya melakukan pendampingan terhadap korban dan sepakat menempuh langkah hukum terhadap peristiwa ini dan mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Eben Haezer, Ketua AJI Surabaya menyatakan bahwa apa yang dilakukan para pelaku adalah termasuk kegiatan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dan melanggar UU no.40 tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, juga melanggar UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik dan Perkap No. 8 Th. 2009 tentang pengimplementasi Hak Asasi Manusia.

“Kami mengecam aksi kekerasan ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk profesional menangani kasus ini, apalagi mengingat bahwa sebagian pelakunya adalah aparat penegak hukum,” ujar Eben.

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum bahwa kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang Pers.

Rachmat Faisal, koordinator Kontras Surabaya mengatakan bahwa terulanganya kasus keerasan terhadap jurnalis ini menunjukkan lemahnya aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik.
“Polisi juga gagal mengimplementasikan Perkap Nomor 8 tahun 2009 mengenai implementasi HAM dalam tugas-tugasnya,” Ujar Faisal.

Narahubung:
Eben Haezer, Ketua AJI Surabaya (082131950442)
Miftah Farid Rahmani, Divisi Advokasi AJI Surabaya (087765165912)
Rachmat Faisal, Koordinator Kontras Surabaya (081245380945)

AJI dan GERAMM Desak Otoritas Myanmar Bebaskan Jurnalis yang Ditahan

Militer Myanmar telah melakukan kudeta kekuasaan terhadap pemerintahan sejak 1 Februari 2021. Di bawah kekuasaan militer, kepolisian Myanmar terus melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sedikitnya 22 jurnalis, termasuk enam jurnalis yang masing-masing bekerja di Associated Press, Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, Zee Kwet Online News, dan jurnalis lepas ditahan. Mereka dituduh telah melanggar undang-undang ketertiban umum karena menyebabkan ketakutan dan menyebarkan berita palsu  dengan ancaman tiga tahun penjara. Militer juga sempat membatasi dan menghentikan akses internet dan komunikasi di beberapa daerah Myanmar tanpa aturan yang jelas.

Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) hingga 4 Maret 2021, tercatat ada 1.507 orang ditangkap, sekitar 1.200 orang masih di balik jeruji besi dan 50 orang meninggal dunia diterjang peluru tajam. Korban diperkirakan akan terus bertambah, mengingat sikap militer yang tidak peduli dengan ancaman sanksi dari masyarakat internasional.

Kekerasan yang dilakukan oleh junta militer jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menodai demokrasi yang menjadi landasan dalam bernegara. Penahanan terhadap jurnalis dapat memperburuk situasi kebebasan pers di negara itu. Selain itu pengekangan pers dapat mengurangi hak masyarakat di tingkat regional dan global mendapatkan informasi tentang situasi Myanmar. Untuk itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyampaikan sikap:

1. Mendorong otoritas Myanmar untuk membebaskan dan menghentikan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Setiap jurnalis memiliki hak untuk meliput peristiwa publik yang penting di Myanmar, tanpa takut ditangkap atau dianiaya.

2. Mendorong otoritas Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa di sisi warga sipil Myanmar yang sedang berjuang mempertahankan demokrasi. Selain mengancam warga Myanmar, kudeta militer dan rangkaian kekerasan ini dapat berpotensi mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara.

3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk merangkul negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim investigasi ke Myanmar. Tim ini penting untuk melaporkan kondisi dan menghentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Jakarta, 5 Maret 2021

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito
Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 40 kota. AJI merupakan konstituen Dewan Pers dan menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

Geramm adalah koalisi jurnalis, perwakilan media dan aktivis yang berjuang untuk kebebasan pers. Koalisi ini juga anggota dari Freedom of Expression Cluster yang merupakan kelompok masyarakat sipil untuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Pernyataan Sikap atas Insiden Peliputan Aksi di Kartasura

Semoga kita selalu dilimpahi kesehatan dan keselamatan.

Aksi demonstrasi besar-besaran menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Bundaran Kartasura, Sukoharjo, yang diwarnai kericuhan, Kamis 8 Oktober 2020, berefek pada sejumlah jurnalis yang bertugas di lapangan. Beberapa jurnalis terkena gas air mata dan beberapa lainnya mengalami kerusakan kendaraan.

Dari data yang diterima Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surakarta, ada dua jurnalis yang terkena gas air mata yang digunakan untuk membubarkan massa. Keduanya adalah Burhan Aris Nugraha, fotografer Solopos, dan Ronald, kontributor Suara.com.

Awalnya, demo berjalan seperti biasa dari berbagai arah menuju Tugu Kartasura. Namun tiba-tiba hujan deras membuat para jurnalis berteduh di Pospam Polisi di lokasi itu. Berdasarkan keterangan yang dibagikan Indah Septyaning, jurnalis Solopos yang juga meliput kejadian itu, dan Ronald, kericuhan mulai terjadi menjelang magrib saat peserta aksi memasang banner bergambar legislator berkepala babi, namun banner itu ditarik aparat.

Kericuhan pun pecah. Massa melempar botol dan batu ke arah Kantor BRI Kartasura tempat berkumpulnya aparat. Para jurnalis yang hendak mengambil gambar mengamankan diri ke area kantor BRI. Aparat pun melepaskan gas air mata hingga beberapa jurnalis terkena, begitu juga massa dan polisi.

Bentrok kedua pecah pada pukul 18.15 WIB saat para jurnalis keluar mengambil gambar dan video. Saat berlarian menghindari kericuhan, Indah jatuh di sela-sela tangga besi hingga memar dan kulit terkelupas.

Sementara itu, informasi sementara, dua sepeda motor milik jurnalis lainnya juga rusak. Belum diketahui siapa pelakunya. Ketiga motor tersebut adalah milik Triawati jurnalis Joglosemarnews.com, dan Fajar kontributor Viva.co.id.

Merespons insiden tersebut, kami menyatakan:
1. Mengecam siapapun yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum/pribadi dan kendaraan masyarakat, khususnya milik para wartawan/awak media.
2. Meminta kepolisian untuk menangani aksi massa secara cermat, khususnya dalam penggunaan alat untuk membubarkan massa, seperti gas air mata, water canon, dan sebagainya, agar tidak berefek terhadap para jurnalis yang meliput di lapangan.
3. Meminta semua pihak menghormati tugas para jurnalis yang sedang meliput di lapangan dalam situasi apapun.
4. Meminta para pimpinan media massa untuk melengkapi para jurnalis yang diterjunkan untuk meliput aksi unjuk rasa dan medan berisiko lainnya dengan alat pengaman standar, seperti helm, kaca mata pelindung, dan masker gas.

Solo, 9 Oktober 2020

Masih Ada Asap Rokok di Kampus Hijau

Sejak diluncurkan Oktober 2019 lalu, program Kampus Sehat diluncurkan Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya pada kelompok usia produktif di perguruan tinggi. Sebagai kampus percontohan, UNS didorong untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung dan menciptakan masyarakat kampus yang sehat dan produktif. Salah satunya adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bagian dari terbentuknya kawasan Zero Tolerance.

Tidak hanya melarang iklan dan berbagai jenis bentuk penjualan produk rokok, perguruan tinggi diharapkan mampu mengintegrasikan budaya sehat sehari-hari di lingkungan kampus. Salah satunya membatasi ruang gerak aktivitas merokok. Hal ini bisa tercermin dalam kegiatan operasional sehari-hari, pengelolaan administrasi, dan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan akademis lainnya.

Selain UNS, ada 3 perguruan tinggi lain yang juga ikut menjadi kampus percontohan program kampus sehat, yakni Universitas Andalas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Indonesia.

Namun hingga saat ini UNS baru memiliki Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku di wilayah Fakultas Kedokteran (FK) sesuai dengan SK DEKAN FK UNS Nomor : 7827/UN27.06/TU/2013 Tentang Penetapan Kampus FK UNS. Ini berarti wilayah selain FK UNS bukan merupakan wilayah Kawasan Tanpa Rokok.

Smoking Area Kampus

Meski program itu sudah berjalan sekitar 7 tahun, hingga kini aktivitas merokok di wilayah kampus masih mudah ditemui. Hal ini diungkapkan oleh seorang mahasiswa kedokteran, Kayyis Hawari, yang menyebut dirinya kerap melihat adanya aktivitas merokok baik itu dilakukan oleh civitas maupun non-civitas.

“Biasanya sih saya lihat di parkiran atas (dekat Gedung FMIPA UNS), itu ya beberapa kali ngeliat,” imbuh mahasiswa semester VI ini.

Ia juga mengungkapkan dirinya memiliki beberapa teman sesama mahasiswa kedokteran yang masih merokok. Meski dirinya bukan perokok aktif, ia sempat mencicipi rokok ketika duduk di bangku sekolah dasar dan mengaku trauma atas kejadian itu.

Selama ini, menurut Kayyis, sosialisasi KTR hanya ia terima ketika masa ospek dahulu. Saat itu dia diperkenalkan oleh panitia ospek tentang peraturan yang mengkhususkan larangan adanya aktivitas merokok. Tidak hanya aktivitas merokok, larangan juga berlaku bagi aktivitas lain seperti memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Sementara itu, aktivitas merokok justru menjadi hal yang biasa di Kampus Fakultas Hukum (FH) UNS. Adalah Fadjran yang saat ini masih duduk di semester IV. Selain sebagai perokok aktif, ia bersama teman-temannya beberapa kali membeli rokok di kantin kampus. Seperti yang diketahui, kantin di kampus FH masih saja menjual rokok yang disimpan di lemari maupun di kotak/rak tertutup sehingga tidak terlihat dari luar secara langsung.

Meski mengaku sudah merokok sejak SMP, Fadjran sering memperhatikan lingkungan kala ia sedang menjejali batangan rokok ke bibirnya. Ia mengaku tidak merokok ketika ada anak kecil, ibu hamil, dan lingkungan bebas rokok.

FH sendiri memiliki ruang merokok yang diperuntukkan bagi civitas untuk merokok. Namun, tempatnya yang terbuka membuat Fadjran tidak pernah menggunakan fasilitas tersebut. Justru ruang merokok ini sering dipakai oleh pekerja yang sedang merenovasi bangunan di kampus. Ruangan yang terbuka memungkinkan asap rokok untuk dapat terbang bebas ke lingkungan kampus dan sekitarnya.

“Kurang layak gitu untuk tempat smoking area, kenapa enggak sekalian aja dilarang ngerokok seperti di FK. Toh UNS juga kampus hijau,” tambah Fadjran.

Kampus Sebagai KTR

Meski dirinya adalah perokok aktif, Fadjran justru sangat mendukung dengan adanya penerapan KTR terkhusus untuk seluruh wilayah kampus. Menurutnya, kampus merupakan fasilitas pendidikan sehingga perlu adanya perlindungan kesehatan untuk masyarakatnya dari asap rokok melalui KTR.

Ia merasa kampus perlu melakukan sosialisasi dengan memberi sarapan pagi gratis atau snack di siang hari. Selain mengapresiasi mahasiswa yang tidak merokok, dia menilai ini juga dapat menjadi pendekatan persuasif kepada para perokok aktif agar dapat mengganti rokok dengan snack yang disediakan.

Sebetulnya, Pemerintah Kota Surakarta sendiri melalui Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadikan perguruan tinggi menjadi sasaran area penerapan perda tersebut. Ini berarti tanpa adanya peraturan turunan maupun peraturan tambahan lainnya sekalipun, UNS secara otomatis merupakan KTR karena berstatus tempat belajar-mengajar.

Hal ini senada dengan pernyataan dr. Anung Sugihantono, M.Kes. dalam kesempatannya ketika menandatangani MoU dengan Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho, Rabu (16/10/2019). Saat itu dia menyebut masyarakat kampus dapat dijadikan contoh perilaku sehat untuk komunitas maupun lingkungan di rumah.

Selain fasilitas pendidikan, KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang menjadi sasaran objek dari pelaksanaan perda tersebut.

Memang penerapan Perda KTR butuh waktu penyesuaian sekitar 1 tahun untuk dapat optimal dalam pelaksanaanya. Setelah disahkan, pemerintah melalui dinas kesehatan menggencarkan sosialisasi mengenai KTR yang dimulai dari UPT Puskesmas. Setelah itu dilanjutkan masing masing kepala organisasi perangkat daerah, penanggung jawab fasyankes, orgranisasi profesi kesehatan, persatuan apotek, klinik kesehatan, perwakilan agama, kepala stasiun dan terminal, televisi, radio, perguruan tinggi, pusat berbelanjaan, dan lain lain. (Firdaus Ferdiansyah)

Corona Mengancam, Aktivitas Merokok Jalan Terus

Aktivitas merokok tak berhenti meski pandemi virus corona menyerang. Kurangnya kesadaran dan anggapan lumrah budaya merokok masyarakat salah satu penyebab orang masih merokok di Solo.

Joni (22) salah satu perokok aktif di Solo mengaku masih sering merokok meski sudah mengetahui dampak bahaya merokok bagi kesehatan. Dalam sehari dia bisa menghabiskan 1 sampai 2 bungkus rokok. “Sudah biasa merokok sejak dulu, susah mau berhentinya. Di saat pandemi ini saya jarang merokok ” ujarnya, Sabtu (20/6).

Giano (60) salah satu pemilik toko kelontong di daerah Jebres mengaku dalam sepekan tokonya bisa menjual sekitar 20-30 pak rokok. Masih tingginya penjualan rokok membuat Sugiono selalu menyetok puluhan pak rokok di tokonya.

“Hampir setiap hari ada satu dua orang yang beli rokok disini, kebanyakan yang beli itu anak-anak remaja” terangnya saat diemui di tokonya, Minggu (21/6).

Disinggung terkait Peraturan Daerah (Perda) No 9/2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Surakarta, Joni dan Sugiono mengaku belum sepenuhnya memahami perda tersebut. Meski perda tersebut sudah disahkan dan mulai diterapkan sejak Agustus 2019.

“Saya kurang tahu, tapi saya lihat masih banyak yang merokok ditemat umum. Mungkin masih banyak juga yang belum tau seperti saya” tambah Sgiono.

Nana Shilvia (21) salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sangat menyanyangkan sikap masyarakat yang menurutnya masa bodoh dengan bahaya rokok. Ia mengatakan bahaya merokok tidak hanya berdampak pada diri perokok sendiri. Namun juga bagi orang-orang yang menghirup asap rokok atau sering disebut perokok pasif.

“Sangat disanyangkan masih banyak perokok di Solo. Padahal sudah ada perda KTR itu. Sebenarnya pecandu rokok masih bisa diobati dengan mengalihkan kebiasaan merokok dengan hal-hal yang lebih positif, seperti olahraga. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini,” pungkasnya.

Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta menunjukkan masih banyaknya perokok di Kota Bengawan. Pada 2019, sekitar 43,3% keluarga masih belum bebas dari asap rokok. Fakta tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakara, Siti Wahyuningsih, dalam diskusi daring bertajuk Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (5/6/2020).

“Menurut saya resentase tersebut masih cukup tinggi, melihat bahwa Solo sudah menerapkan Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” ujar Siti Wahyuningsih. (Septian Refvinda)

Membumikan Jurnalisme Damai, Memelihara Keberagaman